Papuanewsonline.com
Menko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Pastikan Program Pendidikan untuk Masyarakat
Amnesty International Soroti Kekerasan Aparat, Tegaskan Polisi dan Tentara Tidak Boleh Kebal Hukum
KORAMIL KOKONAO DAN TIMIKA BAGIKAN TAKJIL, KEPEDULIAN TNI SELAMA RAMADAN
THR 2026 untuk Karyawan Swasta: Syarat, Besaran, dan Jadwal Pembayaran Lengkap!
KARANTINA PAPUA TENGAH PERKUAT PENGAWASAN KOMODITAS DI PELABUHAN POMAKO
SATGAS CARTENZ AMANKAN PELAKU TERKAIT KASUS KEKERASAN MILE 50, TERKAIT KELOMPOK JEKI MURIB
PH Helena Beanal Pertanyakan Prosedur Ganti Rugi Lahan Bundaran Petrosea
KM JAYA BARU TENGGELAM DI PERAIRAN MUARA POMAKO, KEEMPAT PENUMPANG SELAMAT
BULOG TIMIKA SIAPKAN 1.513 TON BERAS, STOK MAMPU MENUNJANG KEBUTUHAN 3 BULAN KEDEPAN
BAZNAS Mimika Kejar Target Zakat Rp11,5 Miliar, Puluhan UPZ dan Posko Dikerahkan
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Terima Sertifikat Tanah Polres MBD, Kapolda Maluku: Sinergi Bersama Melayani Masyarakat
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menekankan pentingnya sinergi bersama antara Kepolisian dengan Forkopimda dan stakeholder terkait dalam melayani masyarakat.Penekanan ini disampaikan Kapolda dalam kegiatan Ramah Tamah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat Tanah Polres MBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten MBD, Senin (8/12/2025). Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati MBD ini dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Maluku bersama sejumlah PJU Polda Maluku, Bupati MBD, Kapolres MBD, bersama unsur Forkopimda MBD dan stakeholder lainnya.Penyerahan sertifikat tanah Polres MBD merupakan bentuk dukungan dan komitmen Pemda terhadap penguatan sarana prasarana kepolisian yang lebih representatif dalam melayani masyarakat.Kapolda Maluku memberikan apresiasi kepada Pemda MBD atas dukungan yang diberikan kepada Polri. Ia menegaskan, kepastian aset merupakan fondasi penting dalam pembangunan institusi Polri yang profesional, modern, dan berintegritas.“Kami menyampaikan terima kasih atas penyerahan sertifikat tanah ini. Ini bukan sekadar dokumen, melainkan wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap tugas dan tanggung jawab Polri. Dengan kepastian aset, maka perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan lebih terarah sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” kata Kapolda.Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi dan kebersamaan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong pembangunan di Kabupaten MBD.Menurutnya, hubungan yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan kejaksaan merupakan kekuatan utama dalam menciptakan ruang sosial yang harmonis dan kondusif.“Sinergi Forkopimda adalah kunci menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus hadir bersama, membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik yang humanis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya. PNO-12
09 Des 2025, 20:33 WIT
Wakapolri Hadiri Apel Mitra Kamtibmas Presisi di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura - Usai menghadiri Apel Mitra Kamtibmas Presisi di Papua, Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama Kapolda Papua melanjutkan agenda dengan meninjau sejumlah kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digelar di area kegiatan. Rangkaian ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di Tanah Papua, Selasa (9/12).Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah pameran UMKM Papua, yang menampilkan berbagai produk unggulan mulai dari kerajinan tangan khas Papua, olahan pangan lokal, hingga karya-karya kreatif dari para pelaku UMKM dan Bhayangkari.“Produk UMKM Papua ini luar biasa. Polri akan terus mendukung penguatan ekonomi masyarakat lokal karena keamanan itu juga lahir dari kesejahteraan,” ujar Wakapolri saat meninjau stan UMKM.Selain pameran UMKM, rombongan juga memantau pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Layanan kesehatan gratis, pembagian bantuan kebutuhan pokok, hingga fasilitas konsultasi kesehatan tersedia untuk warga yang hadir.Tidak hanya itu, Polri juga memberikan perlengkapan sekolah bagi anak-anak sebagai upaya mendorong semangat belajar generasi muda Papua. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakapolri, disambut antusias oleh para orang tua dan siswa yang hadir.“Anak-anak Papua adalah masa depan. Kita ingin memastikan mereka mendapatkan dukungan, baik dalam pendidikan maupun kesehatan. Ini bagian dari tanggung jawab moral Polri untuk hadir di tengah masyarakat,” ucap Komjen Dedi.Wakapolri menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti UMKM, baksos, dan bantuan pendidikan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di Papua.“Kamtibmas itu bukan hanya patroli dan penegakan hukum. Kamtibmas juga tentang menyentuh hati masyarakat, membangun kepercayaan, dan hadir dalam kehidupan mereka. Itulah yang sedang kita lakukan di Papua,” tutupnya. PNO-12
09 Des 2025, 14:50 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Kebijakan KUHAP Baru dalam Penegakan Hukum
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar dialog publik interaktif di Studio Pro 1 RRI Ambon untuk membahas penyesuaian penegakan hukum seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Maluku untuk memastikan aparat penegak hukum di daerah siap menyongsong era baru proses peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis perlindungan hak asasi.Dialog publik menghadirkan tiga narasumber utama, yakni akademisi yang juga merupakan mantan Dekan Fakultas Hukum UKIM Ambon, Dr. Jhon D. Pasalbessy,SH, M.Hum, praktisi Hukum/advokat, Jacky Wenno, SH, serta perwakilan Ditreskrimum Polda Maluku, AKP La Beli, SH., MH, selaku Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Maluku.Dalam pemaparannya, Dr. Jhon D. Pasalbessy, SH, M.Hum menilai pemberlakuan KUHAP baru merupakan momentum penting modernisasi ,sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Maluku. Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi akan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi saksi, korban, dan tersangka.“Ada tiga tahapan proses penegakan hukum sebelum, selama, dan setelah penanganan perkara. Tahap awal adalah pintu masuk yang rawan terjadi pelanggaran prosedur. KUHAP baru hadir untuk memperkuat hak-hak individual serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.Ia menambahkan, posisi kuasa hukum kini lebih aktif dan memiliki kewenangan yang setara dengan penyidik dalam proses pemeriksaan. Advokat dapat merekam proses pemeriksaan, menyampaikan keberatan atas pertanyaan penyidik, serta terikat pada batas waktu pemeriksaan maksimal delapan jam.Pandangan senada disampaikan perwakilan Advokat Maluku, Jacky Wenno, SH. Menurutnya, KUHAP baru menempatkan advokat sebagai mitra penyidik dalam setiap fase penanganan kasus.“Kedudukan advokat dan penyidik saat ini sejajar. KUHAP baru menjadikan pendampingan hukum sebagai bagian integral dalam proses pembuktian, bukan penghalang,” ujarnya.Jacky menyampaikan sejumlah harapan kepada Polri, terutama terkait transparansi data digital dan penyediaan ruang khusus bagi advokat di lingkungan kepolisian. Menurutnya, akses data daring akan mempercepat penanganan perkara dan mengurangi birokrasi.Sementara itu, AKP La Beli, SH., MH, menegaskan komitmen Polda Maluku untuk menyesuaikan SOP penyidikan sesuai ketentuan KUHAP baru. Ia menyebut beberapa perubahan fundamental, mulai dari kedudukan advokat hingga batasan waktu penanganan perkara.“KUHAP baru memberikan batas waktu yang tegas dalam penanganan laporan. Jika laporan tidak ditindaklanjuti sesuai waktu, pelapor dapat mengajukan komplain kepada pimpinan penyidik,” katanya.Di akhir dialog, Dr. Jhon Pasalbessy menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM penyidik, mulai dari Polsek hingga tingkat Polda, agar pelaksanaan KUHAP baru berjalan optimal.Senada dengan hal tersebut, Jacky Wenno, SH, berharap pemberlakuan KUHAP baru akan menghadirkan wajah baru hukum pidana Indonesia yang lebih humanis dan profesional. AKP La Beli mendorong agar KUHAP baru disosialisasikan secara luas kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi pendidikan hukum.Dialog publik yang diselenggarakan Polda Maluku bersama RRI Ambon menunjukkan kesiapan Polri menjemput pembaruan hukum nasional melalui diskursus terbuka dengan akademisi dan praktisi. Poin penting dari KUHAP baru adalah paradigma kemitraan antara penyidik dan advokat, berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia serta akuntabilitas proses penyidikan.Pandangan yang berkembang dalam dialog mencerminkan kesadaran bersama bahwa modernisasi penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi baru, tetapi juga kesiapan SDM penegak hukum, ketersediaan sarana digital, dan kemauan membangun kolaborasi lintas profesi hukum. Ini menjadi momentum bagi Maluku untuk memperkuat budaya penegakan hukum yang transparan, efektif, dan berkeadilan. PNO-12
09 Des 2025, 14:37 WIT
Kapolda Maluku Resmikan Balai Kerohanian dan Pemberian Nama Mushollah Polres MBD
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si meresmikan gedung balai kerohanian dan pemberian nama mushollah Polres Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025). Peresmian balai kerohanian ditandai dengan Penandatanganan Prasasti yang berlangsung di Markas Polres MBD. Hadir dalam kegiatan ini Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud, Kapolres dan Wakapolres Maluku Barat Daya, Wadanki IV Yon C Pelopor Sat Brimob, dan para pejabat lainnya.Kapolda mengaku peresmian gedung balai kerohanian dan pemberian nama mushollah merupakan bentuk komitmen Polda Maluku untuk meningkatkan sarana pembinaan rohani bagi seluruh personel Polri di wilayah MBD. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi ruang penguatan spiritual, pembinaan mental, sekaligus memperkokoh akhlak dan integritas anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.Balai kerohanian dan mushollah menurut Kapolda merupakan langkah penting dalam memperkuat karakter aparatur kepolisian yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki moralitas dan spiritualitas yang kuat.Pembinaan mental dan kerohanian, kata Kapolda, merupakan bagian fundamental dalam membentuk personel Polri yang berintegritas, humanis, dan mampu menjalankan tugas secara amanah.“Sarana kerohanian ini adalah tempat membangun keteduhan hati dan integritas diri. Polisi yang kuat bukan hanya kuat fisik dan kemampuan teknis, tetapi juga kuat dalam prinsip moral dan spiritual,” ungkap Kapolda. PNO-12
09 Des 2025, 14:32 WIT
Beri Arahan: Ini Penekanan Kapolda Maluku Kepada Personel Polres MBD dan Brimob
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan arahan dan pembinaan kepada personel Polres Maluku Barat Daya (MBD) serta Kompi IV Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku.Dalam arahannya di Mako Polres MBD, Senin (8/12/ 2025), Kapolda mengajak seluruh personel agar dapat mengawali tugas dan tanggungjawab kepolisian dengan niat baik. Sebab, dengan niat baik maka energi positif akan tersalurkan untuk melayani masyarakat.Kapolda mengajak seluruh personel untuk bersyukur karena dapat berkumpul melalui kegiatan pengarahan dan silaturahmi. Ia mengaku perjalanan dari Ambon menuju Pulau Moa ditempuh dengan pesawat Polri selama satu jam sepuluh menit, menggambarkan betapa luasnya wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan.Kapolda menegaskan bahwa komitmen pelayanan kepolisian kepada masyarakat harus terus dijaga oleh seluruh anggota Polri, di mana pun tempatnya bertugas.“Menjadi polisi adalah tugas mulia karena kita mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan. Karena itu tekad kita harus sama, beta harus tarus bikin bae. Dengan niat baik, energi kita akan tersalurkan untuk melayani masyarakat,” pintanya.Amanah seorang anggota Polri, kata Kapolda, bukan hanya sebatas tugas individu, melainkan membawa nama baik institusi Polri secara keseluruhan.“Seragam yang kita pakai ini bukan sekadar pakaian dinas, tetapi membawa nama 450.000 anggota Polri di seluruh Indonesia. Ketika satu orang bermasalah, institusi turut dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, apa pun pangkat dan jabatan kita, kita adalah satu keluarga besar Polri,” jelasnya.Kapolda meminta setiap personel untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Sehingga, setiap personel harus memiliki fondasi yang kuat berupa kesehatan, kompetensi, pengetahuan, serta moralitas dan integritas tinggi.“Moralitas itu adalah kejujuran dan kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Semua anggota Polri adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Ukuran kepemimpinan itu dimulai dari kemampuan mengendalikan diri dan menjaga integritas,” jelasnya.Saat ini, lanjut Kapolda, Polri menjadi sorotan publik. Setiap anggota diminta harus menghindari pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Ia menyoroti beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi, seperti tindakan kekerasan, gaya hidup hedonis, perilaku arogan, perselingkuhan, dan penyimpangan lainnya."Perkembangan teknologi membuat apa pun yang kita lakukan dapat terekam dan tersebar dalam hitungan detik. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai tindakan kita mencoreng nama institusi,” tegasnya.Kapolda juga menekankan terkait pentingnya respon time dalam melayani masyarakat. Respon tim merupakan salah satu indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ia menyampaikan, meski kondisi geografis berbeda antara kota besar dan daerah terpencil, prinsip utama pelayanan harus tetap diprioritaskan.“Ketika masyarakat memanggil, Polri harus hadir tepat waktu. Kehadiran negara bukan hanya hadir secara fisik, tapi mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan netral,” pesan Kapolda.Kapolda juga mengingatkan agar seluruh anggota menjaga sikap dan perbuatan, serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan institusi. Ia menyinggung laporan-laporan yang masuk melalui hotline Kapolda, di mana sebagian berkaitan dengan perilaku anggota.“Banyak pelanggaran itu berakhir sidang kode etik dan demosi. Saya titipkan kepada Kapolres, bahwa penempatan anggota yang bermasalah di Polres MBD bukan untuk menghukum, tetapi untuk membina. Jika mereka berubah dan berprestasi, kesempatan promosi tetap terbuka,” jelas Kapolda.Kapolda juga menegaskan tugas anggota Polri, terutama di wilayah pelosok, harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan semangat pengabdian.“Jangan mengeluh. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Tampil dan hadirkan diri untuk menolong masyarakat. Saya bangga memiliki prajurit Bhayangkara seperti kalian,” tutup Kapolda.Hadir dalam kegiatan tersebut Karo SDM Polda Maluku, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud, Kapolres dan Wakapolres MBD, Wadanki IV Yon C Pelopor, para pejabat utama Polres, serta seluruh personel Polres MBD dan Brimob Kompi IV Yon C Pelopor. PNO-12
09 Des 2025, 14:22 WIT
Tinjau Kesiapan Satuan di Polres MBD, Kapolda Maluku Saksikan Peragaan Pela Cilik
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, meninjau kesiapan satuan dengan mengunjungi Markas Kepolisian Resor (Polres) Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).Peninjauan kesiapan satuan merupakan bagian dari agenda supervisi dan pembinaan terhadap jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Maluku. Dalam kegiatan tersebut Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, dan para Pejabat Utama Polda Maluku.Kedatangan Kapolda dan rombongan disambut Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K. Penyambutan diawali dengan penyampaian Laporan Satuan oleh Kapolres.Setelah proses penyambutan, Kapolda menyempatkan waktu menyapa para pejabat utama Polres MBD dan Brimob Kompi IV Yon C Pelopor. Kapolda memberikan dukungan moral, dan menegaskan kembali pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas, serta menguatkan hubungan komando antara pimpinan dan anggota di lapangan.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini beserta rombongan turut menyaksikan peragaan Pela Cilik Manise Polres MBD. Program Pela atau Pelajar Pelopor Keselamatan ini menampilkan peragaan kemampuan baris-berbaris, ketangkasan, serta kekompakan para peserta didik binaan Polres. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Polres MBD dalam membina sejak dini generasi muda melalui program yang edukatif, disiplin, dan bernilai positif bagi masyarakat, khususnya terkait keselamatan berlalulintas.Program Pela Cilik Manise sendiri memiliki sejumlah tujuan penting, antara lain Menumbuhkan disiplin dan rasa percaya diri di kalangan siswa sejak dini melalui latihan baris-berbaris; Mendorong semangat kebersamaan dan saling menghormati, meskipun berasal dari sekolah dan lingkungan yang berbeda; Memberikan kegiatan positif bagi anak-anak sekolah dasar, agar terhindar dari menyimpang seperti perkelahian antarpelajar serta turut mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. PNO-12
09 Des 2025, 14:11 WIT
Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi di Baileo Emarina Desa Werwaru-MBD
Papuanewsonline.com, MBD - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melangkah dan maju secara bersama. Sehingga, keamanan juga harus dijaga bersama-sama.Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat silaturahmi dengan masyarakat di Baileo Emarina atau Rumah Damai di Desa Werwaru, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).Kunjungan ke Baileo Emarina merupakan salah satu agenda Kapolda dalam rangka pembinaan wilayah sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Maluku dengan pemerintah daerah, aparat TNI–Polri, dan masyarakat.Kapolda Maluku dalam lawatannya tersebut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari masyarakat Desa Werwaru. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena bersama rombongan tiba dengan selamat di Pulau Moa.Kunjungan kerja yang dilaksanakan di MBD, kata Kapolda, tidak hanya bersifat seremonial, melainkan bentuk nyata perhatian Polda Maluku untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga dengan baik.Keamanan, tegas Kapolda, merupakan fondasi utama pembangunan, sehingga stabilitas kamtibmas harus dijaga bersama-sama dengan aparat dan masyarakat.“Jika kita ingin maju, kita harus menjaga situasi agar tetap aman. Permasalahan pasti ada, namun penyelesaiannya harus dilakukan sesuai hukum. Kekerasan bukan lagi pilihan,” tegas Kapolda.Kapolda menyoroti keberagaman masyarakat MBD yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan kelompok. Menurutnya, perbedaan merupakan kekuatan yang harus dijaga, bukan dijadikan alasan untuk timbulnya konflik sosial. Ia mengingatkan sejarah masa kolonial menjadi bukti bahwa perpecahan sering kali dimanfaatkan pihak luar untuk menguasai sumber daya.“Jangan biarkan perbedaan menjadi alat pemecah belah seperti pada masa Belanda. Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman bersama untuk memperkuat persatuan,” ujar Kapolda.Prof Dadang juga menekankan bahwa MBD memiliki sumber daya alam melimpah, baik dari sektor perikanan maupun pertanian, sehingga seluruh pihak wajib mensyukuri dan menjaga potensi tersebut melalui stabilitas sosial.Di sisi lain, masyarakat Maluku terkenal memiliki fisik dan karakter kuat yang terbentuk dari lingkungan alam yang keras. Namun demikian, pola pikir dalam menyelesaikan persoalan harus berkembang ke arah yang lebih bijak.“Sudah saatnya kita meninggalkan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan dialog, musyawarah, dan pendekatan hukum,” harapnya.Persoalan yang muncul di masyarakat, lanjut Kapolda, sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Sehingga ruang-ruang untuk berdialog harus diperkuat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengemukakan konsep pemanfaatan Baileo Emarina sebagai pusat deteksi dini permasalahan dan tempat musyawarah warga.Baileo, kata Prof Dadang, bukan sekadar bangunan adat, tetapi representasi dari identitas Maluku sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara damai.Ia mengajak masyarakat untuk memaksimalkan fungsi tersebut dan menjadikan Baileo sebagai ruang utama merajut komunikasi antara warga, pemerintah, dan aparat negara.Kapolda juga menekankan bahwa aparat pemerintah seperti Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kejari merupakan representasi negara di daerah yang harus dijadikan tempat konsultasi ketika terjadi masalah. Masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan keluhan maupun persoalan kepada para pejabat tersebut sehingga solusi dapat dikelola secara cepat dan tepat.Khusus kepada generasi muda MBD, Kapolda mengaku kemajuan daerah hanya dapat dicapai jika anak muda memiliki keterampilan dan pemikiran modern yang relevan dengan perkembangan zaman.Penguasaan teknologi dan kemampuan berbahasa bagi pemuda MBD untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional sangat penting ditingkatkan.“Setelah menempuh pendidikan, jangan lupa kembali ke daerah untuk membangun negeri sendiri. Jangan hanya pintar di luar, tetapi tidak kembali mengabdi kepada masyarakat,” pesan Kapolda.Dalam sesi dialog, Kepala Desa Werwaru menyampaikan dua aspirasi utama. Pertama, masih belum adanya pemuda Desa Werwaru yang berhasil masuk sebagai anggota Polri. Ia berharap bimbingan serta dukungan khusus dari Kapolda Maluku untuk mendorong 1–2 putra daerah mengikuti seleksi.Kedua, kebutuhan masyarakat akan mesin pengolahan air untuk mendukung pengelolaan ladang dan kebun akibat keterbatasan sumber air di wilayah tersebut.Menanggapi permohonan tersebut, Kapolda Maluku menyatakan kesiapannya untuk mendukung, membantu masyarakat.Untuk rekrutmen Polri, Kapolda menegaskan bahwa proses penerimaan dilakukan sesuai alokasi, namun peluang terbuka bagi putra-putri daerah yang dipersiapkan dengan baik.Kapolda memberikan arahan langsung kepada Kapolres Maluku Barat Daya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada calon yang berpotensi dari Desa Werwaru.Sementara terkait kebutuhan mesin air, Kapolda menyampaikan komitmennya untuk mencarikan solusi terbaik dan mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.Dalam kunjungan tersebut turut hadir Bupati MBD, Kapolres, Dandim 1511 Pulau Moa, Kajari, Sekretaris Daerah, pejabat utama Polda Maluku, Kepala Desa Werwaru, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat desa. PNO-12
09 Des 2025, 13:55 WIT
Kunjungi MBD, Kapolda Maluku Pastikan Pelayanan Polri Kepada Masyarakat Tetap Prima
Papuanewsonline.com, MBD - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Senin (8/12/2025).Orang nomor 1 Polda Maluku ini berkunjung ke MBD untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada seluruh elemen masyarakat tetap prima.Kapolda berkunjung ke wilayah hukum Polres MBD menggunakan Pesawat Beechcraft 1900D Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri. Ia didampingi Karo SDM, Direktur Reskrimum, Direktur Binmas, Direktur Polairud beserta Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus.Kedatangan Kapolda bersama rombongan di salah satu daerah perbatasan di Indonesia ini disambut hangat oleh Bupati MBD Benjamin Th. Noach, ST dan Ny. Rely Noach; Ketua DPRD Kabupaten MBD; Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K bersama Ketua Bhayangkari Cabang MBD; Dandim 1511/Pulau Moa bersama Ketua Persit; Kajari MBD dan pejabat lainnya.Penyambutan Kapolda oleh Forkopimda Kabupaten MBD menegaskan kuatnya sinergi pemerintah, TNI–Polri, dan tokoh-tokoh daerah dalam mendukung stabilitas keamanan di wilayah kepulauan tersebut.Di Bandara Jos Orno Imsula, Kapolda disambut dengan penuh kehormatan. Ia menerima pengalungan syal adat, yang dilanjutkan dengan Tarian Khas Selamat Datang Maluku Barat Daya, melambangkan persahabatan, penghargaan, serta semangat kebersamaan."Terima kasih atas penyambutan yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Kehormatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Maluku Barat Daya," ungkap Kapolda di sela-sela kunjungannya. Apresiasi tinggi juga disampaikan Kapolda kepada seluruh Forkopimda yang selalu bersinergi menjaga keamanan di kabupaten MBD."Kami datang untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keamanan serta pelayanan Polri bagi seluruh warga tetap prima," tegasnya.Usai prosesi penyambutan di bandara, Kapolda bersama rombongan langsung menuju Desa Werwaru untuk meninjau Baileo Emarina, yang merupakan bagian dari agenda kunker di MBD. PNO-12
09 Des 2025, 13:45 WIT
Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah, Aspidsus Kejati Papua Bakal Dilaporkan ke KPK
Papuanewsonline.com, Jakarta — Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) dalam waktu dekat akan resmi melaporkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil setelah APMM mengklaim telah mengantongi bukti kuat terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan pejabat kejaksaan tersebut.Kordinator APMM, Doris Yenjau, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/12), menyebut pihaknya memegang bukti transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah yang diduga mengalir dari dan ke rekening pribadi Nixon Mahuse. “Kami sudah memiliki bukti transaksi miliaran rupiah berdasarkan hasil analisis PPATK dari rekening Aspidsus Kejati Papua atas nama Nixon Mahuse ke sejumlah pihak lain. Indikasinya kuat mengarah ke TPPU dan gratifikasi. Semua akan kami lampirkan ke KPK,” ujar Doris.Menurut Doris, APMM menemukan adanya aliran dana melalui beberapa rekening bank berbeda, antara lain Mandiri, BCA, BRI, dan BNI, yang diduga digunakan untuk memecah dan menyamarkan sumber dana.Tak hanya itu, APMM juga menyoroti dugaan manipulasi data LHKPN yang dilakukan Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse. “Kami menduga yang bersangkutan memanipulasi LHKPN. Ada harta benda miliknya yang tidak tercatat dalam laporan kekayaan penyelenggara negara,” tegasnya.APMM memastikan mereka akan menyerahkan serangkaian dokumen penting kepada KPK, termasuk : 1. Hasil analisis transaksi PPATK2. Dokumentasi foto dan video aset yang diduga tidak dilaporkan ke LHKPN3. Bukti dugaan kepemilikan properti dan barang mewah “Kami memiliki dokumen dan visual mengenai sejumlah harta yang kami duga milik Nixon Mahuse namun tidak masuk dalam data LHKPN,” lanjut Doris.APMM menilai dugaan keterlibatan pejabat kejaksaan dalam transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah dapat merusak integritas Kejaksaan dan kepercayaan publik, terutama di wilayah Papua yang membutuhkan penegakan hukum bersih dan transparan.Hingga berita ini diterbitkan, Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse belum dapat dikonfirmasi. Upaya konfirmasi oleh redaksi masih terus dilakukan.Editor: GfPenulis: Hendrik
09 Des 2025, 11:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
