Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Semangat Kebersamaan Kembali Ditunjukkan Polri Dalam Gotong Royong Pemulihan Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Pidie Jaya - Semangat kebersamaan dan kepedulian kembali ditunjukkan oleh Polres Pidie Jaya bersama masyarakat, yang bergandengan tangan gotong royong pemulihan pasca banjir di Polindes Gampong Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada Senin (12/1/2026).Gotong royong pembersihan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang terdampak bencana.Fokus utama kegiatan diarahkan pada pembersihan fasilitas kesehatan, khususnya Polindes yang menjadi tumpuan layanan dasar warga setempat.Dengan penuh semangat, personel Polri bersama warga bahu-membahu membersihkan lumpur yang mengendap di dalam ruangan pelayanan, kamar pemeriksaan, garasi, hingga area lingkungan sekitar Polindes.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana banjir.“Kegiatan ini adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab moral Polri kepada masyarakat. Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membantu warga bangkit kembali pasca musibah banjir,” ujar Kapolres.Upaya ini dilakukan guna mempercepat pemulihan pasca banjir, sehingga fasilitas kesehatan tersebut dapat segera kembali berfungsi dan melayani kebutuhan masyarakat.Ia menambahkan, pemulihan Polindes Gampong Meunasah Mancang menjadi prioritas karena fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar. “Polindes merupakan fasilitas vital bagi warga, Dengan membersihkan dan memulihkannya secepat mungkin, kami berharap pelayanan kesehatan dapat segera berjalan normal kembali,” jelasnya.Kegiatan gotong royong ini bukan sekadar membersihkan lumpur, melainkan menjadi simbol kuat sinergi dan solidaritas antara Polri dan masyarakat. Melalui kebersamaan ini, diharapkan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.Kapolres juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang dengan penuh semangat turut bergotong royong bersama personel Polri.“Kebersamaan inilah kekuatan kita. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 19:39 WIT
Demo Mahasiswa dan Warga Desak Penarikan TNI Non-Organik dan Tolak Tambang Blok Wabu
Papuanewsonline.com, Sugapa – Ratusan mahasiswa dan
masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan
Kantor Bupati Intan Jaya, Selasa (13/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk
penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah
pusat terkait situasi keamanan dan rencana pengelolaan sumber daya alam di
wilayah mereka.Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar TNI non-organik
segera ditarik dari seluruh wilayah Tanah Papua, khususnya Kabupaten Intan
Jaya. Kehadiran aparat non-organik dinilai telah menimbulkan rasa tidak aman di
tengah masyarakat, terutama karena pembangunan pos-pos TNI yang berada di
sekitar permukiman warga.Perwakilan mahasiswa, Yohanes Tabuni, menyampaikan bahwa
kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Ia menegaskan
bahwa warga merasa terbatasi dalam menjalani kehidupan normal akibat keberadaan
pos-pos keamanan di dekat kampung-kampung.Selain persoalan keamanan, demonstran juga menyuarakan
penolakan terhadap rencana pengoperasian Gunung Blok Wabu. Masyarakat menilai
aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan
hidup masyarakat lokal yang bergantung pada alam sekitar.Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan damai,
meskipun massa menyampaikan tuntutan secara tegas. Mahasiswa dan masyarakat
berharap pemerintah segera merespons aspirasi yang disampaikan agar situasi di
Intan Jaya tidak semakin memburuk.Perwakilan masyarakat, Maria Mabel, menegaskan bahwa
perjuangan akan terus dilakukan hingga tuntutan penarikan TNI non-organik dan
penolakan pengoperasian Gunung Blok Wabu mendapat kepastian dari pemerintah.Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
melalui Sekretaris Bupati, Yustus Wonda, menyatakan bahwa seluruh aspirasi
masyarakat telah diterima secara resmi oleh pemerintah daerah.Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan
tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Aksi demonstrasi ini mencerminkan harapan masyarakat agar
kebijakan pemerintah ke depan lebih mengedepankan pendekatan dialog, rasa aman,
serta perlindungan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
setempat.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 18:12 WIT
Pascabencana Aceh, Pemerintah Pusat Perkuat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Terdampak
Papuanewsonline.com, Aceh – Pascabencana alam yang melanda
sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dengan ketinggian air mencapai hingga empat
meter dan menyebabkan banyak desa tertutup bahkan hilang, pemerintah pusat
terus memperkuat langkah pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam rangkaian kunjungan Penasihat
Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI
(Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., pada 7–9 Januari 2026.Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Wakil Gubernur
Aceh, Fadhlullah, melaporkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan
bantuan awal sebesar Rp1 triliun untuk setiap kabupaten/kota terdampak. Total
anggaran pemulihan Aceh diperkirakan mencapai Rp33 triliun sebagai tafsiran
awal, dengan kemungkinan bertambah seiring perkembangan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dilaksanakan.Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa jumlah rumah
terdampak bencana mencapai sekitar 144.600 unit, dengan tingkat kerusakan yang
bervariasi mulai dari ringan, sedang, hingga rusak berat. Kondisi ini
menunjukkan besarnya skala dampak bencana yang memerlukan penanganan terpadu
dan berkelanjutan.Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Jenderal TNI (Purn.)
Dudung Abdurachman secara simbolis menyerahkan bantuan Starlink beserta power
supply, sebagai bagian dari total 100 unit bantuan logistik berupa sembako dan
alat tulis yang dikirim secara bertahap. Penyerahan dilakukan kepada Wakil
Gubernur Aceh dan disaksikan oleh Ketua DPRD Aceh, Kapolda Aceh, serta
perwakilan Pangdam Iskandar Muda.Kunjungan lapangan dilanjutkan ke wilayah Langkahan,
Kabupaten Aceh Utara, serta Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil peninjauan
tersebut, masih ditemukan desa-desa yang terisolir akibat kerusakan
infrastruktur dan terbatasnya sarana komunikasi, meskipun bantuan telah mulai
disalurkan ke sejumlah titik terdampak.Didampingi Bupati Aceh Utara serta unsur TNI dan Polri
setempat, Jenderal Dudung menyampaikan bahwa sejumlah langkah awal telah
dilakukan pemerintah daerah dan akan dilanjutkan dengan tahapan rekonstruksi.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap penanganan bencana di Aceh
sangat besar dan menjadi prioritas nasional.Selain kunjungan lapangan, Jenderal Dudung juga bertemu
dengan jamaah salat subuh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam
kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur, memperkuat
ikhtiar bersama, dan menghadapi bencana tanpa saling menyalahkan, serta
menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa.Pada pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama,
Jenderal Dudung menekankan bahwa pertahanan nasional merupakan tanggung jawab
bersama seluruh komponen bangsa. Ia mengingatkan bahwa menjaga persatuan dan
kesatuan tidak hanya menjadi tugas TNI dan Polri, melainkan membutuhkan peran
aktif masyarakat sipil dan pemerintah daerah.Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Dudung juga memberikan
apresiasi atas kegigihan dan kontribusi rakyat Aceh, baik dalam sejarah
perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan nasional hingga saat ini,
sebagai bagian penting dari kekuatan dan ketahanan bangsa Indonesia.(GF)
13 Jan 2026, 18:06 WIT
Perkuat Kesiapsiagaan Daerah, Pemkab Boven Digoel Terima Bantuan Mobil Penyelamat dari BNPB
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan satu unit mobil penyelamat dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam
menghadapi situasi darurat dan kebencanaan.Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan BNPB
kepada Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dan diterima secara resmi di
halaman Kantor Bupati Boven Digoel, Selasa (13/1/2026).Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba menyampaikan
apresiasi atas dukungan BNPB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mobil penyelamat ini sangat dibutuhkan mengingat
kondisi geografis dan tantangan kebencanaan yang kerap dihadapi wilayah
tersebut.Mobil penyelamat yang diterima memiliki nilai sekitar Rp500
juta dan dilengkapi dengan berbagai peralatan tanggap darurat. Sarana ini
dirancang untuk mendukung proses evakuasi, penyelamatan, serta penanganan awal
saat terjadi bencana alam maupun kondisi darurat lainnya.Keberadaan kendaraan ini diharapkan dapat mempercepat respon
pemerintah daerah dalam menjangkau lokasi terdampak, terutama di daerah yang
sulit diakses dan membutuhkan penanganan cepat.Dari pihak BNPB, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen
lembaga tersebut dalam mendukung kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas
penanggulangan bencana di daerah, khususnya di wilayah Papua yang memiliki
kerentanan bencana cukup tinggi.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menilai dukungan sarana
seperti ini sangat penting untuk menunjang kinerja aparat di lapangan,
sekaligus meningkatkan perlindungan dan keselamatan masyarakat saat menghadapi
situasi darurat.Masyarakat Boven Digoel pun menyambut positif bantuan
tersebut dan berharap kendaraan penyelamat ini dapat dimanfaatkan secara
maksimal demi kepentingan kemanusiaan dan keselamatan bersama.Dengan tambahan armada tanggap darurat ini, Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel optimistis mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah serta
memberikan respon yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai
potensi bencana ke depan.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 17:58 WIT
Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi Bersama PP GMKI
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) yang bertempat di Ruang Tamu Kapolda, Lantai 2 Mapolda Maluku, Senin (12/1/2026).Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat silaturahmi antara institusi Polri dengan organisasi kepemudaan (OKP). Audiensi juga menjadi wadah koordinasi terkait rencana agenda nasional yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Maluku.Dalam pertemuan tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini didampingi oleh Direktur Intelkam, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara PP GMKI yang hadir yaitu Ketua Umum Prima Surbakti dan Sekretaris Jessica Ester Warouw, dan jajaran kepengurusan.Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kapolda Maluku. Ia mengaku, Maluku akan menjadi pusat perhatian nasional bagi GMKI dalam waktu dekat."Kehadiran kami bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus melaporkan bahwa pada Mei 2027 mendatang, Kota Ambon direncanakan menjadi tuan rumah Kongres GMKI. Kami juga menginformasikan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Cabang di wilayah Maluku yang saat ini sedang berjalan," kata Prima Surbakti.Selain agenda organisasi, PP GMKI juga memaparkan program pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan Pariwisata yang akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyambut positif rencana program PP GMKI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku."Kami ucapkan selamat datang di Polda Maluku. Terkait rencana agenda besar yang akan dilaksanakan, pada prinsipnya Polri mendukung penuh demi kelancaran kegiatan tersebut. Kami berharap seluruh proses organisasi berjalan kondusif," kata Kapolda.Kapolda juga memberikan arahan teknis agar setiap tahapan kegiatan dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan fungsi terkait di Polda Maluku."Untuk komunikasi lebih lanjut mengenai pengamanan dan aspek teknis lainnya, silakan berkoordinasi langsung dengan Dir Intelkam agar semua agenda berjalan lancar sesuai rencana," tambahnya.Hadir dalam rombongan PP GMKI di antaranya Simon Batmomolin, Hizkia Panekenan, Veral Pattipeilohy, Triwiningsih Anamakka, dan Greenard Waleruny. Turut mendampingi pula Korwil GMKI Maluku Yandri Porumau serta Sekretaris Cabang GMKI Ambon Benny Jeremias. PNO-12
13 Jan 2026, 12:41 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiensi Badko HMI Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku. Pertemuan silaturahmi yang dilakukan untuk memperkuat sinergitas tersebut berlangsung di Ruang Tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (12/1/2026).Saat audiensi, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam, Direktur Binmas, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara delegasi HMI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badko HMI Maluku Andi Sagama, Sekretaris Umum M. Syahrul Wajo, dan Wasekum PTKP Adam Rahantan.Kapolda Maluku dalam pertemuan ini memberikan apresiasi atas kunjungan Pengurus Badko HMI Maluku. Ia menegaskan, pertemuan ini merupakan langkah penting dalam membangun hubungan baik yang telah diagendakan sejak lama."Kami meminta dukungan dari rekan-rekan Badko HMI untuk membantu Polda Maluku dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas. Kami mengedepankan pemuda sebagai motor penggerak untuk membawa perubahan positif bagi daerah," kata Kapolda.Dalam audiensi tersebut, Kapolda juga menyoroti fenomena minuman keras (miras) dan budaya pesta kampung yang kerap menjadi pemicu konflik antar-kelompok maupun komunitas di Maluku. Ia menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tidak melindungi pelaku tindak pidana di balik komunitas tertentu."Seringkali pengungkapan perkara terkendala karena pelaku bersembunyi di komunitas tertentu. Selain itu, dan komunitas melindungi pelaku. Kami meminta masyarakat bijak bermedsos. Jangan memviralkan narasi seolah - olah Maluku selalu terjadi konflik karena kenyataannya Maluku aman dan kondusif," tegas Jenderal Bintang Dua Polri tersebut.Komitmen Kolaborasi HMIMerespons arahan Kapolda, Ketua Umum Badko HMI Maluku, Andi Sagama, menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. HMI siap bersinergi dengan Polda hingga tingkat Polres jajaran."Peran kami adalah memberikan edukasi dan kolaborasi. Kami memahami bahwa penanganan kasus membutuhkan tahapan penyelidikan yang tepat. Kami siap mendukung agenda kepemudaan Polda Maluku," jelas Andi.Di sisi lain, Wasekum PTKP HMI Adam Rahantan memberikan masukan terkait pentingnya pendekatan kepada tokoh adat dalam penyelesaian konflik. Ia juga mengusulkan penguatan pos pengamanan permanen di wilayah strategis seperti daerah STAIN Ambon.Menutup audiensi, Kapolda Maluku menekankan agar ego komunitas dikesampingkan demi kepentingan bersama. Beliau memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat."Prinsipnya, jika ada perorangan yang berbuat salah, jangan membawa nama kelompok atau komunitas. Kita harus saling menyayangi sebagai sesama masyarakat Maluku. Semoga kolaborasi ini dapat menjaga situasi kamtibmas demi kemajuan Maluku yang lebih baik," pungkasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 12:08 WIT
Temui Pemerhati GBPM, Kapolda Maluku Tegaskan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan pentingnya memberikan perlindungan beserta penegakan hukum dan pemenuhan hak perempuan dan anak.Penegasan ini disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Pemerhati Gerakan Bersama Perempuan Maluku (GBPM) di ruang tamu Kapolda Maluku, Senin (11/1/2026).Silaturahmi yang berlangsung hangat bersama para pemerhati GBPM ini dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum dan Kabid Humas Polda Maluku. GBPM sendiri menjadi wadah berkumpulnya pemerhati Perempuan dan Anak. Di antaranya hadir Lusi Peilouw sebagai Koordinator GBPM, dan para anggota GBPM yakni Ketua Yayasan Gasira Maluku untuk isu Anak dan Perempuan, Dr. Elisabeth (Lies) Lismarantika, Jurnalis Arikal Media, Vonny Litamahuputty, Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM)/Anggota GBPM, Othe Patty, Koordinator Lembaga Cinta Anak Negeri, Ulfa Tuahuns, Program Manager Yayasan Kiranis, Noni Soleman, Program Manager Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Naam Seknun, Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan, Inge Reliubun, dan Jacquelin Akyuwen, Anggota GBPM."Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi hari ini," kata Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyambut kedatangan para pemerhati GBPM.Kapolda berharap pertemuan ini menjadi momen untuk memperkuat kerjasama dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya terkait persoalan asusila, serta hak-hak perempuan dan anak di wilayah Maluku."Kami sangat berharap dengan adanya silaturahmi ini nantinya kerja sama kita akan semakin kuat khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak yang menjadi korban kasus kriminal," harapnya.Selain dari sisi hukum, Kapolda juga berharap sinergi yang terjalin bersama GBPM juga dapat melahirkan strategi pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak."Jadi mungkin pada pertemuan ini kita tidak saja membicarakan tentang proses penanganan kasus tapi juga bagaimana kita bisa membicarakan strategi apa yang bisa kita jalankan bersama dalam rangka menindaklanjuti tingginya angka kasus kekerasan seksual," ungkapnya. Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga berharap adanya pelibatan instansi terkait lainnya dalam menyoroti tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Para Raja-raja ini."Mungkin kita juga akan bisa melibatkan instansi terkait sehingga kasus terkait perempuan dan anak ini bisa mendapatkan perhatian khusus baik dalam pencegahan dan penanganannya," jelas Kapolda.Sambutan hangat dari Kapolda Maluku kepada GBPM mendapat apresiasi. Para pemerhati perempuan dan anak berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama dengan mereka selaku pendamping dalam penegakan hukum."Kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang banyak membantu dalam pendampingan para korban kekerasan seksual," ungkap koordintaor GBPM Lusi Peilouw.GBPM juga menyoroti kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kawasan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Menurut mereka korban selalu mendapatkan intimidasi dari pelaku dan keluarganya. Tak hanya itu, GBPM juga berharap perbanyak anggota Polwan di Polres jajaran. Ini diharapkan agar penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah Maluku lebih maksimal. Mereka juga mendorong Polda Maluku untuk segera membentuk Direktorat khusus PPA.Menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Kapolda menegaskan komitmennya. Penanganan kasus itu telah menjadi perhatian serius bagi Polda Maluku."Saat saya bertugas di sini kasus di SBB itu langsung menjadi perhatian utama dan kita juga sudah membentuk tim khusus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku, namun kita terkendala kondisi medan hutan yang cukup lebat, anggota kita harus menelusuri hutan yang cukup terjal dan rumit untuk mencari pelaku yang lebih memahami kondisi hutan di sana. Sampai saat ini anggota kami masih terus melakukan perburuan terhadap yang bersangkutan," tegas Kapolda.Polda Maluku dan Polres jajaran, lanjut Kapolda akan lebih profesional dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak."Terkait pengusulan dibentuknya Direktorat khusus PPA di wilayah Maluku, sudah kami usulkan ke Mabes Polri," ujarnya. PNO-12
13 Jan 2026, 11:50 WIT
Serap Aspirasi Petani Kopi, Bupati Boven Digoel Dorong Pelayanan Cepat dan Turun ke Lapangan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel,
Roni Omba S.IP, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Anyumka, Distrik Ambatkwi,
dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para petani kopi yang
menjadi salah satu penopang ekonomi lokal di wilayah tersebut.Kunjungan ini dimanfaatkan Bupati untuk berdialog langsung
dengan masyarakat dan melihat secara dekat kondisi di lapangan. Ia menegaskan
bahwa aparatur pemerintah, terutama para kepala dinas, harus memiliki jiwa
pelayanan yang kuat dan siap menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil.Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya
kinerja yang cepat dan responsif sebagai kunci utama dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang lambat hanya akan
menghambat upaya pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.Bupati juga menyoroti masih adanya kepala dinas yang dinilai
belum maksimal dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa seorang pejabat publik
harus siap terjun langsung ke lapangan, termasuk menghadapi medan yang sulit,
demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.Masyarakat petani kopi di Kampung Anyumka menyambut baik
kehadiran Bupati. Mereka memandang kunjungan ini sebagai bentuk perhatian
langsung pemerintah daerah terhadap persoalan yang dihadapi petani di wilayah
pedalaman.Dalam dialog yang berlangsung, para petani menyampaikan
berbagai aspirasi terkait peningkatan produksi, akses pasar, serta dukungan
pemerintah terhadap komoditas kopi lokal yang selama ini menjadi sumber
penghidupan utama mereka.Bupati menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan
dibawa dan dibahas pada tingkat yang lebih tinggi agar dapat ditindaklanjuti
secara konkret. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong
peningkatan kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Boven Digoel.Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum penguatan
hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat kampung, sekaligus memastikan
bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kondisi riil di
lapangan.Dengan pendekatan langsung seperti ini, Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel diharapkan mampu membangun pelayanan publik yang lebih humanis,
responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok daerah.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 09:44 WIT
Dorong Perubahan Birokrasi, Bupati Boven Digoel Tegaskan Kecepatan Kerja dan Akuntabilitas Aparatur
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel
memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Tanah Merah dengan memberikan
penekanan kuat pada pentingnya kinerja yang cepat, responsif, serta bertanggung
jawab bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, dan pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kecepatan dalam
bekerja dan kemampuan merespons berbagai persoalan daerah menjadi indikator
utama kualitas pelayanan pemerintahan. Ia menilai aparatur pemerintah harus
mampu bergerak sigap dalam menghadapi dinamika dan kebutuhan masyarakat yang
terus berkembang.Bupati juga menyoroti pentingnya memberikan ruang dan
penghargaan kepada aparatur yang menunjukkan kinerja baik. Ia menyampaikan
bahwa apabila regulasi memungkinkan, honorer maupun pegawai dengan status PPPK
yang memiliki dedikasi dan prestasi kerja dapat dipertimbangkan untuk menduduki
posisi strategis dalam pemerintahan.Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada peran pimpinan
OPD agar tidak bersikap pasif terhadap persoalan sekecil apa pun. Bupati
meminta agar seluruh staf difungsikan secara optimal untuk mendukung kinerja
organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.Perubahan pola kerja, menurut Bupati, harus dimulai dari
kesadaran individu. Ia menekankan pentingnya disiplin, rasa tanggung jawab,
serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.Bupati juga mengingatkan agar ASN dan honorer tidak terjebak
pada rutinitas semata. Aparatur diharapkan mampu bersikap proaktif, mencari
solusi, serta berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Boven Digoel.Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan
permohonan maaf apabila penyampaian arahannya terdengar keras. Ia menegaskan
bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata demi mendorong perubahan dan kemajuan
daerah ke arah yang lebih baik.Arahan yang disampaikan dalam apel ini diharapkan menjadi
pengingat bersama bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk memperbaiki pola
kerja, meningkatkan etos pelayanan, serta membangun birokrasi yang lebih
profesional dan berorientasi pada hasil.Dengan komitmen dan kedisiplinan yang kuat dari seluruh
unsur aparatur, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diharapkan mampu memberikan
pelayanan yang maksimal serta menjawab harapan masyarakat secara nyata. Penulis: HendEditor: GF
12 Jan 2026, 23:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
