Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Suara Anak Adat Menguat, Polemik DPD RI dan MRP Papua Soroti Marwah Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Timika - Polemik yang berkembang antara
anggota DPD RI Paul Vinsen Mayor dan unsur MRP Papua, Agustinus Anggaibak,
terus menjadi perhatian publik. Perdebatan tersebut dinilai bukan sekadar
perbedaan pandangan politik, melainkan mencerminkan tarik-menarik kepentingan
antara representasi formal negara dan suara kultural masyarakat adat di Tanah
Papua.Sorotan itu juga datang dari anak adat Amungme asal Timika,
Esau DolaME, yang menilai bahwa persoalan ini menyangkut marwah Orang Asli
Papua (OAP) dan tidak boleh dipandang sebagai perdebatan biasa di ruang
politik.Dalam pandangannya, MRP Papua memiliki posisi yang sangat
strategis karena dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat adat,
sekaligus penjaga nilai, identitas, dan hak-hak dasar Orang Asli Papua.“Ini adalah cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara
representasi politik formal dengan representasi kultural dan adat yang hidup di
tanah Papua,” ujarnya.Esau menegaskan bahwa keberpihakan dalam polemik ini harus
jelas. Menurutnya, suara adat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik
semata, terlebih jika menyangkut hak-hak masyarakat asli yang selama ini hidup
dan tumbuh bersama tanah adatnya.“Sebagai anak adat Amungme dari Timika, saya, Esau DolaME,
melihat bahwa posisi dan keberpihakan harus jelas: suara adat tidak boleh
dikalahkan oleh kepentingan politik semata.”Ia menilai, apa yang disampaikan Agustinus Anggaibak lebih
mencerminkan kegelisahan masyarakat akar rumput. Aspirasi yang disuarakan
dinilai lahir dari realitas yang dihadapi masyarakat adat, bukan semata-mata
kepentingan elit atau perebutan pengaruh.“Dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Agustinus
Anggaibak lebih mencerminkan kegelisahan dan aspirasi masyarakat akar rumput,
bukan sekadar kepentingan elit.”Di sisi lain, Esau mengakui bahwa DPD RI sebagai lembaga
negara memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di
tingkat nasional. Namun, ia menegaskan bahwa setiap sikap politik yang dianggap
tidak sejalan dengan perlindungan Orang Asli Papua akan selalu memicu kritik
dari masyarakat adat.“Namun, ketika suara yang muncul justru berseberangan dengan
semangat perlindungan Orang Asli Papua, maka wajar jika muncul kritik dan
penolakan dari masyarakat adat.”Menurutnya, bagi masyarakat Amungme, tanah bukan hanya aset
ekonomi atau wilayah administratif, tetapi bagian dari identitas dan kehidupan
yang tidak terpisahkan.“Bagi kami, orang Amungme, tanah bukan sekadar aset—tanah
adalah ibu.”Karena itu, ia menegaskan dukungannya terhadap suara yang
dinilai membela kepentingan adat dan hak OAP.“Saya berdiri pada posisi yang jelas: mendukung Agustinus
Anggaibak, karena yang diperjuangkan adalah marwah Orang Asli Papua, bukan
sekadar posisi atau kekuasaan.”Esau berharap polemik ini menjadi momentum refleksi bagi
seluruh pemangku kepentingan agar melihat Papua tidak hanya dari perspektif
politik nasional, tetapi juga dari suara masyarakat adat yang hidup di atas
tanahnya sendiri.“Papua tidak bisa hanya dilihat dari kacamata politik
Jakarta, tetapi harus didengar dari suara tanahnya sendiri—suara adat, suara
masyarakat, dan suara hati Orang Papua.”Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa Papua
membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mendengar suara rakyat, bukan hanya hadir
dalam ruang-ruang wacana politik.“Papua butuh pemimpin yang mendengar, bukan sekadar
berbicara.” (GF)
04 Apr 2026, 19:40 WIT
Pansus Bongkar Pelanggaran Ketenagakerjaan di PTFI, Pimpinan Perusahaan Terancam Sanksi Pidana
Papuanewsonline.com, Timika - Panitia Khusus (Pansus)
karyawan Moker PT FI, Privatisasi & Kontraktor menegaskan komitmennya untuk
mengawal kasus perselisihan Industrial dengan mengacu pada ketentuan hukum yang
ada. Dalam proses pendalaman materi yang tengah berlangsung, Pansus menemukan
adanya indikasi Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan."Regulasi hukum yang berlaku saat ini memungkinkan
adanya sanksi pidana yang bersifat personal bagi pengambil keputusan di tingkat
korporasi," kata Sekretaris Pansus Moker PT FI, Privatisasi &
kontraktor, Yanpieterson Laly, pada media papuanewsonline,com. Rabu (4/4/2026).Pansus menyoroti praktik pemutusan PHK sepihak yang sering
kali mengabaikan aturan perundang-undangan maupun Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dalam Peristiwa Mogok kerja yang dilakukan. Jika dalam temuan Pansus
terbukti adanya keterlibatan unsur pimpinan perusahaan dalam mengambil
keputusan ilegal, maka sanksi pidana tidak lagi hanya menyasar entitas
korporasi, melainkan melekat pada individu tersebut.Dari dua kali pertemuan yang telah dilakukan Pansus dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik oleh Pekerja Freeport dan Pekerja Privatisasi
& kontraktor yang melaksanakan Mogok Kerja sejak Tahun 2017, terdapat
adanya laporan sementara yang terindikasi merupakan suatu rangkaian bukti yang
mengarah kepada suatu Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan, salah satunya adalah
Union Busting.Proses pendalaman materi Moker dipastikan masih terus
berlanjut. Tim investigasi akan menyisir data & Fakta-Fakta Terkait
Kelengkapan-kelengkapan Bukti pada permasalahan ini. Bulan ini, Pansus Moker
akan melakukan langkah koordinasi ke Pihak Disnaker Provinsi Papua sebagai
Tindak lanjut Kepengawasan Tenaga Kerja atas adanya laporan dugaan Pelanggaran
Norma Ketenagakerjaan melalui Nota Periksa I."Tim investigasi akan terus bekerja untuk mengungkap
kebenaran dan memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati," tambah
Yanpieterson Laly. Penulis: Hend
Editor: GF
04 Apr 2026, 19:03 WIT
Nduga di Titik Terendah: Pemerintah Kehilangan Arah, Rakyat Kehilangan Harapan
Papuanewsonline.com, Nduga - Situasi di Kabupaten Nduga,
Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan. Bupati Yoas Beon menghadapi sorotan
tajam dari masyarakat karena keterlambatan pencairan dana triwulan pertama dan
pembentukan pansus untuk mengisi jabatan wakil bupati yang tidak efektif.Apa yang sedang terjadi di Kabupaten Nduga hari ini bukan
sekadar persoalan administratif biasa. Ini adalah potret nyata dari krisis
kepemimpinan yang semakin terang benderang di hadapan publik. Janji soal
pencairan dana triwulan pertama yang tak kunjung terealisasi bukan hanya soal
keterlambatan—ini soal kepercayaan yang dilukai."Di saat situasi genting membutuhkan kehadiran
pemimpin, justru muncul persepsi bahwa bupati lebih sering berada di luar
daerah—di Timika, Jayapura, hingga Jakarta," kata Yeben, salah satu warga
Nduga. Masi tidak percaya dari masyarakat bukanlah sesuatu yang muncul
tiba-tiba; ia lahir dari akumulasi kekecewaan yang terus dibiarkan.Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap
masyarakat ini terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu
(21/3).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran
APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal
ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan,
karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi
kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa ditipu
oleh Bupati Yoas Beon.Pembentukan Pansus oleh DPRDKabupaten Nduga untuk mengisi jabatan wakil bupati justru
berakhir tanpa arah. Kegagalan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi politik
dan ketidakseriusan dalam menjaga stabilitas pemerintahan.Lebih memprihatinkan lagi, rakyat harus membongkar gudang
beras demi bertahan hidup. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum—ini adalah
sinyal keras bahwa negara absen. Ketika masyarakat kelaparan di tanahnya
sendiri, maka yang gagal bukan hanya program, tetapi kemanusiaan.Yang paling mengkhawatirkan adalah kaburnya arah pengelolaan
anggaran. Hingga April 2026, APBD belum jelas, dan DPA belum dibagikan ke OPD.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah tanda lumpuhnya sistem
pemerintahan.Pemerintah daerah harus segera memilih: memperbaiki diri
secara total, atau menghadapi runtuhnya kepercayaan publik secara permanen.
Masyarakat Nduga berharap pemerintah segera bertindak dan memperbaiki situasi.
Mereka ingin hidup yang lebih baik, dengan akses yang lebih luas terhadap
layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penulis: Hend
Editor: GF
04 Apr 2026, 19:00 WIT
UNIFIL Gelar Upacara Memorial Khidmat untuk Tiga Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon
Papuanewsonline.com, Beirut – United Nations Interim Force
in Lebanon (UNIFIL) menggelar upacara Memorial Service sebagai bentuk
penghormatan terakhir kepada tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Upacara berlangsung
khidmat, aman, dan lancar di Hanggar Lebanese Air Force, Beirut.Tiga prajurit yang mendapat penghormatan tersebut adalah
Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan,
dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas
perdamaian di wilayah konflik Lebanon Selatan pada 29 dan 30 Maret 2026.Upacara yang dilaksanakan pada Kamis, 2 April 2026 pukul
16.00 waktu setempat itu dipimpin langsung oleh Force Commander (FC)/Head of
Mission UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara. Prosesi tersebut turut
dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon beserta jajaran KBRI,
Atase Pertahanan RI di Kairo, perwakilan United Nations Headquarters (UNHQ) New
York, serta unsur militer Lebanon dan kontingen internasional lainnya.Rangkaian upacara militer dilaksanakan secara lengkap,
dimulai dari pembukaan, penghantaran peti jenazah ke area upacara, pembacaan
riwayat singkat, doa bersama, hingga penganugerahan medali kehormatan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Angkatan Bersenjata Lebanon (Lebanese
Armed Forces/LAF) secara anumerta.Prosesi dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh
pejabat UNIFIL, perwakilan Indonesia, serta unsur militer Lebanon. Setelah itu,
acara diisi dengan amanat pejabat, penghormatan militer, mengheningkan cipta,
hingga pengantaran kembali jenazah dengan pengawalan penuh kehormatan.Sebagai bentuk penghormatan tambahan, Force Commander UNIFIL
secara simbolis menyematkan scarf PBB pada peti jenazah. Ia juga menyampaikan
belasungkawa secara langsung kepada seluruh kontingen Indonesia yang hadir
dalam upacara tersebut.Upacara memorial ini juga melibatkan unsur pasukan gabungan,
termasuk satu satuan setingkat peleton Infanteri dan Polisi Militer Lebanon,
unsur korsik, serta pasukan Kontingen Garuda (Konga) yang selama ini bertugas
dalam misi perdamaian di Lebanon.Dalam pernyataan resminya, UNIFIL menyampaikan penghargaan
atas dedikasi dan pengabdian ketiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan
tugas mulia menjaga perdamaian dunia.Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bersama Dewan
Keamanan PBB juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap seluruh personel
penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik. UNIFIL turut menyampaikan
duka cita mendalam kepada keluarga korban, rekan sesama prajurit, serta seluruh
personel yang terdampak.Peristiwa ini kembali menegaskan komitmen Indonesia melalui
Kontingen Garuda dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional,
sekaligus menjadi pengingat atas besarnya pengorbanan prajurit TNI di medan
tugas dunia. (GF)
03 Apr 2026, 23:05 WIT
Kepala BNPB Turun Langsung ke Manado, Pastikan Penanganan Darurat Gempa M 7,6 Berjalan Terpadu
Papuanewsonline.com, Manado – Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun
langsung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4/2026), untuk memastikan
penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 berjalan optimal
dan terpadu. Kehadirannya difokuskan pada peninjauan kerusakan bangunan serta
kondisi permukiman warga terdampak.Setibanya di lokasi, Kepala BNPB meninjau area Gedung KONI
(Hall B) yang mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa. Selain
itu, ia juga menyambangi kawasan permukiman warga guna melihat secara langsung
dampak kerusakan rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Suharyanto berdialog langsung dengan
warga sekitar yang terdampak. Dari kesaksian masyarakat, ia mendengarkan
kronologi saat gempa terjadi yang memicu kepanikan dan menyebabkan seorang
warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. BNPB mencatat hingga
Jumat terdapat satu korban jiwa dan ratusan gempa susulan yang terus dipantau. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan
bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga terdampak, termasuk bagi
mereka yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan material bangunan.Usai peninjauan di Kota Manado, rombongan BNPB melanjutkan
perjalanan menuju rumah duka korban meninggal dunia di Desa Tateli, Kecamatan
Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kehadiran Kepala BNPB di lokasi tersebut
bertujuan untuk memberikan dukungan moral serta menyerahkan santunan duka cita
kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Di sela kegiatan peninjauan, Suharyanto menegaskan bahwa
pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam sesuai arahan Presiden untuk
mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan awal bencana."Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami
langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami
melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi
Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan
terpadu," ujar Suharyanto di sela-sela peninjauan. BNPB juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan BMKG,
hingga Jumat telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock), meskipun tren
kekuatannya terus menurun dan tidak melebihi gempa utama M 7,6. "Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa
susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun.
Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari
BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini," tambahnya. Terkait bantuan bagi masyarakat, pemerintah menegaskan akan
bertanggung jawab atas perbaikan rumah warga yang rusak, baik rusak ringan,
sedang, maupun berat, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan status
tanggap darurat dan kemampuan fiskal daerah."Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki
oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak
ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti
(pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal
daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih," tegasnya. BNPB bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen
mendalam di lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi
serta tidak ada wilayah terdampak yang terlewat dari penanganan. (GF)
03 Apr 2026, 23:01 WIT
Polda Metro Jaya Siagakan 4.500 Personel, Pelayanan Ibadah Paskah 2026 Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya
menyiagakan sebanyak 4.500 personel untuk melayani sekaligus mengamankan
rangkaian perayaan ibadah Paskah 2026 di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini
dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman,
nyaman, dan penuh kekhidmatan.Personel yang telah disiapkan akan ditempatkan di berbagai
gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama
perayaan Paskah. Pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan,
tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto
menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa
tenang bagi umat yang melaksanakan ibadah. Menurutnya, Polri hadir sebagai
pelindung sekaligus pelayan masyarakat dalam momentum keagamaan yang penting
ini.“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan
seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran
personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat
beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis,
(02/04/26).Ia menjelaskan, personel juga disiapkan untuk mendukung
kelancaran teknis pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum
kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di
sekitar area gereja.Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana
yang kondusif, sehingga umat dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Paskah
dengan lebih fokus dan damai tanpa gangguan keamanan maupun kemacetan di
sekitar lokasi.Lebih lanjut, Budi Hermanto menekankan bahwa pengamanan yang
dilakukan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan
kepada masyarakat.“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan
masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan
Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada
pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,”
ujarnya.Selain pengamanan langsung di lapangan, Polda Metro Jaya
juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta
segera melapor kepada petugas terdekat atau melalui layanan darurat 110 apabila
menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat ibadah maupun lingkungan
sekitar.Dengan kesiapan ribuan personel serta pola pelayanan yang
menyeluruh, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian perayaan Paskah 2026
dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat Kristiani.
(GF)
03 Apr 2026, 22:58 WIT
Kuasa Hukum Soroti Lambannya Penanganan Kasus Penganiayaan di Polres Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Kuasa hukum korban
penganiayaan, Lukman Chakim S.H., menyoroti lambannya penanganan kasus di
Polres Mimika. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mendatangi Polres Mimika
untuk menindaklanjuti laporan yang telah diajukan sebelumnya pada kamis 2 april
2026."Kami datang ke Polres Mimika untuk menjalani proses
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan memperoleh kejelasan terkait perkembangan
perkara," kata Lukman Chakim S.H., Saat di wawancara media
papuanewsonline,comIa menjelaskan bahwa laporan tersebut telah didisposisikan
ke Unit PPA Polres Mile 32.
(Perlindungan Perempuan dan Anak), namun hingga saat ini belum ada
langkah dari kepolisian untuk segera memfasilitasi visum."Visum ini penting karena berkaitan dengan rentang
waktu antara kejadian dengan pemeriksaan. Meskipun secara hukum cukup dua alat
bukti, visum tetap menjadi salah satu penguat," jelasnya.Kuasa Hukum dan korban sudah melakukan LP (LAPORAN
POLISI)Laporan tersebut tercatat dengan nomor
LP/B/232/III/2026/SPKT/POLRES MIMIKA/POLDA PAPUA TENGAH dan dibuat pada Minggu,
8 Maret 2026, sekitar pukul 20.04 WIT.Peristiwa yang dilaporkan itu disebut terjadi sebelumnya
pada Selasa, 27 Februari 2026, sekitar pukul 20.00 WIT, di kawasan Jalan
Irigasi Ujung Timika, Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,
Papua Tengah.Pihak kuasa hukum telah mengantongi sejumlah alat bukti lain
seperti saksi, foto, dan video, namun belum ada tindakan dari kepolisian untuk
segera memproses visum."Kami berharap kasus ini dapat ditangani secara
profesional oleh pihak kepolisian. Keadilan bagi korban dimulai dari proses,
bukan hanya hasil. Karena itu, penanganannya harus transparan dan tepat
waktu," tegas Lukman Chakim S.H.Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait
proses penyelidikan kasus ini. Penulis: Hend
Editor: GF
03 Apr 2026, 22:53 WIT
Kepala Distrik Mimika Timur Komitmen Lanjutkan Program dan Tingkatkan Pelayanan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kepala Distrik Mimika Timur,
Raymond Tanser, S.Sos., menyampaikan kondisi terkini wilayahnya dalam wawancara
pada Jumat (3/4/2026). Ia menilai kinerja pemerintahan sebelumnya sudah
berjalan cukup baik dan menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan ke depan.Sebagai pejabat yang baru dilantik pada 16 Maret 2026,
Raymond menegaskan komitmennya untuk meneruskan program-program yang telah ada,
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Saya melihat yang sudah berjalan ini baik, sehingga ke
depan kami akan melanjutkan dan berusaha memberikan yang terbaik bagi
masyarakat Mimika Timur,” ujarnya.Dalam rencana kerja ke depan, Distrik Mimika Timur akan
memprioritaskan program padat karya yang mencakup lima kampung dan satu
kelurahan. Program tersebut direncanakan mulai berjalan setelah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima.“Kami sudah siapkan program padat karya. Setelah DPA kami
terima, kami akan langsung mulai bekerja,” jelasnya.Selain itu, pihak distrik juga telah mengusulkan sejumlah
program kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya bantuan
perumahan, sektor perikanan, serta dukungan dari dinas pekerjaan umum dan
pertanian.Untuk prioritas pembangunan, Raymond menekankan pentingnya
perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik sangat
berpengaruh terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat.“Yang paling utama adalah perbaikan jalan, baik jalan utama
yang berlubang maupun jalan lingkungan di kampung,” tegasnya.Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Distrik Mimika Timur
juga merencanakan berbagai program lain pada tahun 2026, seperti penerangan
jalan, penimbunan jalan, peningkatan kebersihan lingkungan, serta penataan
fasilitas umum seperti tugu dan pengecatan.Di sisi lain, program sosial juga menjadi perhatian,
termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu menyusui dan lansia, serta
penanganan stunting yang akan dilaksanakan melalui skema padat karya.“Program-program ini sudah kami rencanakan untuk 2026,
tinggal pelaksanaannya saja,” tutupnya.
Penulis: BimEditor: GF
03 Apr 2026, 21:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
