Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Prof. Pantja Tegaskan Polri Tepat Berada di Bawah Presiden: Sebuah Argumentasi Konstitusional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas. PNO-12
08 Des 2025, 21:27 WIT
Kapolres Aceh Tengah Serahkan Bantuan dari Pemda dan Kapolri ke Wilayah Terisolir di Kecamatan Linge
Papuanewsonline.com, Aceh Tengah - Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq, S. I. K , M. H, turun langsung mengawal pendistribusian bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah menuju Gampong Gelampang Gading, Kecamatan Linge, pada Minggu, 7 Desember 2025. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang berada di wilayah terisolir akibat kondisi akses yang sulit.Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K, dalam keterangannya menjelaskan bahwa bantuan dari Pemda berupa 26.280 kg beras dan 5.265 liter minyak goreng diberangkatkan dari Gudang Bulog Aceh Tengah dan dikawal ketat hingga tiba di Kecamatan Linge.“Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Aceh Tengah kepada Kapolsek Linge, Danramil 05 Linge, dan Camat Linge untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat,” ujar Kabid Humas.Lebih lanjut, Kabid Humas menambahkan bahwa selain membawa bantuan dari Pemerintah Daerah, Kapolres Aceh Tengah juga mengantarkan bantuan dari Bapak Kapolri yang ditujukan khusus untuk masyarakat Kampung Jamat, Kecamatan Linge. Paket bantuan tersebut terdiri dari 125 kg beras SPHP, 2 kotak Minyak Kita, dan 8 dus mie instan.Seluruh bantuan didistribusikan secara langsung oleh Kapolres Aceh Tengah, didampingi Danramil 05 Linge, Camat Linge, serta perangkat desa setempat. Kehadiran jajaran TNI–Polri dan pemerintah kecamatan memastikan pendistribusian berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran kepada warga yang terdampak keterisolasian wilayah, tambah Kabid Humas.“Dengan adanya penyaluran ini, kami berharap kebutuhan masyarakat dapat terbantu dan situasi di wilayah terisolir dapat segera pulih,” tutup Kabid Humas. PNO-12
08 Des 2025, 21:01 WIT
Terseret Banjir, Brimob Pindahkan Rumah yang Melintang di Jalan Nasional Tamiang–Langsa
Papuanewsonline.com, Kuala Simpang - Personel Brimob Polda Aceh bergerak cepat memindahkan sebuah rumah warga yang terseret banjir bandang hingga melintang di badan Jalan Nasional Langsa Tamiang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses lalu lintas kembali terbuka sehingga distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak tidak mengalami hambatan.Rumah tersebut diketahui terbawa arus deras banjir dari kawasan permukiman dan tersangkut di tengah jalan, menutup jalur utama yang menghubungkan Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Agar arus lalu lintas lancar, personel Brimob bersama masyarakat bekerja bahu-membahu mengevakuasi struktur rumah ke lokasi aman di pinggir jalan.Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa tindakan cepat Brimob ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan.“Personel Brimob bertindak cepat begitu menerima laporan adanya rumah yang menghalangi jalan nasional. Respons ini penting agar akses masyarakat tidak terganggu dan distribusi logistik untuk korban banjir dapat berjalan lancar,” ujar Joko, pada Minggu, 7 Desember 2025Ia menambahkan bahwa upaya penanggulangan terus dioptimalkan untuk memastikan setiap lokasi terdampak bencana banjir ditangani dengan baik.“Semua unsur Polri di lapangan saling mendukung. Tugas kami bukan hanya memastikan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam situasi darurat seperti ini. Semangat kebersamaan menjadi kunci dalam penanganan bencana,” kata Joko.Aksi cepat Brimob tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang menyaksikan langsung proses pemindahan rumah. Mereka menilai kehadiran dan kerja nyata polisi sangat membantu di tengah keterbatasan alat dan sulitnya situasi akibat banjir.Penanganan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan yang terus membantu masyarakat dalam kondisi sulit. Semoga upaya penanggulangan banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya diharapkan berjalan semakin cepat dan efektif. PNO-12
08 Des 2025, 20:54 WIT
Kabidhum Polda Maluku: Pentingnya Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Hukum Polda Maluku, Kombes Pol Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si menekankan kepada seluruh personel Polri agar dapat mempelajari dan memahami KUHP dan KUHAP yang baru.Penekanan ini disampaikan Kombes Aris dalam sambutannya pada apel gabungan Polda Maluku yang dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Senin pagi (8/12/2025).Dalam arahannya, Kombes Aris menyampaikan informasi penting terkait implementasi regulasi baru di tubuh Polri. “Sebagai informasi, pada tahun 2026 kita akan melaksanakan KUHP dan KUHAP yang baru,” ungkapnya.Ia menegaskan, perubahan yang terjadi tersebut harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh anggota Polri tanpa terkecuali. “Kita harus pelajari dan mengerti. Ini sangat penting bagi kita, apa pun tugas kita, mulai dari staf, pembinaan, hingga operasional,” tambahnya.Pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru bukan hanya menjadi tanggung jawab penyidik atau satuan kerja tertentu.“Saya tekankan, KUHP dan KUHAP yang baru ini bukan hanya tugas penyidik dan beberapa satuan kerja saja, tetapi seluruh anggota Polri wajib mempelajari dan mengerti,” tegasnya. PNO-12
08 Des 2025, 20:38 WIT
Kapolda Sumbar Tekankan Dukungan Penuh dalam Penanganan Bencana dan Pemulihan Listrik
Papuanewsonline.com, Padang – Upaya pemulihan listrik pascabanjir di sejumlah wilayah Sumatera Barat terus dilakukan secara maksimal oleh berbagai pihak. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menegaskan bahwa Polri memberikan dukungan penuh, termasuk penambahan personel, dalam membantu proses penanganan bencana banjir dan percepatan pemulihan layanan listrik bagi masyarakat terdampak."Polri siap membantu apabila diperlukan tambahan personel dalam penanganan bencana banjir di Sumbar. Kami juga mendukung penuh upaya pemulihan listrik agar bisa segera menyala kembali, terutama demi kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas utama," ujar Irjen Gatot.Sementara itu, General Manager PLN Sumbar Ajrun Karim menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan dukungan yang diberikan Polri dalam proses pemulihan jaringan listrik. Ia menyebut sinergi tersebut menjadi salah satu faktor percepatan pemulihan kelistrikan di sebagian besar wilayah terdampak."Alhamdulillah, berkat sinergi dan kolaborasi dalam kesiapsiagaan dari semua pihak terutama dukungan penuh Polri kepada PLN pemulihan listrik di Sumbar telah mencapai 100%," ujar Ajrun Karim.Namun demikian, Irjen Gatot menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa titik yang belum dapat dialiri listrik karena kondisi medan yang terisolir akibat putusnya akses jalan dan jembatan. “Saat ini masih ada tujuh titik enam di Kabupaten Agam dan satu di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum bisa diakses karena jalan dan jembatan putus serta berpotensi terjadi banjir atau longsor susulan,” tambahnya.Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi listrik dan mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. PNO-12
08 Des 2025, 20:18 WIT
Polri Salurkan Air Bersih dan Bagikan Masker untuk Warga Terdampak Banjir di Nagan Raya
Papuanewsonline.com, Nagan Raya - Personel Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Polda Aceh, menyalurkan air bersih dan membagikan masker kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (6/12/2025) pukul 16.00 WIB. Kegiatan kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Wadanki 3 Batalyon C Pelopor, Ipda Ulil Azmi Azwni, S.E.Penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat yang tengah mengalami keterbatasan akses air layak konsumsi akibat bencana banjir. Selain itu, masker juga dibagikan kepada warga mengingat sisa lumpur yang mulai mengering berpotensi menjadi debu tebal ketika tersapu angin atau dilintasi kendaraan, sehingga dapat mengganggu kesehatan pernapasan.“Bantuan air bersih ini sangat dibutuhkan warga saat kondisi banjir seperti sekarang. Begitu juga masker, karena debu sisa lumpur sudah mulai beterbangan dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” ujar Ipda Ulil Azmi di sela kegiatan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, turut mengapresiasi langkah cepat personel di lapangan dalam membantu masyarakat. “Polri hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah bencana. Penyaluran air bersih dan masker ini merupakan bentuk kepedulian kami agar warga tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan aman,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa Polri akan terus memantau perkembangan situasi dan siap menambah bantuan apabila diperlukan.Kegiatan ini disambut baik oleh warga setempat yang mengaku sangat terbantu dengan kehadiran personel Polri di tengah situasi sulit akibat banjir. PNO-12
08 Des 2025, 20:12 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Vicon Kesiapan Operasi Lilin 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H mengikuti video conference (Vicon) terkait kesiapan operasi Lilin Tahun 2025.Vicon kesiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini dipimpin Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen. Pol. Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si, Jumat (5/12/2025).Saat mengikuti vicon di ruang vicon lantai 2 Markas Polda Maluku, Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yang hadir melalui sarana zoom meeting."Operasi Lilin 2025 tidak hanya berorientasi pada pengamanan secara prosedural, tetapi juga harus mengedepankan makna pelayanan yang sesungguhnya kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru," pinta Komjen M. Fadil Imran dalam arahannya.Beberapa prinsip dasar yang ditekankan dalam pengamanan Nataru di antaranya bahwa Polri harus hadir untuk “menyentuh makna”, bukan sekadar menjalankan formalitas tugas. Komjen Fadil juga menekankan terkait profesionalisme personel harus berjalan beriringan dengan empati. Sementara pelayanan kepada masyarakat harus ditunjukkan melalui kehadiran yang terlihat, pendekatan dialogis, serta respons yang cepat dan tepat.Pentingnya sinergi antar fungsi di tingkat Polda dan Polres, juga diingatkan Komjen Fadil untuk menjadi perhatian utama. Ia juga mengusulkan tagline Operasi Lilin 2025 yakni, “Hadir Menjaga Ibadah, Sukacita, dan Kemanusiaan”, sebagai penguat semangat pengabdian dalam tugas pengamanan.Astamaops Kapolri juga menekankan pentingnya perancangan ulang pola tindak dan komunikasi publik, dengan reposisi fokus pengamanan pada gereja, kegiatan perayaan, serta perlindungan sosial masyarakat. "Seluruh personel agar memahami bahwa tugas yang dijalankan bukan sekadar menjaga mobilitas, tetapi menjaga makna dan rasa aman umat dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari besar keagamaan," pintanya.Terpisah, Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni, mengingatkan seluruh jajaran agar dapat menjalankan arahan yang disampaikan Astamaops Kapolri secara baik."Kedepankan makna sesungguhnya dalam melayani masyarakat. Semoga perayaan Nataru di Maluku berjalan aman, damai dan penuh makna," harapnya. PNO-12
08 Des 2025, 19:53 WIT
Indonesia dan Belanda Perkuat Kerja Sama Hukum Lewat Pemindahan Narapidana di Lapas Cipinang
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia
secara resmi memindahkan dua narapidana berkewarganegaraan Belanda sebagai
bagian dari penguatan hubungan bilateral dan kerja sama hukum antara Indonesia
dan Kerajaan Belanda. Proses pemindahan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Cipinang pada (8/12/2025) dan dihadiri pejabat dari kedua negara,
menandai kelanjutan hubungan yang semakin erat dalam isu pemasyarakatan dan
penanganan kemanusiaan.Acara tersebut turut dihadiri Wakil Duta Besar Belanda untuk
Indonesia, Adriaan Palm; Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram; serta Staf Khusus Bidang Hubungan
Luar Negeri, Ahmad Usmarwi Kaffah. Hadir pula sejumlah pejabat terkait,
termasuk Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan,
Dwinastiti; Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi;
Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, Heri Azhari; Kajari Jakarta Barat,
Nurul Wahida; dan Plh. Kalapas Cipinang, Yulius.Dalam keterangannya, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan
Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, menegaskan bahwa proses pemindahan
dua narapidana tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Ia menyampaikan bahwa seluruh proses
administratif hingga teknis telah dipenuhi sesuai permohonan resmi Pemerintah
Belanda dan persetujuan otoritas terkait di Indonesia.Ia menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk nyata
kerja sama penegakan hukum dan mekanisme kemanusiaan yang telah lama dijalankan
antara kedua negara. Menurutnya, proses tersebut menjadi bukti komitmen
Indonesia dalam memastikan setiap langkah pemindahan narapidana dilakukan
berdasarkan regulasi yang berlaku serta mekanisme negara ke negara yang sah.Surya Mataram memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan
sesuai ketentuan hukum, berlandaskan prinsip hak asasi manusia, serta
memperhatikan standar keamanan dan kesehatan para warga binaan. Ia menyebut
bahwa narapidana Siegfried Mets berada dalam kondisi stabil setelah menjalani
perawatan medis, sementara narapidana Ali Tokman dinyatakan sehat dan siap
dipindahkan.Sementara itu, Wakil Duta Besar Belanda, Adriaan Palm,
menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan dukungan penuh Pemerintah
Indonesia. Menurutnya, langkah pemindahan tersebut mencerminkan hubungan baik
antara kedua negara dan menunjukkan bahwa kerja sama bilateral dapat
berlangsung secara harmonis berdasarkan prinsip kemanusiaan dan saling
menghormati proses hukum masing-masing negara.Dua warga binaan yang dipindahkan adalah Siegfried Mets
(74), narapidana kasus psikotropika dengan vonis pidana mati, serta Ali Tokman
(65), narapidana kasus narkotika dengan hukuman penjara seumur hidup. Keduanya
telah menjalani masa pidana di Indonesia sebelum akhirnya dipulangkan ke
Belanda melalui mekanisme resmi antarnegara.Siegfried Mets sebelumnya menjalani perawatan medis di RS
Polri setelah mengalami cedera fraktur akibat terjatuh, sedangkan Ali Tokman
dinyatakan dalam kondisi kesehatan yang baik meskipun memiliki riwayat
hipertensi yang telah ditangani secara medis. Setelah dinyatakan layak,
keduanya dijadwalkan diterbangkan ke Amsterdam menggunakan maskapai KLM melalui
Bandara Internasional Soekarno–Hatta.Seluruh biaya pemindahan kedua narapidana tersebut
ditanggung langsung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Melalui pernyataan resmi,
pihak Kedutaan Besar Belanda di Jakarta juga menyampaikan apresiasi atas kerja
sama yang berlangsung lancar dan profesional.Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam
menjunjung tinggi kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan
pemasyarakatan, penegakan hukum, dan layanan berbasis kemanusiaan. Langkah ini
diharapkan semakin memperkuat jembatan kolaborasi antara Indonesia dan Belanda
dalam menangani isu-isu hukum lintas negara di masa mendatang.(GF)
08 Des 2025, 20:01 WIT
Brimob Polda Kaltara Bangun Jembatan Roboh di Tapal Batas, Sebatik Tengah
Papuanewsonline.com, Sebatik – Satuan Brimob Polda Kaltara melalui Kompi 2 Batalyon B Pelopor yang ada di sebatik membangun jembatan yang berlokasi di Di Kampung Loudres , Desa Sungai Limau RT. 14 kecamatan Sebatik Tengah. Jembatan tersebut rusak dan roboh pada hari kamis tanggal 6 November 2025, akibat hantaman deras nya arus air sungai. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses utama menuju Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tapal Batas, yang setiap hari digunakan oleh para murid, guru dan masyarakat sekitar untuk beraktivitas.Pembangunan Jembatan kembali ini sudah di mulai pada hari selasa tanggal 2 Desember 2025, di awali dengan pembuatan jembatan darurat, pembersihan puing puing jembatan yang ambruk, dan pemancangan tiang.Pada Hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025, pembangunan jembatan yang dibangun Satuan Brimob Polda Kaltara ditinjau langsung oleh Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., bersama Komandan Satuan Brimob Polda Kaltara Kombes Pol. Sarly Sollu S.Ik., M.H dan didampingi beberapa PJU Polda Kaltara.Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat, Tim Perbaikan Jembatan Kompi 2 Batalyon B Pelopor secara sigap dan penuh semangat bersama masyarakat sekitar melaksanakan pembangunan kembali jembatan tersebut dengan semangat gotong royong.Kapolda Kaltara dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas dedikasi dan kepedulian Satuan Brimob yang telah menunjukkan pengabdian nyata kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri, khususnya Satuan Brimob, harus selalu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terlebih di wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Kaltara, Kombes Pol Sarly Sollu, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata pengabdian Brimob dalam mendukung kemajuan anak anak sekolah dan masyarakat serta menjamin keselamatan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah perbatasan.“Jembatan ini sangat vital karena menjadi satu-satunya akses menuju Madrasah MI Tapal Batas. Kami berharap pembangunan ini dapat segera rampung sehingga aktivitas belajar mengajar kembali berjalan lancar,” ungkapnya.Kegiatan peninjauan berlangsung dengan aman dan lancar, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara pimpinan Polda Kaltara dan jajaran Satbrimob dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. PNO-12
08 Des 2025, 19:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
