Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah Gelar Audiensi Bersama FORKOPIMDA dan Tokoh Masyarakat Puncak
PapuaNewsonline.com, Ilaga —
Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Provinsi Papua Tengah melakukan
kunjungan kerja penting ke Kabupaten Puncak. Kegiatan ini diwujudkan melalui audiensi
bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), DPRK Puncak, serta para
tokoh masyarakat, yang berlangsung di Aula Negelar, Ilaga, Senin (6/10/2025). Audiensi tersebut menjadi langkah
strategis Pansus dalam menjalankan mandat untuk melakukan koordinasi,
klarifikasi data, serta menghimpun masukan terkait dinamika sosial dan
kemanusiaan di Kabupaten Puncak. Pansus Kemanusiaan DPR Provinsi
Papua Tengah beranggotakan 15 orang legislator. Untuk kegiatan di Puncak, lima
orang anggota ditugaskan secara khusus, yakni, Anis Labene, B.Sc., Sekretaris
Pansus sekaligus Koordinator Wilayah Kabupaten Puncak, Jemi Patabang, S.Pd.,
M.Si., Gerson Coem Wandikbo, Yohanis P. Wanimbo dan Gabriel Wakerkwa Audiensi dihadiri oleh berbagai
unsur penting daerah, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak,
Ketua DPRK Puncak, Kapolres Puncak, perwakilan Dandim 1717 Puncak, Plt. Sekda
Kabupaten Puncak, hingga tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan pemuda. Dalam kesempatan tersebut, Anis
Labene menegaskan bahwa audiensi ini merupakan wujud komitmen DPR Provinsi
Papua Tengah untuk hadir langsung mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat. “Tujuan utama dari audiensi ini
adalah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mengumpulkan
data, masukan, dan pandangan dari unsur FORKOPIMDA dan tokoh masyarakat terkait
situasi kemanusiaan di Kabupaten Puncak,” ujar Anis. Ia juga menyampaikan penghargaan
tinggi atas dedikasi semua pihak yang telah menjaga keamanan di Puncak. “Kami
memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Puncak,
jajaran TNI–POLRI, serta seluruh tokoh masyarakat atas kerja keras dalam
menjaga situasi yang aman dan kondusif. Keamanan adalah fondasi utama untuk
pemulihan sosial dan kemanusiaan,” tambahnya. Usai audiensi, Pansus Kemanusiaan
DPR Papua Tengah menyerahkan bantuan bahan makanan (BAMA) kepada masyarakat
yang terdampak konflik. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk nyata
kepedulian lembaga legislatif terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan
akibat kondisi kemanusiaan. “Penyerahan bantuan ini merupakan
bentuk solidaritas DPR Papua Tengah kepada masyarakat. Harapan kami, meskipun
sederhana, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang
terdampak,” ungkap Anis Labene. Selain bersama FORKOPIMDA, Pansus
DPR Papua Tengah juga melaksanakan audiensi lanjutan dengan DPRK Puncak. Agenda
utama adalah menyatukan langkah strategis antara DPR Provinsi dan DPR Kabupaten
dalam penanganan isu-isu kemanusiaan. Pertemuan ini menegaskan
pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar upaya penanganan kemanusiaan tidak
berjalan parsial, melainkan menyatu dalam kerangka kebijakan yang lebih
komprehensif. Melalui rangkaian kegiatan di
Kabupaten Puncak, DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di
tengah masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan proses penanganan
kemanusiaan berjalan efektif, terpadu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Kami berkomitmen bahwa DPR Papua
Tengah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan,
mendengar aspirasi masyarakat, dan mencari solusi bersama,” tutup Anis Labene. Penulis: Hend Editor: GF
08 Okt 2025, 14:24 WIT
KKB Bakar SMP Negeri Kiwirok, Satgas Ops Damai Cartenz Amankan Desa Sekitar
Papuanewsonline.com, Pegubin - Aksi kejahatan bersenjata kembali terjadi di wilayah Papua. Pada Selasa pagi (7/10/2025) sekitar pukul 07.45 WIT, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ngalum Kupel membakar bangunan SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.Melalui pantauan, terdeteksi sekitar 16 orang tak dikenal tengah melakukan pembakaran fasilitas pendidikan tersebut. Satgas Operasi Damai Cartenz bersama aparat gabungan segera bergerak menuju lokasi, namun para pelaku telah melarikan diri ke arah Desa Delpem.Untuk mencegah aksi lanjutan, tim kemudian melakukan pengamanan di Desa Mangoldolki yang berjarak tidak jauh dari lokasi kejadian, guna mengantisipasi pembakaran terhadap SD Negeri Kiwirok.Kaops Damai Cartenz Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K., M.H. mengecam keras aksi pembakaran tersebut.“Serangan terhadap sekolah adalah tindakan keji yang menargetkan masa depan anak-anak Papua. Ini bukan hanya kejahatan terhadap negara, tetapi juga terhadap kemanusiaan. Kami akan terus memburu para pelaku dan memastikan wilayah Kiwirok tetap aman,” tegas Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Bangunan SMP Negeri Kiwirok ini bukan pertama kali menjadi sasaran KKB. Pada tahun 2021, sekolah yang sama juga pernah dibakar oleh kelompok tersebut. Sejak saat itu, proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke SMP Negeri 1 Oksibil di Kota Oksibil.Wakaops Damai Cartenz Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi.“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan segera melapor jika melihat pergerakan mencurigakan. Aparat keamanan selalu hadir untuk melindungi dan menjamin keselamatan warga,” ujar Kombes Pol. Adarma Sinaga.Aksi pembakaran terhadap fasilitas pendidikan ini kembali menunjukkan upaya KKB menebar ketakutan di tengah masyarakat. Namun demikian, Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum di Tanah Papua. PNO-12
08 Okt 2025, 12:52 WIT
4 Terduga Teroris Pendukung ISIS Diringkus Densus 88
Papuanewsonline.com, Jakarta - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penegakan hukum terhadap jaringan terorisme di Indonesia. Empat orang yang diduga kuat sebagai pendukung kelompok teroris ISIS (Ansharud Daulah) diamankan dalam operasi terpisah pada tanggal 3 dan 6 Oktober 2025 di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara.Keempat individu tersebut masing-masing berinisial RW, KM, AY, dan RR. Mereka diketahui aktif menyebarkan propaganda serta ajakan melakukan aksi teror melalui media sosial, baik dalam bentuk unggahan tulisan, gambar, maupun video yang mengarah pada dukungan terhadap Daulah ISIS.“Keempat pelaku ini menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan mengajak orang lain terlibat dalam aksi teror,” ujar AKBP Mayndra Eka Wardhana Jubir Densus 88 AT, Senin (7/10/2025).RW diamankan pada Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 12.58 WIB di Kota Padang, Sumatera Barat. Ia berperan sebagai konten kreator pro-ISIS dan aktif menyebarkan propaganda.KM diamankan pada Senin, 6 Oktober 2025 pukul 17.01 WIB di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, karena aktif mengunggah konten provokatif termasuk gambar senjata api.AY, juga konten kreator Daulah, diamankan di Kota Padang pada 6 Oktober 2025 pukul 18.00 WIB.RR, yang juga aktif melakukan provokasi untuk mendorong aksi teror, ditangkap pada Senin pagi pukul 07.06 WIB di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.Dalam proses penegakan hukum, Densus 88 turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas propaganda terorisme, antara lain:1 (satu) buah rompi warna hijau loreng3 (tiga) lembar kertas bertuliskan logo ISISBuku-buku bertema radikalisme, seperti “Kupas Tuntas Khilafah Islamiyyah”, “Melawan Penguasa”, dan “Al Qiyadah wal Jundiyah”“Barang-barang bukti yang diamankan memperkuat dugaan bahwa para pelaku memiliki afiliasi ideologis yang kuat dengan ISIS dan berupaya menanamkan paham tersebut ke publik, khususnya melalui ruang digital,” jelas AKBP Mayndra Eka Wardhana.Polri menegaskan bahwa seluruh proses penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia. Keempat terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Densus 88. PNO-12
08 Okt 2025, 12:46 WIT
Polda Maluku Gelar Dialog Publik Bahas Pengelolaan Potensi Konflik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat bekerjasama dengan Stasiun RRI Ambon menggelar dialog publik membahas pengelolaan potensi konflik yang kerap terjadi di Maluku.Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (7/10/2025) di stasiun RRI Ambon ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Farit Hatala, Pakar Sosiolog Maluku Dr. Paulus Koritelu S.Sos., M.Si, Direktur Pasca Sarjana UIN AM Sangadji Ambon Prof. Dr. Hasbollah Toisuta M.Ag, dan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi S.I.K.Dalam penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial, Polda Maluku, kata Kombes Rositah Umasugi, kerap mengedepankan pendekatan persuasif melalui kearifan lokal. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir. "Ini sangat membantu kami dalam penanganan konflik maupun pencegahan potensi konflik," ungkapnya. Permasalahan konflik yang terjadi di Maluku beragam. Rositah mengaku salah satu penyebabnya yaitu persoalan awal atau penegakan hukumnya yang belum tuntas. Hal ini yang dapat memicu permasalahan baru di tengah masyarakat."Kami selain mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap permasalahan kami juga tidak mengesampingkan pranata sosial dan pranata adat, untuk penuntasan setiap permasalahan hukum di wilayah Maluku", jelasnya.Dalam berbagai pendekatan persuasif yang dilakukan, Rositah mengaku Polda Maluku membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dukungan semua pihak penting dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif."Bapak Kapolda dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat, beliau sangat berharap kita semua untuk selalu menjaga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang baik," ungkapnya.Kapolda, lanjut Rositah, selalu mengajak masyarakat untuk senantiasa hidup rukun dan damai dengan semangat kekeluargaan. Hidup orang basudara yang menjadi warisan leluhur harus terus dijaga dan dirawat untuk menuju Maluku manise yang sejahtera."Polda Maluku saat ini telah membuat program Kamtibmas yang bernama Baileo Manise atau rumah perdamaian yang isinya adalah para tokoh agama, tokoh mayarakat dan tokoh pemuda. Harapannya dengan adanya Baileo manise dapat menjadi rumah dalam penyelesaian semua permasalahan di Maluku", ungkapnya.Juru bicara Polda Maluku ini juga mengajak masyarakat agar tidak cepat percaya dengan informasi negatif yang diterima, termasuk melalui media sosial. Masyarakat juga diminta bijak saat menggunakan medsos."Kami sangat berharap masyarakat bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Kita tau bersama bahwa dalam setiap konflik biasanya akan melibatkan banyak orang, padahal yang memiliki permasalahan cuma satu orang. Sehingga pada kesempatan ini juga kami menghimbau seluruh masyarakat apabila ada permasalahan antar oknum jangan sampai melibatkan keluarga, kelompok atau desa," pintanya.Polda Maluku juga berharap agar setiap permasalahan jangan diselesaikan dengan kekerasan. Sebab, hal itu justru memperbesar permasalahan, dan termasuk tindak pidana yang akan diproses sesuai hukum yang berlaku."Siapa saja yang bermasalah jangan mengajak orang lain untuk terlibat dalam permasalahannya, dan dia harus berani mempertanggung jawabkan kesalahannya tanpa perlu berlindung kepada orang lain", pintanya.Menurut Direktur Pascasarjana UIN Ambon Prof. Hasbollah Toisuta, konflik sosial biasanya terjadi karena perebutan sumber daya atau gagalnya relasi dalam kehidupan sosial. Ia berharap pada kondisi tersebut negara bisa hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat."Akhir-akhir ini sering terjadi konflik di antara masyarakat. Kita dapat melakukan rekayasa sosial sehingga kita secara bersama-sama bisa menangani setiap potensi konflik yang bisa bermuara pada terjadinya aksi kekerasan," katanya.Selain perebutan sumber daya dan gagalnya relasi, Hasbollah mengaku konflik juga bisa terjadi karena adanya perbedaan identitas suku, identitas agama, identitas ekonomi dan sebagainya. "Padahal leluhur kita dahulu itu mereka sudah meletakkan instrumen kultural yang bisa meminimalisir potensi-potensi konflik itu. Saya mau katakan bahwa dengan kearifan lokal yang kita punya saat ini dapat kita gunakan untuk mengkampanyekan perdamaian untuk meminimalisir semua potensi konflik", ucapnya.Konflik yang terjadi menyasar generasi muda. Mereka jauh dari nilai-nilai kultural, sehingga proses dialog kultural untuk menggali Hasanah Budaya sangat penting dilakukan. "Seperti di UIN Ambon telah menggagas program Pela Pendidikan yang mana sekolah yang mayoritas Nasrani di angkat Pela oleh Sekolah yang mayoritas Muslim," ungkapnya.UIN Ambon, lanjut Hasbollah, pada beberapa waktu lalu talah melaksanakan Panas Pela dengan UKIM Ambon. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi contoh oleh lembaga pendidikan lainnya di Maluku. "Di dalam satu lembaga pendidikan itu ada berbagai orang dari suku dan kampung yang ada di Maluku. Maka dengan demikian hal tersebut bukan saja akan mengikat perdamaian pada dua lembaga pendidikan tapi juga akan mengikat perdamaian pada setiap Desa dan Kampung yang ada di wilayah Maluku", jelasnya.Sosiolog Maluku, Dr. Paulus Koritelu juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik sosial di Maluku karena adanya undang-undang yang menyeragamkan Desa adat dan Desa yang bukan Desa adat. Ini menyebabkan masyarakat Desa tercerabut nilai-nilai budayanya."Kita tau bahwa Raja disuatu negeri itu biasanya berasal dari satu aliran keturunan namun dengan undang-undang yang ada saat ini maka Raja itu bisa diangkat dari unsur mana saja yang kemudian kami melihat bahwa hal ini juga merupakan salah satu potensi konflik yang harus menjadi perhatian kita bersama", ucapnya.Potensi konflik saat ini, kata Paulus, memang menyasar generasi muda atau Gen Z dan Gen Alfa yang kadang-kadang butuh hasil yang terbaik tanpa disadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan proses yang baik pula."Sampai kapanpun konflik tidak akan mungkin bisa terpisahkan dari hidup manusia, ibarat dua sisi mata uang di sebelah ada gambar garuda dan di sebelah ada gambar angka," cetusnya. Menurutnya, fragmentasi kehidupan manusia yang sempurna tidak selamanya damai. Kapan orang akan membutuhkan damai saat dia sedang berkonflik. "Dari hal ini baru dia bisa merasakan bahwa damai itu ternyata penting dan sama halnya di mana saat sakit barulah kita merasakan bahwa sehat itulah sangat penting. Olehnya itu penting kita bisa menjaga generasi muda dengan baik dan kita kelola semua potensi konflik dengan baik untuk Maluku yang aman dan damai", harapnya.Mewakili Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku, Kabid Kewaspadaan Nasional Farit Hatala mengajak seluruh elemen dan tokoh masyarakat agar bersama-sama mendudukan suatu produk hukum yang bisa mengakomodir segala permasalahan yang ada di Maluku."Kami sangat mengharapkan koordinasi dan kerjasama kita semua walau memang apa yang kita hadapi saat ini menjadi semacam tantangan positif di era kepemimpinan gubernur dan wakil gubenur saat ini," jelasnya.Sinergitas antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan semua unsur, lanjut Farit, dapat diperkuat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan konflik di Maluku. "Ini yang tentunya akan didukung oleh rekan-rekan kita dari penegak hukum juga sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjaga Kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku", jelasnya. PNO-12
08 Okt 2025, 12:34 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Pentingnya Kolaborasi APH dan APIP: Sinergi Kuat untuk Cegah Korupsi
Papuanewsonline.com, Surabaya —
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam)
terus mendorong langkah nyata dalam pencegahan korupsi di sektor pengadaan
barang dan jasa. Melalui Rapat Koordinasi Pemberdayaan Aparat Penegak Hukum
(APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar di Surabaya,
Jumat (3/10/2025), Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi
dua lembaga tersebut agar pengawasan berjalan lebih efektif dan sistem tata
kelola semakin transparan. Acara yang diinisiasi oleh Kedeputian
Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam ini menjadi
ajang strategis untuk membangun kesamaan pandangan antara APH dan APIP. Hal
tersebut diungkapkan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko
Polkam, Dwi Agus Prianto, dalam pemaparannya di hadapan peserta. Dwi Agus menegaskan bahwa forum
ini tidak hanya sebatas pertemuan formal, melainkan wadah bersama untuk
menyatukan visi pencegahan korupsi yang lebih terarah. “Forum ini menjadi sarana
memperkuat sinergi pengawasan dan mendorong perbaikan sistem agar potensi
penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Dengan kolaborasi, kita bisa menggeser
paradigma dari penindakan semata menuju perbaikan tata kelola yang lebih berkelanjutan,”
tegasnya. Ia menambahkan bahwa sinergi APH
dan APIP akan menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem pengadaan
barang dan jasa yang bersih. Menurutnya, pencegahan yang kuat akan lebih
efektif daripada sekadar menunggu kasus korupsi muncul lalu ditindak. Rapat koordinasi ini juga
mengupas sejumlah aspek teknis yang krusial, di antaranya, penyusunan pedoman
pengawasan yang lebih sistematis, penerapan manajemen risiko pada setiap
tahapan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi teknologi e-audit sebagai alat
pengawasan modern dan peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih
cepat ditindaklanjuti. “Dengan teknologi e-audit, proses
pengawasan bisa lebih transparan, akuntabel, dan terpantau secara real time.
Hal ini sangat penting untuk menutup celah-celah potensi penyimpangan,” jelas
Dwi Agus. Kegiatan ini turut menghadirkan
narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran mereka menjadi bukti
nyata bahwa pencegahan korupsi di sektor pengadaan membutuhkan kolaborasi
lintas lembaga. Selain itu, perwakilan dari APH,
APIP, hingga pelaku pengadaan barang dan jasa se-Provinsi Jawa Timur juga turut
hadir, memberikan masukan serta pengalaman di lapangan yang menjadi bahan
penting dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih adaptif. Di akhir paparannya, Dwi Agus
menekankan bahwa sinergi antara Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi), LKPP, dan BPKP harus terus diperkuat agar transformasi tata kelola
berjalan optimal. “Perbaikan tata kelola pengadaan
tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci, karena korupsi
hanya bisa dicegah bila semua elemen bergerak bersama,” pungkasnya.(GF)
07 Okt 2025, 13:02 WIT
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, 4 Naik Menjadi Komjen
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sebanyak 27 Perwira Tinggi (Pati) Polri resmi naik pangkat dalam Upacara Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri yang digelar di Rupattama Mabes Polri pada Senin malam, 6 Oktober 2025.Dalam upacara tersebut, empat Pati Polri naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen), delapan Pati Polri naik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), dan lima belas lainnya menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).Adapun keempat Pati yang menerima kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol adalah:1. Komjen Pol Ramdani Hidayat, S.H., menjabat sebagai Dankorbrimob Polri2. Komjen Pol Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., menjabat sebagai Kabaintelkam Polri3. Komjen Pol Yudhiawan, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI4. Komjen Pol Dr. Dwiyono, S.I.K., M.Si., menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaKadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, integritas, dan pengabdian para perwira tinggi tersebut terhadap institusi dan negara.“Kenaikan pangkat ini bukan sekadar simbol kehormatan, tapi juga amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho.Kenaikan pangkat juga diberikan kepada 8 personel yang kini berpangkat Irjen Pol, di antaranya adalah Irjen Pol Reza Arief Dewanto, S.I.K. (Wadankorbrimob Polri), Irjen Pol Nanang Rudi Supriatna, S.H., M.H. (Wakabaintelkam Polri), serta Irjen Pol Dr. Ahmad Ramadhan, S.H., M.Si., M.H. (Dosen Kepolisian Utama TK. I Akpol Lemdiklat Polri).Sementara itu, 15 Pati Polri lainnya yang menerima kenaikan pangkat menjadi Brigjen Pol berasal dari berbagai satuan dan instansi, termasuk di antaranya Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si. (Dirtipideksus Bareskrim Polri), dan Brigjen Pol Dra. AA Sagung Dian Kartini (Karokerma KL Stamaops Polri).Lebih lanjut, Irjen Sandi Nugroho berharap para perwira tinggi yang baru saja menerima kenaikan pangkat dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat.“Kami percaya para perwira yang naik pangkat ini akan semakin memperkuat soliditas dan kapasitas organisasi Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya di berbagai sektor, baik di dalam struktur Polri maupun di lembaga pemerintahan lainnya,” pungkasnya.Upacara ini berlangsung khidmat dan merupakan bagian dari agenda rutin institusi dalam rangka pembinaan karier personel Polri. PNO-12
07 Okt 2025, 10:09 WIT
Gelar Anev, Itwasda Maluku: Laporkan Pengaduan Melalui Saluran WhatsApp Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kepolisian yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui nomor WhatsApp resmi Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si (0811 812 9494), warga kini dapat menyampaikan laporan dan pengaduan secara langsung.Untuk memastikan setiap aduan benar-benar ditindaklanjuti, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Maluku menekankan kepada seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) baik di tingkat Polda maupun Polres/ta agar respons cepat (response time) menjadi prioritas utama.Hal itu ditegaskan Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Maluku, Kombes Pol Legawa Utama, S.I.K., saat memimpin rapat klarifikasi secara virtual di ruang rapat Itwasda, Senin (6/10/2025). Rapat tersebut diikuti perwakilan Satreskrim dari Ditreskrimum Polda, Polresta Ambon, Polres Kepulauan Aru, Polres Buru Selatan, dan Polres Seram Bagian Barat.Dalam arahannya, Kombes Legawa menekankan pentingnya keseriusan aparat dalam merespons setiap laporan yang masuk melalui saluran WhatsApp Kapolda.“Saya minta apa yang menjadi arahan Bapak Kapolda terkait response time agar benar-benar dilaksanakan. Keluhan masyarakat harus segera ditangani hingga tuntas,” tegasnya.Ia menambahkan, pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Kapolda adalah bentuk kepercayaan publik kepada Polri. Karena itu, setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional, cepat, dan akuntabel.Selain kecepatan, Kombes Legawa juga menekankan agar setiap penyidik di jajaran Polres benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi dalam penanganan perkara pidana.“Penyidik harus profesional, tidak boleh ada keraguan dalam menangani perkara. Masyarakat menaruh harapan besar pada Polri, sehingga kita wajib menunjukkan integritas dan tanggung jawab penuh,” pintanya.Saluran WhatsApp, Bentuk Polisi Humanis dan Dekat dengan WargaInisiatif Kapolda Maluku membuka nomor WhatsApp pribadi sebagai saluran laporan masyarakat merupakan langkah konkret Polri dalam mewujudkan transparansi, keterbukaan, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Melalui kanal ini, warga bisa lebih mudah menyampaikan aduan terkait tindak pidana, keresahan sosial, maupun persoalan pelayanan kepolisian.Langkah ini sekaligus memperkuat citra Polri yang humanis, modern, dan responsif terhadap keluhan masyarakat.Dengan adanya pengawasan ketat dari Itwasda Polda Maluku, setiap aduan yang masuk dipastikan tidak berhenti di meja laporan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti hingga ada penyelesaian yang jelas. PNO-12
07 Okt 2025, 09:56 WIT
Kortas Tipidkor Sebut Kerugian Negara Kasus PLTU Kalbar Rp1,3 Triliun
Papuanewsonline.com, Jakarta - Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengungkap nilai kerugian dalam kasus pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat adalah total lost. Kerugian itu timbul akibat mangkraknya pembangunan hingga saat ini."Akibat dari pekerjaan ini, pembangunannya mangkrak sampai dengan saat ini dan sudah dinyatakan total lost oleh BPK,” ujar Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo dalam konferensi pers, Senin (6/10/25).Menurut Kakortas Tipidkor, total kerugian keuangan negara itu senilai USD62.410.523. Apabila dirupiahkan dengan kurs dollar saat ini yang menyentuh Rp16.600, maka mencapai Rp1,3 triliun.Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan tersangka Dirut PLN 2008-2019 Fahmi Mochtar, Dirut PT BRN Halim Kalla, RR, dan HYL. Irjen Pol. Cahyono mengemukakan, saat ini tengah dilakukan penelusuran aset para tersangka.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. PNO-12
07 Okt 2025, 09:48 WIT
Kapolda Maluku Berikan Surprise Kue di HUT ke-80 TNI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, memberikan surprise pemberian kue Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI kepada Kodaeral Ambon, Minggu (5/10/2022). Surprise pemberian kue ulang tahun dari Kapolda Maluku ini diwakili oleh Direktur Pam Obvit dan Polairud Polda Maluku.Pemberian surprise kue ulang tahun dari Kapolda beserta para pejabat utama Polda Maluku ini berlangsung sejak pagi. Diterima oleh Wadan Kodaeral Ambon.Pemberian kue ulang tahun merupakan wujud dari rasa cinta Polri kepada TNI. Hal itu juga dilakukan sebagai bagian untuk terus meningkatkan sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri."Saat memberikan surprise kue ulang tahun, Polda Maluku juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada TNI yang ke 80 tahun. Semoga TNI selalu profesional dan dicintai masyarakat," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Kombes Rositah berharap TNI tetap solid dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat, bangsa dan negara dalam menjaga keutuhan NKRI.Pada kesempatan itu, Wadan Kodaeral Ambon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas pemberian kue ulang tahun dalam rangka peringatan HUT TNI ke-80. PNO-12
07 Okt 2025, 09:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
