Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Kamis, 30 Apr 2026,  WIT
Home Berita Pilihan Redaksi HOT Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Longsor Lumpuhkan Waa-Banti, Warga Desak Solusi Nyata dan Kehidupan Layak Aksi KAWAL Jilid II Berakhir Tanpa Kepastian, Tuntutan Sidang Arianto Tawakal Masih Menggantung Kontingen Taekwondo Garbha Presisi Raih Juara Umum WATA Championship 2026 Polda Maluku Bongkar Perdagangan Emas Ilegal di Buru, Tiga Pelaku Diamankan dengan Barang Bukti Polisi Amankan 2 Terduga Pengedar Sabu di Ambon, 16 Paket Narkotika Disita Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda Polres Malra Redam Potensi Konflik Kasus Kematian di Bandara Langgur Kampung Iwaka Terisolasi: Talut PUPR Sudah Jadi, Tapi Banjir Masih Mengancam Warga Otsus Papua Dinilai Kehilangan Ruh, Vinsent Oniyoma Soroti Arah Kebijakan dan Ruang Sipil Insiden Kereta di Bekasi Timur, Kemenhub Pastikan Evakuasi Cepat dan Investigasi Berjalan
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Pemkab Mimika Gandeng BPKP Perkuat SPIP: Wabup Kemong Dorong Budaya Kerja Transparan Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemkab Mimika menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Timika, Selasa (14/10/2025). Dalam sambutannya, Wabup Kemong menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. “Kehadiran bapak dan ibu hari ini adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama. Ini sinyal positif bahwa seluruh OPD mendukung penuh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Mimika,” ujar Wabup Kemong dalam sambutannya. Wabup Kemong menjelaskan, SPIP memiliki fungsi vital sebagai sistem pengendalian internal yang berperan menjaga arah pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar. Ia mengibaratkan SPIP seperti sistem imunitas tubuh manusia — ketika kuat, maka seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif dan terhindar dari penyimpangan. “SPIP yang matang dan diterapkan secara konsisten akan menjadi garda terdepan dalam memastikan tujuan organisasi tercapai, laporan keuangan dapat diandalkan, aset daerah terlindungi, serta kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga,” tegasnya. Ia menambahkan, keberhasilan SPIP tidak dapat dicapai hanya oleh satu instansi seperti Inspektorat Daerah saja. Penguatan sistem ini membutuhkan sinergi menyeluruh dari seluruh perangkat daerah, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan. “SPIP bukan hanya sekadar dokumen atau prosedur administratif. Ini adalah budaya kerja yang harus kita hidupkan setiap hari. Ia harus terlihat dalam sikap disiplin, keputusan yang berbasis data, dan tanggung jawab setiap aparatur terhadap hasil kerjanya,” jelas Kemong. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pemkab Mimika menggandeng BPKP sebagai mitra strategis untuk memastikan proses pendampingan berjalan objektif dan terukur. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan peta jalan (roadmap) perbaikan yang konkret bagi peningkatan maturitas SPIP di lingkungan Pemkab Mimika. “Kehadiran BPKP sangat penting, karena mereka membantu kita menilai, mengarahkan, dan memperkuat setiap aspek pengendalian internal agar sesuai dengan standar nasional,” ungkap Wabup. Ia juga menekankan bahwa penerapan SPIP harus dijadikan alat manajemen risiko yang membantu setiap OPD dalam mencapai target kinerja, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas. Dengan demikian, SPIP dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government). Melalui penerapan SPIP yang terintegrasi dan efektif, Pemkab Mimika menargetkan terciptanya birokrasi yang efisien, bebas dari praktik korupsi, serta memiliki daya respons tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Wabup Kemong optimistis bahwa dengan komitmen dan sinergi antarperangkat daerah, Mimika akan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penerapan tata kelola yang baik. “Tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika sistemnya kuat, maka pelayanan pun akan maksimal,” pungkasnya. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh ASN di Mimika bahwa pengawasan dan pengendalian bukanlah bentuk ketidakpercayaan, tetapi justru upaya bersama untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.     Penulis: Jid Editor: GF 15 Okt 2025, 03:40 WIT
Wabup Mimika Emanuel Kemong Ajak Wisudawan STIE Jambatan Bulan Jadi Generasi Berintegritas Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana Gedung Eme Neme Yauware di Jalan Budi Utomo, Timika, terasa khidmat dan penuh haru pada Selasa (14/10/2025). Ratusan mahasiswa, dosen, dan orang tua memadati ruangan untuk menghadiri Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan, dalam rangka Wisuda ke-21 Tahun Akademik 2024/2025. Sebanyak 116 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan dalam upacara yang mengusung tema “Berkreasi dan Berinovasi dengan Harmoni Kecerdasan untuk Karya Berdampak.” Tema ini menjadi simbol semangat generasi muda Mimika untuk menembus batas dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, memberikan pesan mendalam kepada seluruh lulusan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih hari ini bukan hanya hasil dari kecerdasan akademik, melainkan juga buah dari kerja keras, ketekunan, dan dukungan keluarga. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para wisudawan dan wisudawati. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan, kesabaran, serta doa yang tulus dari keluarga dan para pendidik,” ujar Kemong disambut tepuk tangan hadirin. Lebih lanjut, Wabup Kemong menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan menimba ilmu, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, dunia kerja dan masyarakat menantikan kehadiran generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas tinggi. “Dunia kerja, dunia usaha, dan lingkungan masyarakat menunggu kontribusi nyata dari generasi terdidik. Karena ilmu tanpa karakter hanyalah pengetahuan yang hampa,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kemong menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital dan transformasi ekonomi yang menuntut generasi muda untuk terus beradaptasi. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan nilai moral, etika, dan integritas pribadi agar tidak tersesat dalam arus globalisasi. “Kita hidup di era digital yang serba cepat. Dunia membutuhkan anak-anak muda yang berpikir terbuka, berintegritas, mampu berkolaborasi, dan berani menghadapi tantangan baru,” katanya. Kemong juga berpesan agar para lulusan tidak melupakan jati diri dan budaya lokal Papua, serta menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai kekuatan dalam bersaing di tingkat nasional maupun internasional. “Jaga nama baik almamater, banggakan keluarga, dan jadilah generasi yang membawa perubahan positif bagi Mimika, Papua Tengah, dan Indonesia,” tambahnya. Ketua STIE Jambatan Bulan dalam laporannya menyampaikan, wisuda ke-21 ini menjadi bukti nyata konsistensi kampus dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi, manajemen, dan kewirausahaan. Melalui pendekatan akademik yang inovatif dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, STIE Jambatan Bulan berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menjadi pelaku pembangunan di daerahnya masing-masing. “Kami ingin lulusan STIE Jambatan Bulan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjadi agen perubahan di masyarakat,” ujar salah satu pimpinan STIE Jambatan. Acara wisuda berlangsung dengan penuh suka cita. Para orang tua tampak haru saat nama putra-putri mereka dipanggil ke atas panggung untuk menerima ijazah. Sorak-sorai, tangis bahagia, dan doa mengiringi setiap langkah para lulusan yang kini siap menapaki dunia baru. Dengan diwisudanya 116 mahasiswa dari program Sarjana (S1) dan Diploma (D3), STIE Jambatan Bulan kembali menegaskan perannya sebagai lembaga pendidikan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah. Pemerintah daerah berharap, para lulusan tidak hanya menjadi tenaga profesional di bidang ekonomi, tetapi juga menjadi pemimpin masa depan yang jujur, inovatif, dan berjiwa pengabdian.     Penulis: Jid Editor: GF 15 Okt 2025, 03:35 WIT
Mendagri Tito Karnavian Tekankan Sikronisasi Program Pusat dan Daerah untuk Papua Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di tanah Papua. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PP Otsus Papua) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif tersebut, Mendagri menyoroti masih lemahnya koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai program strategis di Papua. Menurutnya, tanpa sinergi dan pengawasan yang nyata di lapangan, pembangunan di Papua tidak akan berjalan efektif. “Pengawasan itu tidak sekadar di atas kertas. Tidak cukup hanya dengan laporan atau rapat. Kita harus benar-benar turun ke bawah, melihat langsung apa yang sudah dan belum terlaksana,” tegas Tito Karnavian. Tito menjelaskan bahwa sinkronisasi program pusat dan daerah adalah kunci utama untuk memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan sesuai arah kebijakan nasional. Ia menilai, selama ini masih banyak program dari berbagai kementerian dan lembaga yang berjalan secara terpisah tanpa sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah. “Tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan BP3OKP adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor. Ini harus menjadi prioritas, agar tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tito. Mendagri menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menciptakan sistem pembangunan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan, terutama di daerah-daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran wilayah Papua. Lebih lanjut, Tito menyinggung tentang pemekaran wilayah di Papua sebagai bagian dari strategi besar percepatan pembangunan. Ia menjelaskan, kebijakan pemekaran dari dua menjadi enam provinsi bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat birokrasi, serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. “Harapan kita, dengan adanya pemekaran ini, terjadi kecepatan pembangunan di Papua. Alur birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan publik semakin mudah diakses, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tandas Mendagri. Sebagai pembanding, Tito mengungkapkan bahwa model pemekaran wilayah sebelumnya yang dilakukan di Sumatera Selatan terbukti sukses meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia optimistis pendekatan serupa bisa membawa hasil positif bagi Papua, dengan catatan adanya pengawasan dan kerja sama yang solid antarsemua pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua melalui peningkatan efektivitas anggaran, optimalisasi perencanaan daerah, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembangunan nasional. Mendagri menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh hanya bersifat proyek jangka pendek, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar setiap program pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan riil masyarakat Papua. “Jangan sampai program dibangun tanpa melihat kebutuhan di lapangan. Pembangunan Papua harus berbasis pada potensi daerah, aspirasi masyarakat, dan hasil evaluasi yang objektif,” ujar Tito. Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten dari berbagai wilayah di Papua, serta jajaran pejabat tinggi Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Komite Eksekutif PP Otsus Papua menyampaikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Para kepala daerah menyambut positif arahan Mendagri dan menegaskan siap mendukung langkah pemerintah pusat untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan efektif dan menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. “Kami siap bekerja bersama pemerintah pusat. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua,” ujar salah satu perwakilan daerah. Di akhir pertemuan, Tito Karnavian menekankan bahwa semangat membangun Papua bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga komitmen moral seluruh elemen bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program, dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. “Papua memiliki potensi besar. Tugas kita adalah memastikan potensi itu benar-benar terwujud untuk kesejahteraan rakyat. Jangan jalan sendiri-sendiri. Bekerjalah bersama untuk Papua yang maju, damai, dan sejahtera,” tutup Mendagri.     Penulis: Jid Editor: GF 15 Okt 2025, 03:31 WIT
Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri Resmi Pimpin TP PKK dan Posyandu Papua: Siap Jalankan Program Prioritas Papuanewsonline.com, Jakarta — Suasana khidmat menyelimuti Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, saat Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, secara resmi melantik Ra’fatul Mulkiyah Mathius Fakhiri sebagai Ketua TP PKK Provinsi Papua periode 2025–2030. Dalam kesempatan yang sama, Ra’fatul juga dilantik sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama. Pelantikan ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama jajaran pejabat tinggi Kemendagri dan pengurus TP PKK dari berbagai provinsi. Momen tersebut menandai dimulainya babak baru kepemimpinan TP PKK dan Posyandu Papua, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Dalam sambutannya, Tri Tito Karnavian menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa optimisme terhadap kepemimpinan Ra’fatul. Ia menilai, pengalaman dan dedikasi yang dimiliki Ra’fatul menjadi modal kuat dalam memajukan gerakan PKK serta memperkuat peran Posyandu di Papua. “Saya percaya dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Ibu Ra’fatul dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan inovasi. PKK dan Posyandu memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dari tingkat keluarga,” ujar Tri. Tri juga mengapresiasi kontribusi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Papua periode sebelumnya, Tyas A. Fatoni, yang dinilai telah bekerja keras menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat selama masa transisi. “Kami berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian Ibu Tyas Fatoni. Beliau telah memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan program PKK di Papua,” tambahnya. Sebagai Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu yang baru, Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri diharapkan segera memetakan program prioritas berbasis kebutuhan masyarakat Papua, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan tantangan sosial yang unik. Tri Tito menekankan empat bidang strategis yang menjadi fokus utama PKK dan Posyandu Papua lima tahun ke depan yaitu, ketahanan pangan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan pemanfaatan lahan produktif, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak, penguatan kelembagaan posyandu berbasis pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan, pendidikan anak, dan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, Tri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga swadaya, dan dunia usaha agar program TP PKK dan Posyandu berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata di lapangan. “Kerja kolaboratif menjadi kunci. PKK dan Posyandu tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil Papua,” tegasnya. Pelantikan Ra’fatul Mulkiyah Fakhiri disambut antusias oleh berbagai kalangan, terutama jajaran kader PKK Papua. Mereka menilai kehadiran Ra’fatul membawa semangat baru bagi gerakan perempuan di Papua yang berorientasi pada penguatan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebagai sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif di berbagai kegiatan sosial, Ra’fatul berkomitmen menjadikan TP PKK dan Posyandu Papua sebagai wadah inspiratif bagi perempuan Papua untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah. “Kami akan fokus pada program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. PKK dan Posyandu bukan hanya organisasi sosial, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga Papua,” ujar Ra’fatul usai pelantikan. Ia juga menegaskan pentingnya membangun sistem pendampingan yang kuat di tingkat kabupaten hingga distrik, agar seluruh kader PKK memiliki kapasitas dan semangat yang sama dalam menjalankan program. Dengan dilantiknya Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu yang baru, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat memperkuat sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat, terutama di bidang kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keluarga. Langkah ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Kita ingin agar setiap keluarga di Papua memiliki akses yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Itulah makna sejati dari kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas Tri Tito Karnavian.     Penulis: Jid Editor: GF 15 Okt 2025, 03:28 WIT
Tegakkan Ketertiban, Pemda Puncak Jaya Pulangkan Enam Penjual Miras ke Daerah Asal Papuanewsonline.com, Puncak Jaya — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya mengambil langkah tegas dengan memulangkan enam orang penjual minuman keras (miras) ke daerah asal mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Puncak Jaya, Yohanes Tabuni, menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar bentuk penertiban, tetapi juga langkah preventif agar dampak negatif peredaran miras tidak semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. “Kami melakukan pemulangan karena aktivitas penjualan miras terbukti mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab moral untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga Puncak Jaya,” ujar Yohanes Tabuni, Selasa (14/10/2025). Menurut Yohanes, peredaran miras di wilayah pegunungan sering menjadi sumber berbagai persoalan sosial, mulai dari perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminal. Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk bertindak cepat dan tegas sebelum situasi semakin memburuk. “Kami sudah berulang kali menerima laporan dari masyarakat bahwa aktivitas penjualan miras kerap menimbulkan gangguan keamanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemulangan ini adalah bentuk pembinaan agar mereka tidak kembali melakukan hal yang sama,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keenam penjual miras yang diamankan telah diberikan pembinaan dan peringatan keras, sebelum akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Pemerintah berharap langkah ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak mencoba melakukan aktivitas serupa di wilayah hukum Puncak Jaya. Pemda Puncak Jaya berkomitmen menjadikan wilayahnya bebas dari peredaran minuman keras, sejalan dengan semangat masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya. Langkah ini juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, serta melindungi generasi muda dari pengaruh negatif miras. “Kami tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga pengawasan rutin dan sosialisasi tentang bahaya miras. Semua ini untuk memastikan bahwa Puncak Jaya tetap aman dan damai,” tegas Yohanes. Pemerintah daerah juga menggandeng tokoh masyarakat, gereja, dan aparat keamanan dalam melakukan patroli gabungan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam distribusi maupun konsumsi miras ilegal. Langkah tegas ini disambut positif oleh warga setempat. Beberapa tokoh masyarakat mengapresiasi keberanian Pemda dan Satpol PP dalam menindak penjual miras yang dinilai menjadi biang kerok gangguan keamanan di daerah. “Kami sangat mendukung langkah pemerintah. Selama ini, miras sudah banyak merusak anak muda dan memicu keributan di kampung. Semoga tindakan ini menjadi efek jera,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat. Dengan pemulangan enam penjual miras ini, Pemda Puncak Jaya berharap wilayahnya semakin aman, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan akibat konsumsi alkohol. “Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan Puncak Jaya menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran miras,” tutup Yohanes Tabuni.     Penulis: Hendrik Editor: GF 15 Okt 2025, 02:34 WIT
Wapres Gibran Tinjau RSUD AG Renuat Maren dan Pasar Langgur Papuanewsonline.com, Tual – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, tepatnya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (15/10/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional untuk meninjau secara langsung progres pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan timur Indonesia. Dalam agenda tersebut, Wapres Gibran meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AG Renuat Maren di Kota Tual dan Pasar Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, dua lokasi yang menjadi fokus peningkatan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wapres didampingi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat. Setibanya di lokasi, Gibran langsung meninjau fasilitas rumah sakit, berdialog dengan tenaga medis, dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta pedagang di kawasan Pasar Langgur. “Kami menyambut baik kehadiran Bapak Wakil Presiden di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kami,” ujar Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, saat mendampingi Wapres di lokasi. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan momentum penting bagi masyarakat Maluku Tenggara untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan, perhatian pemerintah terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pasar tradisional sangat dibutuhkan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. “Kunjungan ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kami berharap hasil dari kunjungan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah timur,” ungkap Gubernur Hendrik. Selain meninjau fasilitas umum, Wapres Gibran juga berdialog singkat dengan para pedagang dan warga yang menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari ketersediaan bahan pokok, harga pasar, hingga akses transportasi distribusi barang antar pulau. Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan ekonomi daerah, terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, perdagangan lokal, dan pelayanan kesehatan. Kunjungan Wapres ke Maluku Tenggara dan Kota Tual berlangsung dalam suasana tertib dan penuh antusiasme masyarakat. Ribuan warga tampak menyambut rombongan sejak Wapres tiba di Bandar Udara Karel Sadsuitubun Langgur, dengan pengamanan ketat yang melibatkan 1.554 personel gabungan dari TNI dan Polri. Kapolres Maluku Tenggara menyebutkan, seluruh titik lokasi kunjungan telah dipersiapkan secara matang dengan sistem pengamanan berlapis untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar. “Kami telah melakukan koordinasi dengan semua unsur pengamanan, termasuk TNI dan pemerintah daerah, untuk memastikan seluruh agenda Wapres berjalan kondusif,” jelasnya. Kunjungan ini tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat, tetapi juga membangkitkan optimisme masyarakat bahwa pembangunan di kawasan timur Indonesia akan terus dipercepat dan diprioritaskan. Masyarakat berharap agar hasil kunjungan tersebut membawa tindak lanjut nyata, terutama dalam peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta penataan pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. “Kunjungan ini membawa semangat baru. Kami berharap ada keberlanjutan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah-wilayah pulau kecil,” ujar salah satu warga Langgur. Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke beberapa titik di wilayah Maluku sebelum kembali ke Jakarta.     Penulis: Hendrik Editor: GF 14 Okt 2025, 21:30 WIT
Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Apresiasi Kunjungan Wapres Sebagai Momentum Pemerataan Papuanewsonline.com, Maluku Tenggara – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Maluku Tenggara mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Drs. Agrapinus Rumatora. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Wapres yang dinilainya sebagai langkah nyata dan simbol kuat dari komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Wakil Presiden di Maluku Tenggara. Kunjungan ini bukan hanya agenda protokoler, melainkan bukti perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat di kawasan timur, khususnya wilayah kepulauan,” ujar Rumatora saat ditemui usai mengikuti rangkaian penyambutan resmi. Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki makna strategis karena menunjukkan tekad pemerintah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di sektor-sektor vital seperti infrastruktur, ekonomi maritim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rumatora menegaskan, kehadiran Wakil Presiden di Maluku Tenggara bukan hanya sekadar simbolis, tetapi membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini hidup di wilayah kepulauan dengan berbagai keterbatasan akses. “Momentum ini harus dipandang sebagai panggilan untuk bergerak bersama. Pemerintah pusat telah menunjukkan itikad baik, sekarang tugas kita di daerah untuk menindaklanjuti dengan kerja nyata dan sinergi lintas sektor,” imbuhnya. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar-pulau, pelabuhan, serta sarana transportasi laut dan udara yang layak. Menurutnya, peningkatan infrastruktur akan menjadi kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Sebagai pimpinan Partai Golkar di tingkat daerah, Drs. Agrapinus Rumatora menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam memastikan seluruh program strategis nasional berjalan optimal di Maluku Tenggara. “Partai Golkar Maluku Tenggara siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Kami akan mengawal setiap kebijakan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya di kota tetapi juga di pulau-pulau kecil,” tegasnya. Ia juga menyampaikan bahwa partainya akan terus mendorong kader dan pengurus di semua tingkatan untuk aktif mendukung program pembangunan daerah, terutama yang berfokus pada sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian berbasis potensi lokal. Menurut Rumatora, kunjungan Wakil Presiden juga menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku Tenggara. Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan, optimisme, dan kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan. “Kami berharap perhatian pemerintah pusat tidak berhenti hanya pada kunjungan ini. Diperlukan tindak lanjut nyata dalam bentuk kebijakan afirmatif, alokasi anggaran yang proporsional, serta peningkatan investasi di sektor-sektor produktif,” tutur Rumatora. Ia menambahkan, kehadiran Wapres di Bumi Larvul Ngabal merupakan sinyal penting bahwa pemerintah pusat mendengarkan dan menghargai aspirasi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Menutup pernyataannya, Rumatora mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku Tenggara untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan mendukung agenda pembangunan pemerintah. “Kami percaya, dengan semangat persatuan dan kerja sama, Maluku Tenggara akan mampu menjadi salah satu daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya dengan optimis.(GF) 14 Okt 2025, 21:04 WIT
Ini Anggota Satgas Damai Cartenz Yang Terlibat Persekusi dan Penculikan Wartawan di Timika Papuanewsonline.com, Timika- Hasil Pemeriksaan internal Polisi terhadap Kasat Reskrim AKP Rian Oktaria dan Kanit Satu Reskrim Polres Mimika Ipda Ahmad dan Sejumlah Gerombolan anggota Polri, terkait penculikan dan persekusi terhadap 4 orang  Wartawan Media Papuanewsonline.com pada Jumat 3 Oktober  pekan lalu, mulai terungkap fakta demi fakta.Informasi dan data yang diterima pada Selasa 14 Oktober 2025 menyebutkan bahwa, dari Gerombolan yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Rian Oktaria saat melakukan penculikan dan persekusi di kantor Redaksi Media Papuanewsonline.com terhadap 4 wartawan, hingga dibawa ke Polres layanan, ada juga keterlibatan sosok Anggota Brimob yang bertugas sebagai anggota Satgas Damai Cartenz di Timika, atas nama Richardo." Sosok Richardo anggota Satgas Damai Cartenz ini sangat agresif saat kami ber- 4 dijemput paksa dan dibawa ke Polres layanan, semoga pimpinan Satgas Damai Cartenz memberikan teguran keras dan sangsi etik terhadap yang bersangkutan, karena turut mengintimidasi dan melakukan ancaman saat kejadian," ungkap penanggungjawab Media Papuanewsonline.com Ifo Rahabav melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (14/10/2025).Ifo berharap agar dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Paminal Polres Mimika, dapat ditindaklanjuti segera." Kami berharap Penyidik Paminal Polres Mimika, agar  Profesional sehingga jangan ada lagi kasus seperti Ferdy Sambo di Timika,"Ucapnya.Kata Dia, dari hasil pengambilan keterangan dan fakta-fakta, serta bukti yang sudah disampaikan ke penyidik Paminal Polres Mimika sudah kuat, sehingga  seharusnya proses segera dipercepat, baik secara etik maupun pidana." Kami sangat berharap keterbukaan dari Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika, dalam penanganan perkara ini, sudah sejauh mana perkembanganya, karena pasti publik lagi menunggu tindaklanjut dari peristiwa ini," harap Ifo.Ifo mengakui bahwa peristiwa yang menimpa Wartawan media Papuanewsonline.com sudah menjadi isu Nasional sehingga lagi dipantau semua pihak.Ia mengakui  Media Papuanewsonline.com akan dibantu KKJ, LBH Pers dan Senior-senior Jurnalis, untuk menyiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya." Benar, serangkaian tahapan kami sudah siapkan, yang pasti kami akan tetap dorong proses hukum baik pidana maupun etik atas peristiwa ini, sehingga kedepan jangan lagi ada peristiwa serupa terhadap Media maupun wartawan di Papua," Pungkasnya.Diketahui buntut ancam dan Teror 4 Jurnalis Media Papuanewsonline.com di Timika, IPW Desak Kapolri Pecat Kasat Reskrim Mimika AKP Rian OktariaIndonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan intimidasi, teror hingga pemaksaan tanda tangan surat pernyataan di bawah tekanan terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria bersama sejumlah anggotanya.Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kejadian yang berlangsung sepanjang Jumat malam (3 Oktober 2025) hingga Sabtu (4 Oktober 2025) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia yang sangat brutal.” Oleh karena itu, IPW berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara cepat untuk bertindak dan mencopot Kasatreskrim Polres Mimika dan juga Kapolres Mimika untuk dilakukan sidang kode etik dan juga pidana. Termasuk mendalami sejumlah anggotanya yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut,” ujar Sugeng Teguh Santoso.Seperti diketahui, kasus itu berawal saat penanggung jawab Papuanewsonline.com, Ifo Rahabav memenuhi panggilan penyidik Polres Mimika untuk pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik dalam pemberitaan. Namun, alih-alih menjalani pemeriksaan profesional, situasi berubah menjadi malam penuh ancaman.” Saksi menyebut bahwa AKP Rian Oktaria sempat mendatangi ruang pemeriksaan dengan nada marah, lalu berbalik ke luar sambil berteriak di depan dua jurnalis lain yang menunggu: “Ini malam panjang, lama-lama sa tembak kepala!”,” tegas Sugeng lagi.Menurut Sugeng, bahwa ancaman itu bukan isapan jempol. Setelah Ifo keluar dari ruang pemeriksaan, Kasat Reskrim kembali menghubunginya lewat telepon dan menantang berkelahi sambil memaki: “Anjing kamu di mana, mari kita duel satu lawan satu”.Tak lama kemudian, belasan anggota polisi dipimpin langsung AKP Rian mendatangi kantor redaksi Papuanewsonline.com. Empat jurnalis Ifo, Jidan, Abiem, dan Hendrik dipaksa naik ke mobil berbeda setelah seluruh ponsel mereka disita.Setibanya di halaman Polres Mimika sekitar pukul 00.00 WIT, mereka dikeroyok dengan teror verbal dan ancaman fisik.Kasat Reskrim menantang duel, bahkan menyebut dirinya “orang Mabes” sambil mengancam: “Ada parang dan pisau di mobil saya, kalau kalian tidak mau duel ya kita baku potong, atau baku tikam ayo,".Bahkan, dua jurnalis, Abiem dan Jidan, sempat ditarik ke lapangan dan dipaksa berduel. Sementara itu, makian demi makian “anjing” terus dilontarkan di hadapan mereka.” Puncaknya, menjelang subuh, keempat jurnalis dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas meterai, berisi permintaan maaf dan janji untuk menghapus berita kritis tentang Kapolres dan Kasatreskrim Mimika,” ujar Sugeng lagi.Dengan adanya kejadian itu, IPW menilai perlakuan intimidasi, teror dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya itu, jelas-jelas telah melanggar UU 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Polri (Perpol) 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehingga menjadikan citra negatif dan buruk terhadap institusi Polri. Oleh karenanya sangat wajar kalau pimpinan Polri memecat dan mengeluarkan aparatnya dari keanggotaan Polri.Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.Sementara di Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri disebutkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.Bahkan di pasal 7 huruf a dinyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Sedang dalam etika kepribadian dikatakan di pasal 8 huruf b bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib humanis serta larangan bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang di pasal 12 huruf e.Lantaran itu, apa yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya tersebut bukan saja merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri tapi juga pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia.Karenanya, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat Kasatreskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria melalui putusan Majelis Sidang Kode Etik. Hal ini sesuai dengan statment Kapolri yang menginstruksikan seluruh jajarannya mulai dari tingkat Polda hingga Polsek untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik di lapangan.“Kami meminta seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional, serta terus menjalin kerja sama dalam berbagai aktivitas peliputan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.Sebab menurutnya, pers adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Polri sangat menghargai peran media dalam memberikan informasi yang faktual dan membangun. Oleh karena itu, setiap tindakan penghalangan atau kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas adalah pelanggaran serius.(Redaksi) 14 Okt 2025, 20:53 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Maksimal Dalam Penyambutan Wapres Gibran Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menurunkan kekuatan penuh dalam pengamanan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang tiba di Bandara Pattimura Ambon, Selasa (14/10/2025) pukul 12.05 WIT. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, disambut langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh kehormatan di area VIP Bandara Pattimura. Seluruh unsur Forkopimda hadir dalam formasi lengkap, menandai sinergi dan kekompakan lintas institusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kenegaraan di wilayah Maluku.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Dankodaeral IX, Kabinda Maluku, Danlanud Pattimura, Danrem 151/Binaiya, serta Danpomdam XV/Pattimura.Rombongan Wakil Presiden turut didampingi sejumlah pejabat tinggi dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), unsur Paspampres, dan tim pendukung resmi yang terdiri dari 25 personel utama, termasuk Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Ajudan Kombes Pol Ruruh Wicaksono, Dan Grup B Paspampres Kolonel Mar Tri Haryanto, serta sejumlah pejabat biro Setwapres lainnya.Usai penyambutan di Ambon, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku dan Pangdam XV/Pattimura mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan Bendungan Way Apu di Pulau Buru. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja kenegaraan guna meninjau infrastruktur strategis di wilayah Maluku.Kapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali berkat koordinasi lintas sektor yang solid.“Seluruh kegiatan penjemputan dan pengamanan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Hal ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa kedatangan Wakil Presiden merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Maluku serta momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung kegiatan kenegaraan berskala nasional.“Kunjungan Bapak Wakil Presiden menjadi kebanggaan bagi kami. Polda Maluku siap memberikan pengamanan terbaik dan mendukung penuh setiap agenda pemerintah pusat di wilayah Maluku,” tegasnya. Kegiatan penyambutan di Bandara Pattimura berlangsung hingga pukul 12.25 WIT dengan situasi aman, tertib, dan terkendali. Pengamanan terpadu dilaksanakan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Paspampres di bawah pengawasan langsung jajaran keamanan wilayah.Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut dengan penuh semangat oleh seluruh elemen Forkopimda Maluku. Momentum ini menegaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki stabilitas keamanan dan kesiapan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan strategis pemerintahan pusat. PNO-12 14 Okt 2025, 19:17 WIT
Berita utama
Longsor Lumpuhkan Waa-Banti, Warga Desak Solusi Nyata dan Kehidupan Layak 29 Apr 2026, 19:04 WIT
Aksi KAWAL Jilid II Berakhir Tanpa Kepastian, Tuntutan Sidang Arianto Tawakal Masih Menggantung 29 Apr 2026, 14:16 WIT
Kampung Iwaka Terisolasi: Talut PUPR Sudah Jadi, Tapi Banjir Masih Mengancam Warga 28 Apr 2026, 19:53 WIT
TPNPB Klaim Tembak Dua Orang di Yahukimo, Situasi Dekai Memanas 27 Apr 2026, 20:43 WIT
Terlibat Skandal Korupsi Dana PON, Mahasiswa Geruduk Kejagung Minta Yunus Wonda Dipenjarakan 25 Apr 2026, 23:32 WIT
Berita Terbaru
Longsor Lumpuhkan Waa-Banti, Warga Desak Solusi Nyata dan Kehidupan Layak 29 Apr 2026, 19:04 WIT
Aksi KAWAL Jilid II Berakhir Tanpa Kepastian, Tuntutan Sidang Arianto Tawakal Masih Menggantung 29 Apr 2026, 14:16 WIT
Kontingen Taekwondo Garbha Presisi Raih Juara Umum WATA Championship 2026 29 Apr 2026, 10:41 WIT
Polda Maluku Bongkar Perdagangan Emas Ilegal di Buru, Tiga Pelaku Diamankan dengan Barang Bukti 29 Apr 2026, 10:29 WIT
Polisi Amankan 2 Terduga Pengedar Sabu di Ambon, 16 Paket Narkotika Disita 29 Apr 2026, 10:18 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT