Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Personel Ops Damai Cartenz Berbagi Kebahagiaan Bersama Warga dan Anak-Anak di Enarotali
Papuanewsonline.com, Paniai - Dalam upaya mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat, personel Satgas Operasi Damai Cartenz Sektor Paniai menggelar kegiatan humanis berbagi kebahagiaan dan keceriaan bersama warga serta anak-anak di Jalan Modern, Enarotali, Kabupaten Paniai, pada Kamis (9/10/2025) sore.Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIT hingga selesai ini merupakan bagian dari program sosial Satgas Ops Damai Cartenz untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat kedekatan antara Polri dengan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas Operasi Damai Catenz membagikan paket sembako dan makanan ringan kepada warga dan anak-anak di sepanjang Jalan Modern hingga area Posko Tindak Paniai.Suasana penuh kehangatan tampak jelas, diwarnai tawa anak-anak dan sapaan hangat warga yang antusias menyambut kehadiran aparat. Kehadiran para personel disambut positif oleh masyarakat yang merasa diperhatikan dan dihargai oleh aparat keamanan.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen. Pol Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan jajarannya di Paniai.“Kegiatan seperti ini merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat Papua. Kami ingin menegaskan bahwa Operasi Damai Cartenz hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan di Paniai menjadi contoh sinergi positif antara aparat dan warga setempat.“Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan kemanusiaan di berbagai wilayah Papua. Melalui pendekatan yang humanis, kami berharap kehadiran Polri dapat memberikan rasa aman sekaligus membawa kebahagiaan bagi masyarakat,” ujarnya.Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban, mencerminkan semangat humanis aparat keamanan dalam menciptakan kedamaian serta mempererat hubungan sosial di Kabupaten Paniai. PNO-12
11 Okt 2025, 20:00 WIT
APBD Fantastis, Serapan Minim: Johanis Kemong Tuding Tata Kelola Keuangan Mimika Amburadul
Papuanewsonline.com, Timika –
Kegeraman mewarnai ruang sidang DPRD Papua Tengah ketika Anggota DPRD Provinsi
Papua Tengah, Johanis Kemong, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah
Kabupaten Mimika. Ia menilai, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Mimika berada pada titik nadir, dengan serapan anggaran yang jauh
dari kata maksimal. Dalam pernyataannya pada Jumat
(10/10/2025), Kemong menegaskan bahwa hingga kini, Pemkab Mimika gagal
menunjukkan kinerja nyata dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024–2025. “Saya sampaikan kepada Bupati
Mimika bahwa penyerapan APBD 2024–2025 belum berjalan dengan baik dan
maksimal,” ujar Kemong dengan nada tinggi. Ironisnya, meski APBD Kabupaten
Mimika mencapai Rp6,7 triliun, dana tersebut belum memberikan dampak signifikan
bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan, tambahan bantuan dari Pemerintah
Provinsi Papua Tengah sebesar Rp80 miliar pun tak kunjung terlihat hasil
penggunaannya. Kemong mempertanyakan
transparansi Pemkab Mimika dalam mengelola dana sebesar itu. Ia menyoroti
anomali di mana untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Mimika,
pemerintah daerah justru harus meminta dukungan anggaran tambahan dari
provinsi. “APBD kita mencapai angka
fantastis, ditambah Rp80 miliar bantuan provinsi. Tapi untuk acara ulang tahun
kabupaten saja, masih mengajukan bantuan. Kemana sebenarnya larinya uang
sebesar itu?” tegas Kemong, penuh heran. Melihat carut-marut tersebut,
Johanis Kemong berkomitmen untuk menelusuri keberadaan anggaran yang
disebut-sebut “mengendap” di berbagai Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Ia menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dan melaporkan temuannya
langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Anggaran ini menumpuknya di
Dinas mana? Penyerapannya di Dinas mana? Berapa yang digunakan dan berapa
sisanya? Semua akan kami telusuri, awasi, dan laporkan,” kata Kemong dengan
nada geram. Tidak berhenti sampai di situ,
Kemong juga menyoroti sikap Gubernur Papua Tengah yang tetap memberikan bantuan
besar kepada Mimika. Menurutnya, bantuan semestinya lebih diprioritaskan ke
kabupaten lain di Papua Tengah yang lebih membutuhkan. “Saya menghimbau agar Gubernur
selektif dalam memberikan bantuan. Daerah-daerah yang benar-benar kesulitan di
Papua Tengah seharusnya lebih diutamakan dibanding Kabupaten Mimika,”
tandasnya. Pernyataan keras dari Johanis
Kemong ini menjadi alarm serius bagi tata kelola keuangan daerah Mimika. Dengan
anggaran fantastis yang tidak terserap secara optimal, publik kian
mempertanyakan transparansi, efektivitas, dan komitmen Pemkab dalam menjalankan
program pembangunan. Penulis: Jid Editor: GF
11 Okt 2025, 00:32 WIT
Tempatkan Oknum Anggota Brimob di Ruangan Khusus, Kabid Humas Tegaskan Hukum Tetap Berjalan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas institusi Polri dengan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum anggota Brimob berinisial Bripka R.N.Sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan kasus yang tengah diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku, terhadap oknum anggota tersebut telah dijatuhkan hukuman tindakan penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak 9 Oktober hingga 28 Oktober 2025.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam keterangan resminya, Kamis (9/10/2025), menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam menjamin proses pemeriksaan berjalan secara objektif dan transparan.“Penempatan di tempat khusus dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Brimob berinisial Bripka R.N. Hal ini merupakan prosedur yang lazim dan tegas untuk memastikan proses etik berjalan tanpa intervensi,” ujar Kabid Humas.Dijelaskan, penempatan di tempat khusus tersebut dilakukan setelah Bidpropam Polda Maluku melakukan serangkaian klarifikasi terhadap korban, saksi-saksi, serta terlapor. Saat ini, penyidik Propam terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap berbagai pihak terkait untuk mendalami bukti-bukti yang ada.“Langkah ini menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menegakkan hukum secara profesional dan tidak pandang bulu, termasuk terhadap anggota Polri yang diduga melanggar hukum maupun kode etik,” tambah Roem.Selain proses etik, Polda Maluku juga memastikan bahwa penanganan aspek pidana dari perkara ini tetap berjalan paralel oleh penyidik yang berwenang, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.“Kami pastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Jika terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi tegas, baik secara pidana maupun etik,” tegasnya.Polda Maluku juga berkoordinasi dengan instansi dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan korban mendapat pendampingan psikologis dan hukum yang memadai selama proses pemeriksaan berlangsung.Kabid Humas menambahkan, institusi Polri tidak akan mentolerir bentuk pelanggaran yang merusak kepercayaan publik.“Kami ingin menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan menegakkan hukum secara terbuka, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya. PNO-12
10 Okt 2025, 21:01 WIT
Akibat Pengrusakan Kantor DPD Golkar, Kerugian Materil Capai Rp70 juta
Papuanewsonline.com, Ambon – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap barang dan/atau pengrusakan yang terjadi di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku kini resmi dilaporkan ke Polda Maluku. Laporan tersebut dibuat oleh Theodoron Makarios Soulisa, S.H., selaku pelapor sekaligus Wakil Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPD Golkar Maluku, pada Kamis, (19/10/2025.)Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K mengatakan, Peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada Kamis, 9 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 WIT, di Jl. Ade Irma Nasution, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di area kantor DPD Partai Golkar Maluku.Menurut Rositah, sesuai laporan yang diterima, terlapor dalam kasus tersebut adalah JFM bersama sekitar 30 orang lainnya, yang diduga datang ke lokasi dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap bangunan kantor serta sejumlah barang inventaris milik DPD Partai Golkar Maluku. Setelah melakukan aksi tersebut, para pelaku kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara.Akibat dari peristiwa itu, pihak DPD Partai Golkar Maluku mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp70 juta. Barang-barang yang menjadi sasaran antara lain perabotan kantor dan perlengkapan administrasi organisasi.Sementara itu, pelapor, Theodoron Makarios Soulisa, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.“Kami berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Partai Golkar menghormati hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang,” ujarnya.Dari hasil pemeriksaan awal, motif dugaan pengrusakan tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman internal, sementara modus operandi para pelaku adalah dengan cara merusak barang dan fasilitas di dalam kantor.Kasus ini kini tengah dalam proses penyelidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku, dengan sangkaan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap barang atau orang secara bersama-sama di muka umum, dan/atau Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Polda Maluku memastikan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang terlibat. PNO-12
10 Okt 2025, 20:41 WIT
Polda Maluku Lakukan Penyelidikan Terkait Insiden Penyerangan Kantor DPD Golkar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tengah menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan/atau pengerusakan yang terjadi di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Jalan Ade Irma Nasution, Karang Panjang, Kota Ambon. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, (9/10/ 2025), sekitar pukul 15.00 WIT.Kasus tersebut dilaporkan oleh Theodoron Makarios Soulisa, S.H., dengan terlapor JM alias Jul Cs. Dugaan pelanggaran hukum yang disangkakan adalah Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP tentang kekerasan bersama dan pengerusakan terhadap barang.Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pada Kamis sore (9/10/2025), terlapor JM alias Jul Cs, sekitar 20 orang mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk menanyakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di internal partai.Setelah diizinkan masuk, JM bersama beberapa perwakilan melakukan diskusi dengan pihak pengurus partai. Dalam proses diskusi, pelapor Theodoron Soulisa memukul meja, yang kemudian dibalas dengan lemparan kursi oleh JM dan GLKemudian Beberapa orang yang berada di lokasi ikut melakukan pengrusakan dengan cara membalik meja pimpong, memukul kaca jendela menggunakan kayu dan helm, sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi rusak.Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.Selain itu, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa tersebut.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.“Polda Maluku berkomitmen menangani kasus ini secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berpihak kepada siapa pun,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi, di Ambon, Jumat (10/10/2025).Ia menambahkan bahwa Polri menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap penegakan hukum.“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian,” tambahnya. PNO-12
10 Okt 2025, 20:18 WIT
Terima Kunjungan FKUB Maluku, Kapolda: Perkuat Kerukunan, Kesadaran Hukum, dan Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama memperkuat kerukunan hidup antar sesama, perkuat kesadaran hukum dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Ajakan ini disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku di ruang tamu Mapolda Maluku, Kamis (9/10/25).Pertemuan yang berlangsung hangat dalam suasana penuh kekeluargaan ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas iman untuk membangun Maluku yang aman, damai dan sejahtera.Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, Ps. Kabag Bin Ops Dit Binmas, dan Kasubdit III Dit Intelkam. Sementara dari FKUB hadir Ketua FKUB Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I., Wakil Ketua Pdt. Ricardo Rikumahur, M.Th., beserta para pengurus seperti Prof. Dr. Patrik Rahabav, Drs. H. Abdul Kadir El, M.Si., Pdt. WB. Pariama, S.Th., Pdt. Hendrik Siahaya, S.Si., dan Ho Lih Lih.Kapolda Maluku dalam pertemuan itu menyampaikan pandangan mendalam mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Baginya, situasi kamtibmas merupakan fondasi utama pembangunan suatu daerah. Irjen Dadang menegaskan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada rasa aman, harmoni sosial, dan ketertiban umum.“Kalau kita bicara kemajuan, maka kesejahteraan itu bukan hanya soal angka ekonomi, melainkan bagaimana masyarakat hidup dalam damai, merasa aman, dan percaya terhadap penegakan hukum. Untuk mencapai itu, kita harus menyiapkan dasar yang paling penting yaitu keamanan dan ketertiban. Tanpa kamtibmas yang baik, pembangunan tidak akan berkelanjutan,” tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku, terutama dalam mengelola konflik sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, konflik sosial di Maluku sering kali bukan karena perbedaan agama atau suku, melainkan akibat miskomunikasi, pengaruh emosi sesaat, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.Permasalahan di Maluku, lanjut Kapolda, sebagian besar berakar dari cara pandang dan kebiasaan yang belum sepenuhnya matang dalam menyelesaikan perbedaan. Konflik kecil bisa menjadi besar karena tidak ada kontrol diri dan masih sering terjadi perilaku kekerasan. "Ini yang harus kita ubah bersama. Masyarakat harus kita ajak berpikir damai, menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau kekerasan. Masyarakat harus kita ajak untuk menghilangkan perilaku kekerasan yang selama masih sering terjadi di masyarakat Maluku,” tegas Kapolda.Tak hanya itu, Kapolda juga menyoroti peran media sosial dalam memperkeruh suasana saat terjadi konflik. Banyak peristiwa lama yang kembali beredar seolah baru terjadi, sehingga memunculkan kepanikan dan persepsi negatif terhadap Maluku. Informasi yang beredar di dunia digital, menurut Kapolda, seringkali tidak berimbang dan tidak mencantumkan konteks waktu. Akibatnya, masyarakat luar menilai Maluku seakan-akan selalu bergejolak, padahal tidak demikian. "Ini tantangan kita bersama untuk meluruskan dan mengedukasi publik agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita menyesatkan,” tambahnya.Polda Maluku saat ini, lanjut Irjen Dadang, telah memetakan berbagai wilayah yang memiliki potensi konflik dan menggagas program *Rumah Baileo Emarina* atau *Rumah Damai*. Wadah ini merupakan sebuah inisiatif yang berfokus pada pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial di tingkat akar rumput. Program ini menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, serta generasi muda untuk memperkuat dialog lintas komunitas dan mengedepankan solusi berbasis musyawarah.“Pencegahan konflik harus dimulai dari bawah, dari desa, dari komunitas. Kita tidak bisa menunggu sampai konflik pecah baru bertindak. Karena itu, kami membuat Rumah Baileo Emarina sebagai wadah dialog dan rekonsiliasi sosial. Saya ingin generasi muda menjadi bagian utama dari gerakan ini. Mereka yang nanti akan membawa Maluku ke masa depan yang lebih baik,” harapnya.Kapolda menekankan kunci keberhasilan menjaga kedamaian terletak pada sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Maluku.“Kalau bicara keamanan, itu bukan hanya tugas polisi atau tentara. Ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, semua harus bergandengan tangan. Tidak boleh kita bekerja sendiri-sendiri. Hanya dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Maluku bisa terus maju,” jelasnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung fenomena masyarakat yang masih cenderung melindungi pelaku kejahatan karena hubungan emosional atau kekeluargaan. “Ini kebiasaan yang harus kita ubah. Melindungi pelaku sama saja menutup keadilan bagi korban. Polri telah berupaya melakukan pendekatan humanis dan edukatif, tapi kita butuh dukungan semua pihak. FKUB Saya harapkan menjadi pelopor pencerahan moral, agar masyarakat sadar bahwa menegakkan hukum itu harus ditegakkan, ini merupakan langkah menuju keadilan dan kedamaian,” tandasnya.Sementara itu, Ketua FKUB Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda Maluku dalam menjalin komunikasi lintas agama. FKUB, kata Latuapo, siap bersinergi dengan Polda Maluku dan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan serta mengatasi potensi konflik sosial di berbagai wilayah.“FKUB beranggotakan lintas agama, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan kami siap membantu TNI-Polri dalam menjaga harmoni masyarakat. Kami juga sedang menyiapkan program dialog terbuka di daerah-daerah rawan konflik, agar masyarakat dapat berbicara langsung dan mencari solusi bersama dengan aparat dan pemerintah,” ungkapnya.Latuapo menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah masih adanya budaya melindungi pelaku kejahatan, yang perlu diatasi melalui pendekatan agama dan moralitas sosial. “Kami percaya bahwa pendekatan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat akan efektif membangun kesadaran kolektif agar masyarakat taat hukum dan menjauhi kekerasan,” ujar Latuapo.Menutup pertemuan, Kapolda Maluku kembali mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dan menjaga kamtibmas sebagai bentuk cinta terhadap tanah Maluku.“Maluku ini rumah kita bersama. Jangan biarkan konflik atau perbedaan memecah kita. Saya mengajak seluruh tokoh agama, pemuda, dan masyarakat untuk terus membangun kedamaian. Mari kita jaga kamtibmas, saling menghargai, dan terus biking bae Maluku yang katong cintai. Karena hanya dengan hati yang damai, Maluku bisa benar-benar maju dan sejahtera,” tutup Kapolda dengan penuh semangat. PNO-12
10 Okt 2025, 20:10 WIT
Perkuat Moral dan Integritas, Polda Maluku Gelar Pembinaan Rohani dan Mental bagi Personel Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam upaya memperkuat karakter, moral, dan spiritualitas aparatur kepolisian, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku kembali menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) bagi personil Polri. Kegiatan ini dilaksanakan serentak pada Kamis, (9/10/2025), di sejumlah tempat ibadah di lingkungan Polda Maluku sesuai agama masing-masing.Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini menjadi bagian dari program pembinaan sumber daya manusia (SDM) Polri, dengan tujuan membentuk personel yang beriman, berakhlak mulia, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.Binrohtal kali ini diikuti oleh pegawai Polda Maluku yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Masing-masing kegiatan dipusatkan di tempat ibadah internal Polda, yakni:Musholla Ar Rahman untuk peserta beragama Islam, Ruangan Posko Biro Ops Lantai 2 bagi peserta Katolik,Gereja Oikumene Uriah untuk umat Kristen Protestan, dan Ruang Sidang BP4R Biro SDM bagi peserta beragama Hindu.Dalam kegiatan keagamaan tersebut, para peserta diajak memperdalam nilai-nilai spiritual, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat pengabdian dan tanggung jawab moral sebagai anggota Polri.Untuk umat Islam, kegiatan diawali dengan Salat Dhuha, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Yasin, tausiyah oleh Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A., serta arahan dari Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M.Turut hadir pula Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., dan personel PNPP dari berbagai satuan kerja.Bagi umat Katolik, kegiatan misa dan renungan dipimpin oleh Pastor Echa Wermasubun, serta diakhiri dengan arahan Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si.Sementara umat Kristen Protestan melaksanakan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. H. Thenu, S.Th., dengan pemberitaan Firman Tuhan serta refleksi firman Tuhan dan doa syafaat untuk memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi para pimpinan Polri dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polda Maluku dan satuan kewilayahan.Sedangkan bagi umat Hindu, kegiatan meliputi Puja Trisandya, penyampaian materi pembinaan tugas anggota Polri oleh Ipda I Ketut Suhermantaka, serta diskusi dan doa penutup (Parama Santi).Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., dalam penyampaiannya mengatakan, Binrohtal bukan hanya merupakan kegiatan rutinitas keagamaan semata, namun merupakan bagian integral dari pembinaan karakter anggota Polri.“Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berupaya membentuk personel yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki hati nurani yang bersih dan peduli terhadap masyarakat,” ungkapnya.Kegiatan Binrohtal ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan) dengan menempatkan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.Dengan semangat kebersamaan lintas agama, kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa keberagaman justru memperkuat sinergi dan solidaritas di tubuh Polri, khususnya di wilayah Maluku yang dikenal dengan semangat hidup orang basudara. PNO-12
10 Okt 2025, 19:40 WIT
Polsek Tayando Tam Amankan Pembukaan MTQ ke-IX Tingkat Kecamatan
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Polsek Tayando Tam melaksanakan pengamanan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-IX Tahun 1447 H/2025 M tingkat Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, Rabu malam (8/10/2025).Pengamanan MTQ oleh personel gabungan Polsek Tayando Tam dan Koramil 1503 Tual ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tayando Tam, Ipda Syarif Pabisi.MTQ Kecamatan Tayando Tam mengusung tema ''Amalkan Nilai-Nilai Al-Qur'an Perkokoh Toleransi Dalam Mewujudkan Kota Tual yang Maryadat".“Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga memastikan masyarakat dapat menikmati rangkaian pembukaan MTQ ini dengan nyaman dan khidmat,” kata Kapolsek.Selain melakukan penjagaan di area kegiatan, petugas juga membantu masyarakat, dan memberikan pelayanan keamanan secara humanis sehingga suasana tetap kondusif sepanjang acara.“Kehadiran kami di MTQ ini adalah bentuk dukungan Polri terhadap upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat,” tambah Kapolsek.Pelaksanaan MTQ dihelat selama 3 hari hingga 10 Oktober 2025. Kegiatan keagamaan ini dibuka secara resmi oleh Walikota Tual melalui pemukulan beduk.Acara pembukaan turut dihadiri oleh Kabag Ops Polres Tual AKP La Ode Arif Jaya, S.H. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ sebagai wadah strategis dalam membina generasi muda agar mencintai Al-Qur’an.“MTQ bukan sekadar perlombaan, tetapi sarana menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk generasi Qurani yang berakhlak, berbudaya, dan sejahtera," ungkapnya. PNO-12
10 Okt 2025, 19:24 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Dukungan Diplomasi Kedaulatan Lewat Diplomatic Tour 2025
Papuanewsonline.com, Bekasi –
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik
Indonesia kembali menegaskan peran strategis diplomasi kedaulatan Indonesia di
tingkat internasional. Melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri,
Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi Persiapan Diplomatic Tour
2025 di Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari
upaya memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), khususnya
dalam bidang kesehatan. Diplomatic Tour 2025 dijadwalkan berlangsung pada 20–25
Oktober 2025 di Jakarta, Bandung, dan Bali, dengan menghadirkan perwakilan Wakil
Tetap (Watap) negara sahabat di PBB New York. Asisten Deputi Kerja Sama
Pasifik, Oseania, dan Afrika, Marsma TNI Parimeng, menjelaskan bahwa Diplomatic
Tour 2025 bukan hanya agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk
memperlihatkan kemajuan Indonesia dalam sektor kesehatan, teknologi, dan
infrastruktur. “Diplomatic Tour 2025 dirancang
untuk menampilkan capaian Indonesia di bidang kesehatan, infrastruktur, dan
teknologi. Melalui ini, kita ingin menunjukkan kontribusi nyata diplomasi
kedaulatan yang konstruktif sekaligus meneguhkan posisi Indonesia di antara
negara-negara Selatan,” ujar Marsma Parimeng. Menurutnya, sektor kesehatan
menjadi fokus utama karena keberhasilan Indonesia dalam membangun sistem yang
tangguh, mandiri, dan inklusif pascapandemi. Dengan menampilkan capaian
tersebut, Indonesia berharap dapat mendorong kolaborasi baru sekaligus menjadi role
model dalam kerja sama pembangunan global. Rangkaian Diplomatic Tour 2025
akan mencakup berbagai agenda penting, di antaranya, kunjungan kehormatan
kepada pejabat tinggi pemerintah Indonesia, pertemuan langsung dengan industri
strategis nasional, dialog bersama mitra internasional tentang kesehatan,
infrastruktur, dan teknologi dan promosi sektor pariwisata berkelanjutan,
terutama destinasi unggulan di Bali. Marsma Parimeng menekankan bahwa
rangkaian kegiatan ini sekaligus memperkuat jejaring diplomasi pembangunan
serta membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam
KSST. Melalui forum ini, Kemenko Polkam
menegaskan bahwa diplomasi kedaulatan Indonesia tidak dapat berjalan sendiri.
Sinergi lintas sektor – baik pemerintah, industri, maupun mitra internasional –
mutlak diperlukan untuk memastikan kerja sama pembangunan berjalan efektif dan
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Diplomatic Tour ini bukan hanya
memperluas jejaring kerja sama, tapi juga menjadi sarana membangun momentum
diplomasi pembangunan yang berkelanjutan. Harapannya, posisi Indonesia semakin
kokoh sebagai pemimpin di antara negara-negara Selatan,” tambah Marsma
Parimeng. Dengan mengusung semangat
“diplomasi yang memberi solusi”, Kemenko Polkam berharap kegiatan ini akan
memperkuat postur diplomasi kedaulatan Indonesia serta menjadi contoh
implementasi kerja sama internasional yang saling menguntungkan, berkelanjutan,
dan berdampak nyata bagi masyarakat luas. “Kami berharap Diplomatic Tour
2025 dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bukan hanya penerima,
tapi juga pemberi kontribusi dalam pembangunan global. Ini adalah bentuk nyata
diplomasi kedaulatan yang membumi,” pungkasnya.(GF)
10 Okt 2025, 00:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
