Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Menko Yusril Tegaskan Rehabilitasi Tiga Mantan Direksi ASDP oleh Presiden Telah Konstitusional
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi
kepada tiga mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah ditempuh
melalui mekanisme hukum yang benar. Ia memastikan tidak ada langkah yang
bertentangan dengan aturan konstitusional maupun konvensi ketatanegaraan yang
berlaku.Yusril menjelaskan bahwa sebelum Keputusan Presiden
(Keppres) tersebut diterbitkan, Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan
resmi dari Mahkamah Agung. Pertimbangan tertulis itu kemudian dicantumkan dalam
konsiderans Keppres, menandakan bahwa setiap tahapan administratif telah
dipenuhi. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Presiden menjalankan kewenangan
rehabilitasi sesuai Pasal 14 UUD 1945.Rehabilitasi tersebut diberikan kepada mantan Direktur Utama
PT ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan 2019–2024 M. Yusuf
Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan 2020–2024 Harry Muhammad Adhi
Caksono. Ketiganya sebelumnya dijatuhi hukuman penjara terkait kasus akuisisi
PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.Menko Yusril menegaskan bahwa putusan terhadap ketiga mantan
direksi tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Baik para terpidana maupun
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak mengajukan upaya banding, sehingga putusan
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat otomatis inkracht.
Dalam situasi demikian, Presiden memiliki ruang konstitusional untuk
menggunakan kewenangan rehabilitasinya.Dengan terbitnya Keppres Rehabilitasi pada 25 November 2025,
ketiganya secara resmi tidak perlu menjalani pidana yang sebelumnya dijatuhkan
pengadilan. Melalui keputusan tersebut, seluruh hak, kedudukan, dan kemampuan
hukum mereka sebagai warga negara kembali dipulihkan sebagaimana sebelum adanya
vonis.Yusril menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan instrumen
yang sah dan telah beberapa kali digunakan dalam perjalanan ketatanegaraan
Indonesia. Ia mencontohkan bahwa pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie pernah
memberikan rehabilitasi kepada Letjen TNI (Purn) H.R. Dharsono melalui Keppres
Nomor 124 Tahun 1998. Kebijakan tersebut kala itu menjadi bagian penting dari
agenda Reformasi untuk memulihkan keadilan bagi mereka yang dinilai
dikriminalisasi oleh rezim sebelumnya.Yusril juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo tidak baru
pertama kali menggunakan kewenangan rehabilitasi. Sebelumnya, dua guru di
Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan—Abdul Muis dan Rasnal—juga telah
memperoleh rehabilitasi dan kembali mengajar setelah menyelesaikan proses hukum
hingga tingkat Mahkamah Agung.Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa setiap keputusan
rehabilitasi tetap melalui mekanisme ketat, termasuk adanya pertimbangan
lembaga peradilan. Dengan demikian, publik diharapkan memahami bahwa keputusan
tersebut bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari sistem hukum yang telah
berlangsung sejak era Reformasi.Rehabilitasi terhadap tiga mantan Direksi ASDP ini pun
dinilai sebagai langkah untuk memastikan keadilan berjalan berimbang, terutama
ketika proses hukum telah berkekuatan tetap dan tidak ada lagi upaya hukum
lanjutan dari kedua belah pihak. Pemerintah, kata Yusril, meyakini bahwa
pemulihan martabat para mantan direksi tersebut merupakan tindakan yang
berdasar dan sesuai konstitusi.Hingga kini, pemerintah menegaskan tetap berkomitmen menjaga
integritas proses hukum sekaligus memastikan setiap warga negara memperoleh
haknya secara seimbang, termasuk hak rehabilitasi yang dijamin oleh konstitusi.(GF)
26 Nov 2025, 14:13 WIT
Cinta Bersemi di Tongkonan: 52 Pasangan Mimika Sah dalam Nikah Massal Gratis
Papuanewsonline.com, Timika - Sebanyak 52 pasangan di
Kabupaten Mimika mengikat janji suci pernikahan dalam acara nikah massal yang
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Mimika pada Selasa (25/11/2025). Acara yang berlangsung di Gedung Tongkonan
Timika ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, memastikan pernikahan sah secara agama dan negara.Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa
setelah akad nikah, para pasangan langsung menerima dokumen pernikahan,
termasuk KTP dengan status perkawinan yang telah diperbarui."Setelah nikah
ini pasangan langsung terima dokumen pernikahan berupa KTP sebagai suami istri
dengan status kawin dan tercatat secara sah di negara," ujarnya.Selain itu,
Disdukcapil juga memberikan hadiah berupa voucher menginap gratis di hotel
berbintang di Mimika.Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menyampaikan bahwa
pelayanan terpadu itsbat dan nikah massal adalah bukti nyata kehadiran
pemerintah di tengah masyarakat. "Saya menyampaikan selamat kepada semua pasangan yang
dinikahkan disahkan hari ini, semoga keluarga yang dibangun menjadi keluarga
yang sakinah, rukun, penuh kasih, dan mampu menghadirkan teladan serta masa
depan yang baik bagi anak-anak," pesannya.Ananias juga menegaskan bahwa legalitas perkawinan merupakan
dasar penting untuk mengakses berbagai layanan negara, seperti administrasi
kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus
mendukung program pelayanan terpadu seperti nikah massal, karena keluarga yang
kuat adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah. Diketahui, acara nikah
massal ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Nov 2025, 01:47 WIT
Bupati Roni Omba Ikuti Rapat Vidcom Nasional Bersama Presiden RI Bahas Percepatan KDKMP
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, S.IP, pada Selasa (25/11/2025) mengikuti rapat video konferensi
(vidcom) nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Rapat tersebut juga diikuti Menhan RI, Panglima TNI, Wamendagri, Dandim
1711/BVD, serta seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Fokus
pembahasan diarahkan pada perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah
Putih (KDKMP), termasuk pelaksanaannya di Kabupaten Boven Digoel.Program KDKMP disusun sebagai upaya memperkuat kemandirian
ekonomi masyarakat, terutama di daerah perbatasan. Melalui kolaborasi antara
TNI dan pemerintah daerah, program ini dirancang untuk menggerakkan potensi
koperasi desa dan kelurahan agar mampu memberikan dampak nyata bagi
kesejahteraan warga.Dalam sesi laporan daerah, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa
rapat tersebut memiliki arti penting bagi Boven Digoel. Ia menyampaikan bahwa
pembahasan mengenai progres KDKMP menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan
program yang saat ini sedang berjalan di daerahnya. Menurutnya, sinergi lintas
lembaga merupakan faktor kunci agar manfaat KDKMP dapat dirasakan secara merata
oleh masyarakat.Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dalam forum itu
kembali menunjukkan komitmen TNI terhadap pengembangan program KDKMP. Beliau
sebelumnya telah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto
untuk menyoroti berbagai isu strategis, termasuk penanganan judi online dan
perlindungan anak di ruang digital. Keterlibatan TNI diharapkan memperkuat
konsistensi pelaksanaan program di lapangan.Melalui rapat ini, pemerintah pusat menekankan pentingnya
percepatan implementasi KDKMP agar mampu mendukung stabilitas ekonomi lokal,
terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Boven Digoel.
Pemda diminta untuk memastikan program tetap berjalan sesuai jalur dan
memberikan laporan berkala tentang perkembangan yang dicapai.Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa pihaknya siap
menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia memastikan Boven Digoel terus
memperkuat kerja sama dengan Kodim 1711/BVD dalam mendampingi pengembangan
koperasi desa sehingga mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.Selain membahas progres KDKMP, rapat vidcom tersebut juga
menjadi kesempatan bagi seluruh daerah untuk menyampaikan tantangan di
lapangan, terutama terkait penguatan ekonomi dan peningkatan pelayanan
masyarakat. Boven Digoel menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian
karena posisinya sebagai wilayah perbatasan yang strategis.Pemerintah daerah berharap hasil dari rapat nasional ini
dapat menjadi dorongan baru bagi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat,
khususnya melalui penguatan koperasi sebagai motor pertumbuhan di tingkat desa
dan kelurahan.Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut ditutup
dengan harapan agar seluruh daerah dapat bekerja lebih efektif dalam
menjalankan program prioritas nasional. Pemerintah pusat menegaskan bahwa
keberhasilan KDKMP akan menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong
kemandirian ekonomi masyarakat di masa mendatang. Penulis: HendrikEditor: GF
26 Nov 2025, 01:45 WIT
Bupati Roni Omba Puji Demo Damai Sopir: Janji Benahi Birokrasi dan Atasi Kelangkaan Solar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Suasana di Boven Digoel
pada Selasa (25/11/2025) berlangsung hangat ketika para sopir menggelar aksi
demo damai untuk menuntut penyelesaian kelangkaan BBM solar yang kembali
terjadi di daerah tersebut. Aksi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Boven Digoel, Roni Omba, yang menilai langkah para sopir sebagai bentuk
kepedulian terhadap kondisi daerah.Dalam pernyataannya, Roni Omba menyampaikan bahwa aspirasi
yang disampaikan secara tertib menunjukkan kepedulian kuat masyarakat terhadap
pelayanan publik. Menurutnya, kritik dan tuntutan seperti ini justru menjadi
masukan penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.Bupati juga menyoroti dugaan adanya oknum nakal yang
memainkan distribusi solar hingga menimbulkan kelangkaan. Ia memastikan
pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan
ini agar tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat, terutama para sopir yang
bergantung pada BBM untuk bekerja.Dalam kesempatan yang sama, Roni Omba menegaskan bahwa
kepemimpinan di daerah ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh
masyarakat Boven Digoel. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama agar
pembangunan berjalan merata dan tidak terhambat persoalan internal birokrasi.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi birokrasi
yang selama ini dinilai bermasalah. Peningkatan pelayanan publik disebut
menjadi fokus utama, termasuk memastikan agar distribusi solar kembali normal
dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.Para peserta aksi berharap demo damai ini menjadi titik awal
penyelesaian kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi. Mereka menilai
bahwa tanpa penindakan tegas dan pengawasan ketat, masalah distribusi solar
hanya akan menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja
sama lebih erat untuk memetakan akar permasalahan dan mengatur ulang pola
distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Langkah
konkret seperti pengawasan distribusi dan penataan kembali rantai suplai
dianggap penting untuk mencegah permainan oknum.Menanggapi hal itu, Roni Omba memastikan bahwa pemerintah
tidak akan bekerja sendiri. Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan Pertamina
dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan
transparan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel.Di tengah berbagai harapan yang muncul, masyarakat kini
menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Demo yang berlangsung
tertib tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat perlu didengar dan
direspons dengan tindakan konkret.Dengan komitmen yang telah diutarakan, publik berharap
persoalan kelangkaan solar dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas
ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal di Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
25 Nov 2025, 21:21 WIT
Hak Ulayat Tak Bisa Dinego, Masyarakat Mimikawe Ultimatum Pemerintah Soal Batas Wilayah
Papuanewsonline.com, Timika - Ratusan masyarakat adat
Mimikawe menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Mimika pada Selasa
(25/11/2025), menyuarakan penolakan terhadap klaim wilayah adat yang diduga
dilakukan oleh Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran
masyarakat terkait upaya pemekaran kampung di wilayah administrasi kedua
kabupaten tersebut, yang dianggap mengancam hak ulayat mereka di Kabupaten
Mimika.Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan agenda sidang
paripurna RAPBD yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan daerah.Rafael Taorekeyau, juru bicara aksi, menegaskan bahwa
gerakan ini murni berasal dari masyarakat adat Mimikawe sebagai pemilik hak
ulayat Kabupaten Mimika. "Kami tidak terima wilayah adat Mimikawe diklaim oleh
kabupaten tetangga. Ini dilakukan demi kepentingan administratif pemekaran
Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi
kami secara langsung," tegas Rafael di sela-sela aksi. Ia juga menyoroti kurangnya keterbukaan dari Pemerintah
Kabupaten Mimika terkait informasi batas wilayah, yang justru diketahui
masyarakat melalui pernyataan Bupati Deiyai di media sosial.Massa aksi mendesak pemerintah daerah untuk segera
memfasilitasi pertemuan resmi antara pemerintah dengan Front Pemilik Hak Ulayat
Mimika. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang transparan dan
konstruktif untuk membahas persoalan batas wilayah secara komprehensif, mulai
dari tingkat daerah hingga pusat. "Pemerintah Mimika sampai hari ini belum terbuka.
Sementara dari pihak lain justru terus bersuara melalui Facebook, WhatsApp, dan
TikTok. Masyarakat jadi bertanya-tanya dan merasa perlu tahu kondisi
sebenarnya," ungkap Rafael.Selain itu, masyarakat adat juga menuntut kehadiran aparat
keamanan, khususnya pos TNI dan Polri, di wilayah yang tengah disengketakan,
yang saat ini masih berada di bawah pengawasan Polsek Kokonau. Hal ini
bertujuan untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi konflik
berkepanjangan. "Kami minta kehadiran pos TNI dan Polri untuk
memastikan keamanan di wilayah adat yang sedang disengketakan," tegas
Rafael. Aksi ini turut didukung oleh komunitas anak cucu perintis
yang telah lama bermukim di Mimika sejak 1921, yang merasa memiliki ikatan
sejarah yang kuat dengan masyarakat Mimikawe. Mereka berharap agar pemerintah
segera merespons tuntutan ini dengan langkah-langkah konkret demi menghindari
terjadinya gesekan yang lebih besar di kemudian hari.
Penulis: Abim
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:04 WIT
DPRK Mimika Gelar Sidang Paripurna Bahas RAPBD 2026 : Akankah Aspirasi Masyarakat Terakomodasi?
Papuanewsonline.com, Timika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III untuk
membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2026. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna
DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025) ini menjadi landasan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyerahkan
langsung dokumen RAPBD kepada pihak DPRK dalam sidang tersebut.Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD
telah melalui serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRK dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penandatanganan KUA–PPAS pada 20
November 2025 menjadi dasar penyusunan RKA OPD hingga terbentuknya rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD 2026. "Rancangan APBD ini telah disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah dan informasi resmi dari Kementerian
Keuangan," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan penyusunan telah
mengikuti amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 serta menggunakan sistem
elektronik yang terintegrasi dalam SIPD–RI sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun
2019.Dalam pemaparannya, Bupati membeberkan gambaran umum RAPBD
2026 yang mencakup pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 3,25 triliun dari
dana transfer serta Rp 1,8 triliun dari lain–lain pendapatan yang sah. Belanja
daerah direncanakan sebesar Rp5,63 triliun yang meliputi berbagai sektor
seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja
transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri
dari pengeluaran pembiayaan, termasuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD. "Kami berharap rancangan Perda APBD 2026 ini dapat
dibahas secara konstruktif sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sesuai
amanat perundang-undangan," tegasnya.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperiau, menekankan
pentingnya pembahasan RAPBD sebagai agenda konstitusional yang menentukan arah
pembangunan Mimika satu tahun ke depan."Rapat paripurna ini merupakan wujud nyata pelaksanaan
fungsi anggaran DPRK. Kita tidak sekadar membahas angka-angka, tetapi membahas
harapan dan masa depan masyarakat Mimika," ujarnya. Ia juga menyoroti beberapa sektor prioritas seperti
peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan
infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan transparan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda
mendengarkan pandangan umum dari delapan fraksi terhadap RAPBD Mimika Tahun
Anggaran 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 21:02 WIT
Tanah Leluhur Harga Mati: Pemuda Kamoro Geruduk DPRK, Ultimatum Perang Jadi Peringatan Keras
Papuanewsonline.com, Mimika - Front Pemilik Hak Ulayat
Mimika memblokade halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa (25/11/2025), dalam aksi
demonstrasi yang menegangkan. Tuntutan mereka satu: pemerintah harus bertindak
tegas menyelesaikan sengketa tapal batas di wilayah Kapiraya, Distrik Mimika
Barat Tengah. Suasana semakin mencekam ketika Ketua Aliansi Pemuda Kamoro
(APK), Rafael Taorekeyau, dengan lantang menyatakan kesiapan untuk mengangkat
senjata."Ini tanah adat kami, Tuhan sudah tentukan!" seru
Rafael Taorekeyau dengan nada penuh emosi. "Hari ini
kembalikan kami ke Bomberai bukan Meepago! Masyarakat adat pemilik hak ulayat
hanya punya dua pilihan: terima aspirasi kami dan selesaikan, atau kami
perang!" Ultimatum ini jelas menunjukkan betapa frustrasinya masyarakat
Kamoro atas lambatnya penanganan konflik ini.Para pemuda Kamoro menuntut agar pemerintah daerah Deiyai
dan Mimika mencapai kesepakatan final terkait batas wilayah sebelum Natal 2025.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab
penuh atas wilayah adat Mimika Wee dan menolak keras segala upaya pemekaran
kampung di atas tanah leluhur mereka tanpa adanya musyawarah yang melibatkan
pemilik hak ulayat. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Nov 2025, 20:58 WIT
Wadansat Brimob Terima Penghargaan dari Raja dan Kades Se-Kabupaten SBB
Papuanewsonline.com, SBB - Wakil Komandan Satuan Brimob (Wadan Satbrimob) Polda Maluku, AKBP Dennie Andreas Dharmawan,SIK, didatangi oleh belasan perwakilan Raja dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di Makosat Brimob Polda Maluku.Kedatangan belasan perwakilan raja dan Kades yang dipimpin Raja Hatusua, Kecamatan Kairatu, Petrus Tuhuteru ini sontak mendapatkan perhatian serius dari personil yang ada di Mako tersebut. Kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi, tetapi menyerahkan piagam penghargaan sebagai Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) terbaik, yang pernah memimpin Polres di kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu.Raja Hatusua, Petrus Tuhuteru mengatakan, piagam penghargaan Kapolres SBB terbaik ini sudah disiapkan sejak delapan bulan silam. Terutama sesaat sebelum AKBP Dennie Andreas Dharmawan, meninggalkan kabupaten SBB."Kedatangan kami (perwakilan raja dan Kades se-kabupaten SBB) di Makosat Brimob Polda Maluku ini untuk menyerahkan penghargaan kami kepada beliau (AKBP Dennie Andreas Dharmawan), semasa menjabat sebagai Kapolres SBB. Sebenarnya piagam penghargaan ini sudah seharusnya kami berikan pada saat lepas sambut dengan pak Kapolres saat ini, tetapi pada saat itu ada beberapa teman yang tidak sempat hadir, jadi kami sepakat untuk nanti kami mencari waktu yang pas untuk menyerahkan langsung kepada beliau di Mako Brimob ini,"kata Tuhuteru, dalam keterangannya yang diterima media, Selasa (25/11/2025).Tuhuteru menjelaskan, penghargaan ini sebagai bentuk dari penilaian 92 Raja dan Kades se-Kabupaten SBB, sebab selama AKBP Dennie Andreas Dharmawan menjabat sebagai Kapolres SBB, telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan pemeliharaan situasi kamtibmas di kabupaten tersebut."Menurut penilaian kami beliau Kapolres terbaik yang pernah ada. Beliau selalu dekat dengan kami. Beliau juga selalu melihat berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, begitu juga untuk kegiatan-kegiatan rohaniawan, untuk seluruh agama di SBB,"paparnya.AKBP Dennie Andreas Dharmawan, kata dia, telah mewujudkan SBB sebagai daerah yang multikulturalisme, dan rumah bersama bagi seluruh agama. Kondisi itulah yang membuat SBB, kondusif selama ia memimpin Polres SBB. "Pak Dennie ini bisa membantu kami dalam menghadirkan tokoh-tokoh agama baik ditingkat Provinsi maupun tingkat nasional, seperti pendeta Yandry Manobe, ustad Das'ad Latif, KH Umar Farouq, dan beberapa ustad dan pendeta ternama di Republik ini,"beber dia.Tuhuteru menegaskan, dalam piagam penghargaan sebagai Kapolres SBB terbaik itu ditandatangi oleh seluruh raja dan kades se-kabupaten SBB."Piagam penghargaan ini ditandatangani langsung oleh 92 raja dan Kades dari 11 Kecamatan, se-SBB. Kami berikan penghargaan ini tanpa ada paksaan atau unsur apapun. Inilah murni penilaian kami dari seluruh Raja dan Kades. Terima kasih buat AKBP Dennie Andreas Dharmawan yang telah memberikan yang terbaik bagi kami di SBB,"tandasnya.Sementara itu, Wadansat Brimob Polda Maluku, AKBP Dennie Andreas Dharmawan mengaku, sangat kaget dengan kedatangan perwakilan raja dan Kades tersebut.Dirinya mengaku, bersyukur atas penghargaan yang diberikan itu. "Yang jelas saya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh raja-raja di SBB yang sudah datang jauh-jauh, hanya untuk memberikan sebuah penghargaan,"kata dia.Perwira dengan dua melati dipundaknya itu menegaskan, bukan masalah penghargaannya tapi rasa persaudaraan yang terus melekat selama kurang lebih 8 bulan sudah meninggalkan kabupaten SBB."Luar biasa seluruh raja dan Kades se-kabupaten SBB, masih ingat dan mau memberikan penghargaan. Penghargaan ini menunjukkan bahwa masih ada rasa saudara. Saya sangat senang dan ini membuktikan bahwa untuk menjadi saudara itu tidak harus sedarah,"tegas Dennie.Perwira menengah Polri ini berpesan, kepada seluruh masyarakat terutama bagi raja dan Kades, untuk sama-sama menjaga dan memelihara situasi kamtibmas di bumi Saka Mese Nusa itu. "Oleh sebab itu mari kita jaga sama-sama seperti yang disampaikan Bapak Kapolda terus bikin bae. Mungkin ini menjadi momen baik, bagi kita semua untuk melayani masyarakat dan terus bikin baik bagi SBB. Mari sama-sama terus kita menjaga Kamtibmas karena keamanan dan ketertiban ini menjadi hal penting untuk kita bisa maju melangkah kearah yang lebih baik dari saat ini,"pesan mantan Kapolres SBB ini. PNO-12
25 Nov 2025, 19:30 WIT
Hadir di Tengah Momen Hari Guru, Polwan SPN Polda Maluku Bawa Pesan Anti Kekerasan dan PHBS
Papuanewsonline.com, Ambon - Peringatan Hari Guru Nasional ke-80 tahun 2025 di Kota Ambon menjadi lebih hangat dan penuh makna melalui kehadiran jajaran Polwan SPN Polda Maluku yang datang membawa pesan kasih, edukasi, dan penghormatan bagi para guru. Bertempat di SD Naskat Ama Ory Passo dan SMP Xaverius Passo, Selasa (25/11/2025), kegiatan ini menggabungkan ucapan selamat Hari Guru, edukasi anti kekerasan terhadap anak, serta sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada para siswa.Dipimpin oleh Kompol L. Paunno, S.Sos, tim Polwan terdiri dari AKP Irma Masloma, S.H, IPTU Fera Latuputty, S.Pd., M.Pd, IPTU dr. Amanda, Aiptu Israh, Brigpol Mesty Hahury, S.Pd, Briptu Intan Susanti Urah, Amd.Keb, serta dukungan Tim TI SPN Polda Maluku.Suasana penuh kehangatan tercipta ketika para Polwan SPN memberikan ucapan selamat Hari Guru kepada tenaga pendidik yang hadir. Interaksi antara Polwan, guru, dan siswa berlangsung hangat dan sarat nilai edukatif. Para Polwan juga menyampaikan pesan penting terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang kerap tersembunyi seperti perundungan (bullying), kekerasan verbal, dan tekanan psikologis.Selain itu, kampanye PHBS dibawakan dengan penuh keceriaan sehingga mudah dipahami anak. Para Polwan mengajak siswa untuk menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan benar, serta membiasakan hidup sehat di rumah maupun di sekolah.Merespons kegiatan tersebut Wakasek SD Naskat Ama Ory Passo, Ny. A. Batyol, S.Pd, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Polwan SPN Polda Maluku.“Kami merasa sangat dihargai dengan kehadiran para Polwan hari ini. Ucapan selamat yang mereka sampaikan membuat para guru merasa didukung dan dimotivasi. Edukasi tentang anti kekerasan dan PHBS juga sangat bermanfaat bagi siswa kami. Pendekatan Polwan yang lembut dan penuh perhatian membuat anak-anak sangat antusias,” ujarnya.Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Senada dengan Wakaset SD Naskat Ama Ory, Kepala Urusan Kesiswaan SMP Xaverius Passo, Mario Souhuken, S.Pd, mengungkapkan kegiatan ini sangat penting bagi perkembangan karakter peserta didik.“Kehadiran Polwan SPN memberikan energi positif bagi sekolah kami. Anak-anak menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi tentang kekerasan dan bagaimana melindungi diri mereka. Kami sangat mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan, karena menyentuh aspek-aspek penting bagi pembentukan perilaku dan kedisiplinan siswa,” kata Mario.Kemeriahan peringatan Hari Guru di dua sekolah tersebut turut dihiasi dengan penampilan marching band dari siswa-siswi SD Ama Ory Passo dan SMP Xaverius Passo. Lantunan musik dan langkah teratur para pelajar menggambarkan semangat mereka dalam memberikan penghormatan kepada guru-guru tercinta.Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, lancar, dan aman, diramu dalam suasana edukatif dan penuh kedekatan antara Polwan, guru, dan murid.Kehadiran Polwan SPN Polda Maluku menunjukkan bagaimana Polri mampu membangun pendekatan humanis, terutama pada momen-momen yang menyentuh dunia pendidikan. Kampanye anti kekerasan anak yang disisipkan pada peringatan Hari Guru memberi nilai tambah yang relevan terhadap kondisi sosial saat ini.Sentuhan empati Polwan dalam kegiatan ini memperlihatkan wajah kepolisian yang ramah, komunikatif, dan peduli akan masa depan generasi muda. Kegiatan seperti ini layak diperluas di lebih banyak sekolah untuk menciptakan ruang aman dan sehat bagi anak-anak. PNO-12
25 Nov 2025, 19:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
