Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Selasa, 21 Apr 2026,  WIT
Home Berita Pilihan Redaksi HOT Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Polri Tegaskan Langkah Pasti Ungkap Kasus Pembunuhan Ketua DPC Golkar Malra Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka, Hj. Hartini Dijerat 5 Tahun Penjara Atas Pengguanaan Bahan Kimia Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku Kapolda Maluku Ajak Kaum Perempuan Menjadi Sahabat Polisi, Cegah Potensi Konflik Gelar Forum Konsultasi Publik, Polda Maluku Dorong Peningkatan Layanan Berbasis Digital Konsolidasikan Pengawasan Disiplin, Polda Maluku Gelar Coffee Morning Bersama POM TNI Sinkronisasi Perlindungan Saksi dan Korban Diperkuat, Kemenko Kumham Imipas Gandeng LPSK Pemerintah dan PPATK Perkuat Sinergi Hadapi Kejahatan Siber di Momentum 24 Tahun APUPPT Penasehat Hukum Desak Polres Mimika Segera Tindaklanjuti Kasus Pengeroyokan Amal Luturmas Wapres Gibran Tinjau Bandara Nabire, Dorong Percepatan Konektivitas Papua Tengah
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Perkara Besar Tak Bergerak di PN Mimika, Publik Bertanya: Hukum Macet atau Sengaja Dimacetkan? Papuanewsonline.com, Mimika — Sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Mimika di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, kian mengeras. Lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan itu justru dituding gagal menunjukkan ketegasan dan transparansi dalam menangani sejumlah perkara besar yang hingga kini belum juga menemukan kepastian hukum.Di tengah harapan publik terhadap tegaknya supremasi hukum di kota tambang Timika, sedikitnya empat perkara besar justru dinilai berjalan lamban bahkan terkesan mandek. Kondisi ini memicu kecurigaan masyarakat bahwa proses hukum di daerah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.Empat perkara yang menjadi perhatian publik tersebut antara lain sengketa lahan Bundaran Petrosea, dugaan korupsi dana KPU Mimika, perkara piutang pesawat milik Pemerintah Kabupaten Mimika, serta kasus yang melibatkan Robert Kambu yang oleh sebagian warga dipandang sebagai potret perjuangan masyarakat kecil mencari keadilan di hadapan sistem hukum.Perwakilan masyarakat Mimika, Duanu Omaleng, secara terbuka mempertanyakan sikap lembaga peradilan yang dinilai lamban dan tidak memberikan kepastian terhadap perkara-perkara krusial tersebut.“Publik berhak bertanya: ada apa dengan PN Mimika? Mengapa perkara-perkara besar yang menyangkut kepentingan publik justru berjalan lambat bahkan seperti berhenti di tengah jalan? Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu,” tegas Duanu dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).Menurutnya, kondisi tersebut berbahaya karena dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Ia menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh membiarkan perkara yang menyangkut kepentingan publik berlarut-larut tanpa kepastian.“Jika pengadilan tidak mampu memberikan kepastian hukum, maka publik akan semakin meragukan integritas penegakan hukum di Mimika,” ujarnya.Duanu menilai fenomena tersebut mencerminkan pepatah yang kerap menjadi kritik keras terhadap sistem peradilan yang lamban: Justice delayed, justice denied—keadilan yang ditunda sama saja dengan keadilan yang ditolak.Kasus dugaan korupsi dana KPU Mimika, misalnya, dinilai sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan integritas lembaga demokrasi. Sementara perkara piutang pesawat Pemda Mimika menyentuh langsung tanggung jawab penggunaan anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat.Di sisi lain, sengketa lahan Bundaran Petrosea dianggap memiliki dampak strategis terhadap tata kelola ruang dan kepentingan ekonomi di pusat Kota Timika. Sedangkan perkara Robert Kambu dinilai menjadi simbol perlawanan warga kecil yang berusaha mencari keadilan di tengah sistem hukum yang sering dianggap tidak berpihak kepada rakyat.“Masyarakat kini mulai mempertanyakan apakah prinsip persamaan di depan hukum benar-benar berlaku di Mimika, atau hukum hanya tegas kepada yang lemah namun lunak kepada yang kuat,” kata Duanu.Melalui pernyataan tersebut, masyarakat Mimika juga menyampaikan tuntutan tegas kepada lembaga peradilan dan otoritas pengawas hukum nasional.Pertama, masyarakat mendesak Pengadilan Negeri Mimika segera menuntaskan seluruh perkara tersebut secara terbuka, adil, dan transparan.Kedua, publik meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Republik Indonesia turun tangan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses hukum di PN Mimika.Ketiga, masyarakat menuntut keterbukaan kepada publik mengenai alasan mengapa sejumlah perkara besar tersebut hingga kini belum juga mencapai putusan.Duanu menegaskan bahwa sikap diam lembaga peradilan hanya akan memperbesar kecurigaan masyarakat.“Jika perkara-perkara ini terus dibiarkan tanpa kepastian, maka wajar bila publik mulai meragukan integritas lembaga peradilan. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan ataupun kepentingan tertentu,” ujarnya.Bagi masyarakat Mimika, persoalan ini bukan sekadar lambannya proses hukum, melainkan menyangkut marwah penegakan hukum di Tanah Papua. Jika pengadilan gagal menjawab tuntutan keadilan publik, maka bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin runtuh.“Rakyat Mimika hanya meminta satu hal: keadilan yang benar-benar ditegakkan, bukan keadilan yang terus ditunda tanpa ujung,” pungkasnya.Amolongo, Nimao Saipa.  Penulis : Neri Rahabav 17 Mar 2026, 13:02 WIT
Mudik Lebaran 2026, Kapolri Tinjau Terminal Bungurasih Pastikan Keamanan dan Keselamatan Penumpang Papuanewsonline.com, Sidoarjo – Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Purabaya Bungurasih. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal di terminal terbesar di Jawa Timur tersebut.Dalam kunjungannya, Kapolri memantau berbagai aspek pelayanan mudik, mulai dari kondisi fasilitas terminal, kesiapan armada bus, hingga pelayanan terhadap calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia.Kapolri menyampaikan bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan mudik menggunakan bus dari Terminal Purabaya. Lonjakan tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mendekati puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 17 hingga 20 Maret mendatang.“Tadi kami berinteraksi baik dengan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan bus untuk mudik, apakah di sekitar kota. Namun ada juga yang melaksanakan mudik nasional, karena memang pelayanan di Purabaya ini melayani antar kota antar provinsi dan juga antar pulau, sampai dengan Bali,” ujarnya.Selain memantau pergerakan penumpang, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check terhadap bus yang akan beroperasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi armada benar-benar layak jalan sebelum mengangkut penumpang menuju berbagai tujuan mudik.Tidak hanya itu, pemeriksaan kesehatan terhadap para pengemudi dan awak bus juga dilakukan melalui tes urine. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan sehingga para penumpang dapat sampai ke tujuan dengan aman.“Karena kami selalu berpesan bahwa tolong untuk mudik kali ini bagaimana caranya agar kita bisa menurunkan angka kecelakaan. Karena harapan kita tentunya pemudik bisa sampai di rumah masing-masing, bertemu keluarga dan berbagi kebahagiaan," ucap Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Kapolri juga memastikan bahwa seluruh personel yang bertugas di lapangan akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk merespons cepat berbagai keluhan penumpang selama periode mudik Lebaran berlangsung.Menurutnya, sinergitas antarinstansi menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelayanan arus mudik. Ia pun mengingatkan para sopir bus untuk selalu berhati-hati selama perjalanan serta mengutamakan keselamatan penumpang. “Hati-hati di jalan, kalau capek istirahat. Yang jauh, saya minta untuk disiapkan juga ada supir cadangan ya, sehingga kemudian kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah jalan,” ujarnya. (GF) 16 Mar 2026, 21:46 WIT
Jelang Hari Raya Nyepi 2026, Kemenhub Lakukan Penyesuaian Operasional Transportasi di Bali Papuanewsonline.com, Bali – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian operasional sejumlah layanan transportasi di Bali menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menghormati tradisi sakral umat Hindu di Pulau Dewata.Penyesuaian operasional tersebut dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait, serta unsur masyarakat adat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban serta memastikan masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik sebelum dan sesudah Nyepi.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa penyesuaian operasional transportasi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Hari Raya Nyepi sekaligus menjaga keselamatan serta kenyamanan perjalanan masyarakat.“Penyesuaian operasional transportasi ini dilakukan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik sebelum dan sesudah Nyepi, sekaligus menghormati pelaksanaan Catur Brata Penyepian yang menjadi bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Bali. Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal sehingga perjalanan dapat berlangsung dengan tertib, selamat, aman, dan nyaman,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (15/3).Salah satu penyesuaian dilakukan pada sektor transportasi udara. Operasional penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai akan dihentikan sementara mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 06.00 WITA hingga Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA. Selama periode tersebut seluruh aktivitas penerbangan domestik maupun internasional tidak beroperasi dan akan kembali berjalan normal setelah Nyepi berakhir.Selain itu, penyesuaian juga diterapkan pada layanan penyeberangan yang menghubungkan Bali dengan wilayah sekitarnya. Pada lintasan Pelabuhan Ketapang – Pelabuhan Gilimanuk, layanan penyeberangan dari Ketapang akan dihentikan mulai Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 WIB. Sementara layanan dari Gilimanuk ditutup mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 WITA dan kembali dibuka pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA setelah Nyepi selesai.Penyesuaian juga dilakukan pada layanan pelayaran lintasan Pelabuhan Padang Bai – Pelabuhan Lembar. Aktivitas pelayaran pada lintasan tersebut akan dihentikan sementara selama pelaksanaan Nyepi dan kembali beroperasi setelah periode penyepian berakhir.Di sektor transportasi darat, terminal angkutan umum di Bali turut menyesuaikan operasionalnya. Terminal Tipe A Mengwi sebagai salah satu simpul transportasi utama di Bali akan membatasi layanan keberangkatan bus antarkota antarprovinsi hingga siang hari pada H-1 Nyepi. Selanjutnya, operasional terminal akan dihentikan selama Hari Raya Nyepi dan kembali berjalan normal setelah perayaan tersebut selesai.Menhub Dudy juga meminta seluruh operator transportasi untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, termasuk kelayakan armada serta kesiapan sumber daya manusia yang bertugas selama masa penyesuaian operasional.“Kami meminta seluruh operator transportasi untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait di lapangan serta memastikan seluruh layanan transportasi yang beroperasi sebelum dan setelah Nyepi tetap memenuhi standar keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Menhub.Seiring dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju maupun keluar dari Bali diimbau untuk memperhatikan jadwal operasional transportasi yang berlaku, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang menjadi bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Bali. (GF) 16 Mar 2026, 21:43 WIT
KM Gandha Nusantara 17 Mati Mesin di Perairan Maluku Utara, Basarnas Ternate Kerahkan Personel Papuanewsonline.com, Ternate – Sebuah kapal rute Bitung–Ternate dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan Maluku Utara sehingga memicu operasi pencarian dan pertolongan oleh Basarnas Ternate bersama unsur SAR gabungan.Informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate dari pihak PELNI Ternate melalui Rudi Arif pada Minggu, 15 Maret 2026.Berdasarkan kronologi kejadian, pada Sabtu 14 Maret 2026 sekitar pukul 22.00 WIT, KM Gandha Nusantara 17 berlayar dari Bitung menuju Ternate. Namun pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WIT kapal dilaporkan mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan sekitar Maluku Utara.Pihak kru kapal sempat melakukan upaya perbaikan secara mandiri untuk mengatasi gangguan pada mesin. Namun hingga beberapa waktu kemudian perbaikan tersebut belum berhasil dilakukan sehingga kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan.Kapten kapal kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PELNI. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas Ternate untuk meminta bantuan penanganan melalui operasi SAR.Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate, Ferdinando, mengatakan bahwa pada pukul 12.15 WIT Tim Rescue Kantor SAR Ternate bersama unsur yang terlibat langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR 237 Pandudewanata.Di sisi lain, kapal KM Sabuk Nusantara 115 yang berada di sekitar lokasi kejadian juga sempat berusaha melakukan penarikan terhadap kapal yang mengalami kerusakan tersebut. Namun upaya tersebut terkendala kondisi gelombang laut yang mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter.Selain itu dilaporkan kapal mengalami kemiringan sekitar 20 derajat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh tim penyelamat. Hingga saat ini proses evakuasi dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.Unsur yang terlibat dalam operasi ini antara lain Kantor SAR Ternate, Polairud Polda Maluku Utara, KPLP Ternate, PT PELNI, serta kapal KM Sabuk Nusantara 115. Sementara itu jumlah korban yang berada di kapal dilaporkan sebanyak tujuh orang dan seluruhnya masih dalam proses penanganan oleh tim SAR. (GF) 16 Mar 2026, 21:32 WIT
Investasi USD20 Miliar Proyek Masela Dipercepat, Bahlil Tekan INPEX Segera Masuk Tahap Final Papuanewsonline.com, Tokyo – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan untuk memastikan Proyek Abadi Masela benar-benar berjalan setelah puluhan tahun tertunda. Komitmen tersebut terlihat dalam pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan pimpinan perusahaan energi Jepang INPEX di Tokyo, Jepang.Dalam pertemuan dengan CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, Minggu (15/3/2026) waktu setempat, Bahlil secara langsung mendorong percepatan realisasi proyek gas raksasa di Laut Arafura tersebut agar segera masuk tahap keputusan investasi akhir.Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat proyek dengan nilai investasi mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp339 triliun. Pemerintah memandang Proyek Abadi Masela sebagai salah satu penggerak ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur sekaligus sumber pasokan gas besar untuk kebutuhan industri nasional di masa depan.Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek yang telah mencapai sekitar 25 persen. Ia menegaskan harapannya agar proyek tersebut dapat segera memasuki tahap Front End Engineering and Design (FEED) pada kuartal kedua 2026 atau paling lambat pada kuartal ketiga tahun ini."Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," ujar Bahlil dalam pertemuan itu.Untuk mencapai target tersebut, Bahlil bahkan menawarkan solusi terkait kepastian pembeli gas dari Lapangan Abadi Masela yang diproyeksikan mencapai produksi 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA). Ia menyatakan bahwa jika hingga akhir April 2026 belum ada pembeli serius, maka negara melalui Danantara siap mengambil peran."Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," ujar Bahlil.Menanggapi hal tersebut, CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mempercepat realisasi proyek Abadi Masela yang telah lama dikembangkan perusahaan tersebut."Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk kemurahan hati dan komitmennya untuk mendukung proyek ini. Karena ini bukan hanya isu buat saya pribadi, tapi kami segera jajaran INPEX memiliki komitmen juga untuk mempercepat realisasi Abadi ini, termasuk ini saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ujar Ueda.Dari sisi administratif, kemajuan proyek ini juga diperkuat dengan sejumlah perizinan penting yang telah diselesaikan pada awal 2026. Persetujuan lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diterbitkan pada 13 Februari 2026, disusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026.Dengan dukungan lintas kementerian serta komitmen investasi besar dari para pemangku kepentingan, pemerintah optimistis Proyek Abadi Masela dapat segera memasuki tahap pembangunan berikutnya dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan energi baru bagi Indonesia, khususnya di kawasan timur. (GF) 16 Mar 2026, 21:26 WIT
TPNPB Klaim Serangan di Tambrauw, Tewaskan dua orang warga Papuanewsonline.com, Tambrauw – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua terkait penyerangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tambrauw, Papua, Senin (16/3/2026).Dalam siaran pers yang diterima, disebutkan laporan tersebut disampaikan oleh Komandan Operasi KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua, Mayor Marthen Faan "Komandan Operasi KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Papua, Mayor Marthen Faan melalui Pimpinan Komando Wilayah Pertahanan (KOWIP) Kolonel Gideon Yesnath dan Pimpinan Batalyon Sawok, Letkol Thobias Yekwam bahwa ia bersama pasukannya telah melakukan penyerangan terhadap 2 orang anggota Inteljen militer kolonial indonesia pada hari ini Senin, 16 Maret 2026 tepat jam 11.12 WIT. Di pertengahan kampung Banfot Distrik Feef dan Kampung Jukbi Distrik Bamus Bama Kabupaten Tambrauw Papua." sebagaimana dikutip dalam siarapan pers TPNPB.Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pasukan yang dipimpin Mayor Marthen Faan melakukan penyerangan terhadap dua orang yang disebut sebagai anggota intelijen militer Indonesia pada Senin, 16 Maret 2026 sekitar pukul 11.12 Waktu Papua.Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di pertengahan Kampung Banfot, Distrik Feef dan Kampung Jukbi, Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrauw, Papua.Dalam pernyataan yang disampaikan melalui siaran pers tersebut, pihak Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menyampaikan sejumlah poin terkait sikap organisasi terhadap keberadaan agen intelijen yang disebut beroperasi di wilayah Papua.Salah satu poin dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pihak mereka telah berulang kali menyampaikan sikap organisasi melalui pernyataan resmi yang berkaitan dengan keberadaan agen intelijen yang disebut menyamar dalam berbagai profesi di wilayah Papua.Selain itu, dalam pernyataan tersebut juga disampaikan imbauan kepada warga sipil yang berada di wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah konflik agar tidak terlibat atau menjadi bagian dari aktivitas intelijen militer Indonesia.Dalam siaran pers itu juga disebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas operasi tersebut adalah Panggil Daerah KODAP XXXIII Ru Mana Tambrauw Brigjen Finsen Frabuku dan Wakil Panglima Daerah Letkol Leonardo Syufi.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom atas nama Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Senin, 16 Maret 2026, serta mencantumkan jajaran pimpinan organisasi yang terdiri dari Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. (GF) 16 Mar 2026, 21:11 WIT
Sidang Perdana Kasus ITE Ella Bergulir di PN Manokwari, Istri dan Bupati Hermus Indouw Jadi Saksi JP Papuanewsonline.com, Manokwari – Sidang perdana perkara dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan nomor register 53/Pid.Sus/2026/PN.Mnk atas nama terdakwa Louela Riska Warikar alias Ella resmi digelar di Pengadilan Negeri Manokwari Kelas I A, Senin (16/3).Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim William Depondoye, SH, MH, didampingi hakim anggota Roberto Naibaho, SH, MH dan Muslim Muhayamin Ashiddiqie, SH, MH. Jalannya persidangan dibantu Panitera Pengganti Julius Victor, SH.Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum I Nengah Ardika, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Manokwari.Dalam dakwaannya, JPU menyusun tiga lapis dakwaan terhadap terdakwa Ella.Pada dakwaan kesatu primer, terdakwa diduga melanggar Pasal 27B ayat (2) huruf a jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Sementara dalam dakwaan kesatu subsidair, terdakwa diduga melanggar Pasal 27A ayat (2) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.Sedangkan pada dakwaan kedua, Ella juga diduga melanggar Pasal 482 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Usai pembacaan surat dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa bersama penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh pihak terdakwa.Karena tidak ada keberatan yang diajukan, majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan pernyataan pembuka (opening statement) sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.Dalam pernyataan pembukanya, JPU I Nengah Ardika menyatakan akan menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.Keempat saksi tersebut yakni Febelina Wondiwoy (istri Bupati Manokwari), Hermus Indouw (Bupati Manokwari), Febby Louisha Rhindhiany Suebu, serta Maria Magdalena Wanma.Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan dan pernyataan pembuka JPU, Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan.Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa, 8 April 2026, dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Manokwari.Perkara ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik di Manokwari, mengingat salah satu saksi yang akan dihadirkan adalah Bupati Manokwari Hermus Indouw beserta istrinya, yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah.              Penulis: Nerius Rahabav 16 Mar 2026, 20:27 WIT
Dana Pilkada Disulap Jadi “Kas Gelap”? SPBY Ganda Rp1,9 M KPU Mimika Bongkar Penyelewangan Anggaran Papuanewsonline.com, Mimika – Skandal pengelolaan dana hibah Pilkada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika makin terbuka lebar. Hasil pemeriksaan mengungkap praktik administrasi yang kacau dan berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.Sedikitnya 14 Surat Perintah Bayar (SPBY) diterbitkan dan dicairkan dua kali untuk bukti pengeluaran yang sama, dengan total nilai mencapai Rp1.911.523.600.Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah ini sekadar kelalaian administrasi, atau indikasi permainan anggaran dalam pengelolaan dana Pilkada?SPBY Terbit Belakangan, Uang Sudah Habis DuluanFakta paling mencolok adalah waktu penerbitan SPBY yang jauh terlambat. Dana hibah Pilkada sudah digunakan sejak Januari 2024, tetapi SPBY baru diterbitkan pada 26 Agustus 2024 setelah anggaran hibah masuk ke dalam DIPA Satker.Artinya, uang negara telah lebih dulu dibelanjakan sebelum mekanisme administrasi resmi berjalan.Parahnya lagi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SPBY hanya berdasarkan catatan Buku Kas Umum (BKU) manual yang disusun Bendahara Pengeluaran.Akibatnya, tanggal dan proses pembayaran dalam SPBY tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya.Dalam praktiknya, dokumen pembayaran justru disusun belakangan untuk “mengejar” pengeluaran yang sudah terjadi lebih dulu.SPBY Ganda, Uang Nyaris Rp2 Miliar Mengalir Dua KaliDari hasil uji petik dokumen, ditemukan 14 SPBY diterbitkan kembali untuk bukti pengeluaran yang sama. Dengan kata lain, pembayaran atas satu transaksi dilakukan dua kali. Total dana yang terlanjur dicairkan mencapai Rp1.911.523.600. Sebagian dana tersebut disebut telah digunakan Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja perjalanan dinas dan pengeluaran rutin.Namun, dari total itu hanya Rp1.456.276.400 yang bisa dipertanggungjawabkan. Masih tersisa Rp455.247.200 yang hingga kini tidak memiliki dokumen pertanggungjawaban yang jelas. Ironisnya, pengeluaran tersebut tidak tercatat dalam BKU dan belum disahkan dalam aplikasi keuangan negara.Dugaan Perjalanan Dinas FiktifMasalah semakin serius ketika pemeriksaan menemukan perjalanan dinas senilai Rp46.730.765 oleh 11 orang pelaksana kegiatan tidak didukung bukti sah.Dokumen yang seharusnya tersedia seperti:- bukti menginap di hotel- tiket perjalanan- dokumentasi kegiatantidak dapat ditunjukkan.Pemeriksaan bahkan menelusuri data penerbangan ke sejumlah bandara di Papua, di antaranya Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Douw Aturure Nabire, dan Bandar Udara Mozes Kilangin. Hasilnya mengejutkan: nama 11 pelaksana perjalanan dinas itu tidak tercatat dalam manifes penumpang maskapai penerbangan.Meski demikian, mereka diketahui telah menerima uang perjalanan dinas. Saat dikonfirmasi, para pelaksana mengakui menerima dana tersebut. Namun dokumen yang diserahkan sebagai pertanggungjawaban bukan bukti yang sesuai dengan perjalanan sebenarnya. Penulis : Risman Serang           Editor  :   Nerius Rahabav 16 Mar 2026, 20:22 WIT
1.100 Takjil Dibagikan, Kadin, HIPMI, IWAPI dan Komunitas di Mimika Berbagi Berkah Ramadan Papuanewsonline.com, Mimika — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mimika bersama HIPMI Mimika, IWAPI DPC Mimika, Yayasan Rabu Biru Foundation, dan Maxim Timika berkolaborasi membagikan 1.100 paket takjil kepada masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik, antara lain Bundaran SP2, Jalan Budi Utomo depan Cafe MULO, serta di jalur poros Pomako–Mapurujaya dengan mengusung tema “Bersatu dalam Kolaborasi, Berbagi dalam Keberkahan”, Sabtu (14/03/2026).Sekretaris Kadin Mimika, Viktor Fonatba, mengatakan sebagai induk organisasi pengusaha, Kadin berupaya merangkul seluruh organisasi underbond seperti HIPMI dan IWAPI, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas, termasuk Yayasan Rabu Biru dan Maxim, dalam kegiatan sosial selama Ramadan.Menurutnya, kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama sekaligus upaya mempererat hubungan antara organisasi dan masyarakat di Kabupaten Mimika.“Melalui kegiatan ini kami berharap tercipta silaturahmi yang semakin kuat antara asosiasi dan masyarakat. Ini juga menjadi wujud kebersamaan serta kepedulian di bulan suci Ramadan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat harmoni dan kebersamaan di tengah keberagaman. Karena itu, kolaborasi antarorganisasi dalam kegiatan sosial dinilai penting untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.“Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan, memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Kita semua berbeda-beda, namun bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu meraih keberkahan,” tambahnya.Sementara itu, Ketua HIPMI Mimika Junaidi Samuel menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil telah menjadi tradisi organisasi yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun sebelumnya kegiatan tersebut dilaksanakan bersama organisasi Tidar, sedangkan tahun ini HIPMI berkolaborasi dengan Kadin, IWAPI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru.“Kegiatan berbagi takjil ini memang rutin kami lakukan setiap tahun. Tahun lalu bersama Tidar, dan tahun ini kami berkolaborasi dengan Kadin sebagai organisasi pengusaha, IWAPI sebagai organisasi pengusaha wanita, kemudian Maxim, serta Yayasan Rabu Biru,” jelasnya.Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kebersamaan sekaligus memperkuat solidaritas antarorganisasi dan masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.“Semangatnya sama, niatnya sama, yaitu berbagi kepada sesama dan mempererat kebersamaan dalam keberagaman,” ujarnya.Ketua IWAPI DPC Mimika, dr. Puttri Sultan, juga menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai organisasi dan komunitas yang ada di Mimika.“Kegiatan ini kami laksanakan bersama teman-teman dari Kadin, HIPMI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru dalam rangka berbagi berkah kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.Ia menjelaskan bahwa pembagian takjil dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kawasan SP2, Jalan Budi Utomo, hingga sepanjang jalur Mapurujaya–Pomako. Takjil juga dibagikan kepada masyarakat yang melintas serta kepada jamaah di sejumlah musala dan masjid di sekitar lokasi kegiatan.Puttri berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antarorganisasi dan warga.“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat dapat terbantu, khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antara berbagai organisasi,” ungkapnya.Sementara itu, Ketua Yayasan Rabu Biru Egy Kenharvey menilai Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.Menurutnya, semangat berbagi dalam kebersamaan akan membawa keberkahan bagi semua pihak. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Kadin, HIPMI, IWAPI, Maxim, serta berbagai komunitas dalam kegiatan sosial tersebut.“Dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bersama, dapat tumbuh kebahagiaan di tengah masyarakat. Keikhlasan dalam berbagi menjadi nilai utama yang mampu memperkuat persaudaraan,” ujarnya.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai upaya menumbuhkan semangat toleransi, kepedulian sosial, serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat Mimika. Penulis: Bim Editor: GF 16 Mar 2026, 16:34 WIT
Berita utama
Polri Tegaskan Langkah Pasti Ungkap Kasus Pembunuhan Ketua DPC Golkar Malra 21 Apr 2026, 19:40 WIT
Penasehat Hukum Desak Polres Mimika Segera Tindaklanjuti Kasus Pengeroyokan Amal Luturmas 21 Apr 2026, 18:08 WIT
Tragedi Bandara Langgur, Ketua DPD Golkar, Nus Kei Tewas Ditikam, Polisi Amankan 2 Pelaku 20 Apr 2026, 19:41 WIT
Pemuda Adat Kamoro Apresiasi Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka 20 Apr 2026, 12:39 WIT
2 Terduga Pelaku Penikaman Ketua DPC Golkar Berhasil Diamankan Polres Malra 20 Apr 2026, 07:45 WIT
Berita Terbaru
Polri Tegaskan Langkah Pasti Ungkap Kasus Pembunuhan Ketua DPC Golkar Malra 21 Apr 2026, 19:40 WIT
Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka, Hj. Hartini Dijerat 5 Tahun Penjara Atas Pengguanaan Bahan Kimia 21 Apr 2026, 19:19 WIT
Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku 21 Apr 2026, 19:02 WIT
Kapolda Maluku Ajak Kaum Perempuan Menjadi Sahabat Polisi, Cegah Potensi Konflik 21 Apr 2026, 18:41 WIT
Gelar Forum Konsultasi Publik, Polda Maluku Dorong Peningkatan Layanan Berbasis Digital 21 Apr 2026, 18:28 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT