logo-website
Minggu, 05 Okt 2025,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target PBB-P2, Realisasi Sudah Tembus 94,58% Papuanewsonline.com, Mimika – Kinerja pajak daerah Kabupaten Mimika kembali menunjukkan tren positif. Hingga akhir Agustus 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah mencapai Rp79,4 miliar atau 94,58 % dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp84 miliar. Capaian ini membuat Bapenda optimistis bisa menutup tahun dengan penerimaan melebihi target (over target). Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit, menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni pembayaran masyarakat umum serta kontribusi PT Freeport Indonesia (PTFI). “Dari Rp79,4 miliar yang sudah kita kumpulkan, sekitar Rp72 miliar berasal dari PT Freeport Indonesia, sedangkan sisanya kurang lebih Rp12 miliar berasal dari masyarakat umum,” ungkap Hendrikus. Menurutnya, meski Freeport menyumbang porsi terbesar, kontribusi masyarakat tetap penting sebagai indikator kesadaran pajak yang terus meningkat di Mimika. Hendrikus menyatakan pihaknya yakin target akan terlampaui sebelum akhir tahun anggaran. Optimisme ini muncul berkat tren peningkatan pembayaran yang konsisten dari wajib pajak, terutama setelah dilakukan berbagai upaya jemput bola. “Kita optimis bisa melampaui target. Apalagi masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk mendorong penerimaan,” tegasnya. Bapenda Mimika juga terus membuka layanan pembayaran di berbagai titik strategis di Timika, seperti pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan melalui kanal pembayaran digital. Capaian positif ini tidak terlepas dari strategi Bapenda yang aktif mendekati wajib pajak secara langsung. Tim Bapenda turun ke lapangan, memberikan sosialisasi, serta membuka loket pembayaran di lokasi-lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Strategi jemput bola ini efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat merasa lebih dimudahkan karena tidak harus datang ke kantor Bapenda,” tambah Hendrikus. Selain itu, Bapenda juga menggencarkan edukasi pajak melalui media sosial dan kerja sama dengan RT/RW untuk memastikan informasi pembayaran PBB tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), PBB-P2 berperan vital dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Mimika. Penerimaan pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui PBB akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan layanan publik,” tutur Hendrikus. Ke depan, Bapenda Mimika menargetkan peningkatan kepatuhan pajak secara lebih merata, tidak hanya bergantung pada perusahaan besar. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu diharapkan semakin kuat seiring peningkatan pelayanan dan transparansi pemerintah daerah. “Penerimaan pajak yang optimal akan menjadi fondasi penting bagi Mimika dalam membangun masa depan yang lebih baik,” pungkas Hendrikus.   Penulis: Abim Editor: GF  12 Sep 2025, 00:07 WIT
Pemkab Mimika Genjot Pembentukan Hukum Daerah, 9 Raperda Non-APBD Masuk Tahap Harmonisasi Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat fondasi hukum daerah melalui proses harmonisasi sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD tahun 2025. Kegiatan yang digelar Bagian Hukum Setda Mimika ini berlangsung pada Kamis (11/09/2025) dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRK Mimika, serta perwakilan instansi terkait. Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan isi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memastikan produk hukum yang lahir tidak tumpang tindih, berkualitas, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelarasan menjadi bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah. “Proses penyelarasan ini penting untuk menjamin bahwa Raperda yang dihasilkan merupakan bagian integral pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang lahir harus efektif, berkualitas, dan tertib, serta sesuai dengan kerangka hukum nasional,” tegas Abraham. Ia menambahkan bahwa harmonisasi bukan hanya formalitas, tetapi langkah strategis untuk membangun kepastian hukum yang mampu menopang pembangunan daerah dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dari sembilan Raperda yang dibahas, empat merupakan inisiatif DPRK Mimika, sementara lima lainnya berasal dari Pemkab Mimika. Kesembilan Raperda ini mencakup berbagai sektor penting, antara lain: Subsidi transportasi wilayah pesisir dan pegunungan. Perlindungan serta pemberdayaan pengusaha orang asli Papua (OAP). Pengendalian minuman beralkohol. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. Rencana pembangunan industri daerah. Perubahan atas peraturan daerah tentang perseroan daerah. Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pembagian saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia. Pengelolaan dana dividen saham Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Abraham menjelaskan bahwa proses harmonisasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai pihak berkompeten. Tahapan yang ditempuh antara lain; penyusunan naskah akademik dan draf Raperda rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Papua Tengah. “Dengan kolaborasi multi-pihak, kita berharap Raperda yang lahir benar-benar dapat menjawab kebutuhan daerah sekaligus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tambahnya. Isi sembilan Raperda yang sedang diharmonisasikan mencerminkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian besar di Mimika. Misalnya, subsidi transportasi untuk wilayah pesisir dan pegunungan, yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Sementara itu, Raperda tentang perlindungan pengusaha OAP menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua. Tak kalah penting, pembahasan mengenai pembagian saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia dan pengelolaan dana deviden mencerminkan kepedulian Pemkab Mimika dalam mengelola sumber daya strategis agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan harmonisasi ini, Pemkab Mimika menunjukkan komitmen serius dalam menghadirkan tata kelola hukum yang lebih baik. Proses ini diharapkan menghasilkan Raperda yang tidak hanya selaras dengan aturan pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat lokal. “Peraturan yang lahir harus memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Mimika,” tutup Abraham Kateyau.   Penulis: Jid Editor: GF 12 Sep 2025, 00:02 WIT
Sambut HUT Ke-77, Polwan Polda Maluku Gelar Aksi Donor Darah Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-77, Polwan Polda Maluku menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sagu, Gedung Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, pada Kamis (11/09/2025).Kegiatan kemanusiaan ini mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”, yang diwujudkan secara konkret oleh jajaran Polwan Polda Maluku melalui aksi donor darah. Hadir dan ikut mendonorkan darah secara langsung, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Irwasda, para Pejabat Utama Polda Maluku, Pakor Polwan, serta Pengurus Daerah Bhayangkari Maluku dan seluruh personel Polwan Polda Maluku.“Kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Donor darah adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Setetes darah sangat berarti bagi yang membutuhkan,” ujar Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto.Sebanyak 50 kantong darah berhasil dikumpulkan dan akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku. Bantuan ini diharapkan dapat membantu menambah stok darah di PMI dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan layanan transfusi.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku memperkuat semangat humanis dan inklusif dalam pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat yang terus digaungkan oleh Kapolda Maluku melalui tagline #MalukuTarusBikingBae dan #BasudaraTarusBikingBae sebagai ajakan untuk terus berbuat baik, menjaga kebersamaan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di Bumi Raja-Raja.Kegiatan berlangsung tertib, aman dan lancar, serta menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Polwan RI ke-77. Polwan Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat Maluku, tak hanya dalam aspek keamanan, namun juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae 11 Sep 2025, 20:32 WIT
Sambangi SMA 7 Ambon, Polda Maluku Berikan Edukasi Bagi Para Pelajar Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk melalui edukasi kepada generasi muda. Bertempat di SMA Negeri 7 Ambon, Polda Maluku menggelar kegiatan sosialisasi kamtibmas yang menyasar para pelajar, Kamis (11/9). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol Agus Pujianto didampingi Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., kehadiran jajaran Polda Maluku disambut hangat oleh Kepala Sekolah, dewan guru, dan ratusan siswa-siswi SMA Negeri 7 Ambon. Dalam paparannya, Kombes Agus menekankan pentingnya peran pelajar dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku, khususnya dengan menghindari aksi tawuran dan kegiatan negatif lainnya.“Masa depan adik-adik masih panjang. Jangan rusak dengan ikut tawuran atau demo yang tidak bermanfaat. Fokuslah belajar karena kalian adalah generasi emas yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa,” tegas Kombes Agus.Lebih lanjut, ia mengajak para pelajar untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi kita semua. Hindari minuman keras, narkoba, dan pergaulan bebas yang bisa merusak masa depan,” imbuhnya.Senada, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menyoroti potensi konflik yang berawal dari tawuran antar pelajar, yang bisa meluas menjadi bentrokan antar kelompok masyarakat.“Kita tidak ingin peristiwa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa dan memicu bentrok antar kampung terulang kembali. Jika ada masalah, sampaikan kepada guru atau orang tua, bukan diselesaikan dengan kekerasan,” kata Kombes Rositah.Dalam kesempatan itu, Kombes Rositah juga mengingatkan para pelajar agar bijak menggunakan media sosial di era digital saat ini. Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.“Jangan mudah membagikan informasi yang belum tentu benar. Bisa saja itu hoaks yang berisi ujaran kebencian dan berpotensi memicu gangguan kamtibmas,” ujarnya mengingatkan.Polda Maluku, lanjut Rositah, berharap para pelajar dapat menjadi "Polisi bagi diri sendiri" dalam menjaga perilaku dan lingkungan pergaulan.“Mari jadi pelindung bagi diri sendiri dan lingkungan. Hindari kekerasan, laporkan masalah kepada pihak kepolisian langsung datang ke kantor polisi atau "*melalui layanan call center 110"*, dan bangun masa depan dengan hal-hal yang positif,” pungkasnya.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berharap dapat membangun kesadaran kolektif di kalangan pelajar untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas.PNO-12#MalukuTarus Biking Bae#basudaraTarusBikingBae 11 Sep 2025, 20:08 WIT
Pemkab Mimika Perketat Pengawasan, Rp1,993 Triliun Sudah Digelontorkan untuk Program 2025 Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmen dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Monitoring Meja II yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan fokus pada evaluasi realisasi fisik maupun keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.Rapat yang berlangsung di Timika ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, mewakili Bupati Mimika. Dalam sambutannya, Abraham menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk meninjau progres program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta merumuskan langkah solutif agar target pembangunan daerah dapat tercapai.“Monitoring ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemajuan, kendala, serta dampak dari pelaksanaan rekomendasi program dan kegiatan di tahun 2025,” tegas Abraham Kateyau dalam arahannya.Ia juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kinerja serta tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi. “Jika ada kendala, segera sampaikan dalam forum ini. Mari kita cari solusi secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.Berdasarkan data aplikasi SIMONET Bappeda Mimika, hingga saat ini, realisasi fisik telah mencapai 47,27 persen dan realisasi keuangan tercatat sebesar 30,94 persen atau senilai Rp1,993 triliun.Angka tersebut menjadi tolok ukur sekaligus peringatan bagi seluruh OPD agar segera melakukan percepatan program di sisa waktu tahun anggaran 2025.Pj Sekda Mimika menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh bukan hanya formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja program dan kegiatan ke depan,” jelasnya.Ia juga mengingatkan agar laporan kemajuan setiap OPD disusun lengkap dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.Selain pengawasan ketat, rapat ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas OPD. Beberapa langkah yang ditekankan di antaranya, mempercepat tender dan realisasi program prioritas, memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar, mengoptimalkan sistem digital seperti SIMONET dalam memantau progress dan menyusun langkah antisipatif terhadap kendala di lapangan, baik teknis maupun non-teknis.Dengan dana yang sudah digelontorkan hampir Rp2 triliun, Pemkab Mimika berharap hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik, semua diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga Mimika.“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata. Mari kita kawal bersama agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Abraham Kateyau. Penulis: AbimEditor: GF 11 Sep 2025, 20:19 WIT
Gangguan Kabel Laut, Internet Papua & Maluku Terganggu hingga 14 September Papuanewsonline.com, Mimika – Masyarakat di Papua dan Maluku tengah menghadapi penurunan kualitas internet yang diperkirakan berlangsung hingga 14 September 2025. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan adanya pemeliharaan mendesak pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Fakfak, menyusul gangguan fiber optic (FO Cut) yang terjadi sejak 9 September 2025. Gangguan terdeteksi sekitar 3,3 kilometer dari Tersili (Ambon) pada kedalaman laut mencapai 1.100 meter. Kondisi ini menyebabkan terganggunya akses internet di berbagai wilayah, termasuk Timika, Kaimana, Merauke, Fakfak, Dobo, Tual, Pulau Banda, hingga beberapa titik di Pulau Seram. Telkom menjelaskan proses pemulihan dilakukan melalui dua tahapan penting. Tahap Pertama (9–10 September): Fokus pada pengangkatan kabel laut menggunakan kapal khusus perbaikan. Tahap Kedua (12–14 September): Penyambungan permanen kabel yang putus. Meskipun target penyelesaian hingga 14 September, Telkom menegaskan pihaknya berupaya mempercepat proses agar dapat rampung lebih awal pada 13 September 2025. Selama masa perbaikan, Telkom melakukan berbagai langkah mitigasi agar masyarakat tetap dapat terhubung dengan layanan internet, antara lain, pengalihan trafik melalui jaringan satelit dan radio terrestrial, pengaturan Quality of Service (QoS) untuk menjaga kestabilan koneksi dan penyediaan Posko Internet Merah Putih di beberapa lokasi, khususnya di Papua Selatan, untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Executive Vice President (EVP) Telkom Regional V, Amin Soebgayo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Ia menegaskan bahwa Telkom berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas layanan digital di Indonesia timur. “Gangguan ini memang di luar prediksi, namun seluruh tim teknis kami bekerja maksimal di lapangan. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar pemulihan segera selesai, sehingga layanan internet bisa kembali normal,” ujar Amin. Gangguan ini kembali mengingatkan pentingnya konektivitas digital sebagai infrastruktur vital di era modern. Internet tidak hanya menunjang komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi tulang punggung aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pelayanan publik. Di Papua dan Maluku, jaringan internet menjadi penghubung utama masyarakat di wilayah terpencil dengan pusat aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, pemulihan cepat yang dilakukan Telkom diharapkan dapat mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat gangguan ini.   Penulis: Jid Editor: GF 11 Sep 2025, 20:12 WIT
Helikopter Intan Angkasa Jatuh di Timika, Seluruh Penumpang Meninggal Dunia Papuanewsonline.com, Mimika – Dunia penerbangan Indonesia kembali berduka. Sebuah helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service dengan nomor registrasi PK-IWS ditemukan jatuh di kawasan pegunungan Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Rabu (10/9/2025) siang. Insiden nahas ini merenggut nyawa sang pilot Capt. Eko Puja beserta tiga orang lainnya yang berada di dalam helikopter. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y Batlajery, memastikan seluruh korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. “Keempat korban sudah berhasil ditemukan. Saat ini jenazah telah dievakuasi dari lokasi jatuhnya helikopter dan dibawa ke Timika untuk proses lebih lanjut,” ujarnya pada Kamis (11/9/2025). Adapun korban yang meninggal dunia adalah: Capt. Eko Puja (Pilot) Sudirman (Teknisi/Helicopter Landing Officer) Anto (Penumpang) Zulkifli (Penumpang) Jenazah mereka telah berhasil dievakuasi oleh enam personel SAR Timika dengan menggunakan helikopter lain milik PT Intan Angkasa. Tim SAR yang tiba di lokasi mendapati kondisi helikopter sudah hancur dan terbakar, terperosok di sisi jurang dengan ketinggian sekitar 11.000 kaki. Medan yang terjal dan cuaca berkabut sempat menyulitkan proses evakuasi, namun upaya keras tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas akhirnya membuahkan hasil. “Lokasi sangat sulit dijangkau. Namun berkat kerja sama lintas instansi, seluruh korban berhasil dievakuasi ke Jila, kemudian diterbangkan ke Timika,” kata salah satu petugas SAR. Helikopter PK-IWS sebelumnya dilaporkan hilang kontak dalam penerbangan dari Ilaga, Kabupaten Puncak, menuju Timika. Setelah beberapa jam pencarian, titik jatuhnya helikopter berhasil dilacak melalui koordinat terakhir komunikasi dengan menara pengawas. Kabar duka juga datang dari Ikatan Pilot Alumni Curug (IPAC) yang menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Capt. Eko Puja, salah satu alumni Penerbang Angkatan 63 yang dikenal sebagai instruktur di PPIC. “Keluarga besar Ikatan Pilot Alumni Curug turut berduka cita atas berpulangnya Capt. Eko Puja S. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” tulis pernyataan resmi IPAC. Hingga kini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama otoritas terkait masih mengumpulkan data dan bukti lapangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pemerintah menegaskan investigasi akan dilakukan secara menyeluruh demi mencegah insiden serupa di masa mendatang.   Penulis: Jid Editor: GF  11 Sep 2025, 20:06 WIT
Polri Siapkan Bantuan dan Trauma Healing Bagi Korban Banjir dan Longsor di Bali Papuanewsonline.com, Bali – Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada proses evakuasi korban, tetapi juga menyentuh pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Polri bersama instansi terkait menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko darurat, serta menyiapkan program trauma healing bagi para pengungsi, terutama anak-anak dan keluarga korban.Trauma healing menjadi perhatian penting karena bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat. Melalui tim psikolog kepolisian, Polri berupaya membantu para pengungsi mengatasi rasa takut, cemas, dan stres yang muncul akibat banjir dan longsor. Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di lokasi pengungsian hingga kondisi masyarakat dinilai stabil.Tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, Polri juga menaruh perhatian pada kondisi psikologis para korban. Kapolda Bali menegaskan bahwa Polri akan terus mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih. “Kami tidak hanya hadir untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan logistik, tetapi juga memastikan pemulihan mental warga. Trauma healing menjadi bagian penting agar masyarakat terdampak dapat kembali bangkit,” ujarnya.Kehadiran Polri dalam penanganan bencana ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat Bali yang terdampak. Dengan sinergi lintas instansi dan dukungan penuh masyarakat, proses pemulihan pascabencana diyakini dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. PNO-12 11 Sep 2025, 17:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT