Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Dinkes Mimika Luncurkan Program MCU Khusus dengan Anggaran Lebih Rp3 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan Kabupaten
Mimika menyiapkan program Medical Check Up (MCU) khusus yang lebih lengkap dan
menyasar kelompok sasaran tertentu. Program ini akan diluncurkan secara
serentak di 10 puskesmas wilayah perkotaan mulai 1 Juli 2026 mendatang, dengan
anggaran yang dialokasikan lebih dari Rp3 miliar.Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu, menjelaskan program ini menyasar sebanyak
1.731 peserta. (24/6/26) Sasarannya meliputi pelajar Orang Asli Papua yang akan
melanjutkan pendidikan, kader kesehatan, kepala kampung, tokoh agama, serta
tokoh masyarakat.“Berbeda dengan program MCU biasa yang menjangkau 1.000
orang, program ini memiliki paket pemeriksaan yang lebih mendalam,” ujarnya.Paket layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dada,
perut, mata, dan jantung. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari puskesmas; jika
ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, peserta akan dirujuk
ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk pemeriksaan menggunakan peralatan medis
yang lebih lengkap.Setiap peserta mendapatkan layanan senilai sekitar Rp1,5
juta. Program ini dirancang untuk mempercepat deteksi dini berbagai penyakit,
sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal dan risiko komplikasi dapat
ditekan seminimal mungkin. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:31 WIT
Satgas Yonif 753 Temukan Ladang Ganja, Diduga Sumber Logistik Kelompok Bersenjata
Papuanewsonline.com, Jayapura – Upaya pemberantasan
narkotika di wilayah Papua terus membuahkan hasil. Satuan Tugas Yonif 753/Arga
Vira Tama berhasil menemukan dan mengamankan ladang ganja yang tersembunyi di
kawasan hutan Desa Tomka, Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
Pegunungan. Penemuan ini diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal
bersenjata.Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI
Lucky Avianto, menyatakan bahwa di lokasi ditemukan sebanyak 169 pohon ganja
yang telah tumbuh sempurna dan siap dipanen.Tanaman tersebut sengaja dibudidayakan di lokasi yang sulit
dijangkau, dan diduga menjadi sumber logistik serta pendapatan bagi kelompok
bersenjata untuk kemudian diperjualbelikan.Segera setelah ditemukan, seluruh tanaman ganja dicabut dan
diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimusnahkan sesuai prosedur hukum. Letjen Lucky menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud
pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya perang total melawan
narkoba guna melindungi generasi muda.Ia juga menanggapi seruan yang mendukung legalisasi ganja,
yang dinilai dapat merusak masa depan masyarakat. “Langkah ini adalah upaya menyelamatkan generasi penerus
agar tetap tumbuh dalam nilai adat dan budaya yang luhur, tanpa terjerat dampak
buruk narkotika,” tegasnya seraya mengajak warga ikut mengawasi lingkungan. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:28 WIT
Pemkab Mimika Fasilitasi Perdamaian Kedua Suku Kewenggalen dan Dang
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika
bersama berbagai pihak terkait kembali mengupayakan penyelesaian konflik
berkepanjangan antara Suku Kewenggalen dan Suku Dang di Distrik Kwamki Narama.
Pertikaian yang telah berlangsung selama delapan bulan ini sebelumnya sempat
diupayakan damai pada Januari 2026, namun kembali memanas dan memakan korban
jiwa.Upaya perdamaian tahap kedua digelar pada Rabu (24/6/2026),
melibatkan unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua Tengah, serta tokoh
masyarakat dan adat. Prosesi adat menjadi bagian penting untuk menuntaskan rasa
dendam dan membangun kembali kepercayaan antar kedua belah pihak.Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa pemerintah
berkomitmen menjadikan Kwamki Narama sebagai zona damai pasca kesepakatan ini.Lebih jauh, daerah tersebut direncanakan akan dikembangkan
menjadi salah satu destinasi wisata unggulan guna membuka peluang ekonomi baru
bagi warga setempat.“Kita ingin mengubah halaman baru. Setelah damai, kita
bangun infrastruktur dan potensi daerah agar menjadi tempat yang maju dan
dikunjungi banyak orang. Namun, semua ini bergantung pada kesungguhan warga
menjaga ketenangan,” tegas Bupati.Ia menegaskan bahwa prosesi ini harus menjadi titik akhir
dari perselisihan yang merugikan tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:21 WIT
Temui Menteri HAM di Jakarta: Pansus DPRK Mimika Kawal Moker PTFI Pakai Perpres 60/2023
Papuanewsonline.com, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Mogok
Kerja Moker Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika memperkuat langkah
pengawalan kasus ribuan buruh/pekerja PTFI. Penguatan itu dilakukan usai
pertemuan dengan Menteri Kementerian Hak Asasi Manusia/HAM RI Natalius Pigai di
Jakarta, (24/6/2026). Pertemuan dihadiri Ketua Pansus Derek Tenouye, Wakil Ketua
Abrian Katageme, Sekretaris Yan Pieterson Laly, Anggota Elias Mirip & Aser
Gobai, Staff Ahli Emanuel Gobai, serta Koordinator Buruh Moker PTFI Billy Laly
dan Obet Mbiam-Mbiam. Fokus pertemuan: penyelesaian kasus moker PTFI berbasis
HAM.Kunci Baru: Perpres 60/2023 Jadi Alat Pengawalan Sekretaris Pansus Yan Pieterson Laly, ST menegaskan Pansus
akan terus mengawal persoalan moker PTFI dengan memperkuat Perpres Nomor 60
Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
"Perpres ini resmi diimplementasikan melalui aturan turunan yang lebih
mengikat," kata Yan usai pertemuan kepada awak media di Jakarta.Poin Penting: Rencana RUU Bisnis & HAM + Perpres
Turunan Yan menyebut pertemuan membuahkan poin penting. "Poin
paling penting yang kami dapat adalah dalam waktu dekat ada undang-undang
tentang bisnis dan HAM, dan di dalamnya ada Perpres. Di mana itu akan menjadi
rujukan dalam bisnis dan HAM," ujarnya di depan logo Kementerian HAM RI.Menurut Yan, regulasi ini sangat mendukung. "Regulasi
ini akan menjadi payung hukum yang kuat dan bersifat mengikat bagi semua pihak
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
di sektor industri dan bisnis," tegasnya.Alur Mekanisme: Pansus Ikuti Proses Tuntas &
Komprehensif Yan menjelaskan, Tim Pansus Mogok Kerja PTFI saat ini tengah
mengikuti alur mekanisme yang ada. "Kita mengikuti alur dulu supaya
penanganan dan pemetaan kasus ini dapat benar-benar selesai," katanya.Hasil koordinasi dan perkembangan regulasi ini nantinya akan
dibawa ke Timika. "Ini akan kami tampung sebagai rekomendasi resmi dari
Pansus DPRK Mimika yang telah dibentuk sejak bulan Maret lalu," pungkas
Yan.Ribuan Buruh PTFI Tunggu Kepastian Penyelesaian Kasus mogok kerja PTFI menyangkut ribuan buruh/pekerja di
Kabupaten Mimika. Publik menanti kepastian penyelesaian yang adil dan sesuai
koridor HAM serta regulasi ketenagakerjaan.Kementerian HAM RI & PTFI Belum Rilis Sikap
Resmi Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima rilis
resmi dari Kementerian HAM RI maupun manajemen PTFI terkait hasil pertemuan
dengan Pansus DPRK Mimika. Redaksi akan memuat klarifikasi pihak terkait jika
sudah diterima untuk keberimbangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:17 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Nilai Bupati Sebar Informasi Tak Benar: Air Bersih Kaokonao-Jita Masih Sulit
Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika
Edoardus Rahawadan menyampaikan penilaian kritis terhadap informasi yang
disampaikan Bupati Mimika terkait pembangunan infrastruktur dasar. Ia menilai
ada ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan kondisi lapangan yang dialami
warga Distrik Kaokonao, Jita, dan sekitarnya.Sorot Infrastruktur Air Bersih: Warga Masih
Kesulitan Edoardus menyorot klaim pemerintah terkait akses air bersih.
"Faktanya hingga saat ini warga Distrik Kaokonao dan Distrik Jita serta
sekitarnya masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. Ini yang kami lihat
langsung di lapangan," katanya dalam rilis tertulis ke redaksi, Rabu
24/6/2026.Kritik Klaim Penghargaan Pengurangan Pengangguran Ia juga mengkritik klaim pemerintah daerah sebagai terbaik
pertama dalam pengurangan angka pengangguran. "Klaim penghargaan sebagai
terbaik pertama dalam pengurangan angka pengangguran kami nyatakan tidak sesuai
dengan kondisi nyata yang kami temui," tegas Edoardus.Singgung Kasus 178 Pencari Kerja Disebut Tertipu Edoardus menyebut bukti lapangan yang berbeda. "Bukti
nyata menunjukkan sedikitnya 178 pencari kerja justru tertipu dalam proses
penyaluran tenaga kerja. Ini data yang kami himpun dari laporan warga,"
ujarnya.Kutip Pernyataan Kapolres Mimika Soal Kriminalitas Dalam rilisnya, Edoardus mengaitkan kondisi ekonomi dengan
keamanan. "Bahkan Kapolres Mimika sendiri menyatakan bahwa tingginya angka
kriminalitas di wilayah Mimika ini salah satunya disebabkan oleh kondisi
ekonomi masyarakat yang belum membaik," katanya, merujuk pernyataan
Kapolres.Tuntut Pemda: Stop Narasi, Benahi Lapangan Ia menuntut perubahan pendekatan pemerintah daerah.
"Kami menuntut Pemerintah Daerah berhenti membuat narasi yang tidak sesuai
lapangan dan segera memperbaiki kenyataan di lapangan, bukan hanya mengejar
citra semata," desaknya.Garis Bawah: Ini Penilaian Publik, Data Resmi di Tangan
Pemda Edoardus menegaskan, seluruh penilaian yang disampaikan
merupakan aspirasi dan data yang dihimpun dari masyarakat. Data resmi,
realisasi program, dan capaian indikator kinerja pemerintah sepenuhnya
kewenangan dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mimika. "Kami siap
berdialog jika ada data berbeda," katanya.Dampak ke Publik: Kesenjangan Narasi dan Realita Kesenjangan antara narasi pemerintah dan realita lapangan
memicu kekecewaan warga. Publik menuntut transparansi data pembangunan dan
realisasi program agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis.Pemkab Mimika Belum Beri Keterangan Resmi Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima
keterangan resmi dari Bupati Mimika, Sekda, atau OPD terkait penilaian Ketua
Pemuda Kei Mimika tersebut. Redaksi akan memuat hak jawab dan klarifikasi
Pemkab Mimika jika sudah dapat dikonfirmasi. Penulis: Hend
Editor: GF
25 Jun 2026, 00:41 WIT
Dinkes Mimika Sosialisasikan MCU bagi Usia Produktif, Cegah Penyakit Sejak Dini
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi Medical Check Up (MCU) bagi
kelompok usia produktif tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin guna mendukung
kualitas hidup dan produktivitas warga.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Gotfried Maturbongs,
menegaskan bahwa kelompok usia produktif memiliki peran sangat strategis dalam
pembangunan daerah. (24/6/26) “Kesehatan yang prima menjadi modal utama agar masyarakat
dapat bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan
Mimika,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa banyak penyakit tidak menular seperti
tekanan darah tinggi, diabetes, hingga gangguan jantung sering kali tidak
menimbulkan gejala jelas pada tahap awal. Akibatnya, kondisi ini baru terdeteksi ketika sudah memasuki
tahap lanjut dan membutuhkan penanganan yang lebih berat.“MCU menjadi cara efektif untuk mendeteksi risiko atau
penyakit sejak dini. Dengan pemeriksaan rutin, pencegahan dan pengobatan bisa
dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat dihindari,” tambahnya. Ia juga berharap peserta dapat menyebarkan informasi ini ke
keluarga dan lingkungan sekitar agar manfaatnya meluas. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:19 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji
asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara
Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok
pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,
terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat
pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di
Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total
392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi
oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh
keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan
Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses
penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama
Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana
peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah
petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem
transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang
tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap
pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:17 WIT
Rp40 Miliar Dana Hibah Pilkada Mimika Masih Gelap, Ketua Pemuda Kei Desak Buka Progres Pemeriksaan
Papuanewsonline.com, Timika – Kasus temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI terkait dana hibah Pilkada 2024 Kabupaten Mimika senilai Rp40
miliar kembali menjadi sorotan publik. Hingga pertengahan tahun 2026,
perkembangan penanganan kasus tersebut belum diketahui secara jelas oleh
masyarakat, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai proses yang
sedang berjalan di Polda Papua Tengah.Sorotan itu disampaikan Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus
Rahawadan, yang mendesak aparat penegak hukum untuk membuka informasi terkait
tahapan pemeriksaan kasus tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui
sejauh mana tindak lanjut atas temuan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh
BPK RI.Berdasarkan data yang beredar, BPK RI mencatat adanya
ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di KPU Kabupaten
Mimika dengan nilai mencapai Rp40 miliar. Namun hingga kini belum ada informasi
resmi yang menjelaskan apakah kasus tersebut telah masuk tahap penyelidikan,
penyidikan, atau masih berada dalam proses pengumpulan bahan keterangan.Edoardus menilai minimnya informasi justru berpotensi
menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia meminta Polda Papua Tengah
memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara
tersebut."Kami desak Polda Papua Tengah buka ke publik: kasus
Rp40 miliar ini sekarang di meja mana? Sudah gelar perkara belum? Sudah panggil
siapa saja? Sudah berapa lama? Publik berhak tahu progresnya, bukan cuma
diam," tegasnya dalam rilis tertulis yang diterima media, Rabu
(24/6/2026).Menurutnya, ketertutupan informasi membuat masyarakat
kehilangan gambaran mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menilai
kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
penegak hukum apabila tidak segera disertai penjelasan yang memadai."Kasus ini tidak ada kejelasan di publik hingga saat
ini. Rakyat Mimika tidak tahu kasusnya jalan atau berhenti. Kalau begini terus,
kepercayaan ke hukum mati pelan-pelan," ujarnya.Edoardus juga mendorong agar aparat kepolisian menerapkan
pola keterbukaan informasi secara berkala sebagaimana mekanisme Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dengan demikian,
masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara tanpa harus
menunggu hingga proses hukum selesai."Kasih tahu publik tiap 30 hari sekali: sudah periksa
siapa, dokumen apa yang disita, kendalanya apa. Transparansi itu obat curiga.
Kalau tertutup, rumor yang jalan," desaknya.Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dana hibah yang menjadi
objek temuan merupakan uang negara yang bersumber dari kepentingan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, proses hukum harus berjalan secara transparan dan
akuntabel agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan
penyimpangan anggaran."Rp40 miliar itu uang rakyat. Kalau kasusnya gelap,
rakyat dirugikan dua kali: uang hilang, hukum juga hilang," katanya.Meski demikian, Edoardus menegaskan bahwa desakan tersebut
bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Ia menyebut seluruh kewenangan
penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka sepenuhnya berada di
tangan aparat penegak hukum."Kami hanya minta kejelasan tahap, bukan
intervensi," tegasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan
resmi terbaru dari Polda Papua Tengah mengenai perkembangan penanganan kasus
temuan BPK RI senilai Rp40 miliar tersebut. Redaksi masih berupaya meminta
konfirmasi kepada pihak kepolisian dan akan memuat tanggapan resmi apabila
telah diterima. Penulis: Hendrik
Editor: GF
24 Jun 2026, 17:28 WIT
TNI AD Kirim Logistik Manunggal Air dan Papua Terang ke Jayawijaya
Papuanrwsonline.com, Jakarta – TNI Angkatan Darat
menunjukkan komitmen mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat Papua dengan mengirimkan peralatan Program Manunggal Air dan Papua
Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman
dilakukan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026)
menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
menyatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. “Kami ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan
hingga ke daerah terpencil. Program ini bukan hanya soal sarana fisik, tetapi
juga menghadirkan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi saudara-saudara
kita di Papua,” ujarnya.Untuk Program Manunggal Air, dikirimkan peralatan lengkap
meliputi mesin bor hidrolik, pompa air, stang bor, selang, serta perlengkapan
teknis lainnya guna membangun akses air bersih. Sementara itu, Program Papua Terang diperkuat dengan
pengiriman dinamo dan generator untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang
mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan umum.Selain peralatan utama, disiapkan pula dukungan tambahan
berupa televisi, parabola, radio, dan perangkat suara yang akan diberangkatkan
pada penerbangan berikutnya. Peralatan ini bertujuan mendukung kegiatan belajar mengajar,
informasi, serta kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 17:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
