Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pemerintah Boven Digoel Bergerak Cepat Menyikapi Pembunuhan Kru Pesawat Smart Air
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel, Papua Selatan, bersama TNI dan Polri, telah bergerak cepat
menyikapi peristiwa pembunuhan terhadap dua kru pesawat Smart Air yang terjadi
di wilayah Danowage/Koroway Batu, Distrik Yaniruma, pada Rabu (11/2/2026).Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, telah mengimbau
masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat
memperburuk situasi. "Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan
tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi. Pemerintah daerah akan
bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata
Roni Omba.Pemerintah daerah juga telah mengaktifkan tim tanggap
darurat untuk membantu keluarga korban dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Tim tanggap darurat telah diaktifkan untuk membantu keluarga korban dan
melakukan penyelidikan lebih lanjut," tambah Roni Omba.Peristiwa ini diduga dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK)
dan masih dalam penyelidikan. "Penyelidikan masih terus dilakukan untuk
mengetahui motif dan pelaku pembunuhan," kata Kapolres Boven Digoel, AKBP
Wisnu Perdana Putra.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, TNI, dan Polri akan terus
bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku. "Kami
akan terus bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus ini dan menangkap
pelaku," kata Roni Omba. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Feb 2026, 23:57 WIT
Serangan Bersenjata di Boven Digoel, Pesawat Smart Air Ditembak Saat Mendarat, Dua Awak Gugur
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Sebuah pesawat Smart Air
dengan nomor registrasi PK-SNR milik PT Smart Air Aviation ditembak saat
mendarat di Lapangan Terbang Korowai Batu, Kampung Danowage, Distrik Yaniruma,
Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul
11.00 WIT. Insiden ini mengakibatkan pilot dan co-pilot pesawat meninggal dunia
di lokasi kejadian.Peristiwa penembakan terjadi ketika pesawat perintis
tersebut tengah melakukan proses pendaratan. Tembakan mengenai bagian kokpit,
menyebabkan kedua awak tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, sebanyak 13
penumpang yang merupakan warga lokal dilaporkan selamat dan berhasil
mengamankan diri di sekitar lokasi."Pilot dan co-pilot pesawat tewas, sedangkan 13
penumpang lainnya selamat dan saat ini sedang dalam pengawasan aparat
keamanan," kata Kapolres Boven Digoel, AKBP Wisnu Perdana Putra.Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, tembakan dilepaskan
saat pesawat baru saja menyentuh landasan. Situasi di lapangan sempat mencekam,
namun para penumpang yang memahami kondisi geografis dan lingkungan sekitar
segera menyelamatkan diri.Aparat keamanan gabungan langsung bergerak cepat menuju
lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan, evakuasi korban, serta mengamankan
area sekitar lapangan terbang. Pesawat hingga kini masih berada di lokasi dan
dijaga ketat guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi lanjutan.Selain pengamanan, aparat juga melakukan penyisiran intensif
di sekitar Kampung Danowage dan wilayah Distrik Yaniruma untuk memburu pelaku
penembakan. Proses pengejaran dilakukan dengan melibatkan unsur kepolisian dan
aparat keamanan lainnya.Pihak berwenang juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan instansi terkait untuk memastikan keselamatan warga setempat serta menjamin
kelancaran akses transportasi udara di wilayah pedalaman Boven Digoel.Insiden ini kembali menyoroti tantangan keamanan di wilayah
pedalaman Papua Selatan, khususnya terhadap operasional penerbangan perintis
yang menjadi sarana vital mobilitas dan distribusi logistik bagi masyarakat.
Aparat keamanan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pengamanan demi
menjamin keselamatan penerbangan dan aktivitas masyarakat di daerah tersebut. Penulis: HendEditor: GF
11 Feb 2026, 20:53 WIT
RSMM Timika Gelar Renovasi Besar-Besaran, Target Sesuai Standar BPJS Pada Juni 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Rumah Sakit Mitra Masyarakat
(RSMM) Timika, yang dikelola oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amugme Kamoro
(YPMAK), tengah menjalani renovasi infrastruktur masif guna memenuhi standar
Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan tahun 2026.Berdiri sejak tahun 1999, rumah sakit ini berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dari tujuh suku utama di
Kabupaten Mimika, Papua Tengah. "Mandat sosial untuk masyarakat adat harus berjalan
seiring dengan standar pelayanan medis modern yang berlaku secara
nasional," ungkap salah satu pengurus YPMAK.Direktur RSMM, dr Hendry Roy, menjelaskan bahwa renovasi
dilakukan secara bertahap dengan fokus pada unit-unit penting seperti ruang
Perawatan Intensif (ICU), bagian kebidanan, dan bangsal anak. Sebagai rumah sakit tipe C dengan kapasitas 128 tempat
tidur, RSMM diwajibkan memenuhi 12 kriteria ketat yang ditetapkan dalam
peraturan terbaru BPJS Kesehatan. Kriteria tersebut mencakup standar material
konstruksi bangunan, jarak antar tempat tidur, serta aksesibilitas fasilitas
yang ramah pengguna kursi roda. "Kami berupaya memenuhi seluruh kriteria BPJS Kesehatan
agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,"
ujar Hendry (10/2/26).Saat ini, progres pekerjaan renovasi telah mencapai 60
hingga 70 persen dari target yang ditetapkan. Pekerjaan teknis difokuskan pada
pembenahan sistem oksigen sentral, penyempurnaan sistem pencahayaan, serta
pengaturan tingkat kelembapan ruangan yang sesuai standar medis. Target penyelesaian seluruh proyek direncanakan tuntas pada
bulan Juni 2026 mendatang dengan dukungan dari kontraktor profesional.
Modernisasi ini diharapkan mampu menyamakan taraf kualitas layanan kesehatan
antara wilayah pesisir dan pedalaman Mimika, sehingga menghapus kesenjangan
yang telah ada selama ini.Keberlanjutan operasional RSMM didasarkan pada sinergi
antara mandat sosial YPMAK dan kemandirian finansial melalui klaim asuransi
serta pelayanan untuk pasien umum. Saat ini, rumah sakit tersebut diperkuat oleh tenaga
profesional yang terdiri dari 15 dokter spesialis, 12 dokter umum, dan minimal
300 perawat yang siap melayani selama 24 jam penuh.
"Kita berharap renovasi ini dapat menjadi tonggak
kemajuan dalam layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Mimika," pungkas
Hendry dengan penuh harapan. Penulis: JidEditor: GF
11 Feb 2026, 20:46 WIT
Operasi Damai Cartenz 2026 Amankan Senjata Api Rakitan di Yahukimo
Papuanewsonline.com, Dekai – Operasi Damai Cartenz 2026
melakukan tindakan cepat dalam menindaklanjuti informasi intelijen terkait
dugaan keberadaan senjata api rakitan di wilayah Jalan Gunung, Kompleks Kali T,
Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Tindakan tersebut dilakukan pada Selasa
(10/2/26) sekitar pukul 14.33 WIT setelah informasi terkait segera diterima dan
diproses oleh tim intelijen.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal
Ramadhani, menegaskan bahwa setiap informasi yang berpotensi mengancam keamanan
masyarakat akan ditindaklanjuti tanpa jeda waktu.Tim yang terdiri dari personel Satgas Gakkum Subsatgas Lidik
dipimpin oleh Kasubsatgas Lidik Kompol Sarraju, S.H., serta didampingi Iptu
Samuel Yunus selaku Kasat Intel Polres Yahukimo langsung bergerak ke lokasi
untuk melakukan penyelidikan dan pengamanan dengan cara yang terukur. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan dan
mengamankan satu unit senjata api panjang rakitan yang ditemukan tergeletak di
bagian belakang sebuah rumah kosong di sekitar lokasi yang dicurigai. Benda tersebut segera diamankan sebagai barang bukti untuk
keperluan penyelidikan lebih lanjut.Kegiatan penindakan ini melibatkan unsur Subsatgas Lidik dan
Divisi Intelijen dengan didukung oleh perlengkapan operasional yang lengkap,
guna memastikan situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Langkah cepat yang diambil merupakan bagian dari upaya
pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat di
wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Yahukimo. "Setiap informasi dari jaringan intelijen kami tanggapi
dengan cepat dan profesional. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mencegah
gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat merasa aman dalam
beraktivitas," ujar Brigjen Faizal.Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma
Sinaga, menekankan pentingnya kerja sama erat antara aparat keamanan dan
masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Operasi Damai Cartenz 2026 juga memastikan bahwa kegiatan
deteksi dini, patroli rutin, dan sistem respons cepat akan terus ditingkatkan
guna menjaga situasi keamanan di Yahukimo dan seluruh wilayah Papua Pegunungan
tetap kondusif serta bebas dari ancaman. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Feb 2026, 20:41 WIT
Dua kelompok warga terlibat keributan di kapiraya, 3 orang terluka
Papuanewsonline.com, Mimika – Dua kelompok warga dari
Kampung Kapiraya dan Kampung Mogodagi terlibat keributan di Distrik Kapiraya
pada pagi hari Rabu (11/2/26). Dari video yang beredar di masyarakat, terlihat
sebagian warga berlari sambil membawa alat yang berpotensi bahaya seperti
panah, parang, serta senapan angin. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa
insiden tersebut telah menimbulkan korban, dengan tiga orang warga mengalami
luka-luka.Keributan ini diduga dipicu oleh tindakan pembukaan palang
atau pemalangan sasi adat yang dilakukan oleh warga Kampung Kapiraya di lokasi
Jembatan 2 Kilometer, yang kemudian dianggap tidak sesuai oleh masyarakat
Kampung Mogodagi dan memicu kemarahan di antara mereka. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, saat
dikonfirmasi membenarkan kejadian yang telah terjadi. (11/2/26) "Benar, insiden keributan memang terjadi dan saat ini
situasi sudah kondusif. Tim aparat keamanan gabungan telah siap siaga di lokasi
kejadian untuk mencegah terjadinya konflik kembali serta menjaga ketertiban
masyarakat," ujarnya. Kapolres menjelaskan bahwa penyebab awal terjadinya
keributan adalah dampak dari tindakan pembukaan palang oleh warga Kapiraya pada
hari sebelumnya di lokasi Jembatan 2 Kilometer."Untuk data lengkap terkait korban dan detail
peristiwa, pihak kami masih dalam proses pendataan menyeluruh,"
pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian terus
melakukan pengumpulan informasi serta pengamanan ketat di sekitar lokasi
kejadian untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Feb 2026, 20:37 WIT
Kemenko Kumham Imipas Dorong Implementasi KUHP Baru dan Pembentukan Bapas di Kota Sukabumi
Papuanewsonline.com, Sukabumi — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terus memperkuat
koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya tersebut diwujudkan
melalui audiensi dengan Pemerintah Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Asisten
Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.Audiensi yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang
Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Sukabumi membahas sinkronisasi penerapan
KUHP baru yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus rencana
pembentukan Balai Pemasyarakatan di Kota Sukabumi. Pertemuan ini diterima
langsung oleh Asisten I bersama jajaran perangkat daerah terkait.Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya keterlibatan
aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemidanaan alternatif
sebagaimana diatur dalam KUHP baru, khususnya pelaksanaan pidana kerja sosial.
Sebagai tindak lanjut, disepakati rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama
antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung
terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan inisiasi awal oleh pihak Bapas.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan
Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, menegaskan bahwa implementasi KUHP
baru membutuhkan kesiapan dan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif
pemerintah daerah. Pembentukan Balai Pemasyarakatan di daerah dinilai sebagai
langkah strategis untuk memperkuat layanan pemasyarakatan, mengurangi
overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mendorong sistem pemidanaan yang
berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan kesiapan untuk mendukung
agenda nasional implementasi KUHP baru dan berperan aktif dalam pelaksanaannya
di tingkat daerah. Dukungan tersebut sejalan dengan kebijakan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan terkait pembangunan 100 Balai Pemasyarakatan baru
secara nasional sebagai bagian dari penguatan layanan pemasyarakatan yang
berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Terkait rencana pembentukan Bapas di Kota Sukabumi, Kemenko
Kumham Imipas mencatat adanya dukungan dan keterbukaan dari pemerintah daerah
melalui sejumlah opsi, antara lain penyediaan lahan dengan pembangunan gedung
oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemanfaatan gedung milik
Pemerintah Kota Sukabumi yang layak pakai sebagai Pos Bapas melalui skema hibah
atau pinjam pakai. Seluruh opsi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan
kepada Wali Kota Sukabumi melalui mekanisme administrasi yang berlaku.Pembentukan Bapas baru ini diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas dan jangkauan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Sukabumi,
sekaligus mendukung penerapan sistem pemidanaan yang lebih proporsional,
humanis, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana
nasional.Sebelumnya, jajaran Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama
Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan telah melakukan kunjungan ke Pos
Bapas Kelas I Bandung yang berada di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Kunjungan
tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan
tugas pembimbingan klien pemasyarakatan, termasuk luasnya wilayah kerja,
keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana.Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kemenko Kumham Imipas
juga berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, yang
menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Bapas di Kota Sukabumi
serta kesiapan membantu koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini
diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan tingkat overkapasitas Lapas Kelas
IIB Sukabumi yang saat ini mencapai sekitar 200 persen. (GF)
10 Feb 2026, 23:00 WIT
Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra,
didampingi Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, menghadiri
kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang
digelar di Balairung Mahkamah Agung RI.Kegiatan ini menjadi forum resmi penyampaian capaian kinerja
lembaga peradilan sepanjang tahun 2025, sekaligus ajang refleksi atas berbagai
tantangan dan langkah pembenahan sistem hukum nasional di tengah dinamika
perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang
semakin berkualitas.Laporan Tahunan Mahkamah Agung dibacakan oleh Ketua Mahkamah
Agung RI Sunarto, yang menegaskan bahwa reformasi hukum pidana menjadi salah
satu fokus utama seiring mulai diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terbaru. Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan
yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi
manusia.Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung bersama seluruh badan
peradilan di bawahnya berhasil menyelesaikan 97,2 persen perkara tepat waktu.
Capaian ini sekaligus mempertahankan rasio penyelesaian perkara di atas 97
persen selama enam tahun berturut-turut, yang mencerminkan konsistensi kinerja
dan tata kelola peradilan yang semakin efektif.Selain kinerja penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga
terus mendorong penguatan integritas lembaga peradilan. Hal ini ditandai dengan
bertambahnya jumlah satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai wujud komitmen
mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan melayani.Dalam kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza
Mahendra menyampaikan apresiasi atas konsistensi kinerja Mahkamah Agung dalam
menjaga kualitas penyelesaian perkara serta memperkuat integritas lembaga
peradilan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun
kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.Yusril juga menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga
dalam mendukung implementasi KUHP baru agar berjalan efektif, berkeadilan, dan
selaras dengan semangat reformasi hukum nasional. Pemerintah, melalui Kemenko
Kumham Imipas, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis di bidang
hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.Kehadiran Menko Yusril dan Wamenko Otto dalam kegiatan ini
mencerminkan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan peradilan nasional.
Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem hukum
yang modern, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang
berkualitas.Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam
membangun peradilan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap
perkembangan zaman, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh
lapisan masyarakat. (GF)
10 Feb 2026, 22:58 WIT
Pemulihan Korban HAM Berat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Rampung 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat
strategis Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai
langkah penting untuk mempercepat pemulihan hak-hak korban secara lebih
terarah, efektif, dan tepat sasaran.Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan
lembaga untuk mengintegrasikan basis data korban yang selama ini masih
tersebar. Dengan penyatuan data, proses perencanaan dan pelaksanaan program
pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih sistematis serta menghindari tumpang
tindih kebijakan di lapangan.Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Ibnu
Chuldun, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa validitas data merupakan
fondasi utama dalam upaya pemenuhan hak korban. Ketersediaan data yang
terintegrasi dinilai menjadi prasyarat penting agar program pemulihan dapat
disalurkan secara adil dan berkelanjutan.Dukungan penuh juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia melalui Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan
Pelanggaran HAM Berat, Abdul Haris Semendawai. Komnas HAM menegaskan kesiapan
dalam mempercepat proses verifikasi dan penyelarasan dokumen legalitas korban
agar dapat segera diakses oleh kementerian dan lembaga terkait.Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
menyoroti pentingnya akses data yang akurat untuk mendukung layanan
perlindungan, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial. Tantangan di
lapangan, seperti usia korban yang relatif lanjut serta sebaran geografis yang
luas, menuntut sistem data yang terintegrasi guna mempercepat asesmen dan
penyaluran bantuan.Dari sisi teknis pelaksanaan, Kementerian HAM menegaskan
bahwa sinkronisasi data akan menjadi dasar dalam penyusunan peta jalan
penyelesaian pelanggaran HAM berat. Data yang telah terverifikasi akan
digunakan untuk memetakan kondisi korban, status bantuan, serta kebutuhan
pemulihan yang harus diprioritaskan.Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya,
dalam arahannya menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sinkronisasi
satu data hingga tuntas. Ia menekankan pentingnya menghapus sekat ego sektoral
agar integrasi data dapat segera diwujudkan sesuai target, sehingga pada
triwulan II tahun 2026 data yang terhubung dengan administrasi kependudukan
telah tersedia.Rapat koordinasi ini juga menghasilkan kesepakatan lintas
kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola sinkronisasi satu data
secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diharapkan
menjadi landasan kuat dalam mempercepat pemulihan korban pelanggaran HAM berat
secara menyeluruh.Melalui langkah strategis ini, pemerintah menargetkan
penyelesaian sinkronisasi data nasional pada tahun 2026, sebagai wujud
kehadiran negara dalam memastikan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang
komprehensif bagi seluruh korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. (GF)
10 Feb 2026, 22:56 WIT
Kerja Sama Strategis Indonesia–UEA Diperkuat, Menko Yusril Terima Dubes Uni Emirat Arab
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menerima Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Y.M. Abdulla Salem
Aldhahheri, dalam sebuah pertemuan bilateral di Kantor Kemenko Kumham Imipas,
Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja
sama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang terus berkembang.Dalam pertemuan tersebut, Dubes UEA menyampaikan bahwa
hubungan bilateral kedua negara mengalami kemajuan signifikan. Hal ini
tercermin dari intensitas kunjungan kenegaraan, termasuk tiga kali kunjungan
Presiden Indonesia ke UEA serta peringatan 50 tahun hubungan diplomatik
Indonesia–UEA, dengan rencana kunjungan Presiden UEA ke Indonesia dalam waktu
mendatang.Kerja sama yang sebelumnya lebih terfokus pada sektor
tradisional, seperti pelabuhan dan minyak, kini telah meluas ke berbagai sektor
strategis. Pengembangan energi terbarukan, pertahanan, kesehatan, dan
pendidikan menjadi bidang baru yang semakin diperkuat, seiring meningkatnya
kebutuhan dan peluang kerja sama kedua negara.Sejumlah program konkret telah dijalankan, di antaranya
pembangunan rumah sakit jantung di Solo, pengembangan pusat studi mangrove di
Bali, serta kerja sama pendidikan antara Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
dan Universitas Zayed di bidang humaniora. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan
mampu mendorong alih pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
serta penciptaan lapangan kerja.Di bidang keimigrasian, Dubes UEA menyampaikan apresiasi
atas kemudahan layanan bagi warga negara UEA yang jumlahnya terus meningkat. Di
sisi lain, masih terdapat potensi penguatan kerja sama, termasuk pada sektor
panas bumi bersama PT Pertamina, yang dinilai perlu didorong agar semakin
bersifat bilateral dan berkelanjutan.Menanggapi hal tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza
Mahendra menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin, khususnya
di bidang perdagangan serta energi minyak dan gas. Ia juga menekankan arahan
Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperluas dan memperdalam kerja
sama bilateral di berbagai sektor strategis guna mendukung pembangunan
nasional.Pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi pemerintah,
serta kerja sama dengan Dubai Fund, turut menjadi perhatian dalam pertemuan
tersebut. Kedua inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas manfaat kerja sama bagi
masyarakat di kedua negara.Di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, kerja
sama Indonesia–UEA dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Dukungan
UEA dalam pembangunan masjid dan fasilitas kesehatan menjadi fondasi penting,
sekaligus membuka ruang peningkatan kolaborasi di bidang kedokteran guna
menjawab kebutuhan tenaga medis dan fasilitas berteknologi tinggi di Indonesia.Sementara itu, di bidang transportasi udara dan mobilitas
masyarakat, meningkatnya arus perjalanan kedua negara mendorong kajian
pembebasan visa timbal balik serta penguatan kerja sama penerbangan. Etihad
Airways tengah merencanakan pembukaan rute langsung Abu Dhabi–Medan dan Abu
Dhabi–Surabaya, sedangkan Emirates Airlines mengurus perizinan pengoperasian
pesawat berbadan lebar untuk meningkatkan konektivitas penerbangan
Indonesia–UEA, termasuk dalam mendukung layanan jemaah umrah. (GF)
10 Feb 2026, 22:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
