Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Karo SDM Pimpin Apel Gabungan Personel Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi S.I.K menyoroti terkait kerawanan kamtibmas yang kerap terjadi di Maluku. Ia menekankan pentingnya peranan anggota sebagai Polisi Lingkungan Masyarakat (POLIMA).Penekanan ini disampaikan Karo SDM saat memimpin apel gabungan personel dan ASN Polda Maluku yang dihelat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Senin (9/2/2026).Selain seluruh personel gabungan, hadir dalam kegiatan rutin tersebut yakni Irwasda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, dan seluruh Pejabat Utama Polda Maluku."Saya atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dengan baik," ucapnya.Maluku, lanjut Kombes Jemi, rawan akan konflik antar kelompok. Untuk mencegah aksi kekerasan tersebut, seluruh personel diharapkan dapat berperan aktif, termasuk sebagai POLOMA. "Saya minta agar seluruh personel dapat berperan aktif dan bisa menjadi Polisi lingkungan masyarakat atau POLIMA dan ini akan menjadi perpanjangan tangan dari pimpinan Polda melalui rekan-rekan semua," pintanya.Di sisi lain, Kombes Jemi juga menyampaikan terkait administrasi kenaikan pangkat personel Polri. Kepada seluruh Kasubag Renmin di jajaran Polda Maluku, Ia meminta untuk selalu memonitor setiap informasi yang disampaikan Biro SDM Polda Maluku. "Saya minta agar selalu memonitor setiap informasi yang disampaikan Biro SDM khususnya terkait administrasi kenaikan pangkat personel dengan mengecek kembali administrasi dan berkasnya disiapkan kemudian segera dikirimkan ke Biro SDM," ungkapnya.Terkait administrasi kenaikan pangkat tersebut, Kombes Jemi berharap agar dapat disiapkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kepada personel yang ingin menjadi penyidik, Kombes Jemi mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat sehingga diharapkan dapat menyiapkan diri dan mengikuti semua prosedur dan mekanismenya yang telah diatur.Tak hanya itu, seluruh personel hingga ASN Polda Maluku kembali diingatkan terkait penggunaan media sosial yang bijak. "Jangan sampai karena kelalaian kita akhirnya dapat menyebabkan masalah diri sendiri dan institusi Polri," ujarnya. PNO-12
10 Feb 2026, 20:37 WIT
Kombes Rositah: Perkuat Pertahanan Siber Lewat Konsolidasi Media Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan nasional di ruang digital, seiring meningkatnya tantangan hoaks, disinformasi, dan polarisasi opini publik di media sosial. Melalui kebijakan komunikasi publik yang terstruktur, Polri mendorong seluruh personel menjadi bagian dari cooling system nasional dalam meredam ketegangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.Langkah tersebut tercermin dalam arahan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. saat memberikan arahan dalam Apel Gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, pada Senin (9/2/2026) . Dalam arahannya Kombes Rositah menginstruksikan personel untuk aktif mendukung akun resmi Polri dengan menjadi cooling system di ruang digital. Kebijakan ini tidak semata bersifat internal, tetapi menjadi bagian dari strategi keamanan digital nasional yang menempatkan informasi akurat sebagai fondasi stabilitas sosial.Lebih lanjutn Kombes Rositah menegaskan bahwa setiap anggota Polri adalah representasi institusi, tidak hanya di ruang publik fisik, tetapi juga di ruang digital. Karena itu, dukungan terhadap akun resmi Polri dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.“Saya instruksikan seluruh personel Polda Maluku untuk aktif memberikan dukungan berupa like, share, dan comment pada setiap konten yang dipublikasikan melalui akun resmi Humas Polda Maluku maupun akun resmi Polda Maluku,” tegasnya.Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan manajemen media Polri yang sejalan dengan kebijakan nasional transformasi komunikasi publik. Dukungan kolektif personel diyakini mampu mengamplifikasi narasi positif Polri secara masif, sekaligus memperluas jangkauan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat luas.Kabid Humas merinci setidaknya tiga tujuan utama dari kebijakan tersebut. Pertama, amplifikasi informasi, agar pesan kamtibmas, pelayanan publik, dan capaian kinerja Polri dapat tersampaikan secara cepat dan luas. Kedua, peningkatan engagement institusi, sehingga akun resmi Polri tetap relevan dan muncul dalam arus utama algoritma media sosial. Ketiga, kontra-narasi hoaks, dengan menghadirkan sumber informasi resmi sebagai rujukan utama publik.“Media sosial adalah sarana tercepat Polri melayani masyarakat dalam hal informasi. Jika seluruh personel solid mendukung konten kreatif institusi, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin kokoh,” ujar Kombes Pol. Rositah.Langkah Polda Maluku menempatkan personel sebagai cooling system di media sosial mencerminkan pergeseran paradigma pengamanan nasional dari sekadar pendekatan fisik menuju pengelolaan ruang digital. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoaks, kehadiran Polri yang aktif, terkoordinasi, dan berbasis akun resmi menjadi faktor kunci menjaga stabilitas sosial.Kebijakan ini juga menegaskan bahwa keamanan nasional di era digital tidak hanya ditentukan oleh patroli di lapangan, tetapi juga oleh kecepatan, akurasi, dan kredibilitas komunikasi publik. Dengan memobilisasi kekuatan internal secara terukur, Polri berupaya memastikan ruang digital tetap sehat, informatif, dan kondusif bagi demokrasi.Jika dijalankan secara konsisten dan profesional, strategi ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara nasional, sekaligus menjadikan media sosial sebagai sarana pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. PNO-12
10 Feb 2026, 20:28 WIT
Sapa Jemaat Gereja, Kapolda Maluku Tegaskan Toleransi dan Peran Keluarga Sebagai Keamanan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama, keamanan lingkungan, dan kekuatan keluarga merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Penegasan itu disampaikan saat Kapolda melaksanakan silaturahmi dan menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Gereja GPM Sejahtera Jemaat Poka, Klasis Pulau Ambon Utara, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Minggu (8/2/2026).Kegiatan yang berlangsung usai ibadah Minggu tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui rumah ibadah lintas agama, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku didampingi Kapolsek Teluk Ambon Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hadir pula Ketua Majelis Jemaat GPM Poka Pdt. Vengky Lekahena, S.Th, Pdt. Nona W. Lekahena, S.Th, jajaran Majelis Jemaat, serta ratusan jemaat yang mengikuti ibadah.Mengawali penyampaiannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan jemaat GPM Sejahtera Poka untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.“Saya bersyukur dapat bertugas di Maluku. Ini adalah daerah yang indah, bukan hanya alamnya, tetapi juga masyarakatnya yang ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda menekankan bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Maluku merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi pembangunan daerah sekaligus penopang stabilitas nasional.“Maluku hari ini memiliki indeks situasi yang aman dan damai. Ini adalah modal besar untuk melangkah ke masa depan. Kondisi ini lahir dari peran seluruh elemen masyarakat jemaat, pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat keamanan,” tegasnya.Dalam analoginya, Kapolda menyebut keamanan sebagai “tanah yang subur” bagi kesejahteraan.“Keamanan itu seperti tanah yang subur. Jika aman, apa pun yang kita tanam akan tumbuh dan berbuah. Sebaliknya, tanpa keamanan, kesejahteraan sulit terwujud,” tuturnya.Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan sering kali baru disadari nilainya ketika terganggu, layaknya kesehatan.“Hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, anak-anak sekolah tanpa rasa takut, dan masyarakat beraktivitas dengan aman. Semua itu adalah buah dari keamanan yang kita jaga bersama,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengungkapkan bahwa tindak pidana berlatar belakang kekerasan masih menjadi perhatian serius Polda Maluku. Kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar kelompok, hingga konflik yang dipicu emosi disebut perlu dicegah sejak dini.“Kita tidak boleh menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas,” tegas Kapolda.Salah satu faktor pemicu utama kekerasan, menurut Kapolda, adalah peredaran dan konsumsi minuman keras. Ia mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah menyita hampir 6 ton minuman keras ilegal yang diselundupkan ke wilayah Maluku.“Ini jumlah yang sangat besar. Miras sering menjadi pemicu emosi dan kekerasan, terutama di kalangan anak muda,” ungkapnya.Kapolda menegaskan perlunya solusi komprehensif terkait miras yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat, mengingat persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.Selain miras, Kapolda juga mengingatkan ancaman narkoba yang mulai masuk ke wilayah Maluku, meski belum menjadi sorotan utama.“Narkoba merusak masa depan generasi muda dan sulit dipulihkan. Mari kita perangi bersama dengan melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba,” tegasnya.Kapolda turut menyoroti penggunaan media sosial yang tidak bijak, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Ia meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi aktivitas digital keluarga agar tidak terpapar hoaks, provokasi, judi online, penipuan, dan kejahatan siber.“Keluarga adalah benteng utama. Jika keluarga kuat, masyarakat dan bangsa juga akan kuat,” katanya.Menutup sambutannya, Kapolda mengajak masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, termasuk tertib berlalu lintas dan tidak berkendara dalam pengaruh alkohol.“Mari kita jaga Maluku tetap aman dan damai. Maluku tarus biking bae, basudara tarus bikin bae,” pungkas Kapolda.Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekhidmatan, serta berakhir pada pukul 10.55 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis, memperkuat dialog lintas agama, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan demi Maluku yang damai dan sejahtera.Langkah Kapolda Maluku menyampaikan pesan kamtibmas secara langsung di rumah ibadah lintas agama mencerminkan wajah Polri modern yang humanis dan inklusif. Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks mulai dari kekerasan sosial, miras, narkoba, hingga ancaman digital pendekatan dialogis seperti ini menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial dari akar rumput.Pesan Kapolda tentang peran keluarga sebagai benteng utama keamanan juga menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak semata ditopang oleh aparat penegak hukum, tetapi oleh kesadaran kolektif masyarakat. Maluku, dengan sejarah panjang toleransi dan kebersamaan, kembali menunjukkan bahwa kerukunan bukan hanya warisan budaya, melainkan aset strategis bangsa.Silaturahmi lintas iman ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dibangun dari ruang-ruang ibadah, keluarga, dan komunitas tempat nilai toleransi dan kemanusiaan terus dirawat. PNO-12
10 Feb 2026, 20:17 WIT
Bapenda Mimika Gelar Apel Pagi, Tekan Pentingnya Keseluruhan Administrasi Kepegawaian
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika melaksanakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh
Kepala Bapenda, Dwi Kholifah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf dan
pegawai Bapenda Mimika serta berlangsung di halaman depan gedung Bapenda. (10/2/26)Pada kesempatan tersebut, Dwi Kholifah menyampaikan arahan
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi, sekaligus
mengingatkan pesan dari Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang disampaikan pada
hari Senin kemarin. Pesan tersebut menekankan peran strategis Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya mengenai
kelengkapan administrasi kepegawaian yang menjadi dasar penilaian kinerja
setiap pegawai.Sebagai penegasan penting, pimpinan Bapenda juga menekankan
perlunya menyelesaikan seluruh administrasi kepegawaian, dengan fokus utama
pada penyelesaian dan pengunggahan Surat Keterangan Penilaian Kinerja (SKP)
melalui aplikasi MyASN. Aplikasi ini merupakan sarana resmi untuk pengelolaan data
dan penilaian kinerja ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.Seluruh pegawai Bapenda Mimika yang belum menyelesaikan dan
mengunggah dokumen SKP diminta untuk segera melaksanakan proses tersebut sesuai
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data
kinerja pegawai tercatat dengan benar dan dapat menjadi dasar untuk
pengembangan karir serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan
oleh Bapenda Mimika kepada masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Feb 2026, 19:27 WIT
DPD GAMKI Papua Tengah Perkuat Legalitas Melalui Pendaftaran di Kesbangpol
Papuanewsonline.com, Nabire – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan
Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Papua Tengah secara resmi
mendaftarkan keberadaan organisasinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Selasa (10/2/2026).Pendaftaran ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan
persyaratan administrasi organisasi, sekaligus menegaskan komitmen DPD GAMKI
Papua Tengah untuk berperan aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.Ketua Tim Caretaker DPD GAMKI Provinsi Papua Tengah, Anis
Labene, B.Sc., yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Papua Tengah, hadir langsung bersama Sekretaris Tim Caretaker, Jemi Patabang,
S.Pd., M.Si., yang turut menjabat sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Tengah,
dalam proses pendaftaran tersebut.Dalam kesempatan itu, Anis Labene menegaskan bahwa
keberadaan GAMKI di Papua Tengah diharapkan dapat menjadi mitra strategis
pemerintah daerah dalam mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi,
serta meningkatkan partisipasi generasi muda Kristen dalam pembangunan daerah.“Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administrasi,
tetapi menjadi langkah awal bagi GAMKI Papua Tengah untuk bergerak lebih aktif,
terstruktur, dan legal dalam menjalankan program-program organisasi yang
berpihak pada kepentingan Gereja, masyarakat dan pembangunan sumber daya
manusia,” ujarnya.Pihak Kesbangpol Provinsi Papua Tengah menerima dan
memproses pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
menyambut baik kehadiran organisasi kepemudaan yang berorientasi pada penguatan
persatuan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan terdaftarnya DPD GAMKI Provinsi Papua Tengah di
Kesbangpol, organisasi ini secara resmi dapat melaksanakan seluruh aktivitas
kelembagaan dan program kerja secara sah, terkoordinasi, serta bersinergi
dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.
Ke depan, DPD GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu
menghadirkan program-program yang inovatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi
pengembangan kapasitas generasi muda serta kemajuan pembangunan di Papua
Tengah. (GF)
10 Feb 2026, 16:02 WIT
PANEN JAGUNG PERDANA, Bupati Boven Digoel Dorong Kemandirian Pangan dari Kampung Sokanggo
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel melaksanakan panen jagung perdana di lahan Kelompok Tani
Anambarin, Kampung Sokanggo, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan
produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah, Senin (9/2/2026).Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Boven Digoel Roni
Omba, didampingi Wakil Bupati Marselinus serta Ketua PKK, dengan melibatkan
para petani dan masyarakat setempat yang selama ini aktif mengembangkan sektor
pertanian di wilayah tersebut."Kami berharap panen jagung perdana ini dapat menjadi
contoh bagi petani lainnya untuk meningkatkan produksi dan kualitas jagung di
Boven Digoel” Ujar Bupati.Dalam keterangan yang di terima jurnalis
papuanewsonline,com. Panen jagung perdana ini juga dihadiri oleh para petani
dan masyarakat setempat Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semangat
bertani di kalangan masyarakat semakin tumbuh, sekaligus mendorong peningkatan
produktivitas dan kualitas hasil panen jagung di Kabupaten Boven Digoel.Kehadiran jajaran pemerintah daerah di tengah-tengah petani
juga menjadi bentuk dukungan moril dan komitmen untuk terus memfasilitasi
pengembangan sektor pertanian, baik melalui pendampingan, penyediaan sarana
produksi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.Para petani menyambut positif panen perdana tersebut dan
berharap program pertanian yang telah berjalan dapat terus berlanjut serta
diperluas ke kampung-kampung lain di Boven Digoel.Panen ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, serta mengurangi
ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar.Dengan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan terarah,
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel optimistis dapat mewujudkan kemandirian
pangan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis potensi daerah.Penulis: Hend
Editor: GF
10 Feb 2026, 00:04 WIT
Kuasa Hukum Robert Kambu Akan Gelar Demonstrasi Terkait Penolakan Permohonan Live Sidang
Papuanewsonline.com, Mimika – Kuasa hukum Robert Kambu, Frengky Kambu, menyatakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Selasa, 10 Februari 2026, menyusul tidak diindahkannya permohonan untuk menyiarkan langsung jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Timika.Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu (8/2/2026). Frengky menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan benteng negara yang harus bersih, objektif, dan bebas dari kepentingan subjektif. Menurutnya, jika praktik yang merusak integritas peradilan dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat menurun.Pihaknya mempertanyakan alasan pengadilan tidak mengabulkan permohonan sederhana terkait siaran langsung sidang. Ia menilai kebijakan tersebut berbeda dengan praktik di sejumlah pengadilan lain di Indonesia yang membuka akses publik terhadap persidangan kasus yang menjadi perhatian masyarakat.Frengky menjelaskan, pada awal persidangan di Pengadilan Negeri Timika, pengunjung sempat diperbolehkan mengambil gambar atau video. Namun ketika sidang dimulai, kegiatan dokumentasi langsung dilarang. Kondisi ini dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan kebijakan keterbukaan antara Pengadilan Negeri Timika dan pengadilan lain.Ia menegaskan perkara yang sedang berjalan merupakan isu publik karena berawal dari pergantian pejabat publik dan telah diberitakan secara luas oleh media, sehingga proses persidangan dinilai wajar untuk dapat diakses publik.Menurutnya, permohonan siaran langsung telah diajukan beberapa kali. Permintaan pertama disampaikan saat pemeriksaan saksi dari media namun ditolak dengan alasan harus melalui prosedur surat. Setelah itu, tim kuasa hukum mengajukan surat resmi, tetapi pada sidang berikutnya permohonan tersebut kembali tidak mendapat tanggapan. Surat lanjutan yang diajukan juga disebut tidak direspons.“Setelah dua kali permohonan resmi tidak dikabulkan, kami menilai hal ini tidak etis dan tidak profesional,” ujar Frengky.Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum berencana menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Timika serta pembenahan guna memastikan lembaga peradilan berjalan bersih, adil, dan terpercaya.Karena jalur hukum yang ditempuh belum mendapatkan respons, pihaknya menyatakan akan menggunakan hak konstitusional melalui aksi demokratis untuk menyuarakan tuntutan tersebut.“Tujuan kami satu, membersihkan lembaga peradilan dari praktik yang merusak keadilan agar masyarakat Timika mendapatkan kepastian hukum dan kebenaran,” tutupnya.Penulis: BimEditor: GF
09 Feb 2026, 19:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
