Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gelar Kehormatan Bupati Mimika Jadi Sorotan, Warganet Pertanyakan Transparansi Penganugerahan
Papuanewsonline.com, Timika – Prosesi penganugerahan gelar
kehormatan berlangsung khidmat di Sasana Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta
Hadiningrat, Senin (15/6/2026). Bupati Mimika Johannes Rettob dikukuhkan
sebagai Kanjeng Raden Aryo, sedangkan istrinya Suzy Susana Herawati Rettob
menerima gelar Kanjeng Mas Ayu. Johannes menyambutnya sebagai simbol persatuan
lintas budaya dan keterbukaan keraton.Namun, pemberitaan ini memicu tanggapan publik, terutama di
media sosial. Di postingan instagram Bupati Johanes rettob menuai banyak
komentar menarik. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah soal
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan gelar tersebut. Warga melontarkan pertanyaan secara langsung, “Bayar berapa
untuk gelarnya?” serta ada yang berkomentar Manfaat bagi kabupaten Mimika ini
terkait gelar tersebut. Selain soal biaya, (bayar berapa) seperti yang ada di kolom
komentar postingan Bupati. Masyarakat juga mempertanyakan manfaat konkret bagi
Kabupaten Mimika. Banyak yang ingin memahami apa dampak nyata dari gelar
kehormatan ini bagi pembangunan, pelayanan publik, maupun kesejahteraan warga
sehari-hari.Berbagai pertanyaan ini mencerminkan kepedulian dan rasa
ingin tahu masyarakat yang menginginkan Mimika yang lebih baik. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:49 WIT
Perekonomian Mimika Turun Drastis, Berpotensi Pengaruhi Daya Beli Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Mimika mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2026
mengalami penurunan sebesar 11,33 persen. Angka ini menjadi salah satu yang
terendah secara nasional, dipicu oleh menyusutnya produksi PT Freeport Indonesia
(PTFI) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi lebih
dari 80 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto.Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto, menjelaskan bahwa
besarnya dominasi sektor pertambangan membuat setiap perubahan kinerja PTFI
berdampak langsung dan signifikan bagi kondisi ekonomi daerah. “Ketika ada penurunan atau perubahan pada tingkat produksi,
dampaknya akan terasa menyeluruh di seluruh lini perekonomian Mimika,” ujarnya.Data menunjukkan penurunan produksi emas yang sangat tajam.
Pada triwulan I 2025, produksi mencapai 284 ribu ton, namun pada periode yang
sama tahun 2026 turun drastis menjadi hanya sekitar 92 ribu ton. Penurunan inilah yang menjadi faktor utama kontraksi ekonomi
yang tercatat dalam laporan BPS.Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan,
melainkan merambah ke sektor lain seperti konstruksi, perdagangan, hingga daya
beli masyarakat. Menurunnya pendapatan perusahaan memengaruhi besaran upah
dan tunjangan karyawan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat konsumsi serta
pendapatan usaha di sektor jasa dan perdagangan. Bahkan, kondisi ini berpotensi memengaruhi penentuan besaran
Upah Minimum Kabupaten ke depannya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 19:44 WIT
Tekan angka Kemiskinan dan Stunting, Mimika Raih Apresiasi Pemda Berprestasi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Dalam Negeri
menggelar ajang “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Papua”
di Hotel Suni Abepura, Jayapura, pada Senin (22/6/2026). Dalam kegiatan ini,
pemerintah daerah berprestasi menerima insentif total Rp64 miliar sebagai
bentuk apresiasi kinerja, dengan dana keseluruhan untuk enam wilayah regional
mencapai Rp361 miliar dan cadangan sekitar Rp1 triliun.Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyatakan pemberian
ini bertujuan menciptakan persaingan sehat serta mendorong kepala daerah terus
berinovasi melayani masyarakat.Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu
Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang berhasil
meraih dua predikat terbaik sekaligus, yakni peringkat pertama untuk kategori
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta kategori Creative
Financing di tingkat kabupaten.Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik penghargaan
tersebut sebagai pengakuan objektif atas kerja nyata yang telah dijalankan. “Ini bukti kinerja yang terukur. Kami terus berusaha
memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada ruang perbaikan. Tantangan
terbesar selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di
tahun-tahun mendatang,” ujarnya.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh
jajaran birokrasi dan masyarakat yang telah mendukung jalannya pembangunan. Dana insentif yang diterima akan dialokasikan melalui APBD,
bukan dalam bentuk tunai langsung. “Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan program yang
masih membutuhkan tambahan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur,
perumahan, dan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:35 WIT
Belajar dari Papua Barat, APPOAP Desak Mimika Hadirkan Keberpihakan Nyata bagi Pengusaha OAP
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua (APPOAP) mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera mengambil
langkah konkret dalam memperkuat peran pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam
pembangunan daerah. Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi
APPOAP yang diterbitkan di Timika, Senin (22/6/2026).Dalam pernyataannya, APPOAP memberikan apresiasi kepada
Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen
nyata terhadap pemberdayaan pengusaha asli Papua melalui pelibatan ratusan
kontraktor OAP dalam berbagai program pembangunan infrastruktur daerah.Berdasarkan data yang disampaikan APPOAP, Pemerintah
Provinsi Papua Barat telah melakukan verifikasi terhadap 1.807 kontraktor Orang
Asli Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 856 kontraktor telah mulai
dilibatkan dalam paket-paket pekerjaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut
dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang terukur sekaligus menjadi contoh bagi
daerah lain di Tanah Papua.APPOAP menilai Kabupaten Mimika memiliki potensi yang jauh
lebih besar untuk melahirkan pengusaha OAP yang tangguh dan berdaya saing.
Terlebih, Mimika merupakan daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Tanah
Papua yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernilai
triliunan rupiah setiap tahunnya.Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada, APPOAP
berpandangan bahwa kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel
Kemong memiliki peluang besar untuk meninggalkan warisan pembangunan yang tidak
hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun fondasi ekonomi
masyarakat asli Papua melalui penguatan sektor usaha lokal.Menurut APPOAP, data Badan Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa hingga tahun anggaran 2026 terdapat sekitar
9.205 paket kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP) dengan nilai mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Namun hingga
pertengahan tahun, baru sebagian kecil paket yang memasuki tahapan pengadaan.Kondisi tersebut dinilai membuka ruang yang sangat besar
bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan afirmatif yang berpihak
kepada pengusaha Orang Asli Papua. APPOAP menegaskan bahwa pembangunan tidak
boleh hanya dipahami sebagai pembangunan gedung, jalan, maupun infrastruktur
fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan pelaku ekonomi lokal yang menjadi
tuan rumah di atas tanahnya sendiri.Lebih lanjut, APPOAP mengingatkan bahwa semangat Otonomi
Khusus Papua lahir untuk menghadirkan perlindungan, keberpihakan, dan
pemberdayaan bagi Orang Asli Papua dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk
sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini menjadi salah satu
penggerak utama ekonomi daerah.Sebagai langkah konkret, APPOAP mengusulkan enam program
strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Di antaranya melakukan pendataan
dan verifikasi menyeluruh terhadap pengusaha OAP, menetapkan kebijakan afirmasi
dalam pengadaan proyek pemerintah, membentuk program penguatan pengusaha OAP,
mengalokasikan sebagian paket pekerjaan kepada kontraktor OAP sesuai ketentuan,
mewajibkan kemitraan antara perusahaan besar dengan pengusaha OAP, serta
menyusun regulasi daerah yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi
pelaku usaha asli Papua.APPOAP meyakini bahwa dengan dukungan APBD yang besar,
Mimika memiliki kemampuan untuk melahirkan ribuan pengusaha Orang Asli Papua
yang mandiri dan kompetitif. Organisasi tersebut mengajak pemerintah daerah,
DPRK Mimika, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta
seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang
memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi masyarakat asli Papua.
Menutup pernyataannya, APPOAP menegaskan pentingnya
perubahan paradigma pembangunan di Tanah Papua. Organisasi tersebut
menyampaikan bahwa, "Sudah saatnya Orang Asli Papua tidak hanya menjadi
penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di atas
tanahnya sendiri." (GF)
23 Jun 2026, 17:31 WIT
Kesbangpol Mimika Perkuat Wawasan Kebangsaan, Tanamkan Cinta Tanah Air di Era Digital
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan tema
“Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air di Era Digital dan Menjaga Semangat Wawasan
Kebangsaan”, Selasa (23/6/2026).Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman
masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi
informasi yang semakin pesat dan kompleks.Sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan
bahwa fondasi kebangsaan harus terus diperkuat karena tantangan terhadap
persatuan bangsa kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga
melalui ruang digital.“Ancaman terhadap persatuan bangsa tidak selalu datang dalam
bentuk fisik. Ancaman tersebut juga dapat muncul melalui penyebaran informasi
yang menyesatkan, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, serta berbagai
paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ujarnya.Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.“Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. Bela negara
bukan hanya tugas aparat atau amanah pemerintah semata, tetapi merupakan
tanggung jawab setiap warga negara,” kata Bupati dalam sambutannya.Ia menjelaskan, bela negara dapat diwujudkan melalui
berbagai tindakan nyata, seperti mengabdi sesuai profesi masing-masing, menjaga
persatuan dan kesatuan, menaati hukum, serta berpartisipasi aktif dalam
pembangunan daerah maupun nasional.Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti keberagaman yang
dimiliki Kabupaten Mimika sebagai modal sosial yang harus terus dirawat.
Menurutnya, Mimika merupakan daerah yang kaya akan suku, agama, budaya, dan
latar belakang sosial yang berbeda-beda.“Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan,
melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan maju,”
tuturnya.Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda sebagai
penerus bangsa. Bupati mengajak seluruh pihak untuk menanamkan nilai-nilai
karakter bangsa sejak dini agar lahir generasi yang berintegritas dan memiliki
kecintaan terhadap tanah air.“Generasi muda Mimika harus tumbuh menjadi generasi yang
berintegritas, disiplin, cinta tanah air, menghormati keberagaman, serta mampu
menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.Selain penguatan karakter, pemahaman terhadap sejarah
perjuangan bangsa juga dinilai penting untuk diwariskan kepada generasi
penerus. Menurutnya, sejarah kebangsaan menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa
bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten
Mimika berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah.“Hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan koordinasi
ini saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah serta memperkuat ketahanan nasional dari
tingkat lokal,” katanya.Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen
masyarakat menjadikan Mimika sebagai contoh daerah yang menjunjung tinggi
toleransi, persaudaraan, gotong royong, dan semangat kemanusiaan dalam bingkai
NKRI.“Marilah kita bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat
wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan semangat bela negara demi terwujudnya
Mimika yang aman, damai, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:27 WIT
Pemkab Mimika Dorong Menyelenggarakan Pelatihan Kapasitas dan Talk Show Perlindungan Perempuan
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan komitmennya dalam meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor
pembangunan melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dikemas dalam Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM bagi Organisasi Perempuan dan talk show bertema “Menyatukan
Langkah Melindungi Perempuan.”Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Ambba, dalam sambutannya menyampaikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini
merupakan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas perempuan sekaligus
meningkatkan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, kami memberikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan langkah nyata dalam
memperkuat kapasitas perempuan sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan
dalam pembangunan daerah,” ujar Petrus.Ia menegaskan bahwa perempuan merupakan salah satu pilar
utama pembangunan. Partisipasi aktif perempuan tidak hanya dibutuhkan dalam
lingkungan keluarga, tetapi juga di ruang publik, baik dalam bidang politik,
hukum, sosial maupun ekonomi.“Ketika kapasitas perempuan meningkat, maka dampaknya akan
langsung dirasakan pada kesejahteraan keluarga, kemajuan masyarakat, dan
pembangunan daerah secara menyeluruh,” katanya.Namun demikian, Petrus mengakui bahwa hingga saat ini
perempuan dan anak masih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi,
kekerasan, dan ketidakadilan. Karena itu, tema “Menyatukan Langkah Melindungi
Perempuan” dinilai sangat relevan dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen
masyarakat.“Perlindungan terhadap perempuan bukanlah tanggung jawab
satu pihak semata, melainkan komitmen bersama yang harus kita kawal mulai dari
tingkat kabupaten hingga lingkungan terkecil di tengah masyarakat,” tegasnya.Ia mengajak organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga
keagamaan, serta pemerintah untuk bersinergi dan mengambil peran aktif dalam
menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan.Lebih lanjut, Petrus berharap pelatihan ini mampu memperkuat
organisasi-organisasi perempuan di Mimika agar semakin solid, memiliki wawasan
yang luas, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.“Organisasi perempuan harus menjadi wadah pembinaan yang
mampu melahirkan perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri secara ekonomi,
memiliki kesadaran hukum yang baik, serta memahami dan mampu memperjuangkan
hak-haknya secara bertanggung jawab,” ujarnya.Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu dari para narasumber,
serta memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jejaring kerja sama yang
kuat demi kemajuan perempuan di Kabupaten Mimika.Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang
pembelajaran, tetapi juga sarana memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan
perempuan yang berdaya, mandiri, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang sama
untuk berkontribusi dalam pembangunan.“Mari kita terus bergandengan tangan, memperkuat kolaborasi,
serta menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada peningkatan
kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Mimika,” pungkasnya.Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan semakin banyak
perempuan yang berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus
memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:24 WIT
Dinsos Mimika Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Anak Terlantar
Papuamewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Sosial menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penjangkauan
Anak-anak Terlantar yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
pemerintah distrik, lurah, serta kader anak, pada Senin (22/6/2026).Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Emelia Samaran,
mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi
dan memperkuat kerja sama seluruh pihak dalam menangani persoalan anak-anak
terlantar di Kabupaten Mimika.“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyatukan langkah
bersama lintas sektor dalam penanganan anak-anak terlantar. Kami duduk bersama
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan,
pihak distrik, lurah, hingga kader anak agar penanganan yang dilakukan dapat
berjalan maksimal,” ujarnya.Menurut Emelia, kader anak memiliki peran penting sebagai
perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka bertugas menjangkau
anak-anak yang putus sekolah maupun anak-anak yang mengalami kondisi terlantar.“Kader anak selama ini turun langsung ke lapangan untuk
melakukan pendataan dan penjangkauan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah
untuk mengetahui kondisi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan,”
katanya.Ia menjelaskan bahwa kondisi anak terlantar dapat disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti persoalan ekonomi keluarga, perceraian orang tua,
maupun masalah sosial lainnya.“Anak-anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, kita harus bersama-sama melakukan penjangkauan, identifikasi, serta
memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Emelia.Untuk memperkuat peran kader anak, pemerintah daerah
berencana memberikan Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk legalitas dalam
menjalankan tugas di lapangan.“Selama ini kader anak sudah bekerja mengumpulkan data,
tetapi belum memiliki SK. Kondisi tersebut terkadang membuat mereka mengalami
kendala ketika meminta informasi kepada masyarakat. Dengan adanya legalitas,
mereka dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya.Dalam penanganan anak terlantar, Dinas Sosial juga
menggandeng Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan anak
dapat terpenuhi.“Apabila ditemukan anak terlantar yang membutuhkan
pemeriksaan fisik maupun pelayanan medis, Dinas Kesehatan siap memberikan
penanganan. Anak-anak tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa
biaya,” tambahnya.Terkait data anak terlantar, Emelia menyampaikan bahwa Dinas
Sosial telah memiliki data terverifikasi sebanyak sekitar 205 anak. Sementara
itu, Distrik Mimika Baru menyampaikan data sementara yang mencapai kurang lebih
7.000 anak.“Data ini perlu kita sinkronkan dan verifikasi kembali. Kita
perlu memastikan apakah 205 anak yang sudah ada dalam data Dinas Sosial
merupakan bagian dari 7.000 data yang disampaikan distrik atau terdapat
perbedaan dalam metode pendataan,” jelasnya.Ia menambahkan, saat ini data 7.000 anak tersebut baru
berasal dari Distrik Mimika Baru, sedangkan distrik lainnya belum menyampaikan
laporan pendataan.“Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut agar data yang
digunakan benar-benar valid. Dengan data yang tepat, program penanganan dan
intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya.Emelia menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang, fakir
miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara sehingga seluruh
pihak harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan.“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, distrik,
lurah, dan kader anak, kami berharap seluruh anak terlantar di Kabupaten Mimika
dapat terjangkau dan memperoleh pelayanan serta perlindungan yang layak,”
tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:31 WIT
Bidang P2 Dinkes Mimika Gelar Screening Terpadu, Deteksi Dini Berbagai Jenis Penyakit
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas kesehatan kabupaten
Mimika terus berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga, Bidang
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bersama tim BLUD Puskesmas Mapurujaya
melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan terpadu di wilayah Distrik Mimika
Timur. Kegiatan yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 22 Juni 2026 ini menyasar
warga di Pelabuhan Pomako, Kampung Kaugapu, Kampung Hiripau, hingga lingkungan
Kompi A.Kepala Bidang P2 Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, menjelaskan
bahwa kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular
maupun tidak menular, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan
tepat. (22/6/26) Pemeriksaan meliputi HIV, sifilis, TBC, malaria, frambusia,
kusta, hepatitis, serta pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular.Pada hari terakhir pelaksanaan, sebanyak 286 warga diperiksa
untuk kasus malaria, ditemukan 13 kasus tropika, 4 kasus campuran, dan 3 kasus
tersiana. Dari 226 orang yang diperiksa HIV dan sifilis, tercatat tiga kasus
sifilis positif tanpa ditemukan kasus HIV. Selain itu, dua orang menunjukkan gejala TBC dan akan
diperiksa lebih lanjut guna memastikan diagnosis.Pemeriksaan penyakit tidak menular juga dilakukan kepada 61
orang untuk deteksi risiko awal, serta 60 orang lainnya diperiksa kadar asam
urat dan kolesterol. Kegiatan ini menjadi bagian strategi dinas kesehatan untuk
memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan yang
lebih dekat dengan masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:28 WIT
Pemprov Papua Tengah Sempurnakan Regulasi Penanggulangan Penyakit Menular
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah melalui Biro Hukum Setda menggelar pencermatan mendalam terhadap
Rancangan Peraturan Gubernur. Kegiatan yang berlangsung Senin (22/6/2026) ini
mencakup aturan percepatan penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual,
rencana penanganan pneumonia dan diare, serta upaya pengendalian Tuberkulosis.Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh materi sesuai
peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta arah kebijakan
pembangunan kesehatan. Rancangan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang
kokoh agar penanganan berbagai penyakit dapat berjalan terpadu, terukur, dan
berkelanjutan bagi masyarakat.Tim penyusun bersama Biro Hukum melakukan penyelarasan dan
penyempurnaan substansi agar aturan ini nantinya dapat diterapkan secara
efektif.Langkah ini merupakan wujud komitmen mewujudkan masyarakat
yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera sesuai visi pembangunan daerah.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr Agus,
menegaskan pentingnya regulasi ini. “Dengan dasar hukum yang jelas, seluruh pihak dapat bekerja
terpadu untuk menekan angka penyakit menular dan meningkatkan kualitas layanan
kesehatan hingga ke wilayah terpencil,” ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
