Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Wamen ESDM Tinjau Jargas Sleman, Program Energi Bersih Dipercepat untuk Jangkau Jutaan Rumah Tangga
Papuanewsonline.com, Sleman – Pemerintah terus mempercepat
pengembangan jaringan gas bumi (Jargas) sebagai bagian dari upaya memperluas
akses energi bersih, meningkatkan efisiensi energi rumah tangga, dan memperkuat
ketahanan energi nasional. Salah satu implementasi yang dinilai berhasil saat
ini berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui sistem
distribusi gas berbasis Compressed Natural Gas (CNG) Clustering atau beyond
pipeline.
Keberhasilan program tersebut mendapat perhatian langsung
dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot yang melakukan
kunjungan kerja ke Sleman pada Jumat (19/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk
melihat secara langsung perkembangan pemanfaatan gas bumi yang kini telah
menjangkau masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum terhubung dengan
jaringan pipa transmisi gas.
Menurut Yuliot, inovasi distribusi gas berbasis CNG menjadi
solusi efektif dalam mempercepat pemerataan energi bersih di berbagai daerah.
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak perlu menunggu pembangunan jaringan
pipa utama untuk dapat menikmati manfaat gas bumi sebagai sumber energi yang
lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
"Jadi untuk tahun 2026 ini, kita ada target 160.000
satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses
percepatan. Untuk lelangnya baru akan dilakukan pada akhir Juli ini. Jadi
secara teknis, ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota yang saat ini
sedang kita selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa,
ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga tergantung dari kedekatan sumber
gas untuk daerah yang bersangkutan. CNG, ya CNG semuanya," ujar Yuliot.
Saat ini, Jargas berbasis CNG di Sleman telah melayani 4.545
sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, serta empat pelanggan komersial.
Untuk mendukung layanan tersebut, telah dibangun jaringan distribusi gas
sepanjang lebih dari 141 kilometer yang memungkinkan penyaluran energi secara
aman dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata konsumsi gas bumi
pelanggan Jargas di Sleman mencapai sekitar 84 ribu meter kubik per bulan.
Jumlah tersebut setara dengan penghematan penggunaan sekitar 64 metrik ton LPG
setiap bulan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mengurangi
ketergantungan terhadap energi impor.
Pemanfaatan gas bumi tidak hanya difokuskan pada sektor
rumah tangga. Pemerintah juga mendorong perluasan layanan ke sektor produktif
seperti UMKM, restoran, hotel, dan fasilitas kesehatan. Salah satu contoh nyata
adalah Rumah Makan Payakumbuah Yogyakarta yang berhasil menekan biaya energi
hingga 30 sampai 33 persen setelah beralih menggunakan gas bumi.
Pemerintah bahkan telah menyiapkan target yang lebih besar
untuk tahun-tahun mendatang. Selain 160 ribu sambungan rumah yang ditargetkan
pada 2026, program pengembangan Jargas akan diperluas secara signifikan melalui
dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, justru kita
akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini juga
lagi kita persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Untuk tahun 2028, itu sudah
bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah terlaksana. Jadi yang 160.000 itu bisa
melayani masyarakat," kata Yuliot.
Secara nasional, pengelolaan Jargas saat ini telah
menjangkau sekitar 827 ribu sambungan rumah yang tersebar di 18 provinsi dan 74
kabupaten/kota. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2026–2029, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 350 ribu sambungan rumah
baru setiap tahun melalui berbagai skema pendanaan.
Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto, menyampaikan
apresiasi atas dukungan Kementerian ESDM dan seluruh pemangku kepentingan dalam
pengembangan Jargas di Sleman. Menurutnya, teknologi CNG Clustering telah
membuktikan kemampuannya sebagai solusi distribusi gas yang efektif untuk
wilayah yang belum memiliki jaringan transmisi utama.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan,
karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan
sistem klaster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga. Dengan
pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, aliran
gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari,"
jelas Arief.
Melalui pengembangan Jargas yang semakin luas, pemerintah
berharap masyarakat dapat menikmati energi yang lebih murah, bersih, dan
berkelanjutan. Selain meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, program ini juga
diharapkan mampu memperkuat sektor usaha produktif, mengurangi beban subsidi
energi negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berdaya
saing. (GF)
21 Jun 2026, 18:44 WIT
Gus Ipul Pastikan Penutupan Munas-Konbes NU Siap, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Bangkalan
Papuanewsonline.com, Bangkalan – Persiapan penutupan Munas
Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 terus
dimatangkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
sekaligus Ketua Panitia Munas-Konbes NU 2026, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul,
turun langsung meninjau lokasi acara di STAI Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan,
Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh
kebutuhan teknis dan nonteknis telah dipersiapkan secara optimal menjelang
puncak kegiatan yang direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area utama kegiatan dan sarana pendukung
lainnya, menjadi fokus pengecekan panitia.Dalam peninjauan itu, Gus Ipul berkeliling memeriksa
berbagai titik strategis di lokasi acara. Ia mengecek kesiapan tenda yang telah
dipasang untuk menampung tamu undangan serta memastikan alur kedatangan peserta
dan tamu kehormatan dapat berjalan dengan baik.Selain melakukan pengecekan lapangan, Gus Ipul juga
berdiskusi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres
Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil
RKH Muhammad Nasih Aschal, serta perwakilan PCNU se-Madura.Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis
penyelenggaraan, mulai dari penataan kawasan, kesiapan fasilitas pendukung,
hingga langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan saat acara berlangsung.
Koordinasi lintas lembaga dinilai penting mengingat penutupan Munas-Konbes NU
menjadi agenda nasional yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta.Menurut Gus Ipul, setiap detail persiapan harus diperhatikan
secara serius agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.“Kita ingin memastikan seluruh titik siap. Mulai dari lokasi
acara, alur kedatangan Presiden, alur para tamu undangan, pengamanan, hingga
pelayanan peserta. Semuanya harus tertata dengan baik,” ujar Gus Ipul.Usai meninjau lokasi, Gus Ipul melanjutkan agenda dengan
memimpin rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat tersebut
dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan
Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat
terkait, serta jajaran pengurus NU se-Madura.Dalam rapat koordinasi tersebut, panitia bersama pemerintah
daerah dan aparat keamanan membahas secara rinci berbagai skenario pelaksanaan
acara. Fokus utama pembahasan meliputi jalur kedatangan Presiden, pengaturan
tamu VVIP dan VIP, pengelolaan peserta, pengamanan kawasan, kesiapan
infrastruktur, hingga dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi.Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan penutupan
Munas-Konbes NU tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga oleh
sinergi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, koordinasi yang intensif terus
dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.“Ini bukan hanya soal teknis acara, tetapi juga soal
penghormatan kepada para kiai, para peserta, para tamu, dan tentu kepada
Presiden yang kita undang hadir dalam penutupan. Karena itu semua harus
disiapkan sebaik-baiknya,” kata Gus Ipul.Di akhir kegiatan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada
Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh.
Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh elemen Nahdlatul Ulama di
Madura yang turut berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Bangkalan adalah tempat yang sangat penting bagi NU. Karena
itu kita ingin penutupan Munas-Konbes di sini menjadi momentum yang baik,
tertib, dan membawa keberkahan,” ujar Gus Ipul. (GF)
21 Jun 2026, 18:34 WIT
TNI Gelar Nobar Piala Dunia 2026 di 1.500 Titik, Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia
(TNI) menggelar kegiatan Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026
secara gratis di lebih dari 1.500 titik yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Kegiatan yang berlangsung sejak 11 hingga 19 Juni 2026 ini menjadi
salah satu agenda nonton bersama terbesar yang pernah difasilitasi TNI bagi
masyarakat dari Sabang sampai Merauke.Program tersebut merupakan bagian dari upaya TNI
menghadirkan hiburan yang merata bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat
persatuan dan kebersamaan di tengah momentum ajang sepak bola terbesar dunia
tersebut.Pelaksanaan Nobar Kebangsaan terselenggara melalui sinergi
antara TNI dan TVRI. Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga
berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang
mempererat hubungan antarwarga di berbagai daerah.Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dari berbagai latar
belakang dapat berkumpul dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Momen
menyaksikan pertandingan Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat
rasa persaudaraan, solidaritas sosial, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia.TNI menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan
masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Karena
itu, Nobar Kebangsaan diharapkan mampu menjadi media yang efektif dalam
membangun semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga
berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan warga di
lokasi penyelenggaraan turut membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di sekitar area nobar.Perputaran ekonomi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan
menjadi salah satu nilai tambah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan
pendapatan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di daerah.TNI juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana
yang aman, tertib, dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Kebersamaan yang
terbangun melalui kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan
antara TNI dan rakyat sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa.Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, TNI menegaskan
komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas
pertahanan negara, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial yang mempererat
kebersamaan dan semangat gotong royong menuju Indonesia yang semakin maju dan
bersatu. (GF)
21 Jun 2026, 18:32 WIT
Satgas PRR Desak Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah terus memacu
proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di wilayah terdampak bencana di
Pulau Sumatera. Upaya percepatan tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang digelar di Kompleks
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis
(18/6/2026).Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I Satgas PRR Pascabencana
Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, mendampingi Ketua Satgas PRR Muhammad Tito
Karnavian dalam membahas langkah percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah
daerah terdampak.Setelah fase tanggap darurat dan pemulihan layanan dasar
dinilai berhasil dilalui, pemerintah kini mengalihkan fokus pada pembangunan
kembali secara permanen. Program tersebut mencakup pemulihan infrastruktur,
perumahan masyarakat, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan
sektor ekonomi yang terdampak bencana.Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito
Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi
dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Dana
tersebut akan digunakan secara bertahap guna memastikan proses pemulihan
berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sumatera 2026–2028, alokasi anggaran akan direalisasikan sebesar
Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun
pada 2028. Program besar ini melibatkan sedikitnya 33 kementerian dan lembaga
sebagai pelaksana utama maupun pendukung.Perkembangan pelaksanaan program mulai menunjukkan kemajuan.
Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran
rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat
Statistik (BPS). Sementara sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih
menjalani proses administrasi dan evaluasi di Kementerian Keuangan.“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer.
Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita
secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah,
dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau
sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito didampingi
Letjen TNI Richard Tampubolon.Selain mengandalkan anggaran kementerian dan lembaga, Satgas
PRR juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan tambahan Transfer
ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat
sejak awal Mei 2026. Dana tersebut terdiri dari sekitar Rp1,6 triliun untuk
Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera
Barat.Tambahan dukungan fiskal itu diharapkan mampu mempercepat
penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur
dasar, layanan publik, dan fasilitas penunjang yang masih memerlukan penguatan
pada tahap rehabilitasi permanen. Pemerintah juga mengapresiasi semangat gotong
royong antardaerah melalui skema hibah yang mulai berjalan di sejumlah wilayah
terdampak.Menurut Tito, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak
hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen
seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, daerah
yang telah menerima tambahan anggaran diminta segera merealisasikan
program-program prioritas tanpa menunggu proses lain yang tidak diperlukan.“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak
menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga
yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang
lagi,” katanya.Dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan serta
koordinasi lintas kementerian dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah
berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera
merasakan manfaat nyata dari program pemulihan permanen tersebut. (GF)
21 Jun 2026, 18:27 WIT
Mama-Mama Kamoro Asah Keterampilan Olah Pangan Lokal
Papuanewsonline.com, Timika – Guna mengembangkan potensi
ekonomi berbasis sumber daya alam setempat, sebanyak 40 perempuan atau
mama-mama Kamoro dari delapan kampung pesisir Mimika mengikuti pelatihan
pengolahan bahan pangan lokal. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 11–12 Juni
2026, di Rumah Sagu Kompleks Keuskupan Timika, diselenggarakan Koperasi Maria
Bintang Laut dengan dukungan PT Freeport Indonesia (PTFI).Ketua Koperasi Maria Bintang Laut, Benyamin Meo, menyebut
kegiatan ini merupakan kelanjutan Program Ekonomi PRONOMI IV yang telah
berjalan sejak 2017. “Mereka mendapatkan keterampilan baru dan lebih percaya diri
mengolah bahan lokal menjadi makanan bergizi untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga,” ujarnya.Selama pelatihan, peserta belajar mengolah ikan, tambelo,
singkong, ubi, kelapa, dan pisang menjadi beragam produk seperti lemet,
kerupuk, pisang molen, nagasari, hingga bolu pisang. Tujuannya mengoptimalkan sumber daya alam setempat sekaligus
memperkuat peran perempuan dalam perekonomian komunitas.SVP Sustainable Development PTFI, Nathan Kum, menegaskan ini
bentuk komitmen perusahaan. “Kami berharap ilmu ini diterapkan di rumah, dibagikan ke
tetangga, dan membuka peluang usaha baru,” katanya. Dukungan juga datang dari Kepala DP3AP2KB Mimika, Yohana
Arwam, yang mengapresiasi kerja sama tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 20:15 WIT
Car Free Day Jadi Lokasi Pelayanan, Bapenda Dekatkan Akses ke Masyarakat
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menghadirkan program “Jemput Bola” melalui layanan
Pajak Keliling. Kegiatan ini pertama kali digelar pada Sabtu (20/6/2026) di
kawasan Car Free Day Jalan Cenderawasih, memudahkan warga menunaikan kewajiban
perpajakan tanpa harus datang ke kantor dinas.Sekretaris Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit, menyatakan
layanan ini akan terus diperluas ke berbagai lokasi strategis. “Kami juga akan membuka stan pembayaran di Diana
Supermarket, Pusat Pemerintahan, kawasan perumahan, hingga kelurahan dan
kampung. Warga cukup menunggu kami datang,” ujarnya.Pelayanan ini bekerja sama dengan Bank Papua serta didukung
mitra lainnya. Petugas melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi
daerah, hingga pendaftaran wajib pajak baru secara langsung. Sistem transaksi yang digunakan sudah modern dan fleksibel
demi kenyamanan masyarakat.Hendrikus menjelaskan langkah ini sebagai strategi mengejar
target Pendapatan Asli Daerah tahun 2026. Mengingat sisa waktu anggaran sekitar enam bulan, pihaknya
bergerak lebih gencar dan optimis capaian bisa terpenuhi bahkan melampaui
sasaran yang ditetapkan. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 20:12 WIT
Jadi Wadah Pemuda, PSI Hadirkan Gaya Politik Baru di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Di tengah kejenuhan masyarakat
terhadap gaya politik lama yang penuh drama, transaksional, dan hanya
mengutamakan kepentingan sempit, kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Meskipun belum menjadi partai
besar secara elektoral, PSI memiliki kekuatan dalam keberanian dan kejujuran.
Partai ini hadir bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan mengubah budaya
politik yang dinilai gagal mewujudkan keadilan dan peradaban.Lebih dari sekadar partai anak muda, PSI disebut sebagai
partai masa depan. Hal ini bukan hanya karena banyak kadernya berusia muda,
melainkan karena gagasan yang diusung terasa segar, relevan, dan sesuai
tantangan zaman. PSI meyakini kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika masih
terbebani praktik politik lama yang koruptif, eksklusif, dan mengabaikan
keberagamanKetua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD PSI
Mimika, Aling Ubra, menegaskan peran strategis generasi muda. “Anak muda harus siap menjawab tantangan masa depan. Jika
tidak terlibat dalam politik, kita tidak akan memahami persoalan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat,” ujarnya.Ia mengajak pemuda dan mahasiswa memilih jalan positif
dengan bergabung ke PSI. “Melalui partai ini kita bisa berbuat nyata untuk negeri dan
menyuarakan kesulitan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman
agar tidak terpinggirkan,” tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 19:10 WIT
Rp8 Miliar Anggaran APBD 2025 Untuk Media Mimika Center Jadi Temuan BPK, Diskominfo Di pertanyakan
Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran sebesar
Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang dialokasikan untuk Media
Mimika Center menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya temuan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, lembaga tersebut
meminta pengembalian dana sesuai dengan temuan yang tercatat dalam laporan
auditnya.Kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata
kelola keuangan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan dan
operasional Media Mimika Center. Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika
Mimika untuk membuka informasi secara transparan, mulai dari mekanisme
penggunaan anggaran hingga pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban
pengembalian dana tersebut.Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam
pengelolaan dana, namun hal ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi
lebih lanjut dari pihak terkait. “Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan, aparat
penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ujar salah
satu sumber.BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, termasuk
kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran atau
ketidaksesuaian.Masyarakat kini menunggu tanggapan resmi dari Kepala Dinas
Kominfo, bendahara, serta Pemerintah Kabupaten Mimika terkait langkah
penyelesaian temuan ini.Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan
ataupun klarifikasi dari pihak Dinas kominfo maupun pihak terkait temuan BPK,
agar pemberitaan ini menjadi berimbang. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:48 WIT
TPNPB Kodap XVI Klaim Bakar Ekskavator Aparat di Dekai Yahukimo, "Perintah Operasi" Diberl
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Kelompok TPNPB Kodap XVI
Batalion Yallenang mengklaim telah membakar satu unit ekskavator milik aparat
militer Indonesia di Jalan Seredala, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan, Jumat (19/6/2026).Kronologi Versi TPNPB
Klaim itu disampaikan Juru Bicara Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB Sebby Sambom melalui siaran pers resmi yang diterima redaksi,
Jumat sore. Dalam rilisnya, TPNPB menyebut aksi pembakaran dilakukan
oleh Batalion Yallenang atas "perintah operasi" Panglima Kodap XVI
Yahukimo Brigjen Elkius Kobak. Alat berat tersebut disebut milik aparat militer
Indonesia yang beroperasi di wilayah Dekai.TPNPB juga menyatakan bahwa "perintah perang"
berlaku di seluruh batalion di bawah Kodap XVI Yahukimo. Kelompok itu mendesak
Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengerahan pasukan TNI ke Papua dengan
alasan operasi militer berdampak pada keselamatan warga sipil.Respons Aparat & Pemerintah Belum Ada Hingga berita ini diturunkan, Kodim 1715/Yahukimo, Polres
Yahukimo, dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memberikan keterangan resmi
terkait kebenaran peristiwa, kondisi terkini di lokasi, maupun identitas
kepemilikan alat berat yang diklaim dibakar.Redaksi telah berupaya menghubungi Dandim 1715/Yahukimo,
Kapolres Yahukimo, dan Kabag Humas Pemkab Yahukimo untuk konfirmasi serta
memperoleh data berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik. Jawaban dari pihak
terkait masih ditunggu.Konteks Wilayah Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah di Papua
Pegunungan yang masuk kategori rawan gangguan keamanan. Sejumlah insiden
pembakaran fasilitas umum dan bentrok bersenjata antara aparat keamanan dengan
kelompok bersenjata pernah dilaporkan terjadi di wilayah tersebut sepanjang
2024-2026.Pemerintah Indonesia sebelumnya berulang kali menegaskan
bahwa penyelesaian masalah Papua ditempuh melalui tiga pendekatan paralel:
peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum, dan dialog damai. Penulis: Hend
Editor: GF
20 Jun 2026, 18:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
