Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gelar KRYD, Polda Maluku Bersama Polsek KPYS Amankan Ratus Liter Miras
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Reserse Narkoba kembali menggelar KRYD atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan di Pelabuhan Slamet Riyadi, Kota Ambon, Jumat malam (6/2/2026).Kegiatan yang dilaksanakan bersama personel Polsek KPYS Ambon ini kembali berhasil menemukan penyelundupan ratusan liter minuman keras (miras) ilegal jenis sopi. di atas KM Cantika Lestari 77B. Sebanyak kurang lebih 163 liter miras tradisional jenis sopi tersebut ditemukan di atas kapal cepat Cantika Lestari 77B yang berlayar dari wilayah Maluku Barat Daya (MBD)."Tadi malam personel Ditresnarkoba bersama Polsek KPYS Ambon melaksanakan KRYD di Pelabuhan Slamet Riyadi dan kembali mengamankan sebanyak 163 liter miras jenis sopi," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, Sabtu (7/2/2026).Menurutnya, razia miras ilegal kerap dilaksanakan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "KRYD yang dilakukan khususnya pemberantasan penyakit masyarakat seperti peredaran miras ilegal sering kami lakukan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif," jelasnya.Ratusan sopi yang ditemukan dalam kegiatan tersebut di isi di dalam wadah jerigen dan botol bekas air mineral. Wadah penampungan ini kemudian dikemas dalam berbagai bentuk diduga untuk mengelabui petugas."Ratusan sopi yang ditemukan tersebut saat ini telah diamankan di Markas Polsek KPYS Ambon untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.Polda Maluku menghimbau masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah masing-masing. "Kami dari Polda Maluku berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat semakin sadar bahwa penggunaan miras secara tidak bertanggung jawab tentunya akan berdampak pada gangguan Kamtibmas," harapnya.Mantan Kapolres Maluku Tengah ini juga mengingatkan terkait pemberlakukan KUHP yang baru, di mana mengkonsumsi miras di tempat umum ada sanksi, denda hingga sampai dengan 10 juta."Kami menghimbau kepada masyarakat dan mengingat saat ini juga sudah akan memasuki bulan puasa, kami berharap dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Maluku," ajaknya. PNO-12
07 Feb 2026, 19:27 WIT
Audiensi Bersama DPD IMM, Kapolda Maluku Ajak IMM Rawat Demokrasi Lewat Cara Intelektual
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).Audiensi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Maluku. Kapolda Maluku didampingi Direktur Binmas, Direktur Samapta, perwakilan Direktorat Intelkam, serta Kabid Humas Polda Maluku. Sementara dari pihak IMM hadir Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy bersama enam orang pengurus baru.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas inisiatif IMM menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Polda Maluku. Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga kondusivitas daerah, khususnya di tengah dinamika sosial yang kerap berkembang di Maluku.“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun kualitas SDM Maluku. Saya berharap kader-kader IMM mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menekankan bahwa hubungan antara Polri dan IMM selama ini telah terjalin secara harmonis dan konstruktif. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus dipertahankan dan diperkuat guna menciptakan iklim keamanan yang kondusif serta mencegah potensi konflik sosial.Sementara itu, Ketua DPD IMM Maluku Arjun Booy menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan agenda perdana pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda). Ia mengapresiasi keterbukaan Kapolda Maluku yang dinilai konsisten merangkul elemen pemuda dan mahasiswa sebagai bagian dari mitra strategis Polri.“Kedatangan kami untuk bersilaturahmi pasca-Musda sekaligus memohon kesediaan Bapak Kapolda untuk hadir dan memberikan stadium general pada pelantikan pengurus DPD IMM Maluku yang akan datang,” ujar Arjun.Dalam dialog yang berlangsung, Kapolda Maluku juga menyampaikan sejumlah arahan dan pesan strategis. Ia menginstruksikan jajaran Direktorat Intelkam Polda Maluku untuk berkoordinasi dengan pihak IMM guna memastikan kelancaran administrasi serta pengamanan kegiatan pelantikan organisasi mahasiswa tersebut.Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengantisipasi konflik sosial. Ia meminta agar perbedaan pandangan dan dinamika demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak berujung pada gesekan fisik maupun konflik horizontal.“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan menyampaikan aspirasi secara intelektual serta bermartabat,” tegasnya.Menanggapi isu illegal fishing yang menjadi perhatian mahasiswa, Kapolda Maluku menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang 97 persen merupakan perairan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan dukungan informasi yang akurat dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara Polda Maluku dan organisasi kemahasiswaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Langkah Kapolda Maluku menerima dan berdialog langsung dengan organisasi mahasiswa mencerminkan wajah baru pendekatan keamanan yang lebih partisipatif dan demokratis. Di tengah tantangan polarisasi, disinformasi, dan potensi konflik sosial, kemitraan antara Polri dan mahasiswa menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas seremonial.Mahasiswa memiliki posisi unik sebagai agen intelektual yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan negara. Ketika ruang dialog dibuka, potensi konflik dapat diredam sejak dini, dan demokrasi tumbuh melalui argumentasi, bukan kekerasan.Sinergi Polri dan mahasiswa, sebagaimana tercermin dalam audiensi Kapolda Maluku dengan IMM, menjadi contoh praktik baik bagaimana stabilitas keamanan dan kualitas demokrasi dapat berjalan beriringan. Demokrasi yang kuat tidak lahir dari pembungkaman, melainkan dari kolaborasi, keterbukaan, dan kedewasaan berpikir seluruh elemen bangsa. PNO-12
07 Feb 2026, 19:15 WIT
Prof. Yusril Ihza Mahendra Luncurkan Delapan Buku Rekam Jejak 70 Tahun Pengabdian untuk Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Delapan buku bertajuk “Rekam
Jejak 70 Tahun Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra” resmi diluncurkan dalam sebuah
acara reflektif dan perayaan intelektual di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu
(7/2/2026). Momentum ini menandai perjalanan panjang pemikiran, pengabdian,
serta dedikasi Prof. Yusril dalam dunia akademik, hukum, politik, dan kenegaraan
selama lebih dari setengah abad.Peluncuran delapan buku tersebut menjadi ruang perenungan
atas kiprah seorang anak bangsa yang menempatkan ilmu, etika, dan konstitusi
sebagai fondasi utama dalam setiap langkahnya. Pada usia 70 tahun, Prof. Yusril
tidak hanya merayakan perjalanan hidup, tetapi juga menghadirkan warisan
intelektual yang merekam dinamika sejarah, transisi demokrasi, serta pergulatan
pemikiran hukum tata negara Indonesia.Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari
peresmian Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Collection, sebuah arsip intelektual
tiga lantai yang telah diresmikan pada 25 Agustus 2025 di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Koleksi tersebut dirancang sebagai pusat rujukan
akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan generasi muda dalam memahami
pemikiran hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia.Delapan buku yang diluncurkan menghadirkan beragam
perspektif tentang sosok Prof. Yusril, mulai dari sisi personal, perjalanan
akademik, pemikiran politik, hingga kiprah dalam berbagai perkara
konstitusional penting. Setiap karya merekam pergulatan intelektual,
pilihan-pilihan prinsipil, serta komitmen terhadap keadilan dan supremasi
konstitusi.Dalam peluncuran ini, dilakukan penyerahan simbolik buku
kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta Duta
Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin.
Prosesi tersebut mencerminkan bahwa pemikiran dan kontribusi Prof. Yusril
memiliki resonansi luas, tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga di
tingkat regional Asia Tenggara.Rangkaian buku ini mencakup kisah di balik layar sejarah,
refleksi autobiografis, kajian hubungan Islam dan demokrasi, pemikiran politik,
etika hukum, dokumentasi perkara landmark, kesaksian para sahabat, hingga novel
biografis. Keseluruhan karya tersebut menyatu dalam satu narasi besar tentang
keteguhan prinsip, keberanian moral, dan kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan.Seluruh buku dicetak lebih dari 1.000 eksemplar dan tersedia
dalam format digital, sehingga dapat diakses secara luas oleh pembaca nasional
maupun internasional. Kehadiran versi digital diharapkan memperluas jangkauan
pemikiran Prof. Yusril lintas generasi dan lintas batas.Peluncuran ini menegaskan bahwa warisan terbesar seorang
negarawan bukan terletak pada jabatan, melainkan pada gagasan, keteladanan, dan
keberanian menjaga integritas. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah,
karya-karya ini menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana ilmu
pengetahuan, kekuasaan, dan etika dapat berjalan seiring demi kepentingan
bangsa.Melalui delapan buku tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra meninggalkan jejak intelektual yang kokoh, sekaligus membuka ruang
dialog bagi generasi mendatang untuk terus merawat nilai-nilai konstitusional,
demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. (GF)
07 Feb 2026, 18:42 WIT
Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog Bagi Petani Jagung
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo."Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram."Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. PNO-12
07 Feb 2026, 13:58 WIT
Peningkatan Status Perlintasan Boven Digoel, Sekjen BNPP RI Tinjau Langsung PLBN Yetetkun
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Sekretaris Jenderal
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman,
melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Distrik
Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (6/2/2026). Kunjungan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan status perlintasan di
wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini.Kehadiran Sekjen BNPP RI di PLBN Yetetkun bertujuan meninjau
langsung kondisi sarana dan prasarana perbatasan, sekaligus memastikan kesiapan
wilayah tersebut dalam mendukung peningkatan status perlintasan yang lebih
luas, aman, dan modern."Kami berharap peningkatan status perlintasan dapat
membuka akses lebih luas bagi masyarakat Boven Digoel dan meningkatkan
perekonomian daerah," kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dalam
keterangan persnya.Peningkatan status perlintasan Boven Digoel juga
diproyeksikan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua
Nugini, terutama dalam sektor ekonomi, sosial, dan keamanan. Hal ini dinilai
penting untuk menciptakan stabilitas kawasan perbatasan yang berkelanjutan.Sekjen BNPP RI menegaskan bahwa penguatan fungsi PLBN
Yetetkun tidak hanya berdampak pada kemudahan akses lintas negara, tetapi juga
berkontribusi terhadap peningkatan keamanan serta keselamatan masyarakat di
wilayah perbatasan yang selama ini memiliki tantangan geografis dan
infrastruktur.PLBN Yetetkun kini menjadi simbol perubahan wajah
perbatasan, dari wilayah terpencil menjadi beranda depan negara. Pada tahun
2025, survei densifikasi atau perapatan pilar batas negara RI–PNG berhasil
memasang 20 pilar batas negara, terdiri dari satu pilar tipe A dan 19 pilar
tipe B, sebagai bagian dari penegasan kedaulatan wilayah.Keberadaan infrastruktur perbatasan yang semakin memadai
diharapkan dapat mempercepat peningkatan status perlintasan Boven Digoel
menjadi pintu masuk resmi lintas negara yang representatif, sekaligus mendukung
pengembangan kawasan perbatasan terpadu.Pemerintah daerah berharap proses peningkatan status
tersebut dapat segera terealisasi, sehingga manfaat pembangunan benar-benar
dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan, akses
layanan publik, dan peluang ekonomi baru.Langkah strategis ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen
pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan secara inklusif dan
berkelanjutan, sejalan dengan visi memperkuat kehadiran negara hingga ke
pelosok tanah air.Penulis: HendEditor: GF
07 Feb 2026, 14:00 WIT
Jaga Kebersihan Pesisir, Kapolda Bali Bersama Relawan Gelar Kerja Bakti di Pantai Kedonganan
Papuanewsonline.com, Badung – Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan korvei aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kolaboratif menjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.Aksi bersih pantai ini melibatkan kurang lebih 5.000 peserta yang terdiri dari personel Polri, TNI, DLHK Badung, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta para relawan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rakornas bersama instansi terkait untuk melaksanakan pembersihan pantai secara masif demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir.Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Lingkungan Hidup RI, Menteri Pariwisata RI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wakil Komandan Korps Brimob Polri, Kakor Sabhara Baharkam Polri, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung, Kapolresta Denpasar, Kasdam IX/Udayana beserta jajaran, Danlanal Denpasar, Danlanud Denpasar, serta perwakilan kepala daerah se-Bali.Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq bersama Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor, mulai dari akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga relawan yang turun langsung menjaga kebersihan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia.Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah yang harus dihadapi dengan kerja sistematis dan berkelanjutan. Bali diharapkan menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah, sehingga seluruh komponen masyarakat diminta menjaga komitmen untuk terus bergerak bersama melawan sampah.Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan pantai di sektor-sektor yang telah ditentukan sepanjang Pantai Kedonganan. Peralatan yang digunakan antara lain sapu dan karung sampah, didukung 1 unit excavator, 50 unit dump truk, serta 5 unit loader milik DLHK Kabupaten Badung untuk mempercepat proses pengangkutan sampah.Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.“Menjaga kebersihan pantai bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menjaga masa depan pariwisata dan ekonomi Bali. Polri bersama seluruh elemen masyarakat akan terus hadir dan berkolaborasi dalam setiap gerakan positif demi Bali yang bersih, sehat, dan berdaya saing global,” tegas Kapolda Bali.Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa kebersihan pantai harus menjadi budaya sehari-hari. Sinergi pemerintah, TNI-Polri, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Bali sebagai etalase pariwisata nasional yang bersih dan lestari. PNO-12
07 Feb 2026, 13:43 WIT
Polda Maluku Apresiasi Peluncuran Aplikasi Layanan 110 Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyampaikan apresiasi atas di launchingnya aplikasi layanan kepolisian 110 oleh Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).Peluncuran aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat ini diikuti Kepala SPKT Polda Maluku yang didampingi Kasubid Tekinfo dan para personel operator dari Biro Operasi, TIK dan SPKT Polda Maluku."Kami memberikan apresiasi atas dilaksanakannya lounching aplikasi layanan 110 oleh Mabes Polri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Menurutnya, Polda Maluku telah berkomitmen untuk mendukung program Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Terkait layanan 110 ini, bapak Kapolda Maluku telah memberikan atensi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat cepat ditangani dengan baik," jelasnya.Menurutnya, Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terkait pelayanan 110, baik dari kesiapan sistem, personel, dan fasilitas pendukung guna memberikan pelayanan cepat tanggap kepada masyarakat.Kehadiran aplikasi layanan 110 diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menerima, merespons, serta menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat, akurat, dan humanis.Layanan 110 dipandang penting sebagai sarana dalam memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Olehnya itu, kualitas layanan, kemampuan personel, serta keakuratan data menjadi kunci utama keberhasilan dalam memberikan respons cepat terhadap setiap laporan kejadian, khususnya di wilayah hukum Polda Maluku. PNO-12
07 Feb 2026, 13:35 WIT
Pengacara Senior Cosmas Refra Siap Berhadapan Dengan Kantor Hukum Arison Sitanggang
Papuanewsonline.com, Jakarta — Buntut surat terbuka dari
kantor Hukum Arison Sitanggang & Partners kepada Redaksi Media Tualnews
untuk mentakedown berita hingga Upaya menekan kerja jurnalistik, berbuntut
panjang.Pasalnya pengacara senior di Jakarta Cosmas Refra, S.H, M.H.,
menyatakan sikap, siap mendampingi media Tualnews untuk berhadap-hadapan dengan
kantor hukum Arison Sitanggang & Partners sebagai kuasa hukum Fauzan Fadel
Muhammad.Hal ini dipicuh kuasa hukum Fauzan Fadel Muhammad dari
kantor hukum Arison Sitanggang & Partners membuat Surat Terbuka yang
bernada ancaman hukum kepada Redaksi Media Tualnews atas pemberitaan.Bahkan dari isi surat terbuka tersebut Arison Sitanggang
& Partners meminta Media Tualnews untuk mentakedown berita terkait kliennya
Fauzan Fadel Muhammad.Pimpinan Tualnews.com, Neri Rahabav mengakui siap melawan
dan berproses secara hukum sesuai Undang-Undang Pers.“Kami tidak bekerja atas dasar pesanan, apalagi ketakutan.
Tual News bekerja untuk publik dan tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers,” tegas Rahabav, Jumat (7/2/2026).Dia menegaskan, seluruh pemberitaan Tual News merupakan
produk jurnalistik yang sah, disusun berdasarkan prinsip verifikasi,
keberimbangan, dan kepentingan publik.Oleh karena itu, kata dia, setiap keberatan seharusnya
ditempuh melalui hak jawab, hak koreksi, atau Dewan Pers, bukan lewat surat
terbuka bernada tekanan dan ancaman.Neri mengakui surat terbuka yang dilayangkan pengacara dari
Jakarta tersebut dinilai berpotensi menjadi preseden berbahaya, karena
mengaburkan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang sudah diatur secara tegas
oleh undang-undang.“Jika setiap pemberitaan dikriminalisasi lewat ancaman
pengacara, maka kebebasan pers hanya tinggal slogan,” ujarnya.Terpisah Pengacara Senior Jakarta, Cosmas Refra, S.H., M.H.,
yang dikenal luas sebagai spesialis pembela wartawan dan kebebasan pers di
Indonesia menyatakan telah menyiapkan langkah hukum yang akan ditempuh." Ini terkait karya jurnalistik, sehingga harus
diluruskan, agar jangan ada praktik hukum yang menyimpang dari UU Pers,"
Tegasnya.Kata dia, Pers tidak boleh diancam dengan pasal pidana
sebelum diuji di Dewan Pers, karena akan terjadi pelanggaran serius terhadap
semangat konstitusi,” tegas Cosmas.Ia menambahkan, setelah menerima surat kuasa resmi dari
Media Tualnews.com, maka langkah yang akan dilakukan adalah menyurati dan
menanggapi Surat Terbuka pengacara dari kantor Hukum Arison Sitanggang &
Partners."Kami juga akan mendatangi Dewan Pers untuk mengajukan
permohonan perlindungan hukum, dan mengawal agar sengketa ini tetap berada di
koridor hukum pers, bukan kriminalisasi," Tegasnya.Menurut Cosmas, setiap upaya memaksa wartawan tunduk di luar
mekanisme pers adalah bentuk pembungkaman dan kriminalisasi.Dia menegaskan, media bukan musuh hukum, tetapi mitra
demokrasi."Ketika pers ditekan, harus wajib dilawan demi
kepentingan publik, karena ini bukan hanya soal Tual News. Ini soal masa depan
kebebasan pers di daerah dan di Indonesia,” tegas Cosmas Refra.Refra meminta agar Media Tual News tetap konsisten
menjalankan fungsi kontrol sosial, mengungkap fakta, dan tidak akan berhenti
hanya karena surat terbuka atau tekanan elite hukum."Pers bekerja untuk kebenaran, bukan untuk menyenangkan
kekuasaan, " Pungkasnya. Penulis: Hend
Editor: GF
07 Feb 2026, 13:32 WIT
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Diringkus KPK,Dr.(C) Firdaus Oiwobo: Ini Bukti Kegagalan Ketua MA
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mengumumkan bahwa telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap
Ketua hingga Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok.KPK menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok
terlibat mafia Peradilan dengan menerima suap dalam perkara sengketa lahan
antara PT Karabha Digdaya (KRB) dengan masyarakat setempat.KPK mennyatakan Operasi berjalan secara senyap dilakukan
pada malam hari Kamis (5/2/2026) di Depok, Jawa Barat, dengan mengamankan total
tujuh orang. Tiga di antaranya merupakan pejabat PN Depok, yaitu Ketua PN Kota
Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan, serta
seorang juru sita PN Depok. Keempat orang lainnya berasal dari pihak swasta
yang terkait dengan PT KRB.Diketahui dalam
operasi ini, KPK juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai
senilai ratusan juta rupiah, yang diduga merupakan uang suap dalam rangka
mempengaruhi proses penyelesaian sengketa lahan tersebut.KPK menyatakan bahwa seluruh pihak yang diamankan tengah
menjalani pemeriksaan untuk mengklarifikasi peran masing-masing dalam kasus
yang menjadi sorotan publik ini. Menanggapi kasus ini, ahli hukum Dr.(C) Firdaus Oiwobo,
SH.I., SH., MH., menyampaikan bahwa insiden tersebut tidak hanya menjadi
masalah pada tingkat pengadilan negeri, melainkan juga merupakan bagian dari
kegagalan kontrol dan pengawasan dari pimpinan tertinggi lembaga peradilan,
yaitu Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr. Sunarto." Ini bukti kegagalan dari Ketua Mahkamah Agung (MA)
Dr. Sunarto dalam melakukan fungsi kontrol terhadap bawahanya di Daerah,"
ujar Firdaus Oiwobo melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu
(7/2/2026).Dengan bukti kegagalan ini, Firdaus memintah Presiden Prabowo Subianto untuk
mempertimbangkan pergantian Ketua MA sebagai bagian dari upaya memulihkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia."Untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah
tercoreng, diperlukan langkah kongkrit. Oleh karena itu, saya mengharapkan
Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan mengganti Ketua MA yang
dinilainya telah gagal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya,"
Pungkasnya.Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan
Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN
Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan
percepatan eksekusi lahan.Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep
Guntur Rahayu, menjelaskan permintaan tersebut disampaikan melalui perantara
Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya kepada perwakilan PT Karabha Digdaya,
anak usaha Kementerian Keuangan.Namun demikian, Asep mengatakan pihak PT Karabha Digdaya
menyatakan keberatan atas besaran dana tersebut sehingga terjadi proses
tawar-menawar antara kedua pihak.“Dalam prosesnya, kesepakatan besaran fee untuk percepatan
eksekusi kemudian disepakati menjadi Rp850 juta,” kata Asep.Asep menambahkan, Bambang Setyawan selanjutnya menyusun
ikhtisar pelaksanaan eksekusi yang dijadikan dasar dalam penyusunan putusan
eksekusi pengosongan lahan di wilayah tersebut.Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, KPK melakukan operasi
tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di Kota Depok, Jawa Barat. Operasi
tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa
lahan di lingkungan PN Depok.Sehari setelah OTT, Wakil Ketua Komisi Yudisial Desmihardi
menyatakan dukungan terhadap langkah KPK dan menegaskan akan menindaklanjuti
perkara tersebut sesuai kewenangan lembaganya.Dalam perkembangan kasus, KPK mengungkapkan telah
mengamankan tujuh orang dalam OTT tersebut, yang terdiri atas Ketua dan Wakil
Ketua PN Depok, seorang aparatur PN Depok, serta seorang direktur dan tiga
pegawai Karabha Digdaya, yang merupakan anak usaha Kementerian Keuangan.Dari tujuh orang tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai
tersangka dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan
sengketa lahan di PN Depok. Mereka adalah I Wayan Eka Mariarta, Bambang
Setyawan, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi
Yulrisman, serta Head Corporate Legal Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma. Penulis: Hendrik
Editor: GF
07 Feb 2026, 13:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
