Papuanewsonline.com
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
Dugaan Mega Korupsi Hibah KPU Mimika, Banyak Dana Siluman Hingga Temuan BPK 28 Miliar
Bersiaga! Piala Gubernur, Liga 4 Papua Tengah Digelar Di Mimika, 7 Tim Siap Meraih Kejuaraan
Dugaan Penembakan Warga Sipil di Tembagapura, Keluarga Minta Proses Penyelidikan Secara Adil
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
DEWAN PERS RILIS DEKLARASI NASIONAL 2026, AJAK PEMANGKU KEPENTINGAN PERKUAT EKOSISTEM MEDIA
Papuanewsonline.com, Banten – Dewan Pers bersama sejumlah pemimpin organisasi media di seluruh Indonesia telah menyampaikan Deklarasi Pers Nasional 2026 yang memuat delapan poin pernyataan penting pada hari Minggu. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto dan diikuti oleh para pemimpin organisasi media dari berbagai wilayah. Deklarasi ini secara tegas menekankan peran penting pers nasional dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi di negara ini. Selain itu, deklarasi juga menyatakan komitmen pers untuk mendorong terwujudnya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sekaligus menghormati kebinekaan bangsa. Namun, dalam kesempatan yang sama, pers Indonesia mengakui bahwa masih menghadapi sejumlah persoalan strategis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi pemeliharaan kemerdekaan pers, ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan media, serta perlindungan yang masih perlu ditingkatkan bagi para wartawan dan insan media. Deklarasi Pers Nasional 2026 yang terdiri dari delapan poin memuat berbagai komitmen dan tuntutan penting. Pertama, menegaskan komitmen untuk bekerja secara profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua, memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan jurnalis, menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, serta memastikan penegakan hukum yang adil terhadap setiap bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap pers. Ketiga, mendorong negara memberikan dukungan infrastruktur digital dan insentif fiskal seperti kebijakan "no tax for knowledge", pembiayaan publik yang transparan, serta pengembangan dana jurnalisme dan program penyehatan pers yang bertanggung jawab (BEJO's). Keempat, mendesak pemerintah untuk memastikan platform digital memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 dan mendorong perubahan peraturan tersebut menjadi undang-undang guna mewujudkan kedaulatan digital dan kemandirian pers. Kelima, mendesak pemerintah dan DPR RI menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keenam, mendesak platform teknologi digital termasuk kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan karya jurnalistik sebagai sumber data serta mencantumkan sumber media secara jelas. Ketujuh, mendorong pemerintah dan KPPU mencegah praktik monopoli oleh platform digital dalam ekosistem media. Kedelapan, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta pemberlakuan moratorium sementara izin stasiun radio dan penyelenggaraan penyiaran selama proses revisi berlangsung. Penulis: JidEditor: GF
09 Feb 2026, 18:55 WIT
KPK Soroti Tata Kelola Aset Udara Mimika Rp85,8 Miliar, Bupati: Masalah Piutang Silang Akan Dihitung
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, telah memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan aset strategis Pemerintah Kabupaten Mimika. Aset yang menjadi fokus perhatian adalah pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125 dengan total nilai mencapai Rp85,8 miliar, yang saat ini menghadapi permasalahan piutang macet dan keterlambatan pembayaran pajak barang mewah serta dinilai menjadi beban fiskal daerah dalam jangka panjang. Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan. Pada pertemuan terbaru, pihak KPK lebih menitikberatkan pada pemanfaatan aset udara tersebut yang telah empat tahun tidak beroperasi dan saat ini disimpan di hanggar Bandara Mozes Kilangin."Kondisi saat ini menunjukkan adanya piutang silang antara Pemkab Mimika dengan PT Asian One Air yang bertindak sebagai operator," ungkapnya. (09/02/26) Ia menguraikan bahwa PT Asian One Air memiliki kewajiban untuk membayar sewa penggunaan aset udara kepada Pemkab Mimika, namun di sisi lain perusahaan tersebut juga memiliki klaim tagihan terkait biaya pemeliharaan yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. "Kita tengah dalam proses penagihan kepada Asian One Air, sementara mereka juga mengajukan tuntutan terkait perawatan yang belum diselesaikan. Pembicaraan terkait hal ini telah dilakukan dan akan kita proses dengan perhitungan yang rinci," jelasnya. Tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan telah mengalokasikan anggaran untuk melakukan perbaikan aset tersebut, namun proses lelang tidak dapat terlaksana karena tidak ada peserta atau vendor yang memenuhi persyaratan, sehingga lelang akan dilanjutkan pada tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Bupati mengungkapkan bahwa pertemuan dengan KPK tidak hanya membahas masalah pesawat dan helikopter, melainkan juga mencakup dua poin krusial lainnya yaitu pengelolaan utang daerah dan pengelolaan lahan di kawasan pelabuhan. Ia mengakui bahwa pengelolaan aset daerah secara keseluruhan masih perlu diperbaiki dan menjadi temuan rutin dalam setiap pemantauan MCP KPK. "Kegiatan KPK merupakan bentuk pemeriksaan ulang dan pembinaan terhadap seluruh aset daerah. Kita menyadari bahwa pengelolaan aset masih belum terstruktur dengan baik dan akan diperbaiki secara bertahap," katanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkab Mimika telah menyepakati serangkaian langkah bersama KPK dengan target seluruh persoalan aset dapat diselesaikan pada tahun ini. Penulis: JidEditor: GF
09 Feb 2026, 18:50 WIT
LANAL TIMIKA GELAR KEGIATAN KKRI 2026, PERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045
Papuanewsonline.com, Mimika – Lantamal Timika menggelar kegiatan Persami Korps Kader Republik Indonesia (KKRI) Tahun 2026 dengan tujuan utama membina karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda tingkat SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini diselenggarakan atas instruksi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan RI sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Acara berlangsung di Lapangan Olahraga Kompleks Rumah Dinas TNI AL Frans Kaisiepo, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Danlanal Timika, Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, dengan diikuti oleh sejumlah siswa dan siswi terpilih dari berbagai sekolah di Kabupaten Mimika. Persami KKRI tahun ini mengusung tema "Pembinaan Karakter Disiplin dan Kepemimpinan" yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membentuk pribadi muda yang berkualitas dan siap berkontribusi bagi bangsa. Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso menyampaikan bahwa KKRI Lanal Timika memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai bela negara sejak dini kepada para peserta. "Tujuan utama kita adalah mengakar-kan semangat cinta tanah air dan tanggung jawab kebangsaan pada generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun mental tangguh serta memperkuat sinergi antara TNI AL dengan dunia pendidikan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat mencetak kader-kader bangsa yang memiliki karakter yang kuat, integritas yang tinggi, serta jiwa nasionalis yang tumbuh dalam diri setiap peserta. Melalui serangkaian materi dan aktivitas yang dirancang secara terstruktur, para siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi diri dan siap menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa kemajuan bagi Indonesia. Penulis: JidEditor: GF
09 Feb 2026, 18:39 WIT
Wamenko Otto Hasibuan Tegaskan Peran Advokat sebagai Penegak Hukum yang Bebas dan Mandiri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan,
secara resmi menutup Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang
diselenggarakan melalui kerja sama DPC Peradi Jakarta Barat dan Universitas
Al-Azhar Indonesia, di Jakarta, Minggu (8/2/2026).Dalam agenda tersebut, Otto menegaskan pentingnya pemahaman
mendalam mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang memiliki hak
imunitas, sekaligus berperan sebagai organ negara yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan.Ia menekankan bahwa Undang-Undang Advokat telah memberikan
delapan kewenangan negara kepada Peradi sebagai wadah tunggal profesi, termasuk
dalam bidang pendidikan, pengangkatan advokat, serta penegakan kode etik,
sehingga profesionalisme menjadi fondasi utama dalam praktik hukum.Otto juga menguraikan perubahan paradigma hukum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang kini mengedepankan pendekatan keadilan
restoratif, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan menciptakan harmoni di
tengah masyarakat.Kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi hukum dinilai
menjadi faktor penting dalam membentuk advokat yang tidak hanya unggul secara
keilmuan, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan integritas moral yang kuat.Pihak Universitas Al-Azhar Indonesia menyambut baik sinergi
tersebut dan berharap lulusan PKPA mampu membawa pembaruan dalam praktik hukum,
sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan hukum yang relevan dengan dinamika
masyarakat.Dalam kesempatan yang sama, pesan tentang pentingnya
menjunjung tinggi nilai officium nobile kembali ditekankan, agar para calon
advokat menjadikan pembelaan terhadap kelompok rentan dan tertindas sebagai
landasan utama dalam menjalankan profesinya.DPC Peradi Jakarta Barat pun menegaskan komitmennya untuk
terus menjaga kualitas pendidikan dan pembinaan, guna melahirkan advokat yang
jujur, cerdas, dan konsisten menjalankan amanat undang-undang.Sementara itu, panitia penyelenggara menyampaikan apresiasi
atas antusiasme para peserta selama masa pendidikan, yang berlangsung sejak 23
Januari hingga 8 Februari 2026, dengan jumlah peserta mencapai 122 orang dan
tingkat kehadiran hingga 97 persen. (GF)
09 Feb 2026, 15:11 WIT
Bupati Mimika Soroti Kedisiplinan ASN, 3.185 Pegawai Belum Lengkapi SKP
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menegaskan kedisiplinan administrasi kepegawaian dalam apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Mimika, Senin (9/2/2026). Dalam arahannya,
Bupati mengungkapkan masih terdapat 3.185 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).Bupati menegaskan SKP tahun 2025 harus segera diperiksa,
dilengkapi, dan diunggah melalui aplikasi MyASN untuk diverifikasi oleh Badan
Kepegawaian Negara (BKN).“Kalau SKP saja belum ada, bagaimana kami bisa memproses
karier dan jabatan kalian?” tegas Johannes Rettob di hadapan peserta apel.Menurutnya, banyak usulan pertimbangan teknis jabatan dari
Pemkab Mimika ditolak karena syarat dasar kepegawaian tidak terpenuhi. Ia
menegaskan SKP merupakan kewajiban setiap ASN dan Pemkab Mimika telah mendapat
teguran dari BKN karena data kepegawaian yang belum lengkap.Bupati juga meminta seluruh pegawai mempelajari aturan
kepegawaian dengan baik. Ia menegaskan syarat jenjang jabatan harus dipatuhi,
di antaranya:Untuk menjadi Eselon IV, minimal telah menjadi PNS selama 4
tahun.Untuk menjadi Eselon III, harus pernah menjabat sebagai
pejabat pengawas sekitar 3–4 tahun.Namun di lapangan, masih ditemukan pelanggaran seperti
pegawai yang belum pernah menjadi Eselon IV tetapi sudah menjabat Eselon III,
bahkan ada yang dari CPNS langsung menduduki jabatan Eselon III.“Pegawai yang pangkat dan jabatannya tidak memenuhi syarat
akan diberhentikan atau dinonaktifkan. Aturan ini tidak berubah, yang berubah
hanya sistemnya yang kini sudah terintegrasi secara digital dengan
kementerian,” ujarnya.Ia menambahkan, kesalahan kecil dalam administrasi kini
dapat berdampak pada rotasi dan mutasi besar. Proses penataan ini sebenarnya
telah berjalan sejak November 2025, namun masih terhambat karena kelalaian
internal.Selain SKP, Bupati juga menyoroti penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dari total 58 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), baru 11 OPD yang menyampaikan laporan meski surat
pemberitahuan telah dikirim dua minggu lalu.Bupati memberikan batas waktu tiga hari bagi OPD yang belum
menyerahkan LAKIP untuk segera menuntaskan laporan tersebut.Ia menegaskan, kepatuhan terhadap penyusunan LAKIP akan
menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja dan kemungkinan pergantian
jabatan. Proses penilaian LAKIP dilakukan secara berjenjang, mulai dari pejabat
pengawas, pejabat administrator, Wakil Bupati, hingga penandatanganan oleh
Bupati.Ke depan, Pemkab Mimika akan menerapkan evaluasi kinerja
berbasis elektronik melalui SKP. Setiap ASN diwajibkan mengisi aktivitas kerja
harian agar penilaian kinerja lebih objektif, terukur, dan dapat
dipertanggungjawabkan“Mulai tahun ini, kita tidak ingin ada lagi laporan kinerja
tinggi tanpa bukti nyata. Semua harus berbasis data dan dokumen yang jelas,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
09 Feb 2026, 14:55 WIT
HMI Cabang Mimika Rayakan Milad HMI ke-79, Tegaskan Komitmen Menuju Masyarakat Adil Makmur
Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Mimika memperingati Milad ke-79 HMI pada Minggu, 8 Februari 2026.
Momentum dies natalis ini diisi dengan refleksi bertema “Komitmen HMI Mimika
Menuju Masyarakat Adil Makmur” serta dialog sebagai ruang konsolidasi kader dan
penguatan arah gerakan organisasi.Ketua Umum Komisariat Ekonomi HMI Mimika, Ansar Putra,
mengajak seluruh kader menjadikan Milad sebagai titik memperkuat soliditas
internal dan mengakhiri sekat-sekat ego di tubuh organisasi.Menurutnya, HMI tidak akan bergerak maju jika terus terjebak
konflik internal dan kepentingan sempit yang melemahkan organisasi.“Momentum Milad ke-79 ini harus menjadi pengingat untuk
memperkuat tradisi dialog dan kerja kolektif. Mari luruskan kembali orientasi
perjuangan HMI Mimika dalam independensi, ketajaman analisis, dan pengabdian
nyata. Jadikan kaderisasi sebagai jantung organisasi dan Mimika sebagai ladang
pengabdian,” ujarnya.Ansar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan
pihak yang berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan Milad. Ia berharap
peringatan tahun ini menjadi titik awal kebangkitan HMI Mimika yang lebih
solid, bermartabat, dan berdampak.“Selamat Milad Himpunan Mahasiswa Islam ke-79. Yakin Usaha
Sampai,” tutupnya.Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Mimika, Prayoga Romin
Saputra, mengajak kader untuk jujur melihat kondisi organisasi saat ini sebagai
langkah awal pembenahan. Ia menegaskan bahwa berbagai kekurangan tidak boleh
menjadi alasan untuk meninggalkan organisasi, melainkan harus menjadi dorongan
untuk kembali aktif berjuang bersama.“Kita harus jujur bahwa HMI sedang berbenah. Banyak
kekurangan, tetapi itu bukan alasan untuk mundur. Justru ini momentum untuk
kembali pada cita perjuangan, memperkuat komitmen menuju masyarakat adil
makmur,” katanya.Ia menekankan pentingnya membangun sistem kaderisasi dan
organisasi yang kuat agar keberlanjutan gerakan tidak bergantung pada figur
semata. Menurutnya, HMI akan besar jika seluruh kader bergerak bersama.“Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika ingin
berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kita ingin HMI 10–20 tahun ke depan menjadi
organisasi yang menuntun masa depan Mimika melalui sistem kaderisasi yang
kuat,” jelasnya.Prayoga juga menyebut dialog yang digelar dalam rangkaian
Milad menjadi momentum menghidupkan kembali diskursus intelektual serta
mengevaluasi sejauh mana HMI Mimika bergerak menuju tujuan bersama.Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Presidium KAHMI
Mimika, Suraya Madubun, menilai tema Milad ke-79 memiliki makna kuat dalam
merawat sejarah, menjaga nalar bangsa, dan mempertahankan semangat perjuangan.Ia mengingatkan pentingnya keikhlasan dan komitmen untuk
menjaga soliditas organisasi di tengah perbedaan pandangan yang kerap muncul di
berbagai tingkatan.“Perbedaan itu hal yang biasa. Yang luar biasa adalah
komitmen untuk tetap solid. Soliditas harus tampak dalam kehadiran,
keterlibatan, dan kesediaan menjalankan keputusan bersama,” ujarnya.Suraya menegaskan bahwa kesibukan bukan alasan untuk
mengendurkan tanggung jawab berorganisasi. Semangat dan komitmen kader,
katanya, harus tetap terjaga dalam kondisi apa pun.“Kita harus membuktikan bahwa kader hijau-hitam adalah
manusia yang bermanfaat. Tujuan ber-HMI tidak boleh tergoyahkan,” pungkasnya.Peringatan Milad ke-79 HMI Cabang Mimika diharapkan menjadi
momentum kebangkitan organisasi untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan
pembangunan daerah. Penulis: BimEditor: GF
08 Feb 2026, 21:51 WIT
Kapolda Aceh Berikan Penghargaan Atas Dedikasi Kemanusian di Aceh Tamiang
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang – Kapolda Aceh memberikan penghargaan kepada Komandan Batalyon (Danyon) Taruna Akademi Kepolisian, personel Polda Aceh, serta Taruna Akpol yang dinilai berjasa dalam pengembangan ketahanan pangan di wilayah terdampak bencana serta aksi kemanusiaan penyelamatan seorang pemuda yang hanyut di Sungai Aceh Tamiang.Kegiatan pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Polres Aceh Tamiang. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pimpinan Polri atas dedikasi, kepedulian, serta respons cepat jajaran Polri dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan kemanusiaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat.“Penghargaan yang diberikan Kapolda Aceh ini merupakan bentuk pengakuan institusi terhadap dedikasi personel dan Taruna Akpol yang telah menunjukkan kepedulian nyata di lapangan. Polri terus mendorong seluruh jajaran untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan aksi-aksi kemanusiaan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam kegiatan ketahanan pangan dan penyelamatan warga menjadi bagian penting dari pembentukan karakter calon perwira Polri agar memiliki empati, kepekaan sosial, serta semangat pengabdian sejak dini.“Pengalaman terjun langsung membantu masyarakat akan membentuk karakter Taruna Akpol sebagai calon pemimpin Polri yang humanis, tangguh, dan responsif terhadap persoalan sosial di wilayah tugasnya nanti,” tambahnya.Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud sinergi antara Polda Aceh, jajaran Polres Aceh Tamiang, serta Taruna Akpol dalam mendukung program kemanusiaan dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. PNO-12
07 Feb 2026, 19:50 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan BEM Nusantara
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Maluku di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Lantai II Mapolda Maluku, Jumat (6/2/2026).Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi antara Kepolisian dan elemen mahasiswa dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Provinsi Maluku.Kapolda Maluku didampingi Direktur Samapta Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, serta Kasubdit III Direktorat Intelkam Polda Maluku. Sementara dari BEM Nusantara Wilayah Maluku hadir Koordinator Wilayah Maluku Robert Selano bersama sejumlah perwakilan mahasiswa.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan BEM Nusantara Wilayah Maluku. Ia menegaskan bahwa audiensi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan kerja sama antara Polri dan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah.“Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua di Polda Maluku. Ini merupakan momen penting untuk memperkuat hubungan silaturahmi dan kerja sama. Prinsipnya, jika kita berjalan bersama dan saling mendukung, maka setiap permasalahan dan tantangan yang kita hadapi akan lebih mudah diselesaikan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Maluku terbuka terhadap masukan, saran, maupun kritik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian ke depan.“Kami terbuka dengan siapa saja. Setiap masukan, saran, dan kritik akan kami terima sebagai bahan koreksi untuk perbaikan pelayanan Polda Maluku,” tegasnya.Lebih lanjut, Kapolda Maluku menyoroti dinamika sosial di Maluku yang dinilai rentan terhadap provokasi. Ia mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam meredam potensi konflik serta menyelesaikan persoalan sosial dengan mengedepankan etika, adab, dan cara-cara yang bermartabat.“Kita menyadari bahwa masyarakat Maluku mudah terprovokasi. Ini adalah dinamika kehidupan yang harus kita hadapi bersama. Namun, dalam setiap penyelesaian masalah, ada adab dan etika yang harus dijaga. Peran mahasiswa, OKP, dan BEM sangat dibutuhkan, terlebih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kronis yang telah berlangsung lama,” ungkap Kapolda.Kapolda juga mengingatkan dampak negatif dari penyebaran informasi yang berlebihan di media sosial, di mana persoalan kecil dapat dengan cepat membesar dan memicu keresahan publik. Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif menjadi kunci untuk mendorong masuknya wisatawan dan investor ke Maluku, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.“Dengan situasi yang aman, orang dari luar dan wisatawan mancanegara akan datang ke Maluku untuk menikmati keindahan alamnya. Investor pun akan tertarik berinvestasi dan memajukan perekonomian Maluku,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat nilai persaudaraan dan solidaritas dalam membangun Maluku. Ia mengingatkan sejarah konflik sosial di Maluku agar tidak terulang kembali.“Kita semua bersaudara dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Jangan sampai egoisme kelompok menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah persaudaraan kita. Mari kita satukan kekuatan dan soliditas sebagai orang Maluku untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” pesan Kapolda.Sementara itu, Koordinator BEM Nusantara Wilayah Maluku Robert Selano menyampaikan apresiasi atas penerimaan Kapolda Maluku dan jajaran. Ia menegaskan komitmen BEM Nusantara untuk terus bersinergi dengan Polda Maluku dalam menjaga kamtibmas.“Kami menyampaikan terima kasih atas penerimaan Bapak Kapolda. Ini merupakan kehormatan bagi kami bisa berdiskusi langsung. Hingga saat ini BEM Nusantara Wilayah Maluku tetap solid dan berkomitmen mendukung Polda Maluku dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.Robert juga menyampaikan sejumlah hasil kajian mahasiswa terkait penanganan konflik sosial di Maluku. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembangunan pos keamanan permanen di kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon guna mencegah potensi gangguan kamtibmas.Selain itu, BEM Nusantara Wilayah Maluku berencana menggelar berbagai kegiatan edukatif dan positif di tengah masyarakat sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Maluku. PNO-12
07 Feb 2026, 19:43 WIT
Operasi Keselamatan Salawaku 2026, Polda Maluku: Patuhi Aturan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Ambon - Satgas preemtif Operasi Keselamatan Salawaku Polda Maluku Tahun 2026, mengajak pengguna jalan untuk tetap patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.Ajakan tersebut disampaikan Iptu Abdullah Tehuayo, S.E, Kasubsatgas Preemtif Ops Keselamatan Salawaku dalam kegiatan yang dilaksankan di Persimpangan Bawah JMP dan Terminal Mardika Kota Ambon, Sabtu (7/2/2026).Dalam kegiatan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas tersebut, tim Satgas Preemtif selain menyampaikan himbauan kepada masyarakat, juga membagikan brosur mengenai keselamatan dalam berkendara."Kegiatan yang kami lakukan ini merupakan wujud dari komitmen Polri untuk menurunkan angka kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polda Maluku menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," ungkap Iptu Abdullah Tehuayo.Para pengguna jalan yang ditemui diingatkan untuk terus mematuhi rambu-rambu dan aturan lalulintas saat berkendara di jalan raya.Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalulintas (Kamseltibcar Lantas), kata Tehuayo, penting untuk terus diingat saat berkendara."Kami mengajak masyarakat untuk taat terhadap rambu-rambu lalulintas, lampu merah, batas kecepatan, gunakan helm dan sabuk pengaman, jangan berkendara saat lelah atau mabuk, dan selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain," sebutnya.Kegiatan sosialisasi terkait pentingnya kamseltibcar lantas bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan."Dengan kegiatan ini kami berharap dapat terus mengingatkan masyarakat terkait pentingnya keselamatan, dan masyarakat sadar akan pentingnya taat terhadap aturan lalulintas," harapnya. PNO-12
07 Feb 2026, 19:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
