Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Bupati Mimika Ultimatum Kadistrik, Evaluasi Besar-Besaran Menanti
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika tengah bersiap melakukan langkah tegas dalam
mendorong percepatan pembangunan manusia. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Kepala
Distrik (Kadistrik), setelah instruksi pengumpulan data Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tak kunjung dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Rettob
saat diwawancarai awak media usai menghadiri sebuah acara di Hotel Swiss Bellin
Timika, Rabu (27/8/2025). Dengan raut wajah serius, ia menyampaikan
kekecewaannya atas lambannya respons Kadistrik terhadap perintah yang sudah
disampaikan sejak satu bulan lalu. “Saya sudah kasih waktu satu
bulan bagi para Kepala Distrik untuk memberikan laporan. Namun sampai saat ini,
tidak ada informasi maupun laporan itu. Ini sangat mengecewakan,” tegas Rettob. Menurut Rettob, data IPM sangat
penting sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat
sasaran. Data tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari angka
kemiskinan, jumlah warga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga angka
harapan hidup masyarakat. “Sekarang saya mau lihat IPM di
tingkat distrik. Dari situ bisa terlihat kampung mana yang masih tertinggal,
sehingga pemerintah bisa fokus melakukan intervensi,” jelasnya. Ia menekankan, tanpa adanya data
valid, kebijakan pemerintah daerah akan sulit berjalan efektif. Oleh karena
itu, laporan dari distrik menjadi sangat krusial. Rettob tidak menampik bahwa
dirinya akan mengambil langkah tegas terhadap Kadistrik yang mengabaikan
instruksi. Menurutnya, tidak ada alasan bagi aparat pemerintahan distrik untuk
lalai dalam menyampaikan data yang dibutuhkan. “Kalau memang tidak mampu bekerja
sesuai arahan, tentu ada sanksi. Saya tidak main-main dalam urusan ini, karena
menyangkut kesejahteraan masyarakat Mimika,” ujarnya. Evaluasi besar-besaran yang akan
dilakukan dipastikan tidak hanya menyoal administrasi, tetapi juga kinerja
nyata di lapangan. Dengan demikian, aparat pemerintahan distrik diharapkan
benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Rettob menegaskan, langkah ini
bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan
benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Mimika. “Kita harus tahu kondisi riil di
lapangan. Kalau tidak ada data, bagaimana kita bisa tentukan kebijakan? Saya
mau supaya masyarakat di distrik-distrik merasakan perhatian pemerintah,
terutama mereka yang masih hidup dalam kesulitan,” pungkasnya. Dengan sikap tegas Bupati ini,
publik kini menanti sejauh mana langkah evaluasi akan dilakukan dan apakah
benar mampu mengubah wajah pembangunan manusia di Mimika ke arah yang lebih
baik. Penulis: Jidan Editor: GF
28 Agu 2025, 12:33 WIT
DPMPTSP Mimika Genjot E-Kinerja, ASN Didorong Lebih Profesional dan Akuntabel
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dalam upaya memperkuat kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Mimika menggelar sosialisasi dan pelatihan E-Kinerja
kepegawaian selama dua hari, yang dimulai pada Selasa (26/8/2025) di Aula BPKAD
Mimika. Kegiatan ini dihadiri oleh
sejumlah pejabat penting, termasuk Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan
Pemerintahan Setda Mimika, Yakobus Karet, yang menekankan pentingnya penerapan
sistem E-Kinerja bagi setiap ASN. “E-Kinerja adalah instrumen yang
sangat vital untuk memastikan kedisiplinan, produktivitas, dan akuntabilitas
ASN. Terutama di DPMPTSP, yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan perizinan
dan investasi, karena keberhasilan pembangunan daerah sangat terlihat dari
sektor ini,” ujar Yakobus dalam sambutannya. Yakobus menjelaskan bahwa melalui
penerapan E-Kinerja, setiap ASN akan terdorong untuk menyusun rencana kerja
yang jelas, terukur, dan berbasis target, sehingga pelaksanaan tugas bisa lebih
terarah. “Dengan sistem ini, setiap ASN
tidak hanya dituntut profesional dalam melayani masyarakat, tetapi juga
berintegritas dalam menjalankan pekerjaannya. Disiplin bukan lagi pilihan,
melainkan keharusan,” tegasnya. Ia berharap, pelatihan ini mampu
menanamkan kesadaran bahwa pelayanan publik tidak bisa lagi dijalankan dengan
cara-cara lama. “Kita harus bergerak cepat dan tepat, agar masyarakat merasakan
langsung dampak positif dari pelayanan yang diberikan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Panitia
kegiatan, Arpanto Patandianan, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan utama
kegiatan ini adalah membekali ASN dengan pemahaman dan keterampilan teknis
dalam menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN. Melalui pelatihan ini, para
peserta dipandu untuk dapat menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara
mandiri. Arpanto menekankan, sistem ini bukan hanya soal administrasi, tetapi
juga tentang mendorong perubahan pola kerja ASN ke arah yang lebih modern dan
transparan. “Dengan adanya E-Kinerja, setiap
ASN bisa lebih bertanggung jawab atas tugasnya. Tidak ada lagi alasan pekerjaan
tidak selesai, karena semua target terukur dengan jelas,” ungkapnya. Kegiatan sosialisasi ini
diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Mimika, khususnya di sektor perizinan dan investasi. Dengan penerapan
E-Kinerja, DPMPTSP diharapkan bisa menghadirkan pelayanan yang lebih cepat,
transparan, dan terpercaya, sesuai dengan harapan masyarakat serta standar tata
kelola pemerintahan modern. Yakobus pun menutup sambutannya
dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan E-Kinerja. “ASN adalah
wajah pemerintah. Jika ASN bekerja dengan baik, maka kepercayaan publik kepada
pemerintah akan semakin meningkat,” pungkasnya. Penulis: Jidan Editor: GF
28 Agu 2025, 03:56 WIT
Buser Polres Mimika Ringkus Pembobol Toko, Penadah Turut Diamankan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Aksi pencurian dengan pemberatan (Curat) yang sempat meresahkan warga Mimika
akhirnya berhasil diungkap. Tim Buru Sergap (Buser) Satreskrim Polres Mimika
membekuk seorang pelaku utama berinisial EBB, serta seorang penadah berinisial YT
dalam sebuah operasi pada Senin (25/8/2025) di kawasan Kadun Jaya, Kilometer 10. Pengungkapan ini dipimpin
langsung oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, yang menegaskan
bahwa pihaknya akan terus mengejar tiga pelaku lainnya yang hingga kini masih
buron. “Penangkapan ini merupakan hasil
kerja keras tim yang sejak awal melakukan penyelidikan intensif. Kami tidak
akan berhenti sampai seluruh pelaku tertangkap,” tegas AKP Rian dalam
konferensi pers di Mapolres Mimika, Selasa (26/8/2025). Kasus bermula dari laporan
pemilik toko di Jalan Poros Mapurjaya, Kilometer 7, yang mendapati tokonya
dibobol pada 8 Agustus 2025, sekitar pukul 00.51 WIT. Para pelaku berhasil
menggasak sejumlah barang dagangan dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp20
juta. Polisi kemudian melakukan olah
TKP dan memeriksa rekaman CCTV pada 10 Agustus 2025. Dari rekaman terlihat
jelas sekelompok pelaku masuk ke dalam toko dengan cara merusak pintu, kemudian
mengangkut barang-barang dagangan secara cepat. “Dari bukti CCTV, tim berhasil
mengidentifikasi beberapa pelaku. Dari situlah kemudian dilakukan pengejaran
hingga akhirnya EBB diamankan,” jelas AKP Rian. Selain membekuk EBB, polisi juga
menangkap YT, seorang penadah yang diketahui menerima barang hasil curian
tersebut. Peran YT sangat penting dalam rantai kejahatan ini, karena menjadi
pihak yang menampung sekaligus menjual kembali barang-barang curian. “Tanpa penadah, pencurian semacam
ini tidak akan berlanjut. Karena itu kami menindak tegas tidak hanya pelaku
utama, tapi juga pihak-pihak yang terlibat,” tegas Kasat Reskrim. Hingga kini, tiga pelaku lain
masih dalam pengejaran. Polisi memastikan identitas para buronan sudah
dikantongi, dan operasi penangkapan akan terus digencarkan. Kapolres Mimika melalui
Satreskrim juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemilik
toko dan usaha diingatkan agar melengkapi tempat usaha dengan kamera pengawas
serta sistem pengamanan tambahan. “Kami minta masyarakat segera
melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan. Sinergi antara polisi dan
masyarakat sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan serupa,” pungkas AKP
Rian. Kasus ini sendiri tercatat dalam Laporan
Polisi Nomor LP/B/326/VIII/2025/SPKT/POLRES MIMIKA/POLDA PAPUA TENGAH,
tertanggal 11 Agustus 2025. Dengan tertangkapnya dua pelaku,
diharapkan kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan lain
bahwa Polres Mimika tidak akan memberi ruang bagi tindak kriminal di wilayah
hukumnya. Penulis: Jidan Editor: GF
28 Agu 2025, 03:43 WIT
Dari Pojok Baca ke Kesadaran Sampah: Mahasiswa PKM Ubah Wajah Kampung Ayuka
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana berbeda tampak di Rumah Pintar Kampung Ayuka, Distrik Mimika Timur
Jauh, Rabu (27/8/2025). Puluhan anak-anak hingga orang dewasa berkumpul dengan
wajah antusias mengikuti rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
yang digelar mahasiswa STIE Jambatan Bulan, kelompok 2. Mengusung tema "Kampung
Ayuka Cerdas Literasi, Peduli Sampah, Peduli Lingkungan", program ini
menghadirkan pendekatan yang menyentuh dua hal mendasar dalam kehidupan
sehari-hari: membangun budaya literasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Program ini diikuti oleh sekitar 60
peserta, terdiri atas anak-anak, remaja, hingga masyarakat dewasa. Beberapa
kegiatan unggulan yang dilakukan antara lain Optimalisasi Pojok Baca melalui
donasi buku bacaan baru dan dekorasi kreatif di Rumah Pintar, menjadikannya
lebih menarik dan ramah bagi anak-anak, Sosialisasi pengelolaan sampah sejak
usia dini dengan metode sederhana dan menyenangkan, Media papan edukasi
"Umur Sampah Terurai" untuk mengajarkan secara visual berapa lama
sampah tertentu bisa hancur di alam dan Penyediaan alat pembakaran minim asap,
sebagai solusi inovatif untuk mengurangi volume sampah tanpa mencemari udara. Ketua Kelompok 2, Beni Erens
Bilmaskosu, menuturkan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan mahasiswa
terhadap rendahnya budaya membaca serta masalah pengelolaan sampah di kampung. “Kami ingin anak-anak Ayuka punya
minat baca yang tinggi, tapi juga peka terhadap lingkungannya. Buku dan sampah
mungkin terlihat berbeda, tapi keduanya sangat berhubungan dengan kualitas
hidup. Dengan literasi, pikiran mereka akan lebih terbuka. Dengan lingkungan
bersih, hidup mereka lebih sehat,” ujarnya. Kegiatan PKM ini mendapat
dukungan dari Kepala Sekolah SD Negeri Ayuka, perwakilan Kepala Kampung Ayuka,
hingga pengelola Rumah Pintar PT Freeport Indonesia (PTFI). Rumah Pintar sendiri merupakan
program pendidikan non-formal yang telah berdiri sejak 2018, hasil kerja sama
PTFI dengan mitra lokal. Kehadirannya menjadi ruang belajar alternatif bagi
anak-anak kampung, dan kini mendapat tambahan energi baru dari mahasiswa
melalui PKM. Seorang guru SD Negeri Ayuka yang
turut hadir menuturkan bahwa kegiatan mahasiswa ini memberi warna baru di
kampung. “Anak-anak jadi semangat membaca dan mulai bertanya banyak hal tentang
sampah. Ini efek positif yang jarang sekali mereka dapatkan dari kegiatan
biasa,” ungkapnya. Program PKM ini bukan hanya
sekadar kegiatan sehari, melainkan diharapkan menjadi awal dari perubahan
jangka panjang. Mahasiswa STIE Jambatan Bulan berharap masyarakat Ayuka bisa
terus merawat pojok baca yang telah dihiasi, menggunakan media edukasi sampah
secara konsisten, serta melanjutkan budaya literasi dan peduli lingkungan yang
sudah ditanamkan. “Kami sadar perubahan besar tidak
bisa dilakukan sekali jalan. Tapi dengan langkah kecil, yaitu membaca buku dan
peduli sampah, kami percaya Ayuka bisa jadi contoh kampung cerdas dan hijau di
Mimika Timur Jauh,” tutup Beni Erens Bilmaskosu. Penulis: Abim Editor: GF
27 Agu 2025, 22:46 WIT
Yoghurt Ilegal Dimusnahkan, Karantina Papua Tengah Tegas Cegah Penyakit Hewan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya menjaga keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit hewan terus
dilakukan di Papua Tengah. Karantina Papua Tengah melakukan pemusnahan terhadap
16 liter yoghurt ilegal yang tidak dilengkapi dokumen karantina pada Selasa
(26/8/2025). Pemusnahan berlangsung di halaman Laboratorium Karantina Papua
Tengah, Timika, dengan disaksikan langsung oleh personel TNI Angkatan Udara
Yohanis Kapiyau, sebagai bentuk sinergi antar instansi. Langkah tegas ini merupakan
bagian dari komitmen Karantina Papua Tengah dalam memastikan setiap produk
hewani yang masuk dan beredar di wilayah Papua Tengah aman serta sesuai aturan
hukum yang berlaku. Kepala Sub Bagian Umum Karantina
Papua Tengah, Ade Irawan Putra Agung, menegaskan bahwa pemusnahan dilakukan
bukan tanpa alasan. Produk hewani yang masuk tanpa melalui prosedur karantina
resmi berpotensi membawa penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan hewan
maupun manusia. “Produk hewan yang tidak
dilengkapi dokumen resmi karantina berisiko tinggi membawa penyakit berbahaya.
Oleh karena itu, langkah pemusnahan harus dilakukan demi melindungi masyarakat
dan menjaga ketahanan pangan di Papua Tengah,” ujar Ade Irawan. Selain pemusnahan, kegiatan ini
juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat. Ade mengimbau agar masyarakat
lebih teliti sebelum membeli atau mengedarkan produk hewan maupun hasil
olahannya. “Kami minta masyarakat peduli dan
selalu mengecek kelengkapan dokumen karantina. Dokumen tersebut bukan sekadar
formalitas, tetapi menjadi jaminan keamanan dan kesehatan produk yang
dikonsumsi,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa
Karantina Papua Tengah akan meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk
wilayah, baik bandara maupun pelabuhan, serta memperketat penindakan terhadap
produk ilegal. Kewajiban dokumen karantina telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap lalu lintas media
pembawa hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya untuk dilengkapi
sertifikat karantina resmi. Dengan aturan ini, setiap
pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Pemusnahan yoghurt ilegal
ini sekaligus mengingatkan semua pihak tentang pentingnya kepatuhan terhadap
regulasi karantina,” imbuh Ade. Kegiatan pemusnahan ini juga
menandai kuatnya sinergi antar instansi, khususnya antara Karantina Papua
Tengah dengan TNI AU. Dukungan lintas sektor ini penting untuk memperkuat
pengawasan sekaligus mempersempit celah peredaran produk ilegal di Papua Tengah. “Sinergi ini akan terus
diperkuat, sebab ancaman penyakit hewan bisa datang kapan saja. Kolaborasi
semua pihak adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat,”
pungkas Ade Irawan. Penulis: Jidan Editor: GF
27 Agu 2025, 21:29 WIT
Badan Anggaran DPR Papua Tengah Tunggu Materi KUA/PPAS Perubahan, Pembangunan Daerah Terancam Molor
Papuanewsonline.com, Nabire,
Papua Tengah - Badan Anggaran (Banggar) DPR Provinsi Papua Tengah mendesak
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyerahkan materi Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan tahun anggaran 2025. Penyerahan materi ini sangat penting agar
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan dapat segera
dimulai dan pembangunan di provinsi papua tengah terhambat.
Jadwal awal penyerahan materi
KUA/PPAS yang telah disepakati d Badan Musyawarah DPRPT adalah tanggal 16–22
Agustus 2025. Namun, hingga saat ini, materi tersebut belum juga diterima oleh
Banggar DPR Papua Tengah dan sudah disurati dari DPRPT sebanyak 2 kali. Kondisi
ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memengaruhi proses pembahasan
anggaran perubahan secara keseluruhan.
Banggar DPR Papua Tengah,
mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berpotensi menghambat program-program
pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat untuk itu
diharapakan kepada ketua TAPD Dr.Silwanus Sumule,Sp.OG,M.H.Kes agar koordinasi
dgn Gubernur untuk dalam minggu ini menyerahkan materi tersebut.
"Kami tidak ingin pembahasan
anggaran perubahan ini terkesan terburu-buru. Kami juga tidak ingin seolah-olah
hanya menyesuaikan saja, karena ini menyangkut uang rakyat dan program
pembangunan," ujarnya.
Keterlambatan penyerahan materi
KUA/PPAS oleh TAPD dapat menciptakan kesan bahwa DPR harus menyesuaikan diri
dengan waktu yang diberikan pemerintah daerah. Padahal, pembahasan APBD
seharusnya menjadi kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif untuk
memastikan alokasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Banggar DPR Papua Tengah
berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan APBD Perubahan berjalan
transparan, akuntabel, dan sesuai jadwal yg ditetapkan oleh DPRPT. Oleh karena
itu, TAPD diimbau untuk segera menindaklanjuti permintaan ini agar tahapan
pembahasan anggaran perubahan dapat segera terlaksana sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.
Hal ini sangat penting untuk
menjamin kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.
(Red.)
27 Agu 2025, 16:07 WIT
Ratusan Personil Polda Maluku Jajar Hormat Sambut Kapolda Irjen Dadang Hartanto
Papuanewsonline.com, Ambon - Ratusan personil gabungan Polda Maluku melakukan jajar hormat sambut kedatangan Kapolda Maluku yang baru Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Formasi pagar hidup menyambut kedatangan Kapolda dilaksanakan mulai dari depan gerbang utama hingga di pintu utama Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa, 26 Agustus 2025.Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto tiba di Mapolda Maluku didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Maluku. Ia disambut langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni S.I.K., M.H bersama Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol S.IK di depan gerbang utama. Setelah memasuki halaman Markas Polda Maluku sambil berjalan kaki, Kapolda dan Wakapolda Maluku kemudian disambut para pejabat utama Polda Maluku serta Bhayangkari dan Kapolres/Kapolresta Jajaran di depan pintu utama Mapolda Maluku. Tiba di depan pintu utama Mapolda Maluku, Kapolda dan Ketua Bhayangkari menerima pengalungan bunga dan buket bunga dari Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si bersama Istri."Hari ini Bapak Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto tiba di Mapolda Maluku. Beliau disambut oleh seluruh PJU dan Bhayangkari serta personel Polda Maluku," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Setelah penyambutan Kapolda Maluku yang baru, Polda Maluku selanjutnya akan melaksanakan kegiatan penyerahan Pataka Polda Maluku Salawaku Emarina dari Pejabat Kapolda yang lama kepada Pejabat Kapolda Maluku yang baru. PNO-12
27 Agu 2025, 12:51 WIT
Hadiri Sertijab Ibu Asuh Polwan, Kapolda Maluku: Jaga Profesionalitas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Wanita (Polwan) Polda Maluku melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ibu Asuh Polwan dari Pejabat Lama Ny. Helen Eddy Tambunan kepada Pejabat Baru Ny. Fitri Dadang Hartanto.Kegiatan yang dilaksanakan di Kediaman Dinas Kapolda Maluku, Aspol Tantui, Kota Ambon, ini dihadiri langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si dan bersama Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan M.Si.Kegiatan Sertijab Ibu Asuh Polwan turut dihadiri Kabid Propam Polda Maluku dan Pakor Polwan Polda Maluku, Kompol Helda Siwabessy.Sertijab Ibu asuh Polwan diawali dengan pemasangan kain salempang Ibu Asuh Polwan Polda Maluku kepada Ny. Fitri Dadang Hartanto. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian buket bunga dari Pakor Polwan Polda Maluku. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya meminta seluruh personel Polwan Polda Maluku agar selalu profesional dalam melaksanakan tugas Kepolisian. Polwan juga diingatkan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap atau sebagai pemanis di dalam kesatuan melainkan menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan tugas pemolisian di tengah-tengah masyarakat."Polwan Polda Maluku diharapkan bisa hadir sebagai teladan bagi masyarakat," pintanya Kehadiran Polwan di dalam organisasi Polri, kata Irjen Dadang, merupakan suatu strategi organisasi yang tidak bisa tergantikan. "Polwan memiliki kekhasan berdasarkan gender dalam tugas Pemolisian yang harus diemban dalam penyelesaian atau penanganan kasus KDRT, atau kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak," ungkapnya.Sementara itu, Ibu Asuh Polwan Polda Maluku Ny. Fitri Dadang Hartanto dalam sambutannya meminta Polwan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan semua pihak untuk membina keharmonisan baik dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga.Polwan Polda Maluku juga diminta untuk dapat terus mengembangkan kemampuan di bidang masing-masing dan selalu mengadakan pertemuan atau tatap muka secara resmi maupun informal untuk memperlancar komunikasi yang baik di antara sesama Polwan di Polda Maluku.Personel Polwan Polda Maluku juga diingatkan dapat berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan Kamtibmas yang terjadi dan persoalan yang berkaitan dengan Polwan itu sendiri. "Kami juga mengingatkan bahwa Polwan Polda Maluku harus tetap memperkuat soliditas dan kerjasama agar setiap tugas yang diemban dapat terlaksana dengan baik," pintanya. PNO-12
27 Agu 2025, 12:13 WIT
Polda Maluku Klarifikasi Pemberitaan Terkait Insiden Hunut Durian Patah
Papuanewsonline.com, Ambon – Menanggapi pemberitaan media Online Referensi Maluku, yang dipublikasikan pada hari Minggu (24/8/2025) dengan judul "Insiden Hunut Durian Patah ‘By Design’, Ada Dirbinmas Polda Maluku di TKP, Empati dan Hati Pahit Bupati Maluku Tengah Sudah Mati". Disebut ada Direktur Binmas Polda Maluku di TKP sebelum insiden pembakatan Rumah"Informasi yang diperoleh menyebutkan beberapa menit sebelum insiden pembakaran rumah-rumah warga Hunut Durian Patah yang tak bersalah dan tidak tahu apa-apa, telah ada Direktur Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polda Maluku dan sejumlah anak buahnya di TKP. Untuk apa mereka disitu, jika untuk tugas negara mengapa mereka tak bisa menghalau mobilisasi massa yang turun dari Hitu ke Hunut.""Ini dua pertanyaan yang layak diapungkan untuk mempertanyakan pejabat dan personil Binmas Polda Maluku di TKP sebelum kejadian terjadi.Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Kabid Humas nya, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. menyampaikan keberatannya.Menurut Kombes Rositah, pemberitaan tersebut dinilai tidak obyektif, tidak berimbang, dan hanya berdasarkan asumsi, sehingga terkesan menyudutkan institusi Polri dan membangun opini bahwa kepolisian tidak netral dalam penanganan konflik sosial yang terjadi antara warga Negeri Hitu dan Hunut Durian Patah.Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian, termasuk Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), di lokasi kejadian bertujuan untuk meredam situasi dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak.Fakta Klarifikasi Polda MalukuBerikut ini sejumlah poin klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Maluku:Kehadiran Dirbinmas Pada Selasa, (19/8/2025)Sekitar pukul 13.30 Wit, Dir Binmas Polda Maluku sedang membuka Diklat Satpam di Aula STT Kate-Kate dan Upacara pembukaan selesai tepat pukul 13.50 Wit, dilanjutkan dengan coffee break.Pada saat sedang melaksanakan coffee break dipenghujung acara pembukaan tersebut, Dirbinmas menerima informasi dari warga yang berbondong-bondong menuju kate-kate dari arah Desa Hunut, terkait adanya penyerangan dan pembakaran di Hunut Durian Patah.Menyikapi laporan tersebut, Dirbinmas bersama ajudan dan pengemudinya segera menuju lokasi. Saat itu, kondisi di lapangan sudah dalam keadaan genting, dengan munculnya asap hitam dan sudah terjadi kericuhan. Dirbinmas bersama dengan personel PRC Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease yang juga telah tiba di lokasi kemudian berusaha untuk membubarkan masa yang sedang mengamuk dan merangsek maju untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah warga.Tindakan ini juga terekam dalam sejumlah video yang beredar di media sosial."Jadi beliau (Dirbinmas) bukan tiba dilokasi (TKP) beberapa menit sebelum terjadi pembakaran dan pengrusakan rumah warga", kata Kombes Rositah.Selanjutnya ditambahkan pula oleh Kabid Humas, Polda Maluku, Polda Maluku sangat menyayangkan sikap media Referensi Maluku yang tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak kepolisian sebelum memuat berita tersebut.Menurutnya, langkah ini telah mencederai prinsip jurnalisme berimbang dan berpotensi memperkeruh situasi keamanan pasca konflik.Mengingat sejarah konflik Maluku tahun 1999, Polda Maluku mengajak seluruh insan pers, termasuk Referensi Maluku, untuk mengedepankan prinsip "peace journalism" atau jurnalisme damai dalam peliputan isu-isu konflik, guna membantu proses pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.“Sebagai institusi negara, Polri wajib hadir dalam setiap situasi genting demi melindungi masyarakat. Kehadiran Dirbinmas di lokasi justru merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut,” tutup Kombes Pol Rositah Umasugi. PNO-12
27 Agu 2025, 12:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
