Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Temui Pemerhati GBPM, Kapolda Maluku Tegaskan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan pentingnya memberikan perlindungan beserta penegakan hukum dan pemenuhan hak perempuan dan anak.Penegasan ini disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Pemerhati Gerakan Bersama Perempuan Maluku (GBPM) di ruang tamu Kapolda Maluku, Senin (11/1/2026).Silaturahmi yang berlangsung hangat bersama para pemerhati GBPM ini dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum dan Kabid Humas Polda Maluku. GBPM sendiri menjadi wadah berkumpulnya pemerhati Perempuan dan Anak. Di antaranya hadir Lusi Peilouw sebagai Koordinator GBPM, dan para anggota GBPM yakni Ketua Yayasan Gasira Maluku untuk isu Anak dan Perempuan, Dr. Elisabeth (Lies) Lismarantika, Jurnalis Arikal Media, Vonny Litamahuputty, Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM)/Anggota GBPM, Othe Patty, Koordinator Lembaga Cinta Anak Negeri, Ulfa Tuahuns, Program Manager Yayasan Kiranis, Noni Soleman, Program Manager Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Naam Seknun, Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan, Inge Reliubun, dan Jacquelin Akyuwen, Anggota GBPM."Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi hari ini," kata Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyambut kedatangan para pemerhati GBPM.Kapolda berharap pertemuan ini menjadi momen untuk memperkuat kerjasama dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya terkait persoalan asusila, serta hak-hak perempuan dan anak di wilayah Maluku."Kami sangat berharap dengan adanya silaturahmi ini nantinya kerja sama kita akan semakin kuat khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak yang menjadi korban kasus kriminal," harapnya.Selain dari sisi hukum, Kapolda juga berharap sinergi yang terjalin bersama GBPM juga dapat melahirkan strategi pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak."Jadi mungkin pada pertemuan ini kita tidak saja membicarakan tentang proses penanganan kasus tapi juga bagaimana kita bisa membicarakan strategi apa yang bisa kita jalankan bersama dalam rangka menindaklanjuti tingginya angka kasus kekerasan seksual," ungkapnya. Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga berharap adanya pelibatan instansi terkait lainnya dalam menyoroti tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Para Raja-raja ini."Mungkin kita juga akan bisa melibatkan instansi terkait sehingga kasus terkait perempuan dan anak ini bisa mendapatkan perhatian khusus baik dalam pencegahan dan penanganannya," jelas Kapolda.Sambutan hangat dari Kapolda Maluku kepada GBPM mendapat apresiasi. Para pemerhati perempuan dan anak berharap pertemuan ini dapat memperkuat kerjasama dengan mereka selaku pendamping dalam penegakan hukum."Kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang banyak membantu dalam pendampingan para korban kekerasan seksual," ungkap koordintaor GBPM Lusi Peilouw.GBPM juga menyoroti kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kawasan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Menurut mereka korban selalu mendapatkan intimidasi dari pelaku dan keluarganya. Tak hanya itu, GBPM juga berharap perbanyak anggota Polwan di Polres jajaran. Ini diharapkan agar penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah Maluku lebih maksimal. Mereka juga mendorong Polda Maluku untuk segera membentuk Direktorat khusus PPA.Menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Kapolda menegaskan komitmennya. Penanganan kasus itu telah menjadi perhatian serius bagi Polda Maluku."Saat saya bertugas di sini kasus di SBB itu langsung menjadi perhatian utama dan kita juga sudah membentuk tim khusus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku, namun kita terkendala kondisi medan hutan yang cukup lebat, anggota kita harus menelusuri hutan yang cukup terjal dan rumit untuk mencari pelaku yang lebih memahami kondisi hutan di sana. Sampai saat ini anggota kami masih terus melakukan perburuan terhadap yang bersangkutan," tegas Kapolda.Polda Maluku dan Polres jajaran, lanjut Kapolda akan lebih profesional dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak."Terkait pengusulan dibentuknya Direktorat khusus PPA di wilayah Maluku, sudah kami usulkan ke Mabes Polri," ujarnya. PNO-12
13 Jan 2026, 11:50 WIT
Serap Aspirasi Petani Kopi, Bupati Boven Digoel Dorong Pelayanan Cepat dan Turun ke Lapangan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel,
Roni Omba S.IP, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Anyumka, Distrik Ambatkwi,
dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para petani kopi yang
menjadi salah satu penopang ekonomi lokal di wilayah tersebut.Kunjungan ini dimanfaatkan Bupati untuk berdialog langsung
dengan masyarakat dan melihat secara dekat kondisi di lapangan. Ia menegaskan
bahwa aparatur pemerintah, terutama para kepala dinas, harus memiliki jiwa
pelayanan yang kuat dan siap menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil.Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya
kinerja yang cepat dan responsif sebagai kunci utama dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang lambat hanya akan
menghambat upaya pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.Bupati juga menyoroti masih adanya kepala dinas yang dinilai
belum maksimal dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa seorang pejabat publik
harus siap terjun langsung ke lapangan, termasuk menghadapi medan yang sulit,
demi memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.Masyarakat petani kopi di Kampung Anyumka menyambut baik
kehadiran Bupati. Mereka memandang kunjungan ini sebagai bentuk perhatian
langsung pemerintah daerah terhadap persoalan yang dihadapi petani di wilayah
pedalaman.Dalam dialog yang berlangsung, para petani menyampaikan
berbagai aspirasi terkait peningkatan produksi, akses pasar, serta dukungan
pemerintah terhadap komoditas kopi lokal yang selama ini menjadi sumber
penghidupan utama mereka.Bupati menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan
dibawa dan dibahas pada tingkat yang lebih tinggi agar dapat ditindaklanjuti
secara konkret. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong
peningkatan kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Boven Digoel.Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum penguatan
hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat kampung, sekaligus memastikan
bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kondisi riil di
lapangan.Dengan pendekatan langsung seperti ini, Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel diharapkan mampu membangun pelayanan publik yang lebih humanis,
responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok daerah.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 09:44 WIT
Dorong Perubahan Birokrasi, Bupati Boven Digoel Tegaskan Kecepatan Kerja dan Akuntabilitas Aparatur
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Bupati Boven Digoel
memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Tanah Merah dengan memberikan
penekanan kuat pada pentingnya kinerja yang cepat, responsif, serta bertanggung
jawab bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, dan pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kecepatan dalam
bekerja dan kemampuan merespons berbagai persoalan daerah menjadi indikator
utama kualitas pelayanan pemerintahan. Ia menilai aparatur pemerintah harus
mampu bergerak sigap dalam menghadapi dinamika dan kebutuhan masyarakat yang
terus berkembang.Bupati juga menyoroti pentingnya memberikan ruang dan
penghargaan kepada aparatur yang menunjukkan kinerja baik. Ia menyampaikan
bahwa apabila regulasi memungkinkan, honorer maupun pegawai dengan status PPPK
yang memiliki dedikasi dan prestasi kerja dapat dipertimbangkan untuk menduduki
posisi strategis dalam pemerintahan.Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada peran pimpinan
OPD agar tidak bersikap pasif terhadap persoalan sekecil apa pun. Bupati
meminta agar seluruh staf difungsikan secara optimal untuk mendukung kinerja
organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.Perubahan pola kerja, menurut Bupati, harus dimulai dari
kesadaran individu. Ia menekankan pentingnya disiplin, rasa tanggung jawab,
serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.Bupati juga mengingatkan agar ASN dan honorer tidak terjebak
pada rutinitas semata. Aparatur diharapkan mampu bersikap proaktif, mencari
solusi, serta berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Boven Digoel.Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan
permohonan maaf apabila penyampaian arahannya terdengar keras. Ia menegaskan
bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata demi mendorong perubahan dan kemajuan
daerah ke arah yang lebih baik.Arahan yang disampaikan dalam apel ini diharapkan menjadi
pengingat bersama bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk memperbaiki pola
kerja, meningkatkan etos pelayanan, serta membangun birokrasi yang lebih
profesional dan berorientasi pada hasil.Dengan komitmen dan kedisiplinan yang kuat dari seluruh
unsur aparatur, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel diharapkan mampu memberikan
pelayanan yang maksimal serta menjawab harapan masyarakat secara nyata. Penulis: HendEditor: GF
12 Jan 2026, 23:14 WIT
Polri: Layanan Contact Center 110 Berlaku Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait layanan Contact Center 110. Layanan ini ditegaskan bukan hanya berlaku di wilayah tertentu, melainkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia tanpa biaya.Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Ia menegaskan bahwa layanan 110 merupakan saluran resmi Polri yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di mana pun berada.“Masyarakat bisa menggunakan layanan contact center 110 secara gratis di seluruh Indonesia,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada Indozone, Senin (12/1/2026).Menurutnya, mekanisme penggunaan layanan ini sangat mudah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110 melalui telepon seluler maupun telepon rumah.“Masyarakat yang nantinya melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke operator yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan, dan pengaduan,” jelasnya.Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan bahwa kehadiran Contact Center 110 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.“Kehadiran layanan contact center 110 Polri ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat di mana pun,” ungkapnya.Dalam penyelenggaraannya, Polri juga telah menyiapkan sistem aplikasi terintegrasi yang memungkinkan setiap interaksi antara masyarakat dan Polri tercatat secara digital.“Dalam penyelenggaraan layanan contact center, telah disiapkan sebuah sistem aplikasi yang memungkinkan pencatatan atau perekaman setiap interaksi Polri dan masyarakat, sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap respons kebutuhan masyarakat,” pungkas Trunoyudo.Polri berharap, melalui optimalisasi layanan Contact Center 110, kehadiran negara dapat semakin dirasakan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara cepat dan profesional. PNO-12
12 Jan 2026, 16:47 WIT
Tak Kenal Hari Libur, Polri Bersama Warga Bangun Jembatan Darurat Pascabencana di Aceh Tengah
Papuanewsonline.com, Aceh Tengah - Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan di Kabupaten Aceh Tengah. Meski bertepatan dengan hari libur, personel Polri tetap turun langsung ke lapangan membantu warga Kampung Pilar Jaya, Kecamatan Rusip Antara, membangun jembatan darurat pascabencana.Personel BKO Brimob Polda Aceh bersama anggota Polsubsektor Rusip Antara bergotong royong dengan masyarakat setempat untuk mempercepat pemulihan akses vital yang sebelumnya terputus akibat bencana alam.Gotong royong tersebut dilakukan pada Minggu, (11/1) sejak pukul 09.00 WIB. Pembangunan jembatan darurat dilakukan sebagai respons cepat atas rusaknya jembatan permanen penghubung antara Dusun I dan Dusun II Kampung Pilar Jaya yang hanyut diterjang banjir bandang disertai tanah longsor pada 26 Desember 2025 lalu.Pembangunan jembatan darurat dipimpin langsung oleh Kapolsubsektor Rusip Antara, IPDA Sunarto, bersama personel BKO Brimob Polda Aceh. Sebanyak 20 personel gabungan Polri dikerahkan guna memastikan proses pembangunan berjalan cepat dan efektif, sehingga akses masyarakat dapat segera difungsikan kembali.Personel Polri bersinergi dengan Babinsa serta warga setempat. Mereka bahu-membahu melangsir balok-balok kayu yang digunakan sebagai rangka dan lantai jembatan darurat, mencerminkan semangat gotong royong di tengah situasi pascabencana.Jembatan darurat ini menjadi satu-satunya akses penting bagi warga Dusun II untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas ekonomi, akses pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.Kapolres Aceh Tengah, AKBP Muhammad Taufiq, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan wujud nyata pengabdian, khususnya dalam situasi darurat kebencanaan.“Kami hadir untuk membantu masyarakat agar akses penghubung antar dusun dapat segera difungsikan kembali. Ini merupakan bentuk sinergi Polri, TNI, dan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana alam,” ujar AKBP Muhammad Taufiq.Melalui kegiatan gotong royong ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tanpa mengenal waktu dan hari libur, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam setiap situasi kemanusiaan. PNO-12
12 Jan 2026, 16:38 WIT
Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin (12/1/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan perlengkapan masjid secara simbolis kepada pengelola sekolah.Dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menyampaikan bahwa pembangunan SMA KTB merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya di bidang penguatan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.“Pada hari ini, alhamdulillah, saya bersama Yayasan Karabangsa, perwakilan filantropi, Polda Jawa Barat, dan Kapolres menyaksikan langsung progres pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.Ia menjelaskan, SMA KTB menjadi salah satu sekolah unggulan yang dihadirkan Polri sebagai kontribusi nyata dalam ekosistem pendidikan nasional. Dari sepuluh sekolah unggulan yang menjadi kebijakan pemerintah, Polri turut menghadirkan satu sekolah unggulan berbasis pembinaan karakter, akademik, dan kepemimpinan.“Bapak Kapolri berkomitmen untuk ikut mempersiapkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Berdasarkan hasil pemantauan bersama Yayasan Karabangsa dan seluruh tim, progres pembangunan SMA KTB saat ini telah mencapai 43 persen hanya dalam waktu lima setengah bulan. Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 40 persen.“Artinya, dari target 40 persen, kita telah melampaui sebesar 3 persen. Kita optimistis pada bulan Juli, insyaallah, bangunan ini sudah dapat dimanfaatkan oleh siswa SMA KTB,” jelas Wakapolri.SMA KTB Gunung Sindur nantinya akan digunakan oleh siswa angkatan pertama yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Global Darussalam Yogyakarta, sekaligus untuk angkatan kedua yang direncanakan mulai belajar langsung di Gunung Sindur.Untuk diketahui, angkatan pertama SMA KTB berjumlah 120 siswa, sementara angkatan kedua direncanakan sebanyak 180 siswa. Proses rekrutmen angkatan kedua telah dilaksanakan pada akhir pekan lalu dan diikuti lebih dari 14.000 siswa SMP dari seluruh Indonesia.“Seleksi menggunakan standar tes nasional sekolah unggulan dengan kriteria khusus. Dari lebih dari 14.000 peserta, akan diseleksi menjadi 3.000 peserta di tingkat provinsi, kemudian sekitar 400 peserta di tingkat pusat,” ungkapnya.Seleksi tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2026, sedangkan seleksi tingkat pusat akan dilaksanakan di Akademi Kepolisian. Penetapan peserta terpilih direncanakan dilakukan setelah Lebaran.Wakapolri juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan SMA KTB, mulai dari filantropi, kontraktor, tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga warga sekitar.“Seluruh masyarakat sangat mendukung karena sekolah ini mempersiapkan aset-aset bangsa. Tidak ada satu negara pun yang maju tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.Ia menambahkan, lulusan SMA KTB diproyeksikan dapat melanjutkan pendidikan ke universitas-universitas terbaik di dalam maupun luar negeri, serta ke berbagai akademi terbaik di Indonesia. Selain itu, kehadiran SMA KTB juga sejalan dengan dukungan Polri terhadap program sekolah rakyat yang digagas pemerintah.“Melalui sekolah unggulan ini, kita mempersiapkan kader-kader bangsa,” pungkas Wakapolri. PNO-12
12 Jan 2026, 16:28 WIT
Tempuh Jalur Rusak, Polres Aceh Tengah Pastikan Bantuan dan Perhatian Sampai ke Warga Terpencil
Papuanewsonline.com, Aceh Tengah - Pascabencana hidrometeorologi yang merusak infrastruktur jalan dan mengisolasi sejumlah kampung di Kecamatan Bintang, Polres Aceh Tengah terus hadir menyalurkan bantuan dan melakukan pendampingan pascabencana. Upaya ini dilakukan dengan menyasar langsung masyarakat di wilayah terpencil yang hingga kini masih mengalami kesulitan akses.Dipimpin langsung Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik, S.I.K., M.H., tim bergerak sejak pukul 10.00 WIB dari Mapolres Aceh Tengah. Sebanyak ±40 unit kendaraan roda dua khusus trail dikerahkan, terdiri dari 20 unit personel Polres Aceh Tengah dan 20 unit dari Komunitas Trail “Tragong” Aceh Tengah. Setiap kendaraan membawa bantuan untuk warga berupa 120 paket sembako, 450 potong pakaian layak pakai, 150 handuk, 300 set perlengkapan sekolah, serta 300 jaket.Kerusakan jalan akibat bencana membuat jalur yang sebelumnya dapat ditempuh sekitar satu jam, kini harus dilalui selama sekitar tujuh hingga delapan jam menggunakan sepeda motor trail. Sepanjang perjalanan, tim melewati jalan sempit yang terputus, tanjakan dan turunan terjal, permukaan jalan yang licin akibat lumpur, serta sejumlah titik longsor. Di beberapa lokasi, jalur hanya dapat dilalui dengan kehati-hatian tinggi karena diapit jurang di sisi kiri dan kanan.Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan tiba di titik pertama, Kampung Jamur Konyel. Bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat dengan rincian 40 paket sembako, 150 potong pakaian, 50 handuk, 100 set perlengkapan sekolah, dan 100 jaket. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Kampung Atu Payung dan Kampung Serule, dengan jumlah bantuan yang sama di setiap kampung.Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi jalan yang rusak. Sementara itu, anak-anak telah mulai kembali bersekolah, meskipun sarana dan mobilitas belum sepenuhnya pulih. Penyaluran perlengkapan sekolah dilakukan untuk membantu anak-anak tetap mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi pascabencana.Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan tidak hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memastikan kondisi warga tetap terpantau.“Kami melihat langsung kondisi masyarakat di kampung-kampung yang aksesnya masih sulit. Anak-anak sudah mulai bersekolah, dan itu perlu kita dukung bersama. Kehadiran kami hari ini untuk memastikan bantuan sampai dan warga tetap terpantau,” ujar Kapolres.Selain penyaluran logistik, personel Polres Aceh Tengah juga menyempatkan diri menyapa warga, mendengarkan keluhan, serta memastikan situasi keamanan dan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.Usai seluruh bantuan tersalurkan, tim kembali menuju Mapolres Aceh Tengah dan tiba pada Sabtu, 10 Januari 2026, sekitar pukul 04.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan tertib.Kapolres Aceh Tengah berharap adanya percepatan pembukaan kembali akses jalan, pemulihan sarana komunikasi dan penerangan, serta dukungan layanan kesehatan terpadu agar masyarakat di wilayah terpencil dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. PNO-12
12 Jan 2026, 11:50 WIT
Kapolda Maluku Sholat Subuh Berjamaah di Dusun Hulung
Papuanewsonline.com, Malteng – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat di Masjid Nurul Yaqin, Dusun Hulung, Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu (11/1/2026). Selain bersama mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sholat subuh yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat secara humanis.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kapolda Maluku untuk hadir langsung di tengah masyarakat, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun kedekatan spiritual, sosial, dan moral guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala SPN, dan Karumkit Polda Maluku beserta Kapolsek Leihitu, Imam Masjid serta masyarakat setempat.Kehadiran Kapolda Maluku disambut hangat oleh jamaah dan pengurus masjid. Ini mencerminkan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat yang selama ini terus dibangun melalui pendekatan dialogis dan keagamaan.Usai pelaksanaan sholat, Kapolda Maluku berkesempatan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya di awal tahun 2026.Kapolda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah persatuan, baik yang berkembang di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial.“Di awal tahun yang baru ini, mari kita jaga kebersamaan, jangan mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab,” pinta Kapolda mengingatkan.Kapolda juga menekankan pentingnya menjadikan ibadah sebagai landasan utama dalam kehidupan, sebagaimana ajaran Nabi, sehingga setiap langkah dan tindakan senantiasa dilandasi nilai keimanan, kesabaran, dan kedamaian.Menurut Kapolda, masyarakat yang kuat secara spiritual akan lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dan menolak segala bentuk kekerasan maupun konflik.Ia juga menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tugas Polri semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan, tokoh agama, dan warga, maka stabilitas kamtibmas dapat terus terjaga.Ia berharap melalui kegiatan keagamaan seperti ini, hubungan emosional antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara damai, musyawarah, dan penuh kearifan lokal.Kapolda Maluku kembali menegaskan komitmen Polda Maluku untuk terus mengayomi masyarakat secara humanis, membangun keamanan berbasis keimanan dan kebersamaan, serta mewujudkan Maluku yang damai, religius, dan sejahtera. PNO-12
12 Jan 2026, 11:42 WIT
Dana Desa Disorot, Pemda Mimika Siapkan Evaluasi Kepala Kampung
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menegaskan perlunya penekanan dan pengawasan yang lebih maksimal
terhadap pengelolaan dana desa, khususnya dana-dana lain yang bersumber dari
pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya indikasi
penyalahgunaan dana desa oleh sejumlah kepala kampung.Emanuel Kemong menyebutkan bahwa sejatinya pemerintah pusat
telah memberikan penekanan serius terkait penggunaan dana desa. Bahkan, Menteri
Keuangan telah beberapa kali menyampaikan sikap tegas mengenai tata kelola dan
pertanggungjawaban dana tersebut.Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika
belum sepenuhnya menertibkan kepala-kepala kampung karena masih menunggu
kejelasan kebijakan dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.“Ke depan, kepala-kepala kampung akan dievaluasi secara
menyeluruh. Evaluasi ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan dana desa,
sistem pengelolaan, pertanggungjawaban, serta harus disertai bukti-bukti fisik
di lapangan,” jelas Emanuel Kemong.Ia mengakui bahwa hingga kini pemerintah daerah belum
melihat hasil fisik yang jelas dari pemanfaatan dana desa di sejumlah kampung
dan distrik. Berdasarkan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, ditemukan
bahwa bukti pemanfaatan dana desa masih sangat minim, sementara penyerapan
anggarannya juga tidak dapat dijelaskan secara rinci.Terkait kemungkinan perubahan alokasi dana desa, Emanuel
Kemong mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi resmi dari
pemerintah pusat, apakah dana desa akan dikurangi, tetap, atau justru
ditingkatkan. Meski demikian, ia menilai pengurangan dana sangat mungkin
terjadi apabila pemanfaatannya tidak optimal dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik.Ia juga menyinggung adanya informasi awal dari pemerintah
pusat terkait kemungkinan pengalihan pengelolaan dana desa untuk mendukung
program Koperasi Merah Putih. Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum menerima surat resmi, pemberitahuan, maupun petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan (juknis dan juklak) terkait kebijakan tersebut.“Kami menegaskan bahwa apabila nantinya ada kebijakan
pengalihan ke Koperasi Merah Putih, itu tidak menjadi masalah, asalkan ada
dasar kebijakan yang jelas dan pedoman pelaksanaan yang lengkap, sehingga tidak
menabrak aturan,” ujarnya.Lebih lanjut, Emanuel Kemong menambahkan bahwa pemerintah
daerah akan tetap menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi riil daerah,
khususnya Papua yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.
Menurutnya, kebijakan pusat tidak selalu sepenuhnya mempertimbangkan kondisi
daerah, sehingga penyesuaian di tingkat lokal menjadi penting.Terkait evaluasi kepemimpinan di tingkat kampung, ia
menjelaskan bahwa proses tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak akhir
Desember. Kepala-kepala kampung yang masa jabatannya telah berakhir seharusnya
dilakukan pergantian. Sementara untuk kampung yang belum memungkinkan dilakukan
pergantian definitif, pemerintah daerah akan menunjuk pejabat sementara (Pjs)
atau pelaksana tugas (Plt).“Namun sampai saat ini evaluasi tersebut belum kami lakukan
secara menyeluruh karena pemerintah daerah masih fokus menangani beberapa
persoalan lain yang menjadi prioritas,” pungkasnya. Penulis: BimEditor: GF
12 Jan 2026, 10:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
