Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Enam Personel Polda Maluku Ikut Seleksi Pelatihan Kepemimpinan 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak enam personel Polda Maluku akan mengikuti seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun Anggaran 2026.Sebelum pelaksanaan seleksi dimulai, keenam personel Polda Maluku ini terlebih dahulu mengikuti kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah melalui video conference, Selasa (13/1/2026).Kegiatan yang dihelat SSDM Polri secara virtual ini diikuti dari Ruang Vicon Mapolda Maluku. Hadir Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi Sik bersama Kabid Propam dan Kabid Dokkes Polda Maluku.Enam peserta seleksi kepemimpinan dari Polda Maluku terdiri dari satu orang untuk seleksi PKN TK II, dan lima orang ikut seleksi PKP.Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen. Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si dalam arahannya saat memimpin Vicon Pakta Integritas menyampaikan terima kasih kepada para panitia penyelenggara seleksi di tingkatkan pusat dan Polda jajaran atas pelaksanaan seleksi. "Kami menyampaikan terima kasih karena selama ini sudah menyelenggarakan seleksi pengembangan di internal Polri dengan baik dan maksimal," katanya.Ia juga berpesan kepada para peserta seleksi agar dapat mengikuti semua tahapan dengan baik dan serius. "Dalam seleksi nanti panitia penyelenggara akan tetap berpedoman dan mengikuti aturan yang ada, sebab tujuan dari dilaksanakannya seleksi ini untuk membentuk calon pemimpin Polri yang baik dan berkualitas di masa depan," tegasnya.Para peserta diminta dapat maksimalkan kompetensi yang dimiliki. Jangan pernah bergantung harapan kelulusan ke orang lain. "Kelulusan dalam seleksi adalah hasil usaha dan jeripayah setiap peserta seleksi," ungkapnya. PNO-12
13 Jan 2026, 20:05 WIT
Wakapolda Maluku Apresiasi Pelaksanaan Kegiatan Menembak
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan menembak yang digelar di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku, Selasa (13/1/2026) pagi.Kegiatan menembak dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Kepala BNN Provinsi Maluku, Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, serta personel Satbrimob Polda Maluku.Kegiatan menembak yang diikuti sejumlah instansi terkait ini, selain melatih skill dan kemampuan, juga untuk memperkuat sinergi atau kerjasama dalam penegakan hukum di wilayah Maluku."Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan menembak, semoga kegiatan ini menjadi momen untuk memperkuat kerjasama dalam bidang penegakan hukum," harap Wakapolda.Tak hanya itu, Wakapolda juga berharap kegiatan menembak dapat menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan, dan soliditas antar instansi. "Keterampilan menembak ini menjadi salah satu kompetensi dasar bagi aparat penegak hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Maluku dan instansi terkait semakin solid dalam mendukung tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku," jelasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 19:54 WIT
Indonesia–Filipina Perkuat Dialog Hukum, Bahas Peluang Transfer Narapidana WNI
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher
B. Montero, di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama hukum
bilateral Indonesia–Filipina dengan fokus utama pada kemungkinan penerapan
mekanisme Transfer of Prisoner bagi warga negara Indonesia yang menjalani
hukuman di Filipina.Salah satu kasus yang dibahas adalah Taufiq Rifqi, WNI yang
ditangkap di Cotabato City, Filipina Selatan, pada 2 Oktober 2003 dan dijatuhi
hukuman pidana seumur hidup dalam perkara terorisme terkait pemboman hotel.
Hingga saat ini, Taufiq Rifqi telah menjalani hukuman selama 22 tahun di
Filipina.Menko Yusril menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai
transfer narapidana dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, dengan
tetap menghormati kedaulatan hukum Filipina serta mempertimbangkan aspek
kemanusiaan dan kepentingan nasional Indonesia.“Pembahasan Transfer of Prisoner tidak dimaknai sebagai
upaya mengurangi atau meniadakan hukuman. Ini merupakan mekanisme kerja sama
hukum yang memungkinkan pembinaan dilakukan di negara asal, sepanjang memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara,” ujar Menko Yusril.Ia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia terus menjalankan
fungsi perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berhadapan dengan
hukum di luar negeri melalui jalur diplomatik dan konsuler, tanpa mencampuri
proses peradilan di negara sahabat.“Negara hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga negara
terpenuhi, sekaligus menjaga hubungan baik dan saling menghormati sistem hukum
masing-masing,” tegasnya.Selain isu transfer narapidana, pertemuan tersebut juga
membahas persoalan warga keturunan Indonesia–Filipina yang hidup tanpa dokumen
kependudukan atau undocumented persons. Menko Yusril menegaskan komitmen
pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui pendekatan
administratif dan rekonsiliasi kemanusiaan, terutama di wilayah perbatasan.“Masalah undocumented persons adalah persoalan kemanusiaan
yang memerlukan kerja sama erat kedua negara. Pendekatan administratif dan
rekonsiliasi menjadi kunci agar hak-hak dasar mereka dapat dipenuhi secara
bermartabat,” ujar Menko Yusril.Sementara itu, Duta Besar Filipina Christopher B. Montero
menyampaikan bahwa pemerintah Filipina terbuka untuk memperkuat dialog hukum
dengan Indonesia, termasuk dalam pembahasan transfer narapidana dan isu-isu
kemanusiaan lintas batas. Ia juga menyampaikan perkembangan kondisi Mary Jane,
warga negara Filipina yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Indonesia dan
kini menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan di Manila dalam
kondisi baik.(GF)
13 Jan 2026, 19:57 WIT
Semangat Kebersamaan Kembali Ditunjukkan Polri Dalam Gotong Royong Pemulihan Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Pidie Jaya - Semangat kebersamaan dan kepedulian kembali ditunjukkan oleh Polres Pidie Jaya bersama masyarakat, yang bergandengan tangan gotong royong pemulihan pasca banjir di Polindes Gampong Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada Senin (12/1/2026).Gotong royong pembersihan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang terdampak bencana.Fokus utama kegiatan diarahkan pada pembersihan fasilitas kesehatan, khususnya Polindes yang menjadi tumpuan layanan dasar warga setempat.Dengan penuh semangat, personel Polri bersama warga bahu-membahu membersihkan lumpur yang mengendap di dalam ruangan pelayanan, kamar pemeriksaan, garasi, hingga area lingkungan sekitar Polindes.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana banjir.“Kegiatan ini adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab moral Polri kepada masyarakat. Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membantu warga bangkit kembali pasca musibah banjir,” ujar Kapolres.Upaya ini dilakukan guna mempercepat pemulihan pasca banjir, sehingga fasilitas kesehatan tersebut dapat segera kembali berfungsi dan melayani kebutuhan masyarakat.Ia menambahkan, pemulihan Polindes Gampong Meunasah Mancang menjadi prioritas karena fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar. “Polindes merupakan fasilitas vital bagi warga, Dengan membersihkan dan memulihkannya secepat mungkin, kami berharap pelayanan kesehatan dapat segera berjalan normal kembali,” jelasnya.Kegiatan gotong royong ini bukan sekadar membersihkan lumpur, melainkan menjadi simbol kuat sinergi dan solidaritas antara Polri dan masyarakat. Melalui kebersamaan ini, diharapkan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.Kapolres juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang dengan penuh semangat turut bergotong royong bersama personel Polri.“Kebersamaan inilah kekuatan kita. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 19:39 WIT
Demo Mahasiswa dan Warga Desak Penarikan TNI Non-Organik dan Tolak Tambang Blok Wabu
Papuanewsonline.com, Sugapa – Ratusan mahasiswa dan
masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua, menggelar aksi demonstrasi di depan
Kantor Bupati Intan Jaya, Selasa (13/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk
penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah
pusat terkait situasi keamanan dan rencana pengelolaan sumber daya alam di
wilayah mereka.Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar TNI non-organik
segera ditarik dari seluruh wilayah Tanah Papua, khususnya Kabupaten Intan
Jaya. Kehadiran aparat non-organik dinilai telah menimbulkan rasa tidak aman di
tengah masyarakat, terutama karena pembangunan pos-pos TNI yang berada di
sekitar permukiman warga.Perwakilan mahasiswa, Yohanes Tabuni, menyampaikan bahwa
kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Ia menegaskan
bahwa warga merasa terbatasi dalam menjalani kehidupan normal akibat keberadaan
pos-pos keamanan di dekat kampung-kampung.Selain persoalan keamanan, demonstran juga menyuarakan
penolakan terhadap rencana pengoperasian Gunung Blok Wabu. Masyarakat menilai
aktivitas tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan
hidup masyarakat lokal yang bergantung pada alam sekitar.Aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan damai,
meskipun massa menyampaikan tuntutan secara tegas. Mahasiswa dan masyarakat
berharap pemerintah segera merespons aspirasi yang disampaikan agar situasi di
Intan Jaya tidak semakin memburuk.Perwakilan masyarakat, Maria Mabel, menegaskan bahwa
perjuangan akan terus dilakukan hingga tuntutan penarikan TNI non-organik dan
penolakan pengoperasian Gunung Blok Wabu mendapat kepastian dari pemerintah.Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
melalui Sekretaris Bupati, Yustus Wonda, menyatakan bahwa seluruh aspirasi
masyarakat telah diterima secara resmi oleh pemerintah daerah.Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan
tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Aksi demonstrasi ini mencerminkan harapan masyarakat agar
kebijakan pemerintah ke depan lebih mengedepankan pendekatan dialog, rasa aman,
serta perlindungan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
setempat.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 18:12 WIT
Pascabencana Aceh, Pemerintah Pusat Perkuat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Terdampak
Papuanewsonline.com, Aceh – Pascabencana alam yang melanda
sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dengan ketinggian air mencapai hingga empat
meter dan menyebabkan banyak desa tertutup bahkan hilang, pemerintah pusat
terus memperkuat langkah pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam rangkaian kunjungan Penasihat
Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI
(Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., pada 7–9 Januari 2026.Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Wakil Gubernur
Aceh, Fadhlullah, melaporkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan
bantuan awal sebesar Rp1 triliun untuk setiap kabupaten/kota terdampak. Total
anggaran pemulihan Aceh diperkirakan mencapai Rp33 triliun sebagai tafsiran
awal, dengan kemungkinan bertambah seiring perkembangan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dilaksanakan.Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa jumlah rumah
terdampak bencana mencapai sekitar 144.600 unit, dengan tingkat kerusakan yang
bervariasi mulai dari ringan, sedang, hingga rusak berat. Kondisi ini
menunjukkan besarnya skala dampak bencana yang memerlukan penanganan terpadu
dan berkelanjutan.Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Jenderal TNI (Purn.)
Dudung Abdurachman secara simbolis menyerahkan bantuan Starlink beserta power
supply, sebagai bagian dari total 100 unit bantuan logistik berupa sembako dan
alat tulis yang dikirim secara bertahap. Penyerahan dilakukan kepada Wakil
Gubernur Aceh dan disaksikan oleh Ketua DPRD Aceh, Kapolda Aceh, serta
perwakilan Pangdam Iskandar Muda.Kunjungan lapangan dilanjutkan ke wilayah Langkahan,
Kabupaten Aceh Utara, serta Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil peninjauan
tersebut, masih ditemukan desa-desa yang terisolir akibat kerusakan
infrastruktur dan terbatasnya sarana komunikasi, meskipun bantuan telah mulai
disalurkan ke sejumlah titik terdampak.Didampingi Bupati Aceh Utara serta unsur TNI dan Polri
setempat, Jenderal Dudung menyampaikan bahwa sejumlah langkah awal telah
dilakukan pemerintah daerah dan akan dilanjutkan dengan tahapan rekonstruksi.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap penanganan bencana di Aceh
sangat besar dan menjadi prioritas nasional.Selain kunjungan lapangan, Jenderal Dudung juga bertemu
dengan jamaah salat subuh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam
kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur, memperkuat
ikhtiar bersama, dan menghadapi bencana tanpa saling menyalahkan, serta
menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa.Pada pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama,
Jenderal Dudung menekankan bahwa pertahanan nasional merupakan tanggung jawab
bersama seluruh komponen bangsa. Ia mengingatkan bahwa menjaga persatuan dan
kesatuan tidak hanya menjadi tugas TNI dan Polri, melainkan membutuhkan peran
aktif masyarakat sipil dan pemerintah daerah.Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Dudung juga memberikan
apresiasi atas kegigihan dan kontribusi rakyat Aceh, baik dalam sejarah
perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan nasional hingga saat ini,
sebagai bagian penting dari kekuatan dan ketahanan bangsa Indonesia.(GF)
13 Jan 2026, 18:06 WIT
Perkuat Kesiapsiagaan Daerah, Pemkab Boven Digoel Terima Bantuan Mobil Penyelamat dari BNPB
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan satu unit mobil penyelamat dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam
menghadapi situasi darurat dan kebencanaan.Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan BNPB
kepada Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dan diterima secara resmi di
halaman Kantor Bupati Boven Digoel, Selasa (13/1/2026).Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba menyampaikan
apresiasi atas dukungan BNPB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mobil penyelamat ini sangat dibutuhkan mengingat
kondisi geografis dan tantangan kebencanaan yang kerap dihadapi wilayah
tersebut.Mobil penyelamat yang diterima memiliki nilai sekitar Rp500
juta dan dilengkapi dengan berbagai peralatan tanggap darurat. Sarana ini
dirancang untuk mendukung proses evakuasi, penyelamatan, serta penanganan awal
saat terjadi bencana alam maupun kondisi darurat lainnya.Keberadaan kendaraan ini diharapkan dapat mempercepat respon
pemerintah daerah dalam menjangkau lokasi terdampak, terutama di daerah yang
sulit diakses dan membutuhkan penanganan cepat.Dari pihak BNPB, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen
lembaga tersebut dalam mendukung kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas
penanggulangan bencana di daerah, khususnya di wilayah Papua yang memiliki
kerentanan bencana cukup tinggi.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menilai dukungan sarana
seperti ini sangat penting untuk menunjang kinerja aparat di lapangan,
sekaligus meningkatkan perlindungan dan keselamatan masyarakat saat menghadapi
situasi darurat.Masyarakat Boven Digoel pun menyambut positif bantuan
tersebut dan berharap kendaraan penyelamat ini dapat dimanfaatkan secara
maksimal demi kepentingan kemanusiaan dan keselamatan bersama.Dengan tambahan armada tanggap darurat ini, Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel optimistis mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah serta
memberikan respon yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai
potensi bencana ke depan.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 17:58 WIT
Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi Bersama PP GMKI
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) yang bertempat di Ruang Tamu Kapolda, Lantai 2 Mapolda Maluku, Senin (12/1/2026).Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat silaturahmi antara institusi Polri dengan organisasi kepemudaan (OKP). Audiensi juga menjadi wadah koordinasi terkait rencana agenda nasional yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Maluku.Dalam pertemuan tersebut, Orang nomor 1 Polda Maluku ini didampingi oleh Direktur Intelkam, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara PP GMKI yang hadir yaitu Ketua Umum Prima Surbakti dan Sekretaris Jessica Ester Warouw, dan jajaran kepengurusan.Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kapolda Maluku. Ia mengaku, Maluku akan menjadi pusat perhatian nasional bagi GMKI dalam waktu dekat."Kehadiran kami bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus melaporkan bahwa pada Mei 2027 mendatang, Kota Ambon direncanakan menjadi tuan rumah Kongres GMKI. Kami juga menginformasikan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Cabang di wilayah Maluku yang saat ini sedang berjalan," kata Prima Surbakti.Selain agenda organisasi, PP GMKI juga memaparkan program pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan Pariwisata yang akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyambut positif rencana program PP GMKI. Ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku."Kami ucapkan selamat datang di Polda Maluku. Terkait rencana agenda besar yang akan dilaksanakan, pada prinsipnya Polri mendukung penuh demi kelancaran kegiatan tersebut. Kami berharap seluruh proses organisasi berjalan kondusif," kata Kapolda.Kapolda juga memberikan arahan teknis agar setiap tahapan kegiatan dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan fungsi terkait di Polda Maluku."Untuk komunikasi lebih lanjut mengenai pengamanan dan aspek teknis lainnya, silakan berkoordinasi langsung dengan Dir Intelkam agar semua agenda berjalan lancar sesuai rencana," tambahnya.Hadir dalam rombongan PP GMKI di antaranya Simon Batmomolin, Hizkia Panekenan, Veral Pattipeilohy, Triwiningsih Anamakka, dan Greenard Waleruny. Turut mendampingi pula Korwil GMKI Maluku Yandri Porumau serta Sekretaris Cabang GMKI Ambon Benny Jeremias. PNO-12
13 Jan 2026, 12:41 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiensi Badko HMI Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku. Pertemuan silaturahmi yang dilakukan untuk memperkuat sinergitas tersebut berlangsung di Ruang Tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (12/1/2026).Saat audiensi, Kapolda Maluku didampingi Direktur Intelkam, Direktur Binmas, dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara delegasi HMI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badko HMI Maluku Andi Sagama, Sekretaris Umum M. Syahrul Wajo, dan Wasekum PTKP Adam Rahantan.Kapolda Maluku dalam pertemuan ini memberikan apresiasi atas kunjungan Pengurus Badko HMI Maluku. Ia menegaskan, pertemuan ini merupakan langkah penting dalam membangun hubungan baik yang telah diagendakan sejak lama."Kami meminta dukungan dari rekan-rekan Badko HMI untuk membantu Polda Maluku dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas. Kami mengedepankan pemuda sebagai motor penggerak untuk membawa perubahan positif bagi daerah," kata Kapolda.Dalam audiensi tersebut, Kapolda juga menyoroti fenomena minuman keras (miras) dan budaya pesta kampung yang kerap menjadi pemicu konflik antar-kelompok maupun komunitas di Maluku. Ia menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat agar tidak melindungi pelaku tindak pidana di balik komunitas tertentu."Seringkali pengungkapan perkara terkendala karena pelaku bersembunyi di komunitas tertentu. Selain itu, dan komunitas melindungi pelaku. Kami meminta masyarakat bijak bermedsos. Jangan memviralkan narasi seolah - olah Maluku selalu terjadi konflik karena kenyataannya Maluku aman dan kondusif," tegas Jenderal Bintang Dua Polri tersebut.Komitmen Kolaborasi HMIMerespons arahan Kapolda, Ketua Umum Badko HMI Maluku, Andi Sagama, menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. HMI siap bersinergi dengan Polda hingga tingkat Polres jajaran."Peran kami adalah memberikan edukasi dan kolaborasi. Kami memahami bahwa penanganan kasus membutuhkan tahapan penyelidikan yang tepat. Kami siap mendukung agenda kepemudaan Polda Maluku," jelas Andi.Di sisi lain, Wasekum PTKP HMI Adam Rahantan memberikan masukan terkait pentingnya pendekatan kepada tokoh adat dalam penyelesaian konflik. Ia juga mengusulkan penguatan pos pengamanan permanen di wilayah strategis seperti daerah STAIN Ambon.Menutup audiensi, Kapolda Maluku menekankan agar ego komunitas dikesampingkan demi kepentingan bersama. Beliau memastikan Polri akan terus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat."Prinsipnya, jika ada perorangan yang berbuat salah, jangan membawa nama kelompok atau komunitas. Kita harus saling menyayangi sebagai sesama masyarakat Maluku. Semoga kolaborasi ini dapat menjaga situasi kamtibmas demi kemajuan Maluku yang lebih baik," pungkasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 12:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
