Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Satgas Operasi Lilin Salawaku 2025 Lakukan Pengamanan Ibadah Tahun Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Negara kembali hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam momentum pergantian tahun. Melalui Operasi Lilin Salawaku 2025, aparat gabungan TNI–Polri melaksanakan pengamanan ibadah syukuran Tahun Baru 2026 di sejumlah gereja di Kota Ambon, Kamis (1/1/2026).Pengamanan dilakukan di beberapa titik strategis rumah ibadah, antara lain Gereja Maranatha, Gereja Katedral, Gereja Bethani, Gereja Silo, Gereja Hok Im Tong, serta Gereja Imanuel Galala–Hative Kecil. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung aman, tertib, lancar, dan khidmat.Pelaksanaan pengamanan melibatkan Personel Satgas Preventif dan Satgas Kamseltibcarlantas Operasi Lilin Salawaku 2025, yang bersinergi dengan TNI serta petugas keamanan internal gereja. Aparat disiagakan di sekitar lokasi ibadah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas yang meningkat pada malam hingga pagi Tahun Baru.Tak hanya fokus pada aspek pengamanan, personel Operasi Lilin Salawaku 2025 juga menjalankan pendekatan humanis. Petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas, membantu jemaat lanjut usia menyeberang jalan, serta menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang hadir mengikuti ibadah.Kehadiran aparat mendapat respons positif dari jemaat dan pengurus gereja. Masyarakat merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan ibadah, sekaligus merasakan kedekatan dan pelayanan langsung dari aparat keamanan.Pengamanan ibadah Tahun Baru ini menjadi bagian dari komitmen Polri bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, khususnya pada momentum perayaan besar keagamaan dan pergantian tahun di wilayah Kota Ambon.Pengamanan ibadah Tahun Baru yang dilakukan dalam rangka Operasi Lilin Salawaku 2025 mencerminkan wajah Polri yang presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak sekadar menjaga keamanan, aparat hadir dengan pendekatan pelayanan yang membangun rasa aman dan kepercayaan publik.Sinergi antara Polri, TNI, dan unsur pengamanan internal gereja menunjukkan bahwa stabilitas keamanan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil kolaborasi bersama. Pendekatan persuasif yang ditunjukkan personel di lapangan turut memperkuat pesan toleransi dan kebersamaan, sejalan dengan semangat Ambon sebagai kota damai.Di tengah dinamika pergantian tahun yang rawan gangguan keamanan, keberhasilan pengamanan ini patut diapresiasi sebagai upaya konkret menjaga harmoni sosial, kebebasan beribadah, dan ketertiban umum demi Indonesia yang aman dan rukun. PNO-12
02 Jan 2026, 15:27 WIT
Sengketa Tanah Bundaran Cendrawasih Berlarut, Pemkab Mimika Didesak Buka Akses Transparansi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali disorot terkait penyelesaian sengketa ganti rugi tanah di kawasan
Bundaran Jalan Cendrawasih atau Bundaran Petrosea yang hingga kini dinilai
belum transparan dan menyisakan ketidakpastian bagi pihak ahli waris.Helena Beanal, ahli waris almarhum Dominikus Beanal,
mengklaim memiliki hak atas tanah seluas kurang lebih 13.000 meter persegi yang
digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan pelebaran jalan dan pembangunan
bundaran di kawasan strategis tersebut.Perkara ini diketahui telah menempuh jalur hukum melalui
Pengadilan Negeri Kota Timika hingga Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan putusan
yang tidak menguntungkan pihak Helena Beanal. Meski demikian, pihak kuasa hukum
menilai putusan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban pemerintah
daerah dalam memenuhi hak ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk
kepentingan umum.Kuasa hukum Helena Beanal, Jermias M. Patty, SH, MH,
menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan
pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Surat Gubernur
Tingkat I Irian Jaya Nomor 593/2436/SET.“Pemerintah Kabupaten Mimika harus memperhatikan dan
mempertimbangkan Surat Gubernur Tingkat I Irian Jaya Nomor: 593/2436/SET, yang
mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” kata Jermias M.
Patty.Menurut pihak ahli waris, tidak adanya kejelasan dari
pemerintah daerah justru memperpanjang konflik dan menimbulkan kesan adanya
ketidakterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait ganti rugi tanah.Sebagai bentuk tekanan agar persoalan ini segera
diselesaikan, Helena Beanal bersama kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan
aksi pemalangan di lokasi Bundaran Cendrawasih apabila hak ganti rugi tidak
kunjung dibayarkan.“Jika ganti rugi tidak dibayarkan, kami akan melakukan aksi
pemalangan lokasi jalan bundaran Cendrawasi dan menuntut hak kami sebagai orang
asli Papua,” tambah Jermias M. Patty.Pihak ahli waris juga meminta Bupati Mimika Johannes Rettob
untuk mengambil sikap tegas dan terbuka agar sengketa ganti rugi tanah tersebut
dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat adat
sebagai pemilik hak ulayat. Penulis: HendrikEditor: GF
01 Jan 2026, 06:56 WIT
Pemkab Mimika Sambut Tahun 2026 dengan Doa dan Refleksi, Tanpa Perayaan Kembang Api
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
memilih menyambut pergantian Tahun 2025 ke Tahun 2026 dengan suasana sederhana,
penuh refleksi dan doa bersama, sebagai wujud empati terhadap masyarakat yang
tengah menghadapi berbagai musibah dan persoalan sosial di berbagai daerah.Dalam sambutannya pada malam pergantian tahun, Bupati Mimika
Johannes Rettob menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 bukanlah masa yang
mudah bagi masyarakat Mimika maupun bangsa Indonesia secara umum, namun
berbagai tantangan dapat dilalui berkat kebersamaan dan persatuan.Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum
tahun baru sebagai ruang perenungan atas perjalanan hidup, baik secara pribadi,
dalam keluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan beragama, serta
merefleksikan kontribusi nyata dalam membangun Kabupaten Mimika.Pada kesempatan tersebut, Bupati Mimika juga menyampaikan
duka cita mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di
Indonesia, termasuk Sumatera, Aceh, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban
jiwa dan penderitaan bagi masyarakat terdampak.Sebagai bentuk empati dan solidaritas, Pemerintah Kabupaten
Mimika memutuskan untuk tidak menggelar pesta kembang api pada malam pergantian
tahun. Keputusan ini diambil sebagai ajakan moral agar masyarakat mengawali
tahun baru dengan kepekaan sosial dan rasa kepedulian terhadap sesama.Selain itu, Bupati Mimika menyinggung berbagai dinamika dan
isu sosial yang terjadi di daerah, seraya mengajak masyarakat untuk tidak mudah
terprovokasi oleh perbedaan pandangan maupun konflik yang berpotensi mengganggu
keharmonisan.Ia menegaskan bahwa Mimika merupakan rumah bersama bagi
seluruh masyarakat, sehingga nilai persaudaraan, toleransi, dan kedamaian harus
terus dijaga agar daerah ini tetap dikenal sebagai salah satu kabupaten yang
harmonis di Indonesia.Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada
seluruh elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, guru, tenaga
kesehatan, Aparatur Sipil Negara, hingga TNI dan Polri, atas kontribusi mereka
dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah.Memasuki Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajak
seluruh masyarakat untuk terus bergandengan tangan mendukung program
pembangunan sesuai visi dan misi daerah, agar hasil pembangunan benar-benar
dirasakan hingga ke wilayah pedalaman. Penulis: BimEditor: GF
01 Jan 2026, 06:55 WIT
Serangan Bersenjata TPNPB di Kota Dekai Lukai Dua Anggota TNI dan Seorang PNS
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Pasukan Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB) dilaporkan melakukan serangan bersenjata terhadap
pos militer Indonesia di Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, pada malam
pergantian tahun, Rabu (31/12/2025).Serangan tersebut disebut berada di bawah komando Mayor
Kopitua Heluka dan mengakibatkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
serta seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami luka tembak.Informasi mengenai aksi tersebut disampaikan melalui
pernyataan yang dibagikan oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, yang
menyebutkan bahwa serangan dilakukan sebagai bagian dari agenda perlawanan
kelompok bersenjata tersebut.Dalam pernyataan yang disampaikan, Mayor Kopitua Heluka
menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua dan
dikaitkan dengan momentum pergantian tahun.Ia menegaskan bahwa selama keberadaan militer Indonesia
masih dianggap menduduki wilayah Papua secara ilegal, maka perlawanan
bersenjata akan terus dilakukan oleh kelompoknya.Selain Mayor Kopitua Heluka, Panglima Komando Wilayah
Pertahanan XVI Yahukimo Brigjen Elkius Kobak juga disebut bertanggung jawab
atas serangan tersebut dan menyatakan komitmen untuk melanjutkan perlawanan.Sebby Sambom menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan
TPNPB merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran militer Indonesia di Papua
dan menegaskan tuntutan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan.Hingga saat ini, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB disebut
masih mengumpulkan informasi lengkap dan akan menyampaikan laporan resmi
setelah data terkonsolidasi.Sementara itu, situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo
dilaporkan masih dalam kondisi tegang, dengan aparat keamanan Indonesia
meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan
lanjutan. Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 23:56 WIT
Helena Beanal Tuntut Kepastian Ganti Rugi Tanah Bundaran Petrosea, Soroti Sikap Pemkab Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Helena Beanal, tokoh perempuan
Amungme, hingga akhir Desember 2025 masih belum menerima pembayaran ganti rugi
atas tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan Bundaran Petrosea di
Kabupaten Mimika.Tanah tersebut diketahui memiliki sertifikat resmi dan
secara rutin dibayarkan pajaknya setiap tahun. Namun demikian, hingga kini
belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait realisasi
pembayaran ganti rugi yang menjadi hak pemilik tanah.Dalam keterangannya kepada Papua News Online, Helena Beanal
menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, tetapi
pemerintah daerah dinilai tidak memberikan respons yang jelas maupun tindak
lanjut atas tuntutan tersebut.Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar
administratif, melainkan menyangkut hak dasar Orang Asli Papua atas tanah adat
dan tanah bersertifikat yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa
penyelesaian yang adil.Kuasa hukum Helena Beanal, Jermias Marthinus Patty,
menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan
tengah menyiapkan gugatan perdata yang akan diajukan ke Pengadilan Kota Timika.Menurutnya, persoalan ganti rugi tanah Bundaran Petrosea
mencerminkan adanya dugaan ketidakberesan dalam birokrasi dinas terkait yang
berpotensi merugikan masyarakat pemilik hak atas tanah.Sebagai bentuk protes, Helena Beanal bersama warga Kampung
Kaugapu diketahui telah melakukan aksi blokade jalan di kawasan Bundaran
Petrosea pada tahun 2023 dan kembali dilakukan pada 2024 guna menuntut
pembayaran ganti rugi yang belum direalisasikan.Kuasa hukum lainnya, Bang Jerry, berharap Pemerintah
Kabupaten Mimika bersikap transparan dan adil dalam proses pembayaran ganti
rugi fasilitas umum dengan memperhatikan alas hak yang dimiliki, baik oleh
Helena Beanal maupun pihak PT Petrosea.Ia juga menyoroti adanya alokasi anggaran perubahan tahun
2025 sebesar Rp11 miliar dari total kebutuhan pembayaran sekitar Rp19 miliar,
yang dinilai seharusnya dapat menjadi dasar penyelesaian hak masyarakat secara
adil dan terbuka. Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 23:51 WIT
Ratusan OAP Masuk Korps Bhayangkara, Polri Dorong Pemerataan Personel Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia
merekrut sebanyak 331 Orang Asli Papua (OAP) menjadi anggota Polri sepanjang
tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat personel kepolisian di wilayah
luar Pulau Jawa.Rekrutmen tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan
personel yang masih belum merata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah
dengan rasio polisi dan penduduk yang relatif tinggi. Saat ini, rasio nasional
anggota Polri berada pada angka 1 banding 606, yang berarti satu personel harus
melayani sekitar 606 warga.Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Anwar,
menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan anggota
kepolisian, terutama di wilayah non-Jawa, meskipun sejumlah Polda di Pulau Jawa
dinilai sudah relatif memadai.Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Polri terus melakukan
rekrutmen secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni
bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, guna memastikan proses seleksi
berjalan adil bagi seluruh peserta.Irjen Anwar menyampaikan bahwa proses seleksi dilakukan
secara terbuka dan diawasi oleh pengawasan internal maupun eksternal, termasuk
penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) akademik dan psikologi, serta
digitalisasi uji kesamaptaan jasmani yang hasilnya diumumkan secara langsung.Sepanjang tahun 2025, Polri merekrut total 6.919 personel
yang terdiri atas 350 taruna Akademi Kepolisian, 250 peserta Sekolah Inspektur
Polisi Sumber Sarjana, 5.363 Bintara, dan 1.006 Tamtama, dengan 331 di
antaranya berasal dari Orang Asli Papua.Rekrutmen OAP tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen
institusi kepolisian untuk memberikan kesempatan yang setara dan merata bagi
seluruh warga negara, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di wilayah Papua dan
daerah luar Jawa lainnya.Meski demikian, Irjen Anwar mengakui masih terdapat kendala
dalam proses seleksi, mulai dari persoalan kesehatan, administrasi, hingga
upaya kecurangan yang dilakukan oleh peserta maupun pihak tertentu.Polri menegaskan tidak mentoleransi praktik kecurangan dalam
bentuk apa pun, baik yang dilakukan oleh peserta maupun pihak yang membantu,
dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang
menjanjikan kelulusan melalui cara tidak resmi. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:47 WIT
Satgas Yonif 408/Suhbrastha Borong Hasil Kebun Mama-Mama Papua di Nenggeagin
Papuanewsonline.com, Lanny Jaya – Kehangatan dan kebersamaan
terjalin di Kampung Nenggeagin, Distrik Nenggeagin, Kabupaten Lanny Jaya, Papua
Pegunungan, ketika prajurit TNI dari Satgas Yonif 408/Suhbrastha menunjukkan
kepedulian nyata kepada masyarakat setempat, Selasa (30/12/2025).Melalui Pos Tugas Kewilayahan Nenggeagin, Satgas Yonif
408/Sbh memborong seluruh hasil kebun yang dijajakan oleh mama-mama Papua,
sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian warga di wilayah pegunungan yang
memiliki keterbatasan akses pasar.Komandan Pos TK Nenggeagin, Kapten Inf Subur, menyampaikan
bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar berorientasi pada transaksi jual beli,
melainkan sebagai wujud penghargaan terhadap kerja keras masyarakat yang
menggantungkan hidup dari hasil kebun.Bagi warga Kampung Nenggeagin, hasil kebun merupakan sumber
utama pemenuhan kebutuhan keluarga. Kehadiran prajurit TNI yang membeli seluruh
hasil kebun memberikan rasa lega, sekaligus menghadirkan suasana aman dan penuh
keakraban di tengah aktivitas masyarakat.Interaksi berlangsung dalam suasana sederhana namun sarat
makna, ketika prajurit dan mama-mama Papua saling menyapa, duduk bersama, dan
berbagi cerita, mencerminkan hubungan yang terbangun atas dasar saling
menghormati dan kebersamaan.Kapten Inf Subur menegaskan bahwa kehadiran Satgas di
wilayah tersebut tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga
mendampingi masyarakat sebagai saudara, dengan harapan dapat membantu
meringankan beban ekonomi warga.Pendekatan kemanusiaan ini sejalan dengan arahan Panglima
Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si., yang
menekankan bahwa kehadiran TNI di Tanah Papua harus memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat setempat.Kegiatan sosial seperti pembelian hasil kebun warga
dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat,
serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di wilayah
pedalaman.Melalui aksi tersebut, Satgas Yonif 408/Sbh Pos TK
Nenggeagin kembali menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga stabilitas
keamanan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif mendukung kesejahteraan
masyarakat di pelosok Papua. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:46 WIT
KNPB Yahukimo Nyatakan Papua dalam Kondisi Darurat Militer dan Kemanusiaan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) wilayah Yahukimo menyatakan bahwa kondisi keamanan dan kemanusiaan di
Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta wilayah Tanah Papua secara umum
telah berada dalam status darurat militer dan kemanusiaan.Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers tertulis
KNPB wilayah Yahukimo pada Selasa (30/12/2025), yang memuat sikap dan tuntutan
organisasi tersebut terhadap situasi keamanan serta dampaknya bagi masyarakat
sipil.Dalam pernyataan itu, KNPB meminta Tim Operasi Damai Cartenz
agar tidak melakukan penangkapan liar serta menghentikan serangan udara dan
pengeboman terhadap permukiman warga sipil yang dinilai telah menyebabkan
korban luka dan meninggal dunia.KNPB juga menyatakan kecaman terhadap tindakan aparat
militer Indonesia di Yahukimo yang disebut mengakibatkan meninggalnya warga
sipil atas nama Tobias Silak, Viktor Deal, dan Listin Atis Sam, serta
menyerukan kepada seluruh pihak bersenjata agar menghindari jatuhnya korban
sipil, baik orang asli Papua maupun non-Papua.Selain itu, mereka menuntut penghentian operasi militer
ofensif di wilayah Yahukimo dan Tanah Papua, termasuk penarikan pasukan
non-organik serta penghentian serangan udara di perkampungan warga.KNPB wilayah Yahukimo juga meminta dibukanya akses tanpa
syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnalis internasional, lembaga
kemanusiaan, dan pemantau independen untuk melakukan pemantauan langsung
terhadap kondisi kemanusiaan di Tanah Papua.Dalam pernyataan tersebut, KNPB turut meminta pembebasan
seluruh tahanan politik di Tanah Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang
dikriminalisasi di Yahukimo, serta menuntut penghentian ekpsi industri
ekstraktif dan pengembalian tanah adat yang diambil tanpa persetujuan
masyarakat.KNPB menyebutkan bahwa lebih dari 103.218 orang telah
menjadi pengungsi internal akibat operasi militer di sejumlah wilayah seperti
Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan
Bintang, dengan kondisi hidup yang minim perlindungan, pangan, dan layanan
kesehatan.Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, KNPB mendorong
pelaksanaan reparasi tanah adat, pembentukan mekanisme pemantauan internasional
jangka panjang, serta proses penentuan nasib sendiri melalui referendum sebagai
jalan penyelesaian akar konflik di Tanah Papua. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:44 WIT
Pemerintah Dorong Beras Satu Harga, Papua Ditargetkan Setara Jawa Mulai 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan
kebijakan beras satu harga mulai efektif diberlakukan pada tahun 2026 sebagai
langkah strategis mengakhiri kesenjangan harga pangan nasional, khususnya
antara wilayah barat dan timur Indonesia.Melalui kebijakan ini, harga beras di Papua ditargetkan sama
dengan harga di Pulau Jawa, menggantikan sistem zonasi harga eceran tertinggi
yang selama ini menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antarwilayah.Saat ini, harga beras di wilayah ujung timur Indonesia masih
tergolong tinggi dan di sejumlah daerah bahkan menembus angka lebih dari
Rp15.000 per kilogram, jauh di atas rata-rata harga di wilayah barat.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan
bahwa kebijakan beras satu harga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
mengakhiri disparitas harga pangan yang selama ini dirasakan masyarakat di
wilayah timur Indonesia.Dalam penerapannya, kebijakan ini membutuhkan revisi aturan
terkait peran dan margin penjualan Bulog. Saat ini, Bulog hanya memperoleh
keuntungan sekitar Rp150 miliar dari penjualan 3 juta ton Cadangan Beras
Pemerintah dengan margin sekitar Rp50 per kilogram.Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menutup biaya
logistik distribusi beras ke wilayah timur, sehingga pemerintah akan membahas
peningkatan margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).Saat ini, sistem harga beras nasional masih dibagi ke dalam
tiga zona, yakni Zona 1 sebesar Rp13.092 per kilogram, Zona 2 Rp13.740 per
kilogram, dan Zona 3 Rp15.558 per kilogram, dengan rata-rata nasional harga
beras medium mencapai Rp13.536 per kilogram.Rencana kebijakan beras satu harga akan difinalkan melalui
rapat koordinasi terbatas sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto
untuk kemudian ditetapkan dalam regulasi resmi.Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I
Gusti Ketut Astawa, menyebut kebijakan ini diharapkan mendorong industri pangan
untuk lebih fokus memproduksi beras medium dengan harga yang stabil di kisaran
Rp13.500 per kilogram, sehingga akses masyarakat terhadap beras dapat lebih
merata di seluruh Indonesia. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
