Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolri Jabarkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh penjuru negeri.Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. PNO-12
31 Des 2025, 08:25 WIT
Sejumlah Proyek Infrastruktur Mimika Tahun 2025 Dibatalkan, Dinas PUPR Lakukan Rasionalisasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Sejumlah proyek infrastruktur
yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2025 terpaksa dirasionalisasi. Kebijakan
tersebut diambil akibat keterlambatan proses lelang yang berdampak langsung
pada terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan.Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi,
menyampaikan bahwa instansinya mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar. Dari
jumlah tersebut, sekitar Rp500 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan
pekerjaan fisik, namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan sesuai rencana
akibat hambatan administrasi.“Kita mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar, dengan
Rp500 miliar untuk belanja pegawai dan pekerjaan fisik, tapi keterlambatan
lelang membuat beberapa proyek tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.Yoga menjelaskan bahwa keterlambatan proses lelang berdampak
pada efektivitas waktu pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut membuat
beberapa paket kegiatan harus dibatalkan atau dirasionalisasi karena tidak
memungkinkan untuk dikerjakan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.Sejumlah proyek yang terdampak rasionalisasi antara lain
pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah pegunungan dan kawasan pesisir
Mimika. Selain itu, terdapat pula pekerjaan fisik yang terpaksa dipending
karena dokumen perencanaan belum tersedia secara lengkap.Tidak hanya proyek infrastruktur dasar, pembangunan Kantor
Dinas PUPR serta Kantor Imigrasi dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar
juga tidak dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun ini. Keterbatasan waktu
pelaksanaan menjadi faktor utama tidak optimalnya progres pembangunan tersebut.Dalam kondisi tersebut, Dinas PUPR Mimika mengakui terdapat
sejumlah anggaran dari paket-paket pekerjaan yang tidak terserap. Hal ini
menjadi catatan penting dalam evaluasi pengelolaan anggaran infrastruktur
daerah.“Kami berharap tahun depan proses lelang bisa dipercepat
agar semua proyek bisa berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 03:18 WIT
Yohanes Kemong Soroti Konflik di Timika, Minta Pemda dan Aparat Bertindak Tegas
Papuanewsonline.com, Nabire – Anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, menyoroti konflik antarmasyarakat yang terjadi di
Distrik Iwaka–Kampung Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan
sembilan korban jiwa akibat perang dan aksi pembakaran. Ia mendesak Pemerintah
Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak segera mengambil langkah
konkret untuk menghentikan konflik yang terus berlarut.Dalam pernyataan video yang disampaikan dari Nabire, Yohanes
menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah.
Polemik mengenai asal-usul warga dinilai tidak menyelesaikan persoalan di
lapangan, sementara korban terus berjatuhan.“Bupati Mimika bilang ini warga Puncak, Bupati Puncak bilang
ini warga Timika. Sementara sembilan nyawa sudah melayang. Ini bukan persoalan
sepele,” tegas Yohanes.Ia menjelaskan bahwa secara fakta, kepala perang Lukius dan
Noak Dang memang berasal dari Kabupaten Puncak. Namun, konflik tersebut
berlangsung di wilayah administratif Kabupaten Mimika, tepatnya Distrik Iwaka,
yang merupakan wilayah pemerintahan resmi dengan satu distrik, satu kelurahan,
dan sekitar 20 kampung.“Secara pemerintahan, ini wilayah Kabupaten Mimika. Di situ
ada rakyat dan pemerintah wajib hadir,” ujarnya.Yohanes juga merinci jumlah korban jiwa agar tidak terjadi
kesimpangsiuran informasi. Dari sembilan korban, empat berasal dari Demengalem,
empat dari marga Dang, serta satu korban dari marga Dang bernama Wemum yang
meninggal akibat dibakar.Ia menegaskan agar tidak terjadi aksi balasan lanjutan atas
korban terakhir tersebut. “Atas nama Wemum, berhenti. Stop. Tidak boleh ada
perang lanjutan,” katanya.Terkait penyelesaian konflik, Yohanes meminta pemerintah
daerah tidak beralasan soal keterbatasan anggaran. Menurutnya, meskipun konflik
sosial tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, masih tersedia anggaran
biaya tak terduga serta biaya operasional kepala daerah yang dapat digunakan
untuk penanganan konflik kemanusiaan.Selain itu, Yohanes mendesak aparat keamanan bertindak tegas
dan adil dengan menangkap seluruh pihak yang terlibat langsung dalam perang,
termasuk pimpinan perang di lapangan dan pihak yang menggunakan atribut perang.
“Tidak boleh tebang pilih. Kalau Lukius sudah ditahan, maka Noak Dang dan
pihak-pihak lain yang memimpin perang juga harus ditahan,” tegasnya.Setelah proses penegakan hukum berjalan, Yohanes meminta
pemerintah, DPR, serta tokoh adat segera turun melakukan proses adat berupa
patah panah dan belah rotan sebagai bentuk penyelesaian konflik. Ia menargetkan
konflik ini harus diselesaikan sebelum Januari 2026 dan meminta Bupati Mimika
serta Bupati Puncak turun langsung ke lapangan, seraya menegaskan DPR Provinsi
Papua Tengah dan Gubernur siap terlibat penuh dalam penyelesaian konflik. Penulis: BimEditor: GF
31 Des 2025, 03:16 WIT
Pembayaran Ganti Rugi Tanah Distrik Kuala Kencana Belum Jelas, Pemkab Mimika Disorot
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
didesak untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah yang digunakan
untuk pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana. Pembayaran tersebut sebelumnya
dijadwalkan pada 29 Desember 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan
realisasi.Tanah yang dimaksud merupakan tanah adat milik keluarga
Paulus Pinimet yang dikenal dengan sebutan Lemasa dan Lemasko. Hingga akhir
Desember 2025, pihak pemilik tanah mengaku belum menerima kepastian pembayaran
dari pemerintah daerah.Upaya konfirmasi yang dilakukan Papua News Online kepada
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika serta Ketua
Tim Terpadu Aset Tanah-Tanah Pemerintah Kabupaten Mimika tidak membuahkan
hasil.Jurnalis Papua News Online, Yulianus Wararmori dan Ever
Lukas Hindom, mencoba menghubungi Kepala Dinas Perumahan melalui sambungan
telepon dan pesan WhatsApp, namun tidak mendapatkan tanggapan. “Kami sudah
mencoba menghubungi Kadis Perumahan beberapa kali, tapi tidak ada jawaban,”
kata jurnalis.Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keadilan
dan transparansi dalam pengelolaan aset serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat
oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.Pemilik tanah adat, Paulus Pinimet, menyampaikan
kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan
itikad penyelesaian. “Pemerintah harus bertanggung jawab atas janji yang telah
dibuat,” kata Pak Paulus Pinimet.Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memenuhi
hak masyarakat adat. “Jika pemerintah tidak bisa memenuhi janji, maka apa
gunanya pemerintah ada?” tanya Pak Paulus Pinimet.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tanah tersebut. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat
mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang telah
berlarut.Masyarakat Mimika berharap pemerintah daerah segera
mengambil langkah konkret, terbuka, dan bertanggung jawab agar persoalan ganti
rugi tanah ini dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan
yang telah dibuat. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:21 WIT
Pemkab Boven Digoel Arahkan Bantuan Alsintan untuk Perkuat Pertanian Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendorong peningkatan
produktivitas sektor pertanian di wilayah Papua Selatan.Dalam sambutannya, Edoardus Kaize, S.S. menegaskan bahwa
bantuan alsintan yang disalurkan saat ini tidak disertai intervensi, namun
mulai tahun mendatang pemerintah daerah akan memprioritaskan bantuan tersebut
khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).“Ke depan, kita akan fokus pada peningkatan produksi
pertanian di daerah, dan bantuan alsintan ini akan diprioritaskan untuk OAP,”
kata Edoardus Kaize, S.S. dalam sambutannya di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, Selasa (30/12/2025).Ia juga mengingatkan agar alat dan mesin pertanian yang
diberikan tidak disewakan maupun diperjualbelikan, karena bantuan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat, bukan untuk
kepentingan komersial pribadi.Selain itu, Edoardus Kaize mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten Boven Digoel agar mengusulkan anggaran perawatan, perbaikan, serta
pengadaan suku cadang alsintan kepada Kementerian Pertanian, sehingga alat yang
diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Sementara itu, Bupati Boven Digoel Roni Omba menekankan
pentingnya peran Dinas Pertanian dalam menyiapkan data yang akurat, valid, dan
terintegrasi, agar pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ke depan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.“Program bantuan tidak hanya tersedia di sektor pertanian,
tetapi juga mencakup peternakan, perikanan, perkebunan, serta sektor lainnya.
Kita harus memanfaatkan peluang ini secara optimal,” kata Roni Omba.Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas
dukungan dan perhatian dari anggota DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan Papua
Selatan yang terus mendorong pembangunan daerah.Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat meningkatkan koordinasi
lintas sektor, meninggalkan ego sektoral, serta bekerja sama secara solid demi
percejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:18 WIT
Kapolda Papua Sambut Atlet Polri Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kapolda Papua Irjen Pol.
Patrige R. Renwarin secara khusus menerima kunjungan dua personel terbaik Polda
Papua yang berhasil mengharumkan nama Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di
Thailand.Pertemuan berlangsung penuh kebanggaan di ruang kerja
Kapolda Papua pada Senin, 29 Desember 2025, sebagai bentuk apresiasi pimpinan
terhadap prestasi personel di tingkat internasional.“Kedua anak kita ini telah membanggakan institusi, Papua,
dan bangsa,” ujar Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin dalam pertemuan
tersebut.Dua personel berprestasi tersebut adalah Briptu Holypaul S.
N. Soumilena dari Biro SDM Polda Papua yang berhasil meraih medali emas pada
cabang olahraga futsal, serta Bripda Julius Rizhard Lorenzho Kriztofel
Rumaropen dari Bidang Humas Polda Papua yang membawa pulang medali perak dan
perunggu pada cabang hockey.Kapolda Papua menilai pencapaian ini sebagai bukti bahwa
personel Polri tidak hanya unggul dalam tugas pengamanan dan pelayanan
masyarakat, tetapi juga mampu bersaing dan berprestasi di arena olahraga
internasional.Ia berharap keberhasilan kedua atlet Polri tersebut dapat
menjadi pemantik semangat dan inspirasi bagi generasi muda Papua untuk terus
berdisiplin, berprestasi, dan berani bermimpi besar.Briptu Holypaul menyampaikan bahwa keberhasilannya tidak
terlepas dari dukungan pimpinan Polda Papua yang memberikan izin serta
fasilitas latihan selama persiapan menghadapi ajang SEA Games.“Terima kasih atas doa dan dukungan — saya akan terus
mengharumkan nama Polri,” kata Briptu Holypaul.Sementara itu, Bripda Julius menyampaikan bahwa kedisiplinan
yang diterapkan dalam institusi Polri menjadi modal penting dalam membangun
mental bertanding di arena internasional.“Kedisiplinan ini yang membuat saya kuat di lapangan,”
pungkas Bripda Julius. Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 15:48 WIT
Ikhsan Lani, Atlet Mma Papua, Jadi Relawan Bantu Korban Bencana Aceh Selama Libur
Papuanewsonline.com, Aceh – Atlet MMA One Pride Indonesia
asal Papua, Ikhsan Lani, memanfaatkan masa libur latihan dan pertandingan
dengan terjun langsung sebagai relawan kemanusiaan untuk membantu korban
bencana alam di Aceh.Ikhsan bergabung bersama para relawan lainnya dan terlibat
aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari persiapan logistik hingga
pembersihan lokasi terdampak banjir.“Saya merasa harus berbuat apa saja untuk saudara-saudara
yang menderita. Liburan ini lebih bermakna digunakan untuk membantu,” ujar
Ikhsan, Selasa (30/12/25).Sebelumnya, Ikhsan sempat menjadi sorotan publik setelah
mendedikasikan kemenangan di ajang One Pride untuk masyarakat Palestina, yang
membuat namanya dikenal luas di media sosial.Petarung berjuluk Black Ranger ini dikenal sebagai atlet
agresif di atas oktagon dengan catatan lima kemenangan dan satu kekalahan di
kelas bantam.Aksi kemanusiaan Ikhsan kembali menarik perhatian publik
setelah beredar video di akun Instagram @masjidnurulashri yang memperlihatkan
dirinya terlibat langsung membersihkan lumpur banjir dan mengangkut puing-puing
bangunan di Aceh.Dalam keterangan video tersebut tertulis, “Bukan sorotan,
bukan panggung, hanya niat baik dan kepedulian,” yang menggambarkan
kesederhanaan aksi relawan yang dilakukan Ikhsan bersama atlet MMA lainnya,
termasuk dari Malaysia.Unggahan tersebut menuai simpati warganet dan mendapat
respons positif dari sejumlah atlet nasional, salah satunya Billy Pasulatan
yang menuliskan komentar dukungan kepada Ikhsan.Menanggapi perhatian publik tersebut, Ikhsan menyampaikan
harapannya agar bantuan yang disalurkan dapat sedikit meringankan beban
masyarakat terdampak bencana di Aceh. Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 15:41 WIT
Syukuran Akhir Tahun Tanpa Kembang Api, Mimika Pilih Pelepasan Lampion dan Doa Lintas Iman
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
memastikan pelaksanaan acara syukuran lepas sambut Tahun Baru 2026 digelar
secara sederhana namun bermakna melalui doa bersama lintas agama dan hiburan
rakyat. Kegiatan ini akan berlangsung pada malam penutupan tahun 2025 hingga
dini hari tahun baru 2026 di Halaman Graha Eme Neme Yauware, Rabu (31/12) malam
hingga Kamis (1/1) dini hari.Acara tersebut melibatkan Forkopimda serta seluruh elemen
masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam menyambut pergantian tahun.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk hadir dan merayakan malam tahun
baru dalam suasana aman, tertib, dan penuh rasa syukur.Rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai pukul 22.00 WIT
dengan sejumlah agenda, di antaranya hiburan musik live, doa bersama lima
agama, pembagian doorprize, serta penyediaan kuliner gratis bagi masyarakat
yang hadir. Momentum pergantian tahun akan ditandai dengan pelepasan lampion
dan tiupan trompet sebagai simbol memasuki tahun baru 2026.Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa konsep acara
tahun ini tidak berorientasi pada kemeriahan semata, melainkan lebih menekankan
pada refleksi dan ungkapan syukur atas perjalanan satu tahun yang telah dilalui
bersama.Sebagai bentuk empati dan solidaritas, Pemerintah Kabupaten
Mimika memutuskan untuk membatalkan rencana pesta kembang api. Keputusan ini
diambil sebagai respons atas musibah bencana yang terjadi di sejumlah wilayah
di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.Awalnya, kegiatan perayaan akhir tahun direncanakan
berlangsung di beberapa titik. Namun, sesuai dengan edaran dan pertimbangan
situasi nasional, seluruh rangkaian acara dipusatkan di Graha Eme Neme Yauware
agar lebih terkendali dan khidmat.Bupati Mimika juga menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan
Republik Indonesia dijadwalkan berada di Timika pada malam pergantian tahun.
Meski demikian, agenda perayaan Menhan RI bersifat internal dan dilaksanakan
bersama unsur TNI dan Polri.Pemerintah daerah berharap pelaksanaan syukuran ini dapat
menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat Mimika untuk mengawali tahun 2026
dengan doa, harapan, serta semangat persatuan. Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 15:01 WIT
Program Penerbangan Natal Freeport, 90 Ton Bahan Makanan Dikirim ke Lembah Terpencil
Papuanewsonline.com, Mimika — PT Freeport Indonesia (PTFI)
kembali menggelar program Community Christmas Flights dengan mengerahkan
helikopter untuk mengangkut sebanyak 90 ton bahan makanan dan kebutuhan Natal
bagi warga di Lembah Aroanop, Lembah Tsinga, dan Lembah Jila, dataran tinggi
Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Program ini menjadi agenda rutin perusahaan
sejak 2015 untuk mendukung masyarakat di sekitar wilayah operasional.Kegiatan ini bertujuan memudahkan warga memenuhi kebutuhan
perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa harus menghadapi keterbatasan akses
transportasi. Dari total muatan yang diangkut, sebanyak 8,4 ton merupakan
bantuan langsung dari PTFI, sementara seluruh barang telah melalui pemeriksaan
keamanan menggunakan X-Ray sebelum diterbangkan.Pelaksanaan penerbangan berlangsung selama periode 7 hingga
23 Desember 2025 dengan total 35 kali penerbangan dari Bandara Mozes Kilangin
Timika menuju sejumlah titik penurunan di wilayah pegunungan. Setiap
penerbangan menempuh waktu sekitar satu jam pulang-pergi, menyesuaikan kondisi
cuaca dan medan.Untuk efisiensi distribusi, helikopter menggunakan metode
sling load, yakni kargo digantung di bagian bawah helikopter. Metode ini
dinilai efektif karena memungkinkan barang diturunkan langsung di lokasi
terdekat dengan permukiman warga tanpa harus dijemput jauh dari kampung.Wilayah yang terlayani dalam program ini mencakup tujuh
kampung di Lembah Aroanop, delapan kampung di Lembah Tsinga, dan 12 kampung di
Lembah Jila. Di kawasan tersebut tidak tersedia akses kendaraan bermotor,
sehingga seluruh aktivitas mobilitas hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki
atau tenaga pikul.Setelah barang tiba di titik penurunan, warga masih harus
membawa logistik ke kampung masing-masing dengan berjalan kaki selama dua
hingga empat jam melalui jalur pegunungan dan menyeberangi sungai. Kondisi
geografis ini menjadi tantangan utama distribusi logistik di wilayah dataran
tinggi Mimika.Selain penerbangan kargo, PTFI juga memberikan dukungan
angkutan darat bagi warga di Kampung Banti 1, Banti 2, Kimbeli, dan Opitawak
pada 15 hingga 24 Desember 2025. Dukungan tersebut mencakup 36 perjalanan bus
yang mengangkut 1.473 penumpang serta 126 ton barang kebutuhan masyarakat.Di wilayah dataran rendah, PTFI turut mendukung mobilitas
warga Suku Kamoro di Kampung Koperapoka, Nayaro, Tipuka, Ayuka, dan Nawaripi.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga
kelancaran distribusi logistik serta mempererat hubungan dengan masyarakat
sekitar wilayah operasional.
Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 14:56 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
