Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
29% APBD Mimika Untuk Belanja Pegawai, Masih Di Bawah Batas Ketentuan
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 mencapai 29 persen dari total nilai
yang ditetapkan. Angka ini dinilai masih aman karena berada di bawah batas
maksimal yang diizinkan, yaitu sebesar 30 persen.Bahkan, kondisi ini menjadi alasan rasa syukur, mengingat di
daerah lain alokasinya ada yang melebihi ketentuan hingga 40 persen dan
berujung pada kebijakan penangguhan tugas bagi sebagian tenaga kerja.Kondisi ini juga yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah
daerah yang tidak lagi menerima permohonan mutasi pegawai dari luar wilayah. Saat ini, jumlah aparatur di lingkungan Pemkab Mimika telah
mencapai sekitar 9.000 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara serta
4.000 hingga 5.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.Bupati menjelaskan bahwa besarnya alokasi dana untuk
keperluan tersebut di setiap instansi sangat bergantung pada jumlah tenaga
kerja yang ada di dalamnya.“Semakin banyak pegawai yang bertugas, maka semakin besar
pula anggaran yang dibutuhkan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa instansi,
seperti Satpol PP yang menggunakan Rp41 miliar dari total anggarannya untuk
keperluan pegawai, dengan sisa dana sekitar Rp5 miliar untuk menjalankan
berbagai program kerja. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan yang mengelola
dana sekitar Rp700 miliar, di mana Rp400 miliar di antaranya dialokasikan untuk
keperluan yang sama,” jelas Johannes Rettob.“Kami bersyukur pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan
seimbang dan sesuai aturan yang berlaku. Semoga kondisi ini terus terjaga,
sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, program
pembangunan tetap berjalan lancar, dan kesejahteraan seluruh aparatur tetap
terjamin dengan baik,” harap Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:56 WIT
Barantin Musnahkan Sapi Tanpa Dokumen, Upaya Jaga Kesehatan Ternak Dan Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Karantina Indonesia
melalui perwakilan di Papua Tengah melakukan pemusnahan terhadap seekor sapi
yang masuk ke wilayah Timika tanpa kelengkapan dokumen resmi yang
dipersyaratkan. Tindakan ini diambil sebagai langkah pengamanan terakhir guna
melindungi wilayah dari potensi masuknya berbagai jenis penyakit hewan
berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian luas, baik dari sisi kesehatan maupun
ekonomi.Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra,
menjelaskan bahwa hewan yang tidak disertai dokumen resmi tidak dapat
dipastikan kondisi kesehatannya, sehingga berisiko membawa penyakit menular
seperti Penyakit Mulut dan Kuku serta Brucella.Penyakit-penyakit tersebut tidak hanya dapat menular dengan
cepat ke ternak lain dan menyebabkan kematian, tetapi juga berpotensi
mengganggu ketahanan pangan daerah. Dari sisi ekonomi, wabah penyakit akan menimbulkan kerugian
besar, mulai dari biaya penanganan, penurunan hasil produksi, hingga gangguan
pasokan yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.Kejadian ini bermula saat petugas melakukan pengawasan ketat
lalu lintas hewan kurban di Pelabuhan Pomako pada 2 Mei 2026. Ditemukan seekor
sapi yang diangkut menggunakan kapal kayu dan diketahui berasal dari Tual,
Maluku, namun tidak memiliki dokumen karantina yang sah. Hewan tersebut kemudian ditahan sesuai prosedur yang berlaku
selama tiga hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pemilik melengkapi
persyaratan yang ada. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, dokumen yang
dibutuhkan tetap tidak dapat dipenuhi.Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019,
pemasukan hewan tanpa kelengkapan dokumen merupakan pelanggaran yang dapat
ditindak tegas. Akhirnya, hewan tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan
dikubur sesuai standar yang berlaku, dengan proses yang disaksikan oleh
perwakilan instansi terkait.“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha
untuk selalu mematuhi peraturan yang ada. Kelengkapan dokumen adalah wujud
tanggung jawab bersama demi menjaga keamanan kesehatan hewan dan kesejahteraan
kita semua,” pesan Anton. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:52 WIT
Festival Grassroot Sepak Bola Mimika Dibuka, Tanamkan Karakter Dan Cetak Bibit Berbakat
Papuanewsonline.com, Timika – PSSI Kabupaten Mimika
menyelenggarakan Festival Grassroot Sepak Bola yang diperuntukkan bagi
anak-anak berusia 10 dan 12 tahun pada Selasa (5/5/2026). Kegiatan yang
berlangsung di Stadion Wania Imipi SP 1 Mimika ini mendapat dukungan penuh dari
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.Pembukaan acara dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pelaksana Tugas Ketua PSSI Mimika, serta
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ananias Faot, yang
mewakili Bupati Mimika.Dalam sambutannya, Ananias Faot menyampaikan apresiasi yang
tinggi kepada seluruh pihak penyelenggara. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini
merupakan langkah penting dalam pembinaan olahraga sejak usia dini. Pemerintah daerah juga mengingatkan pentingnya menanamkan
nilai-nilai kedisiplinan dan sportivitas yang harus menjadi landasan dalam
setiap aktivitas olahraga, khususnya sepak bola. Ia juga mengajak para orang tua dan pembina untuk memahami
bahwa kegiatan ini bukan hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga membentuk
karakter anak-anak sejak dini.Pemerintah berharap ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit
berbakat yang tersebar di berbagai daerah. Para talenta muda yang muncul
nantinya harus terus dibina, dibimbing, dan diperhatikan dengan baik agar mampu
berkembang menjadi atlet yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah di
tingkat yang lebih tinggi. Meskipun diguyur hujan deras sepanjang acara, semangat dan
antusiasme para peserta tidak surut sedikit pun, menjadikan seluruh rangkaian
kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh keceriaan.“Semoga kegiatan seperti ini terus digelar secara
berkelanjutan demi kemajuan olahraga di Mimika. Terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi, dan selamat bertanding bagi para peserta. Tunjukkan
kemampuan terbaik kalian, jadilah contoh yang baik, dan raih prestasi yang
membanggakan bagi kita semua,” harap Ananias menutup sambutannya. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:48 WIT
DPR Papua Tengah Cari Solusi Persoalan Pesisir Mimika, Pengelolaan Tailing Disorot
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Papua Tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah
Kabupaten Mimika serta perwakilan masyarakat wilayah pesisir di Ruang Serbaguna
Hotel Horison Diana Mimika, Selasa (5/5/2026). Acara ini dihadiri berbagai
tokoh penting, di antar Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai, Kapolda Papua
Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil
Bupati Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika, dan masyarakat pesisir mimika.
Pertemuan ini menjadi ruang membahas empat is utama demi kesejahteran warga
pesisir.Dalam pembahasan, Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai
menyoroti masalah akses tray kapal pelayaran ke Pelabuhan Sipu-sipu Distrik
Jita yang sempat terhenti. Ia menyebut upaya mempertahankan jalur ini sudah dilakukan
sejak 2023 dan menyebutnya sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan rakyat. “Keputusan pemerintah sudah jelas, jalur ini harus
dipertahankan agar warga bisa bepergian dengan biaya murah hanya Rp15.000,”
katanya. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sisa pasir tambang atau
tailing harus dijadikan peluang usaha yang dikuasai oleh warga lokal, dengan
izin yang diprioritaskan bagi orang asli Papua agar hasilnya bermanfaat untuk
daerah.Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga
menjadi perhatian. John meminta masyarakat melihat manfaatnya daripada
mempersoalkan namanya, mengingat fasilitas yang disediakan akan sangat membantu
para nelayan. Pembangunan Stasiun Pengisian BBM Nelayan di kawasan Pomako
juga didesak segera diselesaikan, sedangkan pengelolaan Pelabuhan Pangkalan
Pendaratan Ikan disepakati akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah
kabupaten dan provinsi agar pengelolaannya berjalan efektif.Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas
penyelenggaraan pertemuan ini yang menjadi ruang dialog penting. Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan ini
membut kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga legislatif
maupun perusahaan.“Kami berharap hasil pertemuan ini melahir rekomendasi yang
nyata, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan
bermanfaat bagi kesejahteran warga Mimika,” harapnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:44 WIT
Panen Gambas dari Balik Jeruji, Warga Binaan Lapas Timika Tunjukkan Semangat Produktif
Papuanewsonline.com, Timika — Warga binaan Lapas Kelas IIB
Timika memanen sayur gambas hasil budidaya mandiri di lahan pertanian lapas,
Selasa 5 Mei 2026. Panen raya ini menjadi bagian program pembinaan kemandirian
yang digagas Lapas untuk membekali keterampilan warga binaan.Kepala Lapas Kelas IIB Timika, Hernowo, memimpin langsung
kegiatan panen didampingi jajaran pejabat struktural. Menurutnya, lahan
pertanian di dalam lapas dikelola warga binaan sejak pembibitan hingga panen di
bawah pendampingan Seksi Kegiatan Kerja.“Ini bukan sekadar bertani. Kami tanamkan disiplin, kerja
keras, dan rasa tanggung jawab. Bekal ini penting ketika mereka kembali ke
masyarakat,” kata Hernowo di sela kegiatan.Program budidaya gambas dijalankan berkelanjutan di area
lapas. Warga binaan yang terlibat mendapat pelatihan teknis mulai dari
pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga penanganan pascapanen.Hernowo menyebut hasil panen diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan dapur Lapas. Ke depan, pihaknya menargetkan peningkatan produksi agar
bisa mendukung ketahanan pangan internal dan menjadi sarana edukasi pertanian
bagi warga binaan.Lapas Timika berkomitmen melanjutkan program pembinaan
berbasis keterampilan produktif. “Kami ingin warga binaan keluar dengan
kemampuan nyata, mandiri, dan siap memberi kontribusi positif,” tutup Hernowo. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Mei 2026, 14:25 WIT
ULMWP Umumkan Perombakan Kabinet Pemerintahan Sementara pada 1 Mei 2026
Papuanewsonline.com, Papua Barat — Presiden Sementara ULMWP,
Benny Wenda, mengumumkan perombakan kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP
bertepatan dengan peringatan 1 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan
melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs ULMWP sebagai bagian dari
refleksi atas sejarah integrasi Papua ke Indonesia pada 1963.Dalam pernyataannya, Benny Wenda menyebut tanggal 1 Mei
sebagai hari berkabung bagi rakyat Papua Barat. Ia menilai momentum tersebut
sebagai awal dari tragedi panjang yang menurutnya masih berlangsung hingga saat
ini.“Tanggal 1 Mei akan selalu menjadi hari berkabung di Papua
Barat. Hari ini kita memperingati 63 tahun Indonesia menginvasi tanah kita,
awal dari tragedi yang masih kita alami hingga saat ini,” tulis Benny Wenda
dalam pernyataan resminya.Ia juga menyinggung Perjanjian New York tahun 1962 yang
melibatkan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Menurutnya, rakyat Papua
Barat seharusnya diberikan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum
kemerdekaan, namun hal itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan kelompok
mereka.Dalam pernyataan tersebut, Benny Wenda turut menyoroti
berbagai situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua. Ia mengklaim bahwa konflik
dan operasi militer masih berlangsung hingga kini dan berdampak pada masyarakat
sipil di sejumlah wilayah.“Lima belas warga Papua tak berdosa yang dibunuh bulan ini
di Puncak adalah bukti bahwa perang Indonesia terhadap West Papua tidak pernah
berhenti,” tulisnya.Meski demikian, Benny Wenda menyebut 1 Mei juga menjadi
simbol perlawanan politik bagi ULMWP. Ia mengingatkan bahwa pada tanggal yang
sama tahun 2021, ULMWP mendeklarasikan kabinet Pemerintahan Sementara sebagai
simbol perjuangan politik mereka.“Hari ini, dari hari-hari lainnya, kita tidak akan tunduk
pada pemerintahan kolonial Indonesia. Sebaliknya, ULMWP memulihkan kedaulatan
kita yang dicuri dengan membangun kapasitas pemerintahan sementara kita,”
ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Benny Wenda mengumumkan susunan
baru kabinet Pemerintahan Sementara ULMWP yang terdiri dari berbagai
kementerian dan perwakilan bidang strategis. Sejumlah nama diumumkan mengisi
posisi kementerian, mulai dari urusan luar negeri, hukum, kesehatan, hingga
lingkungan hidup dan urusan perempuan serta anak.Selain struktur sipil pemerintahan sementara, ULMWP juga
mencantumkan susunan kepemimpinan Tentara Papua Barat dalam pengumuman
tersebut. Nama Jenderal Goliath Tabuni kembali disebut sebagai Panglima
Tertinggi bersama sejumlah petinggi lainnya dalam struktur militer organisasi.Benny Wenda menegaskan bahwa ULMWP terus berupaya memperkuat
dukungan internasional terhadap perjuangan politik Papua Barat. Ia mengklaim
organisasinya telah mendorong isu Papua masuk dalam perhatian komunitas
internasional dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.“ULMWP telah mendorong Papua Barat ke dalam agenda
internasional, memenangkan permintaan lebih dari 100 negara PBB untuk melakukan
kunjungan Hak Asasi Manusia PBB,” tulisnya.Di akhir pernyataannya, Benny Wenda mengajak masyarakat
Papua Barat untuk tetap menjaga persatuan dan terus mendukung perjuangan ULMWP
menuju kemerdekaan yang mereka cita-citakan.“Kepada rakyat West Papua, saya meminta Anda terus menaruh
kepercayaan Anda pada misi ULMWP: kemerdekaan akan segera tiba,” tutup Benny
Wenda.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari
pemerintah Indonesia terkait isi pernyataan dan pengumuman perombakan kabinet
Pemerintahan Sementara ULMWP tersebut. (GF)
05 Mei 2026, 13:23 WIT
TPNPB Yahukimo Klaim Tembak Dua Kapal di Perbatasan Asmat
Papuanewsonline.com, Yahukimo — TPNPB Kodap XVI Yahukimo
mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap dua unit kapal di wilayah
perbatasan Yahukimo dan Asmat pada Minggu, 3 Mei 2026. Klaim tersebut
disampaikan melalui Siaran Pers Ke-II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang
diterbitkan pada Senin, 4 Mei 2026.Dalam siaran pers itu, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom
menyebut laporan diterima langsung dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI
Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. Pernyataan tersebut turut mencantumkan nama
sejumlah pimpinan TPNPB sebagai penanggung jawab rilis.Adapun nama yang tercantum yakni Panglima Tinggi TPNPB-OPM
Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf
Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.Dalam keterangannya, TPNPB menyatakan bahwa penyerangan
dilakukan terhadap dua kapal yang disebut milik agen intelijen militer
pemerintah Indonesia.“Kami bertanggung jawab atas penembakan dua unit kapal milik
agen intelijen militer pemerintah Indonesia pada hari Minggu, 3 Mei 2026 di
perbatasan Asmat dan Yahukimo,” demikian kutipan rilis tersebut.TPNPB juga mengklaim operasi itu dilakukan oleh pasukan yang
mereka sebut sebagai “Batalyon Kanibal” di bawah pimpinan Mayor Beres Murup dan
Kuron Marup, bersama pasukan khusus pimpinan Akar Heluka.Menurut TPNPB, aksi tersebut dilakukan karena kapal-kapal
itu diduga digunakan untuk melakukan pendoropan agen intelijen militer ke
wilayah yang mereka klaim sebagai daerah konflik bersenjata.Selain mengklaim penembakan dua kapal, TPNPB Kodap XVI
Yahukimo turut mengeluarkan tujuh poin pernyataan sikap dalam rilis tersebut.
Beberapa poin di antaranya meminta warga pendatang keluar dari wilayah operasi
serta menetapkan daftar pencarian terhadap kapal dan pesawat sipil yang disebut
terlibat dalam aktivitas militer.TPNPB juga menyebut sejumlah fasilitas sipil seperti
sekolah, kantor pemerintah, dan rumah sakit sebagai sasaran karena menurut
mereka fungsi fasilitas tersebut telah diambil alih untuk kepentingan militer.Hingga Senin, 4 Mei 2026, Papuanewsonline.com mengaku belum
memperoleh konfirmasi resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait kebenaran klaim
penembakan tersebut.Upaya konfirmasi disebut telah dilakukan kepada Pangdam
XVII/Cenderawasih melalui Kapendam XVII/Cenderawasih serta Kabid Humas Polda
Papua guna meminta tanggapan terkait insiden dan pernyataan sikap TPNPB
tersebut.Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan,
termasuk Yahukimo, dalam beberapa waktu terakhir memang masih menjadi perhatian
menyusul meningkatnya ketegangan dan aktivitas kelompok bersenjata di sejumlah
titik rawan konflik. (GF)
05 Mei 2026, 13:20 WIT
TPNPB Tolak Keputusan ULMWP, Klaim Pencantuman Nama Petinggi Organisasi Dilakukan Sepihak
Papuanewsonline.com, Papua — Pengendali Manajemen Markas
Pusat KOMNAS TPNPB secara resmi menyatakan penolakan terhadap keputusan
Pemerintahan Sementara ULMWP yang dipimpin Benny Wenda terkait pencantuman
sejumlah nama pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ke dalam
struktur kabinet pemerintahan sementara tersebut.Penolakan itu disampaikan melalui siaran pers Manajemen
Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Senin, 4 Mei 2026, yang ditandatangani
sejumlah pimpinan TPNPB-OPM dan disampaikan oleh juru bicara organisasi, Sebby
Sambom.Dalam pernyataan tersebut, Kepala Staf Umum TPNPB, Mayor
Jenderal Terianus Satto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengetahui
ataupun menyetujui keputusan Pemerintahan Sementara ULMWP yang memasukkan nama
sejumlah petinggi TPNPB ke dalam kabinet pemerintahan versi Benny Wenda.Pengendali Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB di bawah
pimpinan Kepala Staf Umum TPNPB Mayjend Terianus Satto secara resmi menolak
keputusan Pemerintahan Sementara (ULMWP) dibawa kepemimpinan Saudara Benny
Wenda, Bucthar Tabuni, Simion Alua Surabut dan kelompoknya yang secara sepihak
telah mengangkat petinggi Komando Nasional-Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (Komnas TPNPB) seperti Panglima Tinggi TPNPB Jenderal Goliath Tabuni,
Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom dan Mayor Jenderal Lekagak
Telenggen dalam kelompoknya Benny Wenda.Dalam keterangannya, Terianus Satto juga menegaskan bahwa
tidak pernah ada kesepakatan bersama antara TPNPB dan ULMWP terkait
pengangkatan para pimpinan TPNPB ke dalam kabinet pemerintahan sementara
tersebut.“TPNPB dan ULMWP versi Pemerintahan Sementara tidak pernah
membuat kesepakatan dan tidak pernah memutuskan sikap bersama untuk mengangkat
Jenderal Goliath Tabuni, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, dan Mayor Jenderal
Lekagak Telenggen untuk bergabung dalam kabinetnya Benny Wenda,” demikian bunyi
pernyataan dalam siaran pers tersebut.TPNPB menilai keputusan Pemerintahan Sementara ULMWP itu
sebagai tindakan sepihak yang dianggap melanggar mekanisme organisasi. Mereka
menyebut TPNPB memiliki sistem hirarki kepemimpinan dan prosedur tersendiri
dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.Menurut pernyataan tersebut, pencantuman nama para petinggi
TPNPB ke dalam struktur kabinet ULMWP dinilai sebagai upaya yang dapat merusak
organisasi dan perjuangan politik Papua baik di dalam maupun luar negeri.Selain menyampaikan penolakan, pihak TPNPB juga mengimbau
seluruh elemen perjuangan Papua, termasuk mahasiswa, pejuang sipil kota, dan
masyarakat Papua agar tidak terpengaruh oleh keputusan yang diumumkan
Pemerintahan Sementara ULMWP pada 30 April 2026 lalu.TPNPB juga memberikan WARNING terhadap Pemerintahan
Sementara ULMWP dibawa kepimpinan Benny Wenda, Bucthar Tabuni, Simion Alua
Surabut dan kelompoknya untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar
hukum dalam KOMNAS TPNPB.Mereka meminta Benny Wenda beserta jajaran Pemerintahan
Sementara ULMWP segera memberikan klarifikasi terbuka terkait pencantuman nama
pimpinan TPNPB dalam struktur kabinet tersebut.Dalam bagian akhir siaran pers, Pengendali Manajemen Markas
Pusat KOMNAS TPNPB kembali menegaskan sikap keras terhadap pihak-pihak yang
dianggap melakukan tindakan yang dinilai merusak nama organisasi TPNPB baik
secara nasional maupun internasional.Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa TPNPB
meminta seluruh pihak menghentikan tindakan yang disebut sebagai “kudeta
militer” terhadap organisasi mereka dan memperingatkan adanya konsekuensi
apabila hal itu terus dilakukan.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh sejumlah pimpinan
TPNPB-OPM, di antaranya Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni,
Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal
Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.
(GF)
05 Mei 2026, 13:07 WIT
KONI Mimika Terancam Dualisme, Tokoh Muda Soroti Dugaan Permainan Pihak Ketiga
Papuanewsonline.com, Mimika — Potensi dualisme kepengurusan
di tubuh KONI Mimika mencuat ke publik. Dianu Omaleng, tokoh muda yang
menamakan diri “Pelur Anak Negeri”, mempertanyakan siapa dalang di balik
potensi perpecahan tersebut.“Menjaga persatuan sesama anak negeri di Tanah Amungsa Bumi
Kamoro jauh lebih baik daripada sekadar urusan struktural,” tegas Dianu dalam
pernyataan tertulisnya, 2 Mei 2026. Pada media Papuanewsonline,com.Rawan Dimanfaatkan Pihak Ketiga Dianu mengingatkan, potensi perpecahan di KONI Mimika rawan
dimanfaatkan pihak ketiga. Ia menawarkan empat langkah antisipasi agar konflik
tidak melebar:1. Dialog dimediasi akademisi – Pengurus lama dan baru perlu
duduk bersama dengan dimediasi tokoh akademisi untuk menetralisir ketegangan
sebelum menjadi konflik terbuka.2. Klarifikasi legalitas transparan – Status SK kepengurusan
harus diperjelas secara administratif melalui KONI Provinsi atau Pusat. “Jika
administrasi rapi dan transparan, pihak ketiga tidak punya celah hukum untuk
memancing di air keruh,” kata Dianu.3. Fokus pada prestasi atlet – Pihak ketiga biasanya masuk
saat ada kekosongan aktivitas akibat konflik. Dengan tetap fokus pada pembinaan
atlet dan agenda olahraga, energi masyarakat terarah pada hal positif.4. Tutup ruang provokasi media – Perpecahan sering
diperparah opini di media sosial. Dianu mengusulkan kesepakatan tidak saling
menyerang di ruang publik untuk menjaga marwah anak negeri.Persatuan Benteng Terkuat
“Persatuan adalah benteng terkuat. Selama komunikasi antar
pengurus tetap berjalan dengan kepala dingin, niat pihak ketiga untuk memecah
belah tidak akan berhasil,” ujarnya.Dianu menambahkan, semangat memajukan KONI Mimika di bawah
kepemimpinan baru harus dibarengi penyelesaian masa jabatan lama secara
terhormat. “Agar tidak meninggalkan api dalam sekam,” tutupnya.Hingga berita ini dirilis, Papuanewsonline.com masih
berupaya meminta konfirmasi dari pengurus KONI Mimika lama, pengurus baru,
serta KONI Provinsi Papua Tengah terkait status kepengurusan dan langkah
rekonsiliasi. Penulis: Hendrik
Editor: GF
04 Mei 2026, 21:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
