Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Anomali Cuaca Akhir Tahun, Timika Alami Suhu Panas Ekstrem Meski Intensitas Hujan Tinggi
Papuanewsonline.com, Mimika — Warga Kota Timika, Kabupaten
Mimika, Papua Tengah, dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak biasa menjelang
akhir tahun 2025. Di tengah tingginya intensitas hujan, suhu udara justru
terasa panas ekstrem, menciptakan kondisi gerah yang berbeda dari karakter
musim penghujan pada umumnya.Berbeda dengan sejumlah wilayah lain yang mengalami
penurunan suhu saat hujan meningkat, Timika justru menunjukkan pola sebaliknya.
Hujan tidak turun merata sepanjang hari, melainkan terkonsentrasi pada waktu
tertentu, sehingga panas masih mendominasi sejak pagi hingga siang hari.“Kita harus waspada dengan perubahan cuaca ini agar tidak
terkena masalah kesehatan,” ujar Forecaster BMKG Mimika, Sony Hartono, saat
ditemui di Kantor BMKG Mimika, Selasa (30/12/25).Berdasarkan catatan BMKG Mimika, suhu rata-rata udara selama
Desember 2025 berada di kisaran 27 derajat Celsius. Namun demikian, pada siang
hari suhu dapat meningkat signifikan dan mencapai 33 hingga 35 derajat Celsius,
terutama saat cuaca cerah sebelum hujan turun.Sony menjelaskan bahwa hujan pada bulan Desember didominasi
oleh pembentukan awan-awan besar yang muncul pada sore hari. Awan tersebut
bergerak dari arah utara menuju wilayah Kota Timika hingga kawasan Pomako di
bagian selatan.“Pagi cerah, siang panas terik, dan hujan baru turun sore
hari,” katanya.BMKG juga memprediksi hujan lebat yang disertai petir akan
rutin terjadi pada rentang waktu pukul 17.00 hingga 20.00 WIT dengan durasi
sekitar satu hingga dua jam. Dalam kondisi tertentu, apabila awan terbentuk
secara masif, hujan ringan berpotensi berlangsung hingga tengah malam.Memasuki Januari 2026, pola cuaca di wilayah Mimika
diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan. Perbedaan utama yang
diprediksi adalah adanya peningkatan kecepatan angin yang berkisar antara 3
hingga 5 knot dibandingkan bulan sebelumnya.Sementara itu, kondisi perairan di wilayah Mimika masih
tergolong normal. Tinggi gelombang laut diperkirakan berada pada kisaran 0,5
hingga 1,25 meter dan dinilai masih aman bagi aktivitas pelayaran skala lokal.BMKG Mimika mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan
aktivitas harian dengan pola cuaca yang terjadi serta secara rutin memantau
informasi dan peringatan cuaca terbaru guna mengantisipasi dampak kesehatan
maupun gangguan aktivitas akibat cuaca ekstrem.
Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 14:50 WIT
Disposisi Sudah Terbit, Warga Mimika Masih Menanti Kepastian Ganti Rugi Tanah dari Pemkab
Papuanewsonline.com, Mimika — Sejumlah warga di Kabupaten
Mimika hingga akhir tahun 2025 masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi
tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepentingan
pembangunan fasilitas publik. Penantian panjang tersebut memunculkan keresahan,
terutama karena proses administrasi disebut telah berjalan dan bahkan telah
memperoleh disposisi dari pimpinan daerah.Tanah-tanah milik warga tersebut diketahui telah
dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai kepentingan, mulai dari perkantoran
distrik hingga fasilitas pendidikan dan perpustakaan. Namun hingga kini, hak
pemilik tanah berupa pembayaran ganti rugi belum sepenuhnya direalisasikan oleh
pemerintah daerah.Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga nama warga
yang tanahnya telah mendapatkan disposisi dari Bupati Mimika. Mereka adalah
Paulus Pinimet atas penggunaan tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana,
Theodurus Boyau atas tanah yang digunakan untuk Persekolahan SMP Negeri 8
Wania, serta Ice Naiwapa atas lahan yang dipakai untuk pembangunan Perpustakaan
Timika Indah.Salah satu pemilik tanah, Paulus Pinimet, mengungkapkan
bahwa sesuai informasi yang diterimanya, pembayaran ganti rugi seharusnya
dilakukan pada 25 November 2025. Namun hingga memasuki penghujung Desember,
belum ada kejelasan kapan pembayaran tersebut akan direalisasikan.Menurut Paulus, seluruh persyaratan administratif yang
diminta pemerintah telah dipenuhi sejak lama. Mulai dari dokumen kepemilikan
tanah, proses verifikasi, hingga disposisi internal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika telah dilalui tanpa kendala berarti.“Kami sudah mengikuti semua prosedur yang diminta. Berkas
lengkap, proses sudah jalan, bahkan sudah ada disposisi. Tapi sampai sekarang
belum ada kepastian pembayaran,” ujar Paulus saat ditemui wartawan.Ia menuturkan bahwa penantian tersebut bukan hanya soal
materi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan
pemilik tanah. Tanah, menurutnya, memiliki nilai sosial dan historis yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Mimika.Upaya komunikasi dengan pihak pemerintah daerah pun, kata
Paulus, telah dilakukan berulang kali. Namun jawaban yang diterima masih
sebatas janji dan penjelasan normatif tanpa kejelasan waktu pembayaran.“Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami
dipenuhi sesuai kesepakatan dan nilai tanah yang sudah ditentukan. Ini soal
keadilan,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tersebut. Belum diketahui apakah keterlambatan ini disebabkan oleh kendala
anggaran, administrasi, atau faktor lainnya.Kondisi ini menimbulkan perhatian di tengah masyarakat,
terutama karena pembangunan fasilitas publik seharusnya berjalan seiring dengan
pemenuhan hak-hak warga yang lahannya digunakan negara. Transparansi dan
kepastian hukum menjadi tuntutan yang terus disuarakan.Sejumlah warga menilai, keterlambatan pembayaran ganti rugi
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika
tidak segera diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola
pengadaan tanah yang adil dan berkeadilan, khususnya di wilayah Papua yang
memiliki karakteristik sosial dan adat yang kuat dalam penguasaan tanah.Para pemilik tanah berharap, memasuki tahun anggaran
berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera merealisasikan pembayaran
ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya dan
demi menjaga kepercayaan publik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 13:58 WIT
Serangan Bersenjata Diklaim TPNPB di Yahukimo, Anggota Brimob Tertembak dan Kendaraan Dibakar
Papuanewsonline.com, Yahukimo — Situasi keamanan di
Kabupaten Yahukimo, Papua, kembali memanas setelah Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) Komando Wilayah Pertahanan XVI Yahukimo mengklaim telah
melakukan serangan terhadap aparat Brimob. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi
pada Selasa malam, 29 Desember 2025.Dalam klaim yang disampaikan melalui siaran pers kepada
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut
mengakibatkan satu anggota Brimob mengalami luka tembak. Selain itu, satu unit
mobil milik Brimob juga dilaporkan dibakar dalam insiden tersebut.Komandan Operasi TPNPB Komando Wilayah Pertahanan XVI
Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan
oleh pasukan di bawah komandonya dan diklaim sebagai bagian dari perjuangan
yang mereka jalankan. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi dalam rilis
yang beredar ke sejumlah media.Selain kendaraan dinas, TPNPB juga mengklaim telah membakar
satu unit rumah Brimob yang diketahui dihuni oleh anggota Brimob. Aksi tersebut
disebut terjadi dalam rangkaian serangan yang sama pada malam kejadian.Anggota Brimob yang tertembak dilaporkan telah dievakuasi ke
fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga berita ini
diturunkan, belum terdapat informasi resmi mengenai kondisi terakhir korban,
termasuk kepastian apakah korban selamat atau meninggal dunia.Juru Bicara Komnas TPNPB, Sebby Sambom, dalam keterangan
terpisah, menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian
aksi yang terus dilakukan oleh TPNPB. Klaim tersebut kembali menegaskan posisi
kelompok bersenjata itu dalam konflik yang berlangsung di Papua.Insiden ini menambah daftar panjang konflik bersenjata
antara TPNPB dan aparat keamanan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya
Yahukimo, yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan gangguan
keamanan.Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak
kepolisian maupun aparat keamanan terkait klaim serangan tersebut. Papua News
Online masih berupaya menghimpun informasi lanjutan guna memperoleh konfirmasi
dan gambaran utuh mengenai situasi di lapangan.Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 13:52 WIT
Operasi Damai Cartenz Sepanjang 2025 Tekan KKB, Puluhan Anggota Diamankan dan Basis Dihancurkan
Papuanewsonline.com, Papua – Satuan Tugas Operasi Damai
Cartenz mencatat capaian signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan
keamanan di Papua sepanjang tahun 2025. Melalui serangkaian operasi gabungan
bersama TNI dan Polri, aparat berhasil menekan aktivitas Kelompok Kriminal
Bersenjata (KKB) yang selama ini meresahkan masyarakat.Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf
Sutejo, menyampaikan bahwa sebanyak 45 anggota KKB berhasil diamankan dalam
berbagai operasi yang dilakukan secara berkelanjutan di sejumlah wilayah rawan.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu untuk memutus mata
rantai kekerasan bersenjata di Tanah Papua.Dari jumlah tersebut, 15 anggota KKB dilaporkan tewas karena
melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap oleh aparat. Sementara
itu, 20 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses
hukum sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan sisanya masih dalam pengembangan
dan pendalaman penyelidikan.Selain penangkapan personel, Satgas Operasi Damai Cartenz
juga berhasil menyita berbagai barang bukti strategis yang selama ini digunakan
KKB untuk melancarkan aksi teror. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi
kapasitas tempur dan daya ancam kelompok bersenjata tersebut.Barang bukti yang diamankan meliputi 29 pucuk senjata api,
45 buah magasin, dua unit bahan peledak, serta 4.194 butir amunisi. Aparat juga
menyita berbagai senjata tajam, termasuk panah, yang kerap digunakan dalam
konflik bersenjata di wilayah pedalaman.Tidak hanya menyasar personel dan persenjataan, operasi
penegakan hukum ini juga menargetkan basis logistik KKB. Sepanjang 2025, aparat
berhasil membumihanguskan 14 markas KKB yang tersebar di sejumlah titik
strategis, sebagai langkah memutus jalur suplai dan tempat persembunyian
kelompok tersebut.Penghancuran markas dinilai berdampak signifikan dalam
mempersempit ruang gerak KKB dan melemahkan konsolidasi internal mereka. Aparat
berharap tekanan berkelanjutan ini mampu menciptakan efek jera serta menurunkan
intensitas gangguan keamanan di Papua.Kombes Pol. Yusuf Sutejo menegaskan bahwa operasi akan terus
dilanjutkan secara terukur dan profesional demi menjaga stabilitas keamanan.
“Kami akan terus melakukan operasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di
Papua, serta melindungi warga sipil dari ancaman KKB,” tegasnya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 04:24 WIT
Klaim TPNPB Soal Kontak Senjata di Yahukimo, Empat Anggota TNI Disebut Tewas
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Situasi keamanan di
Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali memanas menyusul klaim Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Wilayah Pertahanan XVI Yahukimo
terkait kontak senjata dengan aparat TNI. Dalam pernyataan resmi, TPNPB
menyebut empat anggota TNI tewas dalam insiden yang terjadi di Jalan Saralala
pada akhir Desember 2025.Klaim tersebut disampaikan oleh Komandan Operasi TPNPB Kodap
XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, melalui siaran pers yang diterima Manajemen
Markas Pusat Komnas TPNPB. Insiden ini disebut sebagai bagian dari eskalasi
konflik bersenjata yang terjadi di wilayah pedalaman Papua.Dalam pernyataannya, Mayor Kopitua Heluka menyebut bahwa
aksi penembakan tersebut dilakukan sebagai bentuk balasan atas gugurnya anggota
TPNPB dalam kurun waktu dua bulan terakhir. “Kami tembak mati 4 Anggota TNI
kodim 1715 dan satu unit mobil hancur, itu benar-benar perintah saya Kopitua
Heluka,” kata Mayor Kopitua Heluka.TPNPB juga mengklaim telah merusak satu unit kendaraan dalam
peristiwa tersebut. Selain pernyataan tertulis, kelompok ini turut mengunggah
tiga video yang dikaitkan dengan insiden di Yahukimo, meskipun keaslian dan
konteks video tersebut masih belum dapat diverifikasi secara independen.Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat konfirmasi
resmi dari pihak TNI maupun pemerintah terkait kebenaran klaim tersebut. Juru
Bicara TNI, Brigjen Ahmad Yani, belum memberikan pernyataan resmi dan belum
dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.Insiden ini menambah daftar panjang konflik bersenjata
antara TPNPB dan aparat keamanan di Papua, khususnya di wilayah pegunungan yang
selama ini dikenal rawan gangguan keamanan. Aparat keamanan disebut terus
memantau perkembangan situasi untuk mencegah meluasnya konflik.Upaya pendekatan keamanan dan dialog sebenarnya telah
dilakukan oleh pemerintah dan aparat terkait guna meredam eskalasi kekerasan.
Namun, hingga akhir tahun 2025, belum terlihat adanya kesepakatan damai yang
mampu menghentikan aksi saling serang di lapangan.TPNPB dalam pernyataannya juga menegaskan kesiapan mereka
menanggung risiko atas tindakan yang dilakukan. “Kami siap bertanggung jawab
atas penembakan ini, karena kami melakukan itu untuk membela diri dan membela
hak-hak rakyat Papua,” kata Mayor Kopitua Heluka.Situasi keamanan di Yahukimo hingga kini masih terus
dipantau, sementara masyarakat sipil diimbau untuk tetap waspada dan
menghindari wilayah rawan konflik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 04:19 WIT
Warga Suku Amungme Desak Kepastian Pembayaran Tanah di Mimika yang Tak Kunjung Tuntas
Papuabewsonline.com, Timika – Persoalan pembayaran tanah
milik warga Suku Amungme di Kabupaten Mimika kembali mencuat. Paulus Pinimet
menyatakan sikap dan menyuarakan keprihatinan atas belum adanya kepastian dari
pemerintah terkait rencana pembayaran tanah di tiga lokasi strategis yang saat
ini telah digunakan untuk fasilitas publik.Paulus menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah
menyampaikan rencana pembayaran tanah, namun hingga kini belum ada tindak
lanjut resmi yang dirasakan oleh pemilik hak ulayat. Kondisi tersebut dinilai
menimbulkan keresahan di kalangan warga yang telah lama menunggu kejelasan.Dalam keterangannya kepada jurnalis Papua News Online,
Paulus menyebutkan tiga lokasi yang menjadi pokok persoalan, yakni lahan
perpustakaan di kawasan Timika Indah, SMP Negeri 8 Timika, serta Kantor Distrik
Kuala Kencana. “Kami telah menunggu pembayaran ini sejak lama, tapi belum ada
kepastian dari pemerintah,” kata Paulus.Ia menegaskan bahwa pembayaran tanah bukan sekadar persoalan
administratif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah harus diwujudkan secara nyata agar tidak
menimbulkan ketidakpercayaan publik.Paulus juga mengingatkan adanya janji yang pernah
disampaikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, terkait penyelesaian
pembayaran tanah tersebut. “Bupati JOHANES RETOB telah berjanji untuk membayar
tanah kami, tapi kami belum melihat hasilnya,” tambahnya.Lebih lanjut, Paulus menyampaikan bahwa penantian panjang
ini seharusnya segera diakhiri dengan langkah konkret dari pemerintah. Ia
berharap tidak ada lagi penundaan yang dapat memperpanjang persoalan dan
memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat. “Kami tidak ingin
ada lagi penundaan, kami ingin pembayaran ini segera dilakukan,” ujarnya.Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Papua News Online
telah berupaya menghubungi pihak pemerintah daerah untuk memperoleh konfirmasi
dan penjelasan resmi terkait perkembangan pembayaran tanah tersebut. Namun,
belum ada tanggapan yang diberikan oleh pihak berwenang.Masyarakat Suku Amungme berharap pemerintah segera
memberikan kejelasan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran tanah secara adil
dan transparan. Papua News Online akan terus memantau perkembangan kasus ini
dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 04:16 WIT
Melalui Dokkes Polres Langkat, Polri Hadir Beri Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Polri melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Langkat melaksanakan bakti kesehatan berupa obat-obatan kepada masyarakat Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana alam banjir yang melanda wilayah tersebut.Bantuan obat-obatan yang diberikan meliputi vitamin, obat batuk, obat pilek, obat penurun demam, obat luka, serta sirup penunjang peningkatan imunitas tubuh. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan membantu masyarakat tetap menjaga daya tahan tubuh di tengah kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana banjir.Selain memberikan bantuan medis, Tim Dokkes Polres Langkat juga memberikan dukungan moril kepada masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan semangat dan empati. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan optimisme serta semangat baru bagi warga untuk bangkit dan menjalani kehidupan pasca bencana alam yang berdampak besar terhadap tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari mereka.Akibat bencana banjir tersebut, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumah yang mereka huni hanyut terbawa arus banjir atau mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dihuni lagi. Berdasarkan data di Desa Harapan Makmur, terdapat 11 rumah hilang terbawa arus, 10 rumah mengalami rusak parah, dan 15 rumah rusak ringan. Kondisi permukiman di sepanjang perjalanan menuju Desa Sei Pakis juga menunjukkan banyak rumah warga yang terdampak, baik yang hancur maupun yang masih dapat dihuni setelah dilakukan pembersihan lumpur dan sisa genangan air.Masyarakat menyampaikan harapan agar bantuan dan perhatian dari berbagai pihak terus berlanjut, khususnya untuk membantu pemulihan kehidupan dan perbaikan tempat tinggal mereka. Warga juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri dan seluruh pihak terkait atas kepedulian dan bantuan yang telah diberikan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan pasca bencana alam. PNO-12
29 Des 2025, 22:54 WIT
Perayaan Malam Tahun Baru 2026 Siap Diamankan Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku siap mengamankan perayaan malam tahun baru 2026 di Maluku. Demikian disampaikan Kasatgas Kamseltibcarlantas Operasi Lilin Salawaku 2025, AKBP Agus Joko Nugroho, S.H., S.I.K saat memimpin Apel Operasi Lilin, Senin, 29 Desember 2025.Apel yang dihadiri para Kasatgas dan seluruh personel gabungan tersebut merupakan bagian dari kesiapan pengamanan menjelang perayaan Tahun Baru 2026.Dalam arahannya, AKBP Agus Joko Nugroho menekankan pentingnya kesiapan fisik, kesehatan, serta kondisi kendaraan operasional yang akan digunakan selama pengamanan Tahun Baru.Ia juga menginstruksikan personel untuk terus memantau arus balik pasca perayaan Natal guna mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas.AKBP Agus juga meminta agar patroli ditingkatkan pada lokasi-lokasi keramaian, khususnya pusat perbelanjaan dan tempat wisata yang diperkirakan akan mengalami lonjakan pengunjung. Personel juga diminta melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pesta kembang api serta mengantisipasi titik-titik kerawanan yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat."Kami harapkan seluruh personel Operasi Lilin Salawaku 2025 dapat melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga perayaan Tahun Baru dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," pintanya. PNO-12
29 Des 2025, 22:44 WIT
Brimob Polda Sumut Bantu Bersihkan SMP Negeri 1 Tanjung Pura dari Genangan Lumpur Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Satuan Brigade Mobil (Brimob) Batalyon A Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pembersihan pasca bencana banjir di wilayah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu lokasi terdampak yang menjadi fokus utama kegiatan tersebut adalah SMP Negeri 1 Tanjung Pura, yang mengalami dampak cukup signifikan akibat genangan lumpur dan material sisa banjir.SMP Negeri 1 Tanjung Pura merupakan sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi, karena salah satu sekolah tertua dikabupaten langkat. Pada masa kolonial Belanda, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan bagi kalangan bangsawan atau petinggi pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sekolah tersebut secara resmi ditarik dan dikelola oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 hingga saat ini, serta terus berperan penting dalam dunia pendidikan di Tanjung Pura.Kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personel Brimob Polda Sumut telah memasuki hari kelima, dengan fokus membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, saluran air, serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini dilakukan secara bertahap dan maksimal agar lingkungan sekolah kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Direncanakan, dalam dua hari ke depan, SMP Negeri 1 Tanjung Pura sudah dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan belajar mengajar, menyambut tahun ajaran baru.Bantuan dan keterlibatan Brimob Polda Sumut dalam kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kehadiran aparat kepolisian tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi pihak sekolah, para siswa, serta orang tua murid di wilayah Tanjung Pura.Melalui kegiatan tersebut, personel Brimob Polda Sumut menegaskan komitmen dan semangat pengabdian Polri, dengan menjunjung tinggi prinsip Polri siap membantu dan melayani masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam penanggulangan bencana serta dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
29 Des 2025, 22:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
