Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polda Maluku Pastikan Usut Tuntas Dugaan Kasus Perselingkuhan Oknum Polwan Secara Profesional
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan seorang oknum anggota Polwan di lingkungan Polda Maluku. Perkara tersebut saat ini telah dilaporkan secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku dan sedang ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan seorang anggota Polwan Polda Maluku berinisial IT, yang merupakan personel di salah satu satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.“Benar, telah ada laporan yang masuk di SPKT Polda Maluku terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Polri. Saat ini laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku untuk dilakukan klarifikasi awal terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Kombes Rositah dalam keterangan resminya, Minggu (10/5/2026).Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu dini hari (9/5/2026) di kawasan Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kejadian bermula saat suami dari oknum anggota Polwan tersebut, berinisial RL, meminta pendampingan anggota Provos dan Paminal Satbrimob Polda Maluku setelah menduga istrinya berada di salah satu rumah milik seorang pria berinisial BM.Setelah menerima laporan, anggota Provos, Paminal Satbrimob bersama personel Polsek Nusaniwe kemudian menuju lokasi dimaksud. Di lokasi, petugas selanjutnya melakukan pengecekan dan menemukan IT bersama BM berada di dalam sebuah kamar rumah tersebut. Kedua pihak kemudian diarahkan ke Polsek Nusaniwe untuk dimintai keterangan awal sebelum selanjutnya dibawa ke Polda Maluku guna proses pelaporan dan pemeriksaan lebih lanjut.Kombes Rositah menegaskan bahwa proses penanganan pada Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku masih dalam tahap klarifikasi awal dan pendalaman sedangkan untuk Laporan Polisinya sementara menunggu disposisi pimpinan untuk ditindak lanjuti oleh Ditreskrimum Polda Maluku.“Bidpropam Polda Maluku telah melakukan klarifikasi awal terhadap terduga pelanggar, suaminya, serta saksi-saksi terkait guna mendalami peristiwa yang dilaporkan. Semua tahapan dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku di internal Polri dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terhadap setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri.“Kapolda Maluku menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik maupun pidana, akan ditindak tegas sesuai aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap perilaku anggota yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri,” tegas Kabid Humas.Lebih lanjut disampaikan, Polda Maluku berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas personel serta memastikan setiap laporan masyarakat maupun pengaduan internal ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel.“Polda Maluku memastikan setiap laporan yang masuk akan diproses secara profesional sesuai prosedur yang berlaku sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya. PNO-12
11 Mei 2026, 22:24 WIT
Iwan Sumandak Apresiasi Pendekatan Humanis Operasi Damai Cartenz 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua. Salah satunya datang dari tokoh agama di Kabupaten Mimika yang menilai pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis yang dilakukan aparat telah memberikan rasa aman sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat (10/05/2026).Gembala GMS Timika, Iwan Sumandak, menyampaikan apresiasi atas dedikasi aparat Operasi Damai Cartenz yang terus hadir menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat Papua dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.Dalam testimoninya, ia menilai bahwa kehadiran aparat tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membawa pesan kepedulian, kasih, dan persatuan kepada masyarakat.“Amo longo, nima wetimi, saipah. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Operasi Damai Cartenz yang terus bekerja dengan keberanian, pengorbanan, dan hati dalam menjaga kedamaian serta melindungi masyarakat,” ujar Iwan Sumandak.Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dapat merasakan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas aparat di lapangan.“Kami melihat bahwa selalu ada pesan kedamaian, kepedulian, dan kasih kepada sesama dalam setiap langkah yang dilakukan,” lanjutnya.Selain memberikan apresiasi, Iwan Sumandak turut mengajak seluruh masyarakat dan umat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kota Timika, untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial demi terciptanya situasi yang aman dan damai.“Mari kita terus bergandengan tangan dan tetap menjadi terang bagi tanah dan kota kita tercinta, Tanah Papua dan Kota Timika,” ungkapnya.Pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 sendiri terus mengedepankan pendekatan yang humanis melalui komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen warga. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedamaian bersama di Papua.Dukungan dari para tokoh agama diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak kekerasan, menjaga kerukunan, dan membangun Papua yang aman, damai, serta penuh persaudaraan. PNO-12
11 Mei 2026, 22:20 WIT
Kabid Propam Polda Maluku Pimpin Uji Mental Ideologi Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas melalui proses seleksi calon Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 yang bersih dan transparan.Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) Uji Asesmen Mental Ideologi dan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) seleksi penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol T.A. 2026 yang digelar di SMA Negeri 2 Ambon, Senin (11/5/2026).Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., selaku Ketua Bidang CAT Asesmen Mental Ideologi dan PMK, didampingi Karo SDM Polda Maluku selaku Ketua Panitia Daerah serta tim pengawas internal dan eksternal.Dalam arahannya, Kabid Propam menegaskan bahwa tahapan asesmen mental ideologi dan kepribadian merupakan bagian penting dalam membentuk calon perwira Polri yang tidak hanya cerdas secara akademik dan tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas, dan karakter kebangsaan yang kuat.“Seleksi ini menjadi bagian dari upaya Polri membangun SDM unggul menuju Polri Presisi. Kami ingin memastikan bahwa calon perwira yang terpilih nantinya benar-benar memiliki integritas, loyalitas kepada NKRI, serta kepribadian yang baik,” tegas Kombes Pol. Indera Gunawan.Ia menekankan bahwa pengawasan internal terhadap seluruh tahapan seleksi terus diperkuat guna memastikan proses rekrutmen berjalan objektif, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai prinsip rekrutmen Polri yang bersih.“Kami tidak memberikan ruang terhadap praktik kecurangan, titipan, maupun intervensi dalam bentuk apa pun. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan hasil yang diperoleh secara objektif,” ujarnya.Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku. Selain itu, Polda Maluku juga melibatkan pengawas eksternal dari Pranata Laboratorium Pendidikan Politeknik Negeri Ambon guna memastikan sistem CAT berjalan aman, transparan, dan bebas kendala teknis.Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan Akpol dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta sistem clear and clean.“Polda Maluku berkomitmen menghadirkan proses seleksi yang transparan dan akuntabel untuk melahirkan calon-calon perwira Polri yang profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan tugas kepolisian ke depan,” ungkapnya.Menurutnya, pembangunan SDM Polri yang Presisi harus dimulai sejak proses rekrutmen sehingga institusi Polri dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dipercaya masyarakat.Sebanyak 30 calon siswa Taruna dan Taruni Akpol mengikuti tahapan CAT Uji Asesmen Mental Ideologi dan PMK dengan tertib dan penuh antusias. Seluruh peserta mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme dan standar yang telah ditetapkan panitia pusat maupun daerah.Hingga kegiatan berakhir, pelaksanaan seleksi di SMA Negeri 2 Ambon berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. PNO-12
11 Mei 2026, 22:11 WIT
Wakapolda Maluku Komitmen Seleksi Akpol Berjalan Bersih dan Transparan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., meninjau langsung pelaksanaan hari kedua Uji Akademik seleksi Penerimaan Terpadu Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (9/5/2026).Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan, objektif, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih dan berintegritas.Turut mendampingi Wakapolda Maluku dalam kegiatan tersebut antara lain Karo SDM Polda Maluku, Kabid TIK Polda Maluku selaku Ketua Bidang CAT Uji Akademik, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku, serta panitia dan pengawas internal seleksi.Dalam kesempatan itu, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol dilaksanakan secara profesional dengan pengawasan ketat dari unsur internal maupun eksternal guna menjamin setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing.“Kami memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi dalam proses rekrutmen anggota Polri,” tegas Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, pengawasan berlapis yang dilakukan merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas proses rekrutmen sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Rekrutmen Polri harus mampu melahirkan calon-calon perwira yang berkualitas, berintegritas, dan siap menjadi bagian dari SDM Polri Presisi di masa depan,” ujarnya.Wakapolda juga menekankan bahwa prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) terus menjadi pedoman utama dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Maluku.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku selaku Ketua Panitia Daerah menyampaikan bahwa seluruh mekanisme seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia pusat dengan pengawasan yang ketat dan terbuka.“Kami berkomitmen menjaga proses seleksi tetap objektif dan profesional sehingga peserta yang lolos nantinya benar-benar merupakan calon terbaik hasil seleksi yang murni dan berkualitas,” ungkapnya.Dari total 33 peserta yang terdaftar mengikuti Uji Akademik Akpol Tahun Anggaran 2026, sebanyak 31 calon siswa hadir mengikuti ujian, sementara dua peserta lainnya dinyatakan tidak hadir.Seluruh rangkaian kegiatan turut diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku serta melibatkan pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berlangsung sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme.Rangkaian seleksi Taruna-Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku masih akan berlanjut dengan tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia pusat.Di akhir peninjauan, Wakapolda Maluku mengimbau seluruh peserta agar menjaga kesehatan, disiplin, dan mempersiapkan diri secara maksimal dalam menghadapi tahapan seleksi selanjutnya. PNO-12
11 Mei 2026, 22:02 WIT
Pimpin Apel Pagi, Kombes Indera Tegaskan Etika Bermedia Sosial Bagi Anggota Polri dan Keluarga
Papuanewsonline.com, Ambon – Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., menegaskan pentingnya etika bermedia sosial bagi anggota Polri dan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga marwah institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku yang dihadiri pejabat utama, personel Polri, dan ASN Polda Maluku di Lapangan Letkol (Pol) Chr Tahapari Polda Maluku, Senin (11/5/2026).Dalam arahannya, Kabid Propam mengungkapkan bahwa hasil patroli siber masih menemukan adanya unggahan maupun komentar di media sosial yang dilakukan anggota Polri maupun keluarga yang dinilai tidak selaras dengan situasi sosial dan dinamika kamtibmas.Menurutnya, perilaku tersebut berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat dan menjadi kontra produktif terhadap upaya Polri dalam membangun citra positif serta memperkuat kepercayaan publik.“Media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai unggahan ataupun komentar anggota Polri justru menimbulkan polemik dan merugikan institusi,” tegas Kombes Pol. Indera Gunawan.Ia menegaskan, penggunaan media sosial oleh anggota Polri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 serta Surat Telegram Kapolda Maluku Nomor: ST/169/V/WAS.2./2026 tentang langkah pencegahan perilaku negatif anggota Polri dan keluarga dalam penggunaan media sosial.Karena itu, seluruh personel beserta keluarga diminta menjaga data pribadi, menjaga soliditas internal, serta menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi, pelayanan publik, dan penyampaian informasi yang positif kepada masyarakat.Kabid Propam juga mengingatkan agar anggota Polri maupun keluarga tidak mengunggah komentar, pertanyaan, ataupun visualisasi yang bersifat merendahkan institusi lain maupun sesama anggota Polri. Selain itu, personel diingatkan untuk tidak terlibat dalam polemik, provokasi, ataupun perdebatan publik di media sosial.Tak hanya itu, anggota Polri dan keluarga juga dilarang melakukan live streaming di platform media sosial dengan tujuan menyampaikan pendapat atau komentar yang bersifat parodi maupun satire terhadap suatu peristiwa yang dapat memicu polemik di ruang publik.“Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, edukatif, dan membangun. Hindari konten maupun aktivitas digital yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri,” ujarnya.Menurutnya, pengawasan internal terhadap perilaku anggota, termasuk di ruang digital, akan terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga disiplin dan profesionalisme personel.“Saat ini pengawasan publik terhadap anggota Polri sangat tinggi. Pelanggaran sekecil apa pun dapat dengan cepat diketahui masyarakat dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Propam turut menyampaikan pesan Ibu Kapolda Maluku kepada para polwan agar terus menjaga integritas, disiplin, dan lebih mengedepankan prestasi daripada melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.Ia juga menyinggung keberadaan quick response Propam Polri yang membuat laporan masyarakat terkait perilaku anggota semakin meningkat, termasuk terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebelumnya kerap diabaikan.“Pagi ini sebelum apel berlangsung, sudah ada dua laporan masyarakat yang masuk dan langsung kami tindak lanjuti. Ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap anggota semakin ketat dan responsif,” katanya.Selain etika bermedia sosial, Kabid Propam turut mengingatkan seluruh personel agar tertib berlalu lintas dan tidak mengemudi dalam kondisi mabuk karena dapat membahayakan diri sendiri maupun masyarakat.Ia menekankan bahwa setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu maupun pelanggaran sekecil apa pun.“Jaga perilaku, jaga disiplin, dan jaga nama baik institusi. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga bersama melalui sikap dan tindakan setiap anggota,” pungkasnya. PNO-12
11 Mei 2026, 21:53 WIT
Harumkan Nama Indonesia, Polwan Polda Maluku Raih 3 Medali di Ajang Bodybuilding Asia
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Polisi Wanita (Polwan) Polda Maluku kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. IPTU Esterlina Titiheru, A.Md., personel Polwan yang menjabat sebagai Ps. Kapolsek Baguala Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, berhasil meraih tiga medali pada ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026.Kejuaraan binaraga dan kebugaran fisik internasional yang diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National Physique Committee (NPC) tersebut berlangsung di Hotel Holiday Villa, Johor Bahru, Malaysia, Minggu (10/5/2026), dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia.Dalam kompetisi tersebut, IPTU Esterlina tampil membawa nama Indonesia dan sukses meraih:Juara 1 (Medali Emas) kategori Women’s Physique;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Figure;Juara 2 (Medali Perak) kategori Women’s Wellness.Prestasi tersebut menjadi capaian membanggakan tidak hanya bagi Polda Maluku, tetapi juga bagi institusi Polri dan Indonesia di kancah olahraga internasional.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras personel Polwan yang mampu menunjukkan prestasi di luar tugas kepolisian.“Prestasi yang diraih IPTU Esterlina merupakan kebanggaan bagi Polda Maluku dan Polri. Ini membuktikan bahwa personel Polwan tidak hanya profesional dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga mampu berprestasi dan bersaing di level internasional,” ujar Kombes Rositah.Menurutnya, keberhasilan tersebut juga mencerminkan disiplin, semangat juang, serta komitmen personel Polri dalam menjaga kualitas diri dan kebugaran fisik.“Keikutsertaan dalam kejuaraan internasional ini dipersiapkan secara serius selama kurang lebih empat bulan. Bahkan yang bersangkutan mengikuti kompetisi dengan pembiayaan mandiri demi membawa nama Indonesia dan institusi Polri di ajang internasional,” jelasnya.Sementara itu, IPTU Esterlina Titiheru mengaku menjalani persiapan intensif selama empat bulan sebelum mengikuti kejuaraan tersebut. Persiapan dilakukan melalui latihan fisik yang disiplin, pengaturan pola makan, hingga menjaga konsistensi di tengah pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.“Persiapan yang saya lakukan cukup panjang dan tidak mudah karena harus membagi waktu antara tugas kedinasan dengan latihan. Selama sekitar empat bulan saya fokus menjaga pola latihan, pola makan, dan kondisi fisik agar bisa tampil maksimal di kejuaraan ini,” ungkap IPTU Esterlina.Ia juga mengaku bangga dapat tampil membawa nama Indonesia dan Polda Maluku di ajang internasional meskipun seluruh pembiayaan keberangkatan dan persiapan dilakukan secara mandiri.“Saya bersyukur bisa memberikan hasil terbaik dan membawa nama Indonesia di podium internasional. Ini menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus berkembang dan membuktikan bahwa Polwan juga mampu berprestasi di bidang olahraga internasional,” katanya.Kabid Humas berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri, khususnya Polwan, untuk terus mengembangkan potensi diri serta mengharumkan nama bangsa melalui prestasi positif di berbagai bidang.Ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 sendiri merupakan salah satu kompetisi bodybuilding dan fitness internasional bergengsi di kawasan Asia yang mempertemukan atlet-atlet fisik terbaik dari berbagai negara. PNO-12
11 Mei 2026, 21:46 WIT
12 Kesepakatan Timika Disahkan, Enam Provinsi Papua Satukan Arah Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika – Forum Koordinasi Strategi
Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah,
menghasilkan dokumen penting bernama "12 Kesepakatan Timika". Naskah persatuan
ini ditandatangani oleh enam pemimpin daerah se-Tanah Papua, di antaranya
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur
Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta perwakilan provinsi lainnya.Ketua Panitia, dr. Silwanus Sumule, menyambut baik
kesepakatan ini dan menegaskan akan dilanjutkan pembahasan teknis lebih
mendalam sebagai panduan pelaksanaan Otonomi Khusus ke depan. “Kolaborasi adalah kunci, kita tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri,” ujarnya.Dalam 12 poin kesepakatan tersebut, para pemimpin sepakat
mendukung penuh agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, serta melanjutkan
program strategis nasional mulai dari Trans Papua, Tol Udara, hingga kawasan
ekonomi dan industri di berbagai wilayah. Fokus utama juga tertuju pada penyelesaian pembangunan
sarana dan prasarana di Daerah Otonomi Baru paling lambat tahun 2028,
pembentukan tim pendampingan tata kelola dana, serta mendorong revisi aturan
terkait pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal dan tepat sasaran.Selain infrastruktur dan keuangan, kesepakatan ini juga
menggarisbawahi prioritas kesejahteraan masyarakat lewat visi Papua Sehat,
Cerdas, dan Produktif. Program unggulan mencakup pendataan Orang Asli Papua,
beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, hingga menjadikan Papua sebagai pusat
pembinaan olahraga nasional.Poin krusial lainnya adalah prinsip keadilan pembagian
kekayaan alam, di mana hasil SDA tidak hanya dinikmati daerah penghasil,
melainkan menjadi milik bersama melalui mekanisme adil “satu untuk enam, enam
untuk satu”, serta penguatan kelembagaan asosiasi kepala daerah agar sinergi
tetap terjaga.“Selamat atas terbentuknya Kesepakatan Timika sebagai bukti
nyata persatuan kita. Terima kasih atas komitmen tinggi seluruh pemimpin yang
telah menyatukan visi dan langkah. Semoga 12 poin ini menjadi peta jalan kuat,
membawa kesejahteraan merata, keadilan, dan kemajuan nyata bagi seluruh
masyarakat di enam provinsi Tanah Papua tercinta,” ucap Silwanus. Pertemuan serupa diagendakan rutin minimal setahun sekali
guna memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan ini. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:35 WIT
Gubernur Nawipa Soroti Pemotongan Dana Otsus: Kontribusi Freeport Besar, tapi Anggaran Menurun
Papuanewsonline.com, Timika – Gubernur Papua Tengah, Meki
Fritz Nawipa, mengangkat isu krusial terkait penurunan alokasi dana Otonomi
Khusus (Otsus) yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang. Dalam
forum strategis pembangunan, Senin (11/5/2026), ia menegaskan pandangan
pemerintah pusat sering kali keliru, menganggap persoalan Papua selesai hanya
karena sudah menerima anggaran besar.“Di Jakarta dikatakan sudah cair
ratusan triliun, namun realitas di lapangan jauh berbeda. Kebijakan sering kali
tidak sinkron dengan kondisi nyata,” tegasnya.Ia memaparkan data penurunan yang signifikan: Papua turun
Rp363,5 miliar (2025–2026), sedangkan Papua Barat mengalami penurunan
berturut-turut, mencapai Rp476 miliar pada periode sama. Ironisnya, PT Freeport
Indonesia tercatat menyumbang sekitar Rp95 triliun ke kas negara tahun 2025,
namun justru diiringi pemotongan anggaran daerah. “Ketika pembangunan tidak maksimal, kita yang dituduh gagal.
Padahal sumber daya besar disumbangkan, tapi dana untuk pembangunan rakyat
justru dikurangi,” ungkapnya.Selain anggaran, ia menyoroti ketimpangan prioritas
pembangunan. Di Daerah Otonomi Baru (DOB), alokasi APBN lebih banyak digunakan
untuk gedung kantor pemerintahan, sementara kebutuhan dasar kesehatan dan
pendidikan diabaikan. Akses perguruan tinggi pun masih terpusat di pesisir,
meninggalkan wilayah pedalaman tertinggal. Ia juga mengingatkan program nasional seperti Makan Bergizi
Gratis tidak bisa diterapkan seragam, melainkan harus disesuaikan dan
melibatkan unsur lokal seperti gereja serta komunitas agar efektif.“Pembangunan Papua butuh strategi khusus, bukan sekadar
aturan administrasi standar,” ujar Nawipa. Ia berharap
pemerintah pusat lebih peka dan memulihkan alokasi dana sesuai aturan agar
kekayaan alam benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga. “Terima kasih telah mendengarkan suara kami. Semoga
perhatian ini membawa perubahan nyata, keadilan anggaran, dan kemajuan merata
bagi seluruh masyarakat Papua,” ucapnya penuh harap. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:26 WIT
Forum Strategis Pembangunan Papua Digelar di Timika, Bahas Optimalisasi Dana Otsus Rp12,69 Triliun
Papuanewsonline.com, Timika – Forum Strategis Percepatan
Pembangunan Papua resmi dibuka di Hotel Horison Diana Timika, Senin
(11/5/2026), ditandai pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya konsolidasi
pembangunan. Acara yang berlangsung dua hari ini dihadiri oleh Gubernur, 42 Bupati/Walikota,
pimpinan DPRP, MRP, kementerian, hingga mitra pembangunan, dengan tema
penguatan kebijakan Otonomi Khusus demi kesejahteraan masyarakat.Penjabat Sekda Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia, dr.
Silwanus Sumule, menyebut momentum ini sangat strategis menyusul kenaikan
alokasi Dana Otsus 2026 menjadi Rp12,69 triliun, sebagai bukti komitmen pusat
mempercepat kemajuan daerah.Pembahasan hari pertama difokuskan pada kebijakan strategis,
mulai dari implementasi UU No. 2 Tahun 2021, rancang bangun pembangunan, hingga
arah penggunaan dana Otsus. Sementara hari kedua akan membahas teknis pengelolaan,
sistem pemantauan SIPD-SIKD, dan tata kelola pemerintahan. Namun, Tim Leader
SKALA, Petrarca Karetji, menyoroti tiga tantangan utama: rendahnya kepercayaan
publik, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua, serta minimnya
kolaborasi antarpihak. “Banyak warga masih bertanya mengapa pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur belum membaik. Ini tugas besar kita pulihkan kepercayaan
itu,” ujarnya.Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah
Se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menegaskan semangat persatuan. “Sudah ada enam provinsi, namun kita tetap satu Papua. Harus
satu hati, satu tujuan agar masa depan lebih baik,” tegasnya. Ia mengingatkan agar dana Otsus benar-benar tepat sasaran,
transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, agar kekayaan alam
Papua sejalan dengan kesejahteraan warganya. Pemerintah pusat lewat sambutan Mendagri Tito Karnavian juga
mendorong integrasi sistem data agar perencanaan dan pengawasan berjalan
efektif dan terukur.“Selamat berdiskusi dan menyatukan gagasan dalam forum ini.
Terima kasih atas komitmen tinggi seluruh pemimpin dan pemangku kepentingan
yang hadir. Semoga hasil yang diperoleh menjadi langkah nyata mewujudkan
pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membawa
kita menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Silwanus. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru