Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Belasan Titik Togel Diduga Marak Di Timika, Warga: Hukum Seolah Tak Ada
Papuanewsonline.com, Timika — Praktik perjudian toto gelap
atau togel diduga beroperasi terang-terangan di jantung aktivitas ekonomi
rakyat Timika. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, transaksi ilegal itu
berjalan mulus, nyaris tanpa gangguan.Pantauan Papuanewsonline.com, Selasa (12/052026),
sedikitnya sebelas titik penjualan togel terpantau aktif di kawasan Pasar Lama.
Selain itu, praktik serupa juga ditemukan di Lorong Sawito—yang biasa disebut
warga Timika sebagai “Lorong Togel”—dan di dalam Pasar SP2 dengan sekitar lima
titik penjual yang berderet.Transaksi dilakukan terbuka. Penjual melayani pembeli tanpa
terlihat rasa takut. Kondisi ini menimbulkan kesan hukum tidak hadir di
lokasi-lokasi ramai tersebut. “Seolah-olah hukum tidak pernah ada di tempat
itu,” kata sumber di lapangan.Lebih mengejutkan, seorang penjual secara gamblang menyebut
adanya “bos-bos” yang mengendalikan jaringan. “Beda-beda bos. Biasa dipanggil
Bos Masur dan Bos Wawan,” ujarnya santai. Pernyataan itu mengindikasikan dugaan
praktik terorganisir, bukan usaha kecil sembunyi-sembunyi.Pasar Lama, Lorong Sawito, dan Pasar SP2 bukan lokasi
terpencil. Letaknya strategis dan ramai setiap hari. Jika judi togel bisa
beroperasi terbuka di sana, publik mempertanyakan pengawasan aparat. “Apakah
aparat tidak mengetahui? Ataukah ada pembiaran?” ujar warga.Undang-undang secara tegas melarang praktik perjudian dalam
bentuk apapun. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan togel seperti
mendapat ruang aman untuk tumbuh. Warga khawatir dampaknya ke generasi muda.“Kami harap polisi segera bertindak. Jangan sampai generasi
muda rusak karena judi,” kata Ode, warga Timika. Menurutnya, judi togel kerap
menjadi pintu masuk masalah sosial: utang menumpuk, konflik keluarga, hingga
tindak kriminal lanjutan.Jika benar belasan titik aktif tersebar di tiga kawasan itu,
maka ini bukan persoalan kecil. Ini menjadi ujian serius bagi integritas dan
ketegasan aparat penegak hukum di Mimika, khususnya Polres Mimika sebagai garda
terdepan.“Penertiban harus menyentuh akar persoalan, termasuk dugaan
adanya pihak-pihak yang mengendalikan jaringan tersebut,” pinta Ode. Ia
berharap penindakan tidak berhenti pada razia seremonial, tetapi membongkar
jaringan hingga ke atas.Hingga berita ini diterbitkan, Selasa, 12 Mei 2026 Polres
Mimika belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, sumber media ini
menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum dalam memuluskan praktik perjudian.
Namun informasi tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut. Penulis: Hendrik
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:27 WIT
Riau Bhayangkara Run 2026 Kembali Digelar Bawa Pesan Lingkungan dan Karhutla
Papuanewsonline.com, Riau - Kegiatan yang menjadi salah satu event lari terbesar di Sumatera itu resmi diperkenalkan kepada publik melalui kegiatan launching dan jumpa pers yang digelar di area Car Free Day Pekanbaru, Minggu (10/5/2026). Mengusung tagline “Run With Purpose, Move Forward With Riau”, event tersebut tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, tetapi juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, hingga ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa Riau Bhayangkara Run bukan sekadar agenda olahraga tahunan, melainkan momentum membangun human solidarity dan environmental ethics di tengah masyarakat.Menurut Irjen Herry, masyarakat perlu memperkuat kesadaran kolektif menghadapi potensi musim kemarau panjang pada tahun 2026. Berdasarkan informasi BMKG, periode Juni hingga Agustus diperkirakan memasuki fase kemarau dan fenomena “Super El Nino” yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.“Oleh karena itu, dalam menyongsong Hari Bhayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutannya bagi anak cucu kita di masa depan,” kata Irjen Herry.Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana melalui keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.“Saya tegaskan bahwa bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan bersama,” ujarnya.Irjen Herry menilai olahraga dapat menjadi medium efektif untuk menyatukan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait lingkungan, kesehatan, dan masa depan generasi muda.“Melalui Riau Bhayangkara Run, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Ini bukan hanya tentang berlari, tetapi tentang bagaimana kita bergerak bersama menjaga Riau,” tegasnya.Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Mucharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, positif, dan berdampak.Menurut Daniel, Provinsi Riau memiliki sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, mulai dari karhutla, ancaman penyalahgunaan narkoba, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan satwa khas daerah seperti gajah Sumatera. “Karena itu melalui Riau Bhayangkara Run 2026, kami ingin menghadirkan sebuah kegiatan yang bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial,” ujarnya.Riau Bhayangkara Run 2026 akan menghadirkan tiga kategori utama yakni Half Marathon 21K nasional dan internasional, 10K, serta 5K. Start dan finish akan dipusatkan di Mapolda Riau. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubhayangkararun.com. Sementara pengambilan race pack dijadwalkan pada 17–18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Wakil Ketua Pelaksana Kombes Pol Boy Jeckson Situmorang mengatakan, pihak panitia melakukan sejumlah penyempurnaan teknis dibanding tahun sebelumnya.Mulai dari pengaturan parkir yang lebih luas, pengaturan arus peserta, penambahan pos medis, ambulans siaga di sejumlah titik, water station, hingga simulasi crowd flow untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta. “Tahun ini fokus utama kami adalah aman, nyaman, tertib, dan profesional. Keselamatan peserta menjadi prioritas utama,” kata Boy.Selain itu, event tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletics sehingga memenuhi standar internasional dalam pelaksanaannya. Race Director Bhakti dari WG menjelaskan peserta nantinya akan mendapatkan jersey premium, timing chip, BIB sesuai kategori, medali finisher, serta merchandise sponsor. Tahun lalu, Riau Bhayangkara Run sukses menyedot antusiasme 13 ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu event lari paling ramai di Sumatera. Kesuksesan tersebut menjadi modal besar bagi Polda Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih besar, lebih tertata, dan lebih profesional pada tahun 2026. PNO-12
12 Mei 2026, 18:02 WIT
Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Perkuat Peralatan Personel untuk Maksimalkan Keamanan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat seluruh peralatan personel Kepolisian. Hal itu dilakukan guna semakin memaksimalkan memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). "Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat," kata Kapolri. Kapolri menyebut, dalam kegiatan ini juga diresmikan Slog Lab. Dalam hal ini, kata Kapolri, laboratorium tersebut digunakan untuk mengecek dan memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada personel betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri."Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan," ujar Kapolri. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, seragam personel ke depannya juga disiapkan untuk menghadapi potensi serangan yang terjadi di wilayah rentan konflik. Pakaian tersebut nantinya dirancang bisa untuk menangkal serangan anak panah. "Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah," ucap Kapolri. Kemudian, Kapolri juga mengungkapkan, ke depannya personel juga bakal dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri untuk menghadapi segala macam potensi tantangan di lapangan. "Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota," tutur Kapolri. Terkait semua ini, Sigit menegaskan bahwa, hal itu dimaksudkan agar seluruh personel kepolisian bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan optimal. Khususnya dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat hingga menghadapi segala macam risiko yang dihadapi. Di sisi lain, dalam kesempatan ini, Kapolri juga membagikan beberapa alat operasional yang sangat dibutuhkan bagi anggota. Di antaranya adalah, 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, hingga ambulans. "Dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai. Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolri.Kapolri berharap, ini semua menjadi bagian untuk mengoptimalkan serta memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional serta memberikan pelayanan dan pengamanan masyarakat. "Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum. Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal," papar Kapolri. Sementara itu, Kapolri menyebut, Korps Bhayangkara juga menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri. "Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh institusi Polri," tutup Kapolri. PNO-12
12 Mei 2026, 17:49 WIT
TPNPB Klaim Rampas Senjata SS1 Milik Anggota TNI AU di Enarotali Paniai
Papuanewsonline.com, Paniai — Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) melalui Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan
klaim perampasan satu pucuk senjata jenis SS1 milik anggota TNI Angkatan Udara
di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.Klaim tersebut disampaikan dalam siaran pers resmi yang
diterima media pada Senin (11/5/2026). Dalam keterangannya, TPNPB menyebut
operasi dilakukan sekitar pukul 12.30 WPB di wilayah Kota Enarotali, Kabupaten
Paniai.“Hari ini senin tanggal, 11 Mei 2026, 12-30 wpb Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai aktif
melakukan operasi di kota Enarotali kab, Paniai Papua Tengah,” demikian isi
siaran pers tersebut.Dalam pernyataannya, Komnas TPNPB mengklaim berhasil
merampas satu pucuk senjata SS1 yang disebut milik anggota TNI Angkatan Udara
Kopaskas Bandar Udara Enarotali.“Komnas TPNPB berhasil merampas 1 pucuk senjata merek SS1
milik anggota TNI Angkatan Udara Kopaskas Bandar Udara Enarotali, Kab. Paniai,”
tulis pernyataan itu.TPNPB juga menyatakan siap bertanggung jawab atas aksi
perampasan senjata tersebut. Mereka menyebut operasi dilakukan oleh pasukan
dari Kompi Markas Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai di bawah pimpinan Pangkodap
Matius Gobai dan Wakil Pangkodap Henok Yeimo.“Komnas TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai siap
bertanggung jawab atas rampas senjata dari aparat keamanan saat bertugas di
wilayah Paniai,” lanjut isi pernyataan tersebut.Selain menyampaikan klaim perampasan senjata, TPNPB kembali
menyerukan agar pemerintah pusat menarik personel militer dari Papua.
Pernyataan itu secara khusus ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia,
Prabowo Subianto.“Kami tegaskan kepada saudara Presiden RI Prabowo Subianto
segera tarik militer organik maupun non organik dari tanah Papua,” tegas mereka
dalam siaran pers tersebut.Pernyataan itu diumumkan oleh Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM,
Sebby Sambom, atas nama Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM.
Mereka menyebut informasi tersebut merupakan laporan resmi dari markas Kodap
XIII Kegepa Nipouda Paniai kepada pimpinan pusat organisasi.Hingga berita ini diterbitkan, Papuanewsonline.com belum
memperoleh konfirmasi maupun tanggapan resmi dari pihak TNI, TNI Angkatan
Udara, maupun aparat keamanan terkait klaim perampasan senjata yang disampaikan
TPNPB tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (GF)
12 Mei 2026, 09:14 WIT
IPMADO Jayapura Gelar Aksi Mimbar Bebas, Kecam Kekerasan di Dogiyai
Papuanewsonline.com, Jayapura – Ikatan Pelajar Mahasiswa
Dogiyai (IPMADO) yang menempuh pendidikan di Jayapura menggelar aksi mimbar
bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (11/5/2026). Aksi ini merupakan
bentuk protes keras atas tragedi berdarah yang melanda Kabupaten Dogiyai serta
rentetan kekerasan yang terus terjadi di berbagai wilayah Tanah Papua.Massa berorasi lantang sambil membawa poster bertuliskan
tuntutan, antara lain penarikan pasukan militer, pengakuan kasus Dogiyai
sebagai pelanggaran HAM berat, dan seruan keadilan bagi seluruh korban.Brasius Gobai, salah satu peserta aksi, menyayangkan situasi
keamanan yang dinilai tak kunjung membaik sejak masa berlakunya Trikora hingga
sekarang. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat seharusnya mengayomi
dan melindungi, namun kenyataannya warga justru kerap menjadi sasaran
kekerasan, pengungsian, dan ketidakadilan. “Kami bersatu melawan ketidakadilan ini. Hampir seluruh
wilayah Papua merasakan hal yang sama: hidup dalam suasana darurat militer dan
krisis kemanusiaan,” tegasnya di hadapan massa.Bruno Tebai memaparkan kronologi kelam peristiwa mulai 31
Maret 2026. Bermula dari ditemukannya jenazah anggota polisi di depan gereja,
situasi segera memanas. Aparat memblokade jalan, melepaskan tembakan, membakar
kendaraan warga, dan mengejar pemuda hingga masuk ke pemukiman. Akibatnya, lima warga sipil tewas dan empat lainnya terluka.
Korban yang gugur antara lain Siprianus Tibakoto, Yulita Ester Pigai, Martinus
Yobee, Angkian Edowai, dan Ferdinan Auwe.Dalam tuntutan akhirnya, IPMADO mendesak pemerintah pusat
dan penegak hukum mengusut tuntas seluruh kejadian serta menjamin keadilan bagi
keluarga korban. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:57 WIT
Aliansi Mahasiswa Papua Demo KemHAM, Desak Natalius Pigai Tangani Kasus Kekerasan di Dogiyai
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ratusan massa aliansi
mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Anti-Militerisme dan Investasi
menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Senin (11/5/2026). Sejak pukul 10.00 WIB, mereka berorasi
lantang mendesak Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk menemui mereka secara
langsung.Aksi ini dipicu kekhawatiran atas kasus kekerasan bersenjata
di Moanemani, Dogiyai, akhir Maret lalu yang merenggut lima nyawa, serta
rentetan peristiwa serupa yang belum mendapatkan penyelesaian jelas.Suasana sempat memanas saat sejumlah peserta berusaha
mendorong dan merobohkan pagar pembatas gedung. Massa membawa poster aspirasi,
menari, dan memutar musik adat sambil terus memanggil nama menteri. “Natalius Pigai harus keluar dan mendengarkan kami. Kami
menuntut keadilan, sama seperti dia yang dulu juga berjuang,” tegas wakil
koordinator aksi, Laban Jingga. Mereka juga menyoroti pernyataan Pigai yang mengaku paham
persoalan HAM sejak kecil, dan menagih janji tindakan nyata yang telah
diucapkannya.Menanggapi ketegangan, koordinator lapangan Oktowimelek
Gobay segera mengendalikan massa dan meminta mundur demi ketertiban. Mereka
sepakat memberi batas waktu hingga pukul 12.00 WIB untuk menunggu jawaban
resmi. Data Komnas HAM Papua mencatat, sepanjang awal 2026 telah
terjadi empat insiden kekerasan besar yang menewaskan 14 orang, menyiksa 13
warga, serta memaksa puluhan warga mengungsi. Kasus tersebut meliputi insiden
di Boven Digoel, Maybrat, Tambrauw, hingga Dogiyai.“Kami berharap aksi damai ini menjadi perhatian serius.
Terima kasih kepada aparat dan semua pihak yang menjaga ketertiban agar tidak
ada korban tambahan. Semoga tuntutan kami didengar, pelaku kekerasan diproses
hukum, dan masyarakat Papua akhirnya bisa hidup damai, aman, serta dihargai
hak-haknya,” ujar Gobay mewakili aspirasi massa. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:38 WIT
IPMADO Desak DPR Papua Tengah Bentuk Pansus Usut Tuntas Tragedi Dogiyai Berdarah
Papuanewsonline.com, Nabire – Ikatan Pelajar Mahasiswa
Dogiyai (IPMADO) menyerahkan pernyataan sikap resmi ke Kantor DPR Papua Tengah,
Senin (11/5/2026), menuntut pengungkapan menyeluruh peristiwa yang kini dikenal
sebagai “Dogiyai Berdarah”. Aksi ini merespons rentetan kejadian 31 Maret
hingga 2 April 2026, bermula dari ditemukannya jasad anggota polisi Bripda
Jufentus Edowai, yang kemudian diikuti operasi gabungan aparat.Menurut versi masyarakat, pengejaran dan penyisiran yang
dilakukan dinilai sebagai tindakan balas dendam yang menimpa warga sipil.Data yang dicatat IPMADO menyebutkan sedikitnya lima warga
sipil tewas, termasuk anak-anak dan lansia, serta sejumlah lainnya luka tembak
dan masih dirawat. Salah satu korban adalah anak berusia 11 tahun bernama
Maikel Waine. Dalam dokumen berisi 21 poin tuntutan, mereka meminta Komnas
HAM dan pihak berwenang mengusut tuntas seluruh kejadian, membentuk panitia
khusus investigasi independen, serta menghentikan pendekatan militeristik yang
dinilai membahayakan keselamatan warga.Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, menerima
langsung dokumen tersebut dan menegaskan komitmen dewan mengawal kasus ini
secara transparan. “Kami akan buka kasus ini terang benderang, siapa pun
pelakunya harus diusut. Aspirasi ini akan segera kami sampaikan ke Kapolda dan
pemerintah terkait agar ditindaklanjuti,” ujar Gobai. Ia juga mengajak
pemerintah daerah dan masyarakat untuk berani memberikan informasi demi
kejelasan fakta dan keadilan bagi korban.“Terima kasih kepada seluruh elemen yang telah menyampaikan
aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga langkah ini menjadi awal kebenaran
terungkap sepenuhnya, pelaku dihukum sesuai hukum, dan kedamaian segera pulih
kembali di tanah Dogiyai tercinta,” ujar koordinator aksi, Yatate Agapa.Harapan besar disampaikan agar kasus ini tidak berhenti
sekadar menjadi isu, tetapi selesai secara tuntas dan adil. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 08:21 WIT
Polda Maluku Pastikan Usut Tuntas Dugaan Kasus Perselingkuhan Oknum Polwan Secara Profesional
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan seorang oknum anggota Polwan di lingkungan Polda Maluku. Perkara tersebut saat ini telah dilaporkan secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku dan sedang ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan seorang anggota Polwan Polda Maluku berinisial IT, yang merupakan personel di salah satu satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.“Benar, telah ada laporan yang masuk di SPKT Polda Maluku terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Polri. Saat ini laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku untuk dilakukan klarifikasi awal terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Kombes Rositah dalam keterangan resminya, Minggu (10/5/2026).Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu dini hari (9/5/2026) di kawasan Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kejadian bermula saat suami dari oknum anggota Polwan tersebut, berinisial RL, meminta pendampingan anggota Provos dan Paminal Satbrimob Polda Maluku setelah menduga istrinya berada di salah satu rumah milik seorang pria berinisial BM.Setelah menerima laporan, anggota Provos, Paminal Satbrimob bersama personel Polsek Nusaniwe kemudian menuju lokasi dimaksud. Di lokasi, petugas selanjutnya melakukan pengecekan dan menemukan IT bersama BM berada di dalam sebuah kamar rumah tersebut. Kedua pihak kemudian diarahkan ke Polsek Nusaniwe untuk dimintai keterangan awal sebelum selanjutnya dibawa ke Polda Maluku guna proses pelaporan dan pemeriksaan lebih lanjut.Kombes Rositah menegaskan bahwa proses penanganan pada Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku masih dalam tahap klarifikasi awal dan pendalaman sedangkan untuk Laporan Polisinya sementara menunggu disposisi pimpinan untuk ditindak lanjuti oleh Ditreskrimum Polda Maluku.“Bidpropam Polda Maluku telah melakukan klarifikasi awal terhadap terduga pelanggar, suaminya, serta saksi-saksi terkait guna mendalami peristiwa yang dilaporkan. Semua tahapan dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku di internal Polri dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terhadap setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri.“Kapolda Maluku menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik maupun pidana, akan ditindak tegas sesuai aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap perilaku anggota yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri,” tegas Kabid Humas.Lebih lanjut disampaikan, Polda Maluku berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas personel serta memastikan setiap laporan masyarakat maupun pengaduan internal ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel.“Polda Maluku memastikan setiap laporan yang masuk akan diproses secara profesional sesuai prosedur yang berlaku sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya. PNO-12
11 Mei 2026, 22:24 WIT
Iwan Sumandak Apresiasi Pendekatan Humanis Operasi Damai Cartenz 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Tanah Papua. Salah satunya datang dari tokoh agama di Kabupaten Mimika yang menilai pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis yang dilakukan aparat telah memberikan rasa aman sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat (10/05/2026).Gembala GMS Timika, Iwan Sumandak, menyampaikan apresiasi atas dedikasi aparat Operasi Damai Cartenz yang terus hadir menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat Papua dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.Dalam testimoninya, ia menilai bahwa kehadiran aparat tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membawa pesan kepedulian, kasih, dan persatuan kepada masyarakat.“Amo longo, nima wetimi, saipah. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Operasi Damai Cartenz yang terus bekerja dengan keberanian, pengorbanan, dan hati dalam menjaga kedamaian serta melindungi masyarakat,” ujar Iwan Sumandak.Ia juga menegaskan bahwa masyarakat dapat merasakan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas aparat di lapangan.“Kami melihat bahwa selalu ada pesan kedamaian, kepedulian, dan kasih kepada sesama dalam setiap langkah yang dilakukan,” lanjutnya.Selain memberikan apresiasi, Iwan Sumandak turut mengajak seluruh masyarakat dan umat beragama di Tanah Papua, khususnya di Kota Timika, untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial demi terciptanya situasi yang aman dan damai.“Mari kita terus bergandengan tangan dan tetap menjadi terang bagi tanah dan kota kita tercinta, Tanah Papua dan Kota Timika,” ungkapnya.Pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2026 sendiri terus mengedepankan pendekatan yang humanis melalui komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen warga. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kedamaian bersama di Papua.Dukungan dari para tokoh agama diharapkan dapat menjadi energi positif bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak kekerasan, menjaga kerukunan, dan membangun Papua yang aman, damai, serta penuh persaudaraan. PNO-12
11 Mei 2026, 22:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
