Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
DPRK Mimika Desak Pemkab Percepat Penyerahan DPA APBD 2026 demi Hindari Serapan Rendah
Papuanewsonline.com, Mimika —
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan tekanan serius
kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera menyerahkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pelaksanaan
pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikapereyau, menegaskan bahwa kecepatan dalam pembagian DPA akan sangat
menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah
sepanjang 2026. Ia menekankan pentingnya memastikan agar anggaran yang telah
ditetapkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa
anggaran yang telah disusun dengan cermat bisa benar-benar memberikan manfaat
nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Mimika,” ujarnya kepada wartawan di
Kantor DPRK Mimika, Selasa (6/1/2026). Menurut Primus, percepatan
pelaksanaan APBD 2026 menjadi kebutuhan mendesak agar kesalahan pengelolaan
anggaran pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang. Keterlambatan dalam
proses administrasi dinilai sebagai salah satu penyebab utama rendahnya serapan
anggaran. Ia mengungkapkan bahwa DPRK
Mimika telah secara langsung mempertanyakan kesiapan pelaksanaan anggaran
kepada Bupati Mimika. Dari hasil komunikasi tersebut, diperoleh kepastian bahwa
realisasi APBD 2026 direncanakan mulai berjalan pada Januari ini. “DPA harus dipercepat supaya
pembangunan bisa langsung dilaksanakan. Tujuannya agar APBD terserap maksimal
dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” jelasnya dengan tegas. DPRK Mimika, lanjut Primus, tidak
ingin kembali menghadapi situasi seperti tahun 2025, di mana serapan APBD hanya
mencapai 75,73 persen. Angka tersebut dinilai jauh dari optimal dan
mencerminkan lemahnya manajemen pelaksanaan anggaran. “Kita tidak ingin mengulang
kondisi tahun 2025, di mana serapan APBD tidak maksimal hanya 75,73 persen. Ini
harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” tegasnya. Ia menilai bahwa keterlambatan
pelaksanaan anggaran bukan hanya berdampak pada rendahnya serapan, tetapi juga
memengaruhi kualitas pembangunan. Proyek-proyek fisik yang dikerjakan
terburu-buru di akhir tahun kerap menimbulkan persoalan mutu dan keberlanjutan. Primus menambahkan bahwa
penyerahan DPA yang terlambat berisiko membuat OPD mengejar waktu pelaksanaan
pekerjaan. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan proyek yang tidak maksimal
secara teknis maupun manfaat. “Kalau DPA terlambat, pekerjaan
dikejar waktu dan hasilnya sering tidak maksimal. Evaluasi APBD sudah final,
sehingga kami berharap DPA sudah bisa dibagikan paling lambat akhir bulan ini,”
pungkasnya. Selain itu, DPRK Mimika juga
mengimbau seluruh OPD untuk segera mempersiapkan rencana kerja secara matang
agar pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 dapat berjalan
efektif sejak awal. Penulis: Jid Editor: GF
06 Jan 2026, 21:02 WIT
DPRK Mimika Gelar Rapat Khusus, Sikapkan Diri Terhadap Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat khusus guna menyikapi
konflik antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama yang hingga kini
telah menelan 11 korban jiwa. Rapat tersebut menjadi bentuk keprihatinan serius
lembaga legislatif daerah terhadap eskalasi kekerasan yang belum juga mereda.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan bahwa
pertemuan yang semula dijadwalkan untuk membahas agenda rutin enam bulanan
akhirnya diarahkan secara khusus untuk mencari solusi konkret agar konflik
segera diakhiri. Ia menilai, situasi yang terus memakan korban tidak bisa lagi
ditanggapi secara biasa.“Kita tidak bisa tinggal diam melihat saudara-saudara kita
terus berantem dan kehilangan nyawa. Penanganannya terkesan lambat, sementara
korban terus bertambah,” ujarnya pada Selasa (6/1/2026).Primus menegaskan bahwa konflik terjadi di wilayah yang
memiliki struktur pemerintahan lengkap serta kehadiran aparat keamanan TNI dan
Polri. Namun demikian, langkah-langkah penanganan di lapangan dinilai masih
perlu dipercepat agar tidak terus berlarut-larut.Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang
diterima DPRK, sebagian pihak yang terlibat konflik merupakan warga dari
kabupaten lain. Meski demikian, karena peristiwa berlangsung di wilayah
Kabupaten Mimika, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk
mengambil peran utama dalam penyelesaian konflik tersebut.“Walaupun ada unsur warga dari luar kabupaten, karena
lokasinya di Mimika maka kami harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri perang
saudara ini,” katanya dengan tegas.Sebagai tindak lanjut, DPRK Mimika berencana melakukan
koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika serta unsur TNI-Polri.
Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang
dapat ditempuh secara bersama demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi
keamanan.“Kami akan koordinasi lagi dengan pemerintah daerah dan
aparat keamanan untuk memastikan langkah apa yang bisa diambil bersama agar
perang ini segera berakhir,” ungkap Primus.Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat hanya
mengandalkan pendekatan keamanan. Keterlibatan berbagai unsur, termasuk
pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dinilai penting agar proses
perdamaian berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.Namun, Primus mengakui bahwa upaya sebelumnya untuk
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat belum membuahkan hasil maksimal. Salah satu
kendala utama adalah adanya pandangan dari masing-masing kelompok yang
menganggap jumlah korban jiwa harus berimbang sebelum perdamaian tercapai.Menyikapi kondisi tersebut, DPRK Mimika berencana melibatkan
anggota dewan yang merupakan putra asli dari suku-suku setempat. Pendekatan
berbasis adat dan ikatan emosional dinilai menjadi kunci untuk membuka ruang
dialog yang lebih tulus dan menyentuh akar persoalan.“Kami akan melibatkan teman-teman anggota dewan yang berasal
dari adat yang sama dengan kelompok yang bertikai, agar pendekatan bisa
dilakukan dari hati ke hati. Hanya dengan sentuhan emosional dan adat yang bisa
kita jembatani kesatuan kembali,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:59 WIT
Tokoh Masyarakat Maximus Tipagau Mendesak Penegakan Hukum Tegas atas Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Tokoh masyarakat sekaligus
pengusaha muda asli Papua, Maximus Tipagau, menyuarakan desakan keras kepada
Polres Mimika agar bertindak tegas dan tanpa kompromi dalam menangani konflik
dua kelompok warga yang terus berulang di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten
Mimika, Papua Tengah.Menurut Tipagau, konflik yang diwarnai aksi saling balas
panah tersebut telah menunjukkan wajah kekerasan yang tidak manusiawi dan
mencerminkan kegagalan penegakan hukum. Ia menilai, aparat kepolisian tidak
boleh lagi bersikap setengah hati dalam menghadapi konflik yang telah memakan
banyak korban jiwa.“Konflik di Kwamki Narama sangat tidak manusiawi. Kepala
perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus
hadir dan menunjukkan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas Tipagau di
Timika, Senin (05/01/2026).Konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 itu
kembali pecah pada Minggu hingga Senin (4–5/1/2026), menambah dua korban
meninggal dunia. Dengan insiden terbaru tersebut, total korban tewas akibat
konflik Kwamki Narama kini mencapai 10 orang, memperlihatkan eskalasi kekerasan
yang semakin mengkhawatirkan.Tipagau menilai, konflik berkepanjangan ini tidak hanya
mengganggu rasa aman masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah, tetapi juga
telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyangkut kemanusiaan,
keamanan, serta kewibawaan negara di mata publik.“Saya sangat prihatin. Pemerintah daerah memiliki tanggung
jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut,” katanya.Ia juga mengingatkan bahwa upaya mediasi pernah dilakukan
oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Forkopimda Mimika dan
Kabupaten Puncak pada awal Desember 2025. Namun, hingga kini upaya tersebut
belum mampu menghadirkan perdamaian permanen, bahkan konflik kembali memakan
korban, termasuk dari unsur kepolisian yang mengalami luka.Selain aspek keamanan, Tipagau menyoroti lemahnya pendataan
administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemerintah Kabupaten
Mimika melakukan pendataan secara menyeluruh guna memastikan kejelasan status
warga dan mencegah saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah.“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga
Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab
antar pemerintah daerah,” ujarnya.Meski mendorong penegakan hukum secara tegas, Tipagau
menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup. Ia meminta kedua
kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif
yang berjalan seiring dengan hukum adat, agar perdamaian yang terbangun
bersifat jangka panjang dan berakar pada nilai-nilai lokal.“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan
perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan
aparat,” jelasnya.Sebagai solusi jangka panjang, Tipagau mengusulkan agar
tradisi konflik dialihkan menjadi kegiatan budaya positif, seperti Festival
Kamoro Kakuru, yang dapat menjadi ruang ekspresi budaya tanpa kekerasan. Ia
menegaskan bahwa dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar,
masyarakat asli Papua seharusnya menikmati rasa aman, kesejahteraan, serta
penghormatan atas hak-haknya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:57 WIT
Rombongan Pejabat Kabupaten Puncak Diserang Panah Saat Proses Kremasi Jenazah Jori Murib
Papuanewsonline.com, Mimika — Situasi keamanan di Distrik
Kwamki Narama kembali memanas setelah rombongan pejabat Kabupaten Puncak
mengalami serangan panah saat menghadiri prosesi kremasi jenazah Jori Murib di
Kampung Amole, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (06/01/2026).Rombongan yang terdiri dari Wakil Bupati Kabupaten Puncak
Naftali Akawal dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nenu Tambuni datang ke
lokasi sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
proses penghormatan terakhir bagi almarhum Jori Murib, yang sebelumnya
meninggal akibat terkena panah pada Minggu (04/01/2026).Namun, kehadiran rombongan pejabat tersebut justru diwarnai
aksi penyerangan dari salah satu kelompok masyarakat yang sedang terlibat
bentrokan. Serangan terjadi menggunakan panah dan menargetkan area sekitar
lokasi kremasi, sehingga memicu kepanikan dan ketegangan di lapangan.“Kita sangat prihatin dengan kejadian ini yang mengganggu
upaya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada korban,” ujar salah satu
petugas keamanan yang berada di lokasi kejadian.Pantauan langsung menunjukkan bahwa insiden tersebut terjadi
tepat saat Wakil Bupati dan Plt Sekda Kabupaten Puncak hendak meninjau lokasi
kremasi yang telah dipersiapkan. Situasi yang semula kondusif berubah menjadi
mencekam dalam waktu singkat akibat aksi penyerangan tersebut.Penyerangan diduga kuat berkaitan dengan penolakan terhadap
pelaksanaan kremasi jenazah Jori Murib. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa
kedua kelompok yang berada di sekitar wilayah Polsek Kwamki Narama belum
mencapai kesepakatan, dan salah satu pihak secara tegas menolak prosesi
kremasi, sehingga memicu aksi kekerasan terhadap rombongan pejabat.Aparat keamanan gabungan dari Batalyon B Satbrimob, Polres
Mimika, dan Polsek Kwamki Narama segera bergerak cepat untuk mengamankan
situasi. Upaya pengendalian dilakukan dengan pembubaran massa penyerang
menggunakan gas air mata guna mencegah konflik meluas dan jatuhnya korban
tambahan.“Kami bertindak cepat untuk melindungi pejabat dan
memastikan tidak ada korban tambahan,” jelas Kapolsek Kwamki Narama dalam
keterangan singkatnya di lokasi.Setelah kondisi dinyatakan relatif terkendali, Wakil Bupati
Naftali Akawal dan Plt Sekda Nenu Tambuni langsung diamankan dan dievakuasi
keluar dari wilayah Kwamki Narama menggunakan kendaraan dinas. Sementara itu,
prosesi kremasi jenazah Jori Murib terpaksa ditunda hingga tercapai kesepakatan
antara kedua kelompok yang bertikai demi menjamin keamanan dan ketertiban
bersama. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:53 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menghadiri Perayaan Natal Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gereja Maranatha, Kota Ambon, Senin malam (5/1/2026).Perayaan Natal Nasional yang diikuti secara daring oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ini mengusung tema “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga”.Di Gereja Maranatha Ambon turut hadir Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) beserta staf dan jajaran, perwakilan Keuskupan Amboina, pimpinan gereja wilayah regional Indonesia, serta jemaat dan tamu undangan lainnya.Dari unsur Polda Maluku, Kapolda hadir didampingi Direktur Intelkam, Kepala Bidang Hukum, Kepala Bidang Keuangan, dan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku. Kehadiran unsur kepolisian dalam perayaan ini mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung kegiatan keagamaan serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.Kegiatan tersebut juga menjadi momentum nasional yang sarat makna spiritual, persatuan, dan kebersamaan seluruh umat Kristiani di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.Perayaan Natal Nasional berlangsung dalam suasana khidmat, penuh sukacita, serta diwarnai dengan doa dan refleksi iman yang meneguhkan nilai-nilai kekeluargaan, kasih, dan persatuan. Tema perayaan yang diangkat menjadi pengingat bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia harus tercermin melalui penguatan peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa yang damai, rukun, dan bermartabat.Kapolda Maluku di sela-sela kegiatan menegaskan kehadiran Polri senantiasa mendukung kehidupan beragama yang harmonis, toleran, serta saling menghormati antarumat beragama di Provinsi Maluku. "Kehadiran ini sejalan dengan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam momentum perayaan hari besar keagamaan," katanya.Dalam rangkaian Perayaan Natal Nasional tersebut, panitia Natal turut melaksanakan penyerahan bantuan kemanusiaan sebagai wujud kepedulian sosial. Salah satu bantuan yang diserahkan adalah satu unit mobil ambulans, yang secara simbolis diserahkan oleh Kapolda Maluku kepada pihak panitia Natal.Penyerahan bantuan ambulans merupakan bentuk nyata sinergi dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, serta menjadi simbol penguatan nilai kasih, solidaritas, dan pengabdian kepada sesama, sebagaimana semangat Natal itu sendiri.Kehadiran Kapolda Maluku dalam perayaan ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mengawal setiap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, toleransi, dan kedamaian di tengah masyarakat Maluku yang majemuk. PNO-12
06 Jan 2026, 18:48 WIT
Kapolda Maluku Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi Bentrok di Liang
Papuanewsonline.com, Salahatu - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo meninjau kondisi lokasi terdampak bentrok antar sekelompok warga di desa Liang, kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah, Senin (5/1/2026).Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat yang terlibat konflik diajak untuk dapat menahan diri agar tidak memperuncing persoalan yang hanya akan merugikan warga setempat.Dalam kunjungan tersebut, hadir juga Direktur Intelkam, Direktur Krimum, dan Kabid Humas Polda Maluku, beserta Bupati Maluku Tengah, Kapolresta Ambon, Dandim 1504/Ambon maupun pejabat terkait lainnya.Kedatangan rombongan Forkopimda Provinsi Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah disambut dengan penuh antusias oleh Raja Negeri Liang bersama perangkat desa.Masyarakat Desa Liang diminta untuk tidak memperuncing persoalan dengan tetap menahan diri, tidak melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat memperparah situasi."Kami sebagai pimpinan di daerah tidak mau lagi ada permasalahan yang berkelanjutan di desa ini," pinta Gubernur Hendrik Lewerissa.Kehadiran Forkopimda Maluku, lanjut Hendrik, menunjukkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan tidak diam melihat persoalan yang terjadi."Kami sangat berharap bapak dan ibu semua bisa mendukung kami Pemerintah dan aparat keamanan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat memperburuk kondisi saat ini sehingga permasalahan yang sudah terjadi kemarin nantinya akan dapat segera diselesaikan dengan baik dan cepat," harapnya.Saat berdialog dengan masyarakat yang terkena dampak, Gubernur berjanji akan membantu merenovasi rumah yang rusak akibat bentrok tersebut."Kami Pemerintah Daerah akan membantu merenovasi rumah yang rusak dan di sini juga ada Pak Bupati nanti beliau yang mengatur semuanya," ungkapnya.Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat di negeri Liang agar dapat bersama membantu menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif."Saya minta untuk tetap jaga situasi yang mulai kondusif ini sehingga proses penyelesaian masalah ini akan cepat terselesaikan," pintanya.Selain berdialog dengan masyarakat, rombongan Kapolda, Gubernur dan Pangdam juga mengunjungi bekas bangunan Pos Polisi Desa Liang yang sedang direnovasi. Bangunan ini akan kembali diaktifkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Desa Liang dan sekitarnya. PNO-12
06 Jan 2026, 14:38 WIT
Brimob Polda Sumut Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Perumahan Pandan Asri Pascabencana
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Personel SAR Batalyon A Brimob Polda Sumatra Utara turun langsung membantu warga membersihkan selokan dan material lumpur pascabencana alam di Perumahan Pandan Asri, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (5/1/2026).Personel dikerahkan untuk membersihkan lumpur, sampah, dan sisa material banjir yang menyumbat saluran air di sepanjang jalan kawasan permukiman tersebut. Kegiatan ini dilakukan guna memperlancar aliran air sekaligus mencegah potensi banjir susulan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menegaskan bahwa kehadiran personel Brimob di lokasi terdampak bencana merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan Polri kepada masyarakat.“Polri melalui jajaran Brimob hadir untuk membantu masyarakat pascabencana, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga pemulihan lingkungan. Pembersihan selokan ini penting untuk mencegah genangan dan banjir lanjutan yang bisa membahayakan warga,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya preventif agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dengan lingkungan yang bersih dan sehat.Dalam pelaksanaannya, personel SAR Brimob melakukan pembersihan secara manual menggunakan peralatan kebersihan dan alat pendukung lainnya. Lumpur dan sampah yang menumpuk di selokan diangkat dan dikumpulkan di titik tertentu untuk kemudian dibuang ke lokasi pembuangan.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat respons positif dari warga setempat. Diharapkan, setelah pembersihan ini, aliran air di kawasan Perumahan Pandan Asri kembali lancar dan risiko banjir susulan dapat diminimalisir. PNO-12
06 Jan 2026, 14:31 WIT
Brimob 1 BKO Polres Tapteng Laksanakan Aksi Kemanusiaan Pascabencana
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Personel Pasukan Brimob 1 BKO Polres Tapanuli Tengah, Polda Sumatra Utara, melaksanakan serangkaian kegiatan kemanusiaan pascabencana alam di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (5/1/2026).Sebanyak 100 personel Pasbrimob 1 BKO Polres Tapanuli Tengah diterjunkan untuk melakukan pembersihan material lumpur di ruang kelas SD Negeri 158502 Sibuluan, Kecamatan Pandan, serta pendistribusian air bersih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pandan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang berdampak pada fasilitas pendidikan dan pemukiman warga.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dan fasilitas umum dapat segera kembali difungsikan.“Polri bergerak cepat membantu masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam pemulihan fasilitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Ini merupakan wujud kehadiran negara melalui Polri di tengah masyarakat,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Dalam pelaksanaannya, sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai, personel Pasbrimob 1 BKO Polres Tapanuli Tengah membersihkan material lumpur yang mengendap di ruang-ruang kelas SD Negeri 158502 Sibuluan. Secara bersamaan, personel lainnya mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pandan yang terdampak keterbatasan pasokan air.Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Melalui aksi kemanusiaan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat pascabencana alam. PNO-12
06 Jan 2026, 14:24 WIT
Pimpin Apel Gabungan, Kapolda Maluku Tekankan Disiplin dan Integritas Personel
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung apel pagi gabungan di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Senin (5/1/2026).Pada kesempatan itu, Orang nomor 1 Polda Maluku ini menekankan terkait pentingnya penguatan disiplin dan pengawasan personel serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Apel gabungan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, para Pejabat Utama (PJU), serta seluruh personel Polda Maluku. Kegiatan yang menjadi momentum awal di tahun 2026 ini juga dilakukan untuk memperkuat soliditas, disiplin, serta kesiapsiagaan personel dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian ke depan."Kami menyampaikan selamat Natal kepada seluruh personel Polda Maluku yang merayakan dan tahun baru kepada seluruh personel," ucapnya. Kapolda mengajak seluruh anggota untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun yang lebih baik, dengan tetap menjaga kesehatan, semangat, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas."Tahun 2026 kita harapkan menjadi tahun yang lebih baik. Tentunya semua itu bisa terwujud apabila kita menjaga kesehatan, kekompakan, dan komitmen kita dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri,” ujarnya.Kapolda juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Lilin Salawaku 2025 dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.“Keberhasilan Operasi Lilin Salawaku 2025 adalah hasil kerja keras kita semua. Situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama Natal dan Tahun Baru merupakan bukti dedikasi dan pengabdian seluruh personel Polda Maluku,” tegasnya.Kepada Karo Ops Polda Maluku, mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini memerintahkan untuk segera melaksanakan rapat analisa dan evaluasi (anev) terhadap pelaksanaan Operasi Lilin Salawaku. Pelaksanaan Anev diharapkan fokus terkait gangguan kamtibmas yang terjadi sepanjang bulan Desember, sebagai bahan perbaikan dan perencanaan pengamanan ke depan.Terhadap seluruh personel Polda Maluku, Irjen Dadang kembali menekankan terkait pentingnya disiplin dan integritas. Ia mengingatkan agar seluruh anggota menghindari pelanggaran sekecil apa pun. Sebab, satu pelanggaran yang dilakukan dapat berdampak luas dan mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan.“Satu orang berbuat pelanggaran, maka dampaknya bukan hanya kepada dirinya, tetapi kepada institusi dan seluruh anggota Polri. Oleh karena itu, hindari pelanggaran sekecil apa pun,” tegasnya.Kapolda juga memerintahkan seluruh pimpinan satuan kerja untuk aktif turun ke lapangan guna melakukan pengawasan melekat terhadap anggotanya. Ia menekankan pentingnya melakukan pengecekan secara berlapis melalui prinsip cek, ricek, dan cek kembali, guna memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.Lebih lanjut, Kapolda menginstruksikan seluruh personel tanpa terkecuali, agar mengemban dan mengoptimalkan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) serta fungsi deteksi dini. Hal ini dinilai sangat penting dalam menghadapi meningkatnya interaksi sosial masyarakat dan potensi gangguan kamtibmas ke depan.Kapolda juga menekankan pentingnya membangun dan memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.“Sinergitas dengan stakeholder adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Maluku. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.Seiring meningkatnya dinamika dan interaksi masyarakat, Karo Ops Polda Maluku juga diminta untuk kembali melakukan analisa dan evaluasi guna merancang pola pengamanan ke depan yang lebih adaptif dan efektif.Ia juga memerintahkan seluruh jajaran untuk terus melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas."Mari kita terus membangun Polri yang Presisi, berintegritas, profesional, dan semakin dicintai masyarakat di Provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
06 Jan 2026, 14:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
