Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pulihkan Kembali Akses Jalan, Tim SAR Korpolairud BKO Polda Jabar Bangun Jembatan Sementara
Papuanewsonline.com, Padang Pariaman - Polri terus memperkuat upaya penanganan bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada Rabu (7/1/2026), Tim SAR Korpolairud BKO Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan penanganan bencana di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, tepatnya di Jembatan Sungai Durian, Kecamatan Patamuan.Kegiatan kemanusiaan tersebut melibatkan sebanyak 28 personel gabungan yang terdiri dari 10 personel Selam Olah Gerak dan Penyelamatan (Silongmat) Direktorat Polair, 15 personel Silongmat Direktorat Poludara, serta 4 personel tenaga kesehatan Korpolairud. Seluruh personel didukung peralatan SAR dari Ditpolair, Ditpoludara, serta inventaris Polres setempat.Fokus utama kegiatan adalah pembangunan jembatan sementara guna memulihkan kembali akses mobilitas masyarakat yang terdampak bencana, khususnya bagi warga di Kecamatan Patamuan yang sebelumnya terputus akibat kerusakan jembatan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, menyampaikan bahwa kehadiran Tim SAR Korpolairud merupakan bentuk kesiapsiagaan dan sinergi Polri lintas wilayah dalam membantu percepatan pemulihan pascabencana.“Polri bergerak cepat dengan mengerahkan personel dan peralatan SAR untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Pembangunan jembatan sementara ini diharapkan dapat segera memulihkan akses warga, memperlancar distribusi bantuan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Polres Padang Pariaman dan instansi terkait di lapangan, sehingga proses pembangunan jembatan sementara dapat berjalan aman dan lancar.Melalui upaya ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pemulihan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. PNO-12
08 Jan 2026, 14:31 WIT
Kapolda Maluku Sapa Masyarakat Desa Fiditan
Papuanewsonline.com, Tual – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menyapa masyarakat desa Fiditan kecamatan Pulau Dullah Utara, kota Tual dalam kegiatan tatap muka dan silaturahmi.Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Hijrah Lingkungan Baru Desa Fiditan pada Rabu (7/1/2026) siang ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, religius, dan kekeluargaan.Tatap muka yang dilaksanakan Kapolda Maluku bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, serta memperkuat sinergi antara Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban lingkungan.Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua MUI Provinsi Maluku, Direktur Intelkam, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Binmas, Dansat Brimob Polda Maluku, serta Kapolres Tual dan jajaran. Turut hadir pejabat Polres Tual, Kapolsek Dullah Utara, Penjabat Desa Fiditan beserta staf, Badan Saniri Ohoi (BSO) Fiditan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga Desa Fiditan.Kehadiran seluruh elemen tokoh masyarakat ini mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara.Kapolda Maluku dalam pertemuan yang berlangsung secara sederhana dan penuh humanis ini menyampaikan rasa syukur atas tugas yang diemban di Provinsi Maluku. Menurutnya, provinsi Maluku merupakan wilayah yang sangat indah, kaya sumber daya alam, serta memiliki masyarakat yang cerdas dan berkarakter kuat.Kapolda menekankan kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh situasi keamanan. Tanpa rasa aman, aktivitas masyarakat akan terganggu dan pembangunan tidak dapat berjalan optimal.“Persyaratan utama sebuah masyarakat untuk maju adalah aman. Kalau kita terus berkelahi dan berkonflik, maka sulit bagi daerah ini untuk berkembang. Keamanan bukan hanya tugas Polri dan pemerintah, tetapi tugas kita semua,” tegas Kapolda.Seluruh masyarakat diajak untuk memiliki rasa terhadap keamanan lingkungan dan negeri, serta menumbuhkan semangat persatuan sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.Kapolda menekankan pentingnya menjadikan agama sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan. Ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan kesempurnaan akal dan budi, sehingga harus mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.“Ketika kita hadir di suatu lingkungan, lingkungan itu harus tersenyum karena kehadiran kita. Jangan sampai kita hadir justru untuk memperkeruh suasana, menciptakan konflik dan bentrok. Mari kita perjuangkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat,” pintanya.Kapolda menegaskan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Maluku merupakan kekuatan dan pemersatu bangsa, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan.Untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, Kapolda turut menyoroti peran strategis orang tua dalam membina dan mengawasi anak-anak, khususnya generasi muda. Ia mengingatkan tantangan generasi saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama akibat derasnya arus informasi dari media sosial dan internet.“Internet punya sisi positif dan negatif. Anak-anak kita mudah meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak, toleran, dan bertanggung jawab,” harapnya.Generasi muda, kata Kapolda, adalah penyambung hidup bangsa. Olehnya itu mereka harus dijaga dan dibina bersama agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.Ia juga mengingatkan bahwa permasalahan adalah bagian dari kehidupan, namun harus disikapi dengan bijaksana. Sehingga ditekankan dua hal utama dalam menghadapi masalah, yakni beribadah dan bersabar.“Jika kita tidak sabar dan tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hawa nafsu dan kebencian akan muncul, yang akhirnya mendorong kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Mari kita selesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin,” pesan Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini berharap masyarakat Desa Fiditan dan Kota Tual pada umumnya dapat terus menjaga lingkungan agar tetap aman, damai, dan kondusif.Dalam kesempatan yang sama, sejalan dengan penyampaian Kapolda Maluku, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Prof. Dr. Hi. Abdullah Latuapo, M.Ag turut menyampaikan pesan moral dan keagamaan kepada masyarakat Desa Fiditan agar terus menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran agama.Ketua MUI menegaskan bahwa menjaga kamtibmas merupakan bagian dari ibadah sosial yang memiliki nilai pahala besar di sisi Allah SWT. Menurutnya, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab menjaga kedamaian dan keharmonisan antar sesama.“Keamanan dan persatuan adalah amanah. Ketika lingkungan aman dan masyarakat hidup rukun, maka ibadah dapat dijalankan dengan khusyuk, pendidikan berjalan baik, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Karena itu, menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama,” ujar Ketua MUI.Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar, baik yang beredar di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial. “Mari kita saring setiap informasi sebelum menyebarkannya. Ketua MUI mengingatkan bahwa fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi dapat merusak persaudaraan serta berpotensi memicu konflik. Sesunggunya orang islam itu adalah bersaudara, maka kalau ada salah paham, mohon supaya kita cepat-cepat islah, saling memaafkan satu dengan yang lain.Jadikan akhlak dan nilai keagamaan sebagai benteng dalam menyikapi perbedaan. Persatuan umat dan persaudaraan kebangsaan harus selalu kita jaga,” imbaunya.Ketua MUI juga mengajak para orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membina generasi muda agar tumbuh dalam nilai keimanan, toleransi, dan cinta damai, sehingga mampu menjadi agen persatuan di tengah keberagaman Maluku.Mengakhiri pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Fiditan atas sambutan hangat dan perhatian yang diberikan. Ia berharap tali silaturahmi dapat memperkuat persaudaraan dan menjadi amal ibadah bagi seluruh pihak.“Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan membawa kebaikan bagi kita semua,” tutup Kapolda. PNO-12
08 Jan 2026, 13:27 WIT
Kapolda Sumbar Pimpin Pemakaman Massal Korban Bencana Palembayan
Papuanewsonline.com, Agam - Suasana duka menyelimuti pelaksanaan pemakaman massal korban bencana alam di wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama unsur TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan menggelar prosesi pemakaman secara bermartabat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban.Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 253 orang. Dari jumlah tersebut, 222 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 31 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim gabungan.“Hari ini kita hadir dalam suasana duka mendalam untuk melaksanakan pemakaman massal korban bencana alam di Palembayan. Polri memastikan seluruh proses identifikasi dan pemulasaraan dilakukan secara profesional, humanis, dan penuh penghormatan terhadap nilai kemanusiaan,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, Rabu (7/1).Dari total jenazah yang telah teridentifikasi, tercatat 110 laki-laki dan 112 perempuan. Sementara 31 jenazah yang masih dalam proses identifikasi terdiri dari 14 laki-laki, 12 perempuan, serta 5 bagian tubuh (body part).Sebelumnya, telah dilakukan pemakaman massal terhadap 10 jenazah di TPU Agam, dengan 4 jenazah di antaranya telah teridentifikasi. Pada hari ini, kembali dilaksanakan pemakaman massal terhadap 6 jenazah, yang terdiri dari 4 perempuan, 1 laki-laki, serta 1 bagian tubuh, seluruhnya ditemukan di wilayah Kecamatan Palembayan dan sekitarnya.Kapolda Sumbar menegaskan bahwa Polri bersama seluruh unsur terkait terus memaksimalkan upaya identifikasi jenazah serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban.“Kami bersama TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dan dimakamkan secara layak, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan,” tegasnya.Selain penanganan korban jiwa, dampak bencana juga dirasakan oleh kalangan pelajar. Berdasarkan data posko di Kecamatan Palembayan, tercatat 104 pelajar terdampak bencana, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, yang tersebar di tiga posko pengungsian, yakni SDN 05 Kayu Pasak SBB, Padang Koto Gadang, dan Nagari Salareh Aia Timur.Kapolda Sumbar turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya proses penanganan bencana ini kepada petugas di lapangan. Informasi resmi akan terus kami sampaikan secara terbuka,” imbau Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.Di akhir pernyataannya, Kapolda Sumbar menyampaikan duka cita mendalam atas nama negara dan institusi Polri kepada seluruh keluarga korban.“Atas nama negara dan Polri, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Mari kita doakan para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” pungkasnya. PNO-12
08 Jan 2026, 13:01 WIT
Densus 88 AT Polri Temukan True Crime Community
Papuanewsonline.com, Jakarta - Densus 88 AT Polri mengungkap temuan serius terkait paparan konten kekerasan dan ideologi ekstrem di ruang digital yang menyasar anak-anak dan remaja. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Penanganan Anak Terpapar Konten Kekerasan di Ruang Digital yang digelar di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardana, S.I.K., menjelaskan bahwa pihaknya menemukan keberadaan komunitas digital yang berkembang secara masif di media sosial dan berpotensi mendorong kekerasan ekstrem, khususnya pada anak-anak.“Kami membenarkan apa yang telah disampaikan Kepala BNPT, bahwa Densus 88 menemukan sebuah komunitas yang dibingkai dalam grup media sosial. Ini bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari puluhan grup serupa yang telah kami identifikasi,” ujar Kombes Mayndra.Ia menjelaskan, kelompok-kelompok tersebut mulai terdeteksi sejak tahun 2025 dan hingga kini masih terus dilakukan intervensi bersama kementerian dan lembaga terkait di berbagai daerah. Konten yang disebarkan dikemas secara menarik, mulai dari video pendek, animasi, meme, hingga musik, yang berpotensi menumbuhkan ketertarikan dan simpati terhadap ideologi kekerasan.Menurutnya, kondisi ini menjadi sangat berbahaya ketika bersinggungan dengan psikologis anak-anak yang masih berada pada fase pencarian jati diri.“Anak-anak belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang dan cenderung mencari pengakuan. Paparan radikalisme dan kekerasan di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi perilaku, emosi, dan pola pikir mereka,” jelasnya.Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah berkembangnya True Crime Community di kalangan remaja. Kombes Mayendra menegaskan, komunitas ini tumbuh secara sporadis tanpa tokoh atau organisasi resmi, namun memanfaatkan sifat ruang digital yang transnasional dan sensasional.Ia juga memaparkan sejumlah kasus kekerasan global yang melibatkan remaja sepanjang tahun 2025, yang diketahui terinspirasi dari konten ekstrem di media sosial. Salah satu kasus terbaru terjadi di Moskow, Rusia, pada Desember 2025, di mana pelaku bahkan menuliskan frasa “Jakarta Bombing 2025” pada senjata yang digunakan.“Tulisan itu diambil dan diunggah ke komunitas digital terkait. Ini menunjukkan bagaimana narasi kekerasan dapat melintasi batas negara dan menjadi inspirasi aksi nyata,” ungkapnya.Kombes Mayndra menambahkan, Densus 88 sebenarnya telah mengidentifikasi potensi ancaman ini jauh sebelum insiden di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi. Namun, karakter pelaku yang tertutup dan menarik diri dari lingkungan sosial membuat deteksi dini menjadi sulit.Pasca insiden tersebut, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan intervensi lanjutan di berbagai daerah, hingga pada 22 Desember 2025 dilakukan penanganan serentak terhadap lebih dari 70 anak yang teridentifikasi dalam komunitas ini.“Dari hasil wawancara, kami menemukan adanya rencana aksi kekerasan ekstrem, termasuk pengeboman sekolah, penusukan, hingga rencana bunuh diri setelah melakukan aksi,” kata Kombes Mayndra.Ia mengungkapkan, dari 70 anak yang tersebar di 19 provinsi, sebanyak 67 anak telah menjalani asesmen, pemetaan, konseling, dan pendampingan. Mayoritas berada pada rentang usia 11–18 tahun, dengan dominasi usia 15 tahun.Faktor pemicu keterlibatan mereka beragam, mulai dari perundungan, kondisi keluarga tidak harmonis, trauma, minimnya perhatian orang tua, hingga paparan konten pornografi dan kekerasan.Menutup keterangannya, Kombes Mayndra mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak.“Ciri-ciri yang perlu diwaspadai antara lain ketertarikan berlebihan pada simbol dan tokoh pelaku kekerasan, menarik diri dari pergaulan, menyukai konten sadistik, marah saat gawainya diperiksa, serta membawa benda yang identik dengan kekerasan ke sekolah,” pungkasnya. PNO-12
08 Jan 2026, 12:45 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polri Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
08 Jan 2026, 12:30 WIT
Badan Pendiri LEMASA Serukan Persatuan Menuju Musyawarah Adat Suku Amungme
Papuanewsonline.com, Timika — Keluarga besar Badan Pendiri
Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) mengajak seluruh masyarakat
Amungme untuk bersatu dan bergandeng tangan menyongsong pelaksanaan Musyawarah
Adat (MUSDAT) LEMASA yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026.Ajakan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh Amungme,
Paulus Pinimet, dalam pernyataan yang dikeluarkan di Timika pada 8 Januari
2026. Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat adat dalam
menjaga keberlangsungan lembaga adat yang telah dibangun sejak puluhan tahun
lalu.LEMASA sendiri didirikan pada tahun 1994 di Desa Harapan,
Kwamki Lama, Timika, sebagai wadah musyawarah adat Suku Amungme. Sejak awal
pembentukannya, lembaga ini bertujuan menjaga, melestarikan, dan memperjuangkan
nilai-nilai adat serta budaya Amungme di tengah dinamika pembangunan dan
perubahan zaman.“Mari kita bersatu dan bergandeng tangan membangun LEMASA
ini ke depan demi kita semua di Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro yang kita cintai
ini,” kata Paulus Pinimet dalam pernyataannya.Ia juga mengajak seluruh keluarga besar Badan Pendiri LEMASA
untuk kembali merapatkan barisan dan terlibat aktif dalam deklarasi serta
rangkaian kegiatan MUSDAT LEMASA yang akan digelar. Menurutnya, musyawarah adat
merupakan momentum penting untuk memperkuat identitas dan persatuan masyarakat
Amungme.“Jangan ragu dan bimbang, mari kita bersatu dan bergandeng
tangan menuju MUSDAT LEMASA,” tambah Paulus Pinimet.Dalam pernyataan tersebut, Paulus Pinimet turut menyebut
sejumlah tokoh yang menjadi pendiri LEMASA, antara lain Thomas Beanal, Yohanes
Pinimet, Benny Tsenawatme, Paulus Kanongopme, Victor Beanal, Mathias
Kelanangame, Bartolumius Magal, Lukas Amisim, Yoseph Yoppi Kilangin, Yulia
Pogolnamum, Melanius Pogolnamum, dan Johanis Kasamol.LEMASA mengusung motto “Me Asia Ten” yang berarti “Satu
Hati, Satu Jiwa”. Melalui MUSDAT LEMASA, diharapkan semangat persatuan ini
dapat terus dijaga dan menjadi dasar dalam memperkuat peran lembaga adat
sebagai rumah bersama masyarakat Amungme. Penulis: HendrikEditor: GF
08 Jan 2026, 09:50 WIT
Pemda Boven Digoel dan Pengelola Bandara Mindiptana Gelar Pertemuan dengan Pemilik Hak Ulayat
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Pemerintah Daerah
(Pemda) Boven Digoel bersama Kepala Bandar Udara Mindiptana menggelar pertemuan
tatap muka dengan masyarakat pemilik hak ulayat terkait penyelesaian tanah
Bandara Mindiptana, Rabu (7/1/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya
membangun komunikasi langsung antara pemerintah, pengelola bandara, dan
masyarakat adat.Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan
dihadiri oleh perwakilan Pemda Boven Digoel, Kepala Bandar Udara Mindiptana,
serta masyarakat pemilik hak ulayat yang selama ini memiliki keterikatan adat
terhadap lahan bandara. Agenda utama pertemuan difokuskan pada pembahasan
proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung cukup lama.Dalam forum tersebut, masyarakat pemilik hak ulayat
menyampaikan aspirasi serta tuntutan mereka terkait penggunaan tanah adat untuk
kepentingan pembangunan dan operasional bandara. Mereka berharap adanya
kejelasan dan kepastian yang menghormati hak-hak adat masyarakat setempat.“Pertemuan ini sangat penting bagi kami karena kami ingin
memastikan bahwa hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dihormati dan dipenuhi,”
kata seorang perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pertemuan tersebut.Pemerintah Daerah Boven Digoel menegaskan bahwa penyelesaian
persoalan tanah ulayat harus dilakukan secara terbuka dan mengedepankan
musyawarah. Pemda bersama pihak bandara menyatakan komitmennya untuk
mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang tidak
merugikan salah satu pihak.“Kami akan terus berdialog dengan masyarakat pemilik hak
ulayat untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bupati Boven
Digoel, Roni Omba, S.IP, saat memberikan penjelasan dalam pertemuan tersebut.Pihak pengelola Bandar Udara Mindiptana juga menyatakan
kesiapan untuk mengikuti proses penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan
mekanisme adat yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi
bandara sebagai fasilitas pelayanan publik.Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif
dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Boven Digoel. Pemerintah
berharap proses dialog ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi contoh
penyelesaian persoalan serupa di wilayah Papua Selatan. Penulis: HendrikEditor: GF
08 Jan 2026, 09:48 WIT
Bupati Boven Digoel Hadiri Peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan
Papuanewsonline.com, Merauke — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba, S.IP, menghadiri prosesi adat peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan
yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan, Senin, (7/01/2026). Kehadiran
Bupati Boven Digoel menjadi bagian dari rangkaian kegiatan resmi pemerintahan
yang menandai penguatan kelembagaan daerah otonom baru tersebut.Peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan dipimpin langsung
oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dan dilaksanakan dengan nuansa adat
sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Acara ini
menjadi simbol dimulainya operasional kantor pemerintahan provinsi secara penuh
di wilayah selatan Papua.Roni Omba hadir sebagai undangan khusus dalam kegiatan
tersebut, menyusul pelantikannya sebagai Bupati Boven Digoel untuk masa jabatan
2025–2030. Kehadirannya mencerminkan dukungan pemerintah kabupaten terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang efektif dan
terintegrasi.Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo
menyampaikan bahwa peresmian kantor gubernur merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. “Kami berharap kantor ini dapat
menjadi pusat pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Selatan,”
ujarnya.Bupati Boven Digoel Roni Omba turut menyampaikan apresiasi
atas peresmian kantor tersebut. “Kami berharap kerjasama antara Boven Digoel
dan Papua Selatan dapat semakin erat dan membawa manfaat bagi masyarakat,”
katanya.Peresmian kantor ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi
koordinasi pemerintahan, percepatan pelayanan publik, serta perencanaan
pembangunan yang lebih terarah di wilayah Papua Selatan dan kabupaten-kabupaten
penyangga, termasuk Boven Digoel.Acara peresmian turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Selatan,
para kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta
tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut
menunjukkan dukungan kolektif terhadap keberadaan Kantor Gubernur Papua
Selatan.Rangkaian kegiatan diakhiri dengan prosesi adat dan ramah
tamah, yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan sebagai
penanda dimulainya babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua
Selatan. Penulis: HendEditor: GF
07 Jan 2026, 19:19 WIT
Gugatan Tanah Bundaran Petrosea Bergulir ke Pengadilan, Panitia Diduga Langgar Prosedur Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika — Persoalan pengadaan tanah
Bundaran Petrosea kini memasuki babak hukum setelah gugatan resmi diajukan ke
Pengadilan Negeri Timika. Gugatan tersebut diajukan oleh Helena Beanal yang
menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah yang
melibatkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pihak perusahaan.Dalam gugatannya, penggugat menyoroti pertemuan yang digelar
pada 29 Desember 2023 sebagai momen krusial lahirnya keputusan bermasalah.
Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat teknis, di antaranya Kepala Dinas
PUPR Mimika Robet H. Mayaut, Sekretaris PUPR Piter Efowav, Kepala Bidang Marga
Aldi Padua, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Suharso,
Kepala Kantor BPN Mimika Yosepn Simon Done, serta perwakilan PT Petrosea Tbk,
Reynold Donny Kabiai.Penggugat menilai bahwa panitia pengadaan tanah dalam
pertemuan tersebut secara sepihak memutuskan penyerahan uang ganti rugi tanah
senilai Rp19.457.600.000 ke rekening PT Petrosea, tanpa melibatkan dirinya
sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah dimaksud.“Kami merasa tidak adil dengan proses pengadaan tanah ini,”
kata Helena Beanal.Keputusan panitia pengadaan tanah tersebut dipersoalkan
karena menetapkan PT Petrosea sebagai pihak penerima ganti rugi, meskipun
status kepemilikan perusahaan disebut hanya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB). Penggugat menilai keputusan itu diambil tanpa pertimbangan hukum yang
cermat.“PT. Petrosea hanya memiliki SHGB dan ada Tim Pengadaan dari
Kantor BPN Kabupaten Mimika. Seharusnya bisa memutuskan hak bisa diberikan,
kenapa semua panitia berani memutuskan yang berhak menerima adalah Pihak
Petrosea,” tambah Helena Beanal.Atas dasar itu, penggugat meminta agar dana ganti rugi yang
telah disalurkan tersebut dikembalikan ke negara. Ia juga menekankan pentingnya
tanggung jawab panitia pengadaan tanah dan tim terpadu dalam setiap pengambilan
keputusan yang menyangkut uang negara dan hak masyarakat.“Kasus ini harusnya menjadi pembelajaran bagi panitia
pengadaan tanah dan Tim Terpadu untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan
pembayaran ganti rugi tanah. Kami berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas
dan uang negara dapat dikembalikan,” tutup Helena Beanal. Penulis: HendrikEditor: GF
07 Jan 2026, 19:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
