Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Biro SDM Polda Maluku Gelar Rakor Kesiapan Open Bidding Penyidik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Biro Sumberdaya Manusia (SDM) akan menggelar kegiatan open bidding atau penawaran terbuka terhadap pengadaan peralatan operasional dalam mendukung tugas-tugas penyidikan.Sebelum kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ini dihelat, Biro SDM Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihelat di ruang kerja Karo SDM, Rabu (7/1/2026).Rakor yang dipimpin Karo SDM Kombes Pol. Jemi Junaidi S.I.K, ini dihadiri Direktur Kriminal Khusus, Kabid Hukum, Staf Ahli Kapolda Maluku serta para perwira dari Reskrim Umum, Reskrim Khusus, Reskrim Narkoba, Bidang Hukum dan Paminal dari Bid Propam Polda Maluku.Kombes Jemi Junaidi dalam arahannya menekankan pentingnya rakor yang dihelat untuk kesiapan kegiatan open bidding yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat."Kami berharap rakor ini nantinya dapat melahirkan satu kebijakan dan kesepakatan aturan yang nantinya akan direalisasikan dalam pelaksanaan open bidding penyidik dan penyidik pembantu di lingkup jajaran Reskrim Polda Maluku," harapnya.Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Kombes Jemi berharap para peserta dapat memberikan saran dan masukan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku."Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dan sukses dalam mendukung tugas-tugas kepolisian ke depan," pungkasnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:34 WIT
Polda NTT Konfirmasi Penemuan 1 Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah
Papuanewsonline.com, Manggarai Barat - Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai Pede, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (6/1/2026).Jenazah ditemukan pada koordinat -8°38,87163’ 119°28,62259’ di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo (TNK).Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H membenarkan penemuan tersebut.“Benar, hari ini telah ditemukan satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Komodo Labuan Bajo,” jelas Kabidhumas Polda NTT.Kabidhumas menjelaskan, penemuan jenazah bermula sekitar pukul 13.00 Wita, ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah, kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025.Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai Pede menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya.“Setelah temuan tersebut, nelayan segera menghubungi tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.Sekitar pukul 14.00 Wita, tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB Syahbandar Labuan Bajo, RIB Basarnas Labuan Bajo, serta KN Puntadewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi pada pukul 14.30 Wita dan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah.Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo pada pukul 16.40 Wita dan tiba sekitar pukul 18.10 Wita.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut.Menurut Kabidhumas Polda NTT, proses identifikasi masih dilakukan oleh Tim DVI Polda NTT, dalam hal ini Kabiddokkes Polda NTT dan untuk kepastian identitas korban masih menunggu hasil DVI, termasuk pemeriksaan bukti primer seperti data gigi.Ia juga menambahkan, Polda NTT menghormati permintaan pihak keluarga korban agar jenazah tidak ditampilkan ke publik, baik dalam dokumentasi maupun pemberitaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan nilai kemanusiaan.“Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan aman dan terkendali,” tutupnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:27 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan Disiplin ASN dan Mutu Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati Boven Digoel
memimpin apel pulang di lingkungan Kantor Bupati Boven Digoel, Selasa (6/1/2026),
dengan memberikan penegasan langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan tenaga honorer agar meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta kualitas
kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan.Dalam arahannya, Bupati menekankan peran strategis para
kepala bagian untuk memastikan seluruh tenaga honorer hadir dan menjalankan
kewajiban kerja. Ia memberikan batas waktu hingga hari Kamis agar seluruh
tenaga honorer dapat dihimpun dan dipastikan kehadirannya tanpa pengecualian.“Kita digaji oleh negara dan masyarakat. Karena itu,
disiplin dan kinerja harus ditingkatkan,” tegas Bupati Boven Digoel dalam apel
tersebut.Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh pegawai agar tetap
fokus pada pekerjaan dan menunjukkan hasil kerja yang nyata sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja
aparatur menjadi tanggung jawab pimpinan.“Fokus saja bekerja dan tunjukkan kinerja. Soal penilaian,
biar kami yang menilai,” tambahnya.Selain persoalan disiplin dan kinerja internal, Bupati juga
memberikan perhatian serius terhadap pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa
masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan harus dilayani dengan baik,
ramah, dan penuh tanggung jawab.“Jika ada masyarakat yang datang dan ingin bertemu kami,
sapa dengan baik. Jangan biarkan masyarakat terlantar,” pesan Bupati kepada
seluruh jajaran pegawai.Penegasan tersebut disampaikan sebagai upaya membangun
kembali etos kerja aparatur agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi
pada kepentingan masyarakat yang dilayani.Bupati berharap seluruh ASN dan tenaga honorer mampu
menjadikan arahan ini sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, humanis, serta dipercaya oleh masyarakat Kabupaten
Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
07 Jan 2026, 14:03 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Kanwil Bea Cukai dan Perbendaharaan Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Estty Purwadiani Hidayatie, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku, Anang Rohmawan, Selasa (6/1/2026).Ajang silaturahmi yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan sinergi lintas instansi, khususnya dalam mendukung penegakan hukum, pengamanan penerimaan negara, serta pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku.Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku pada kesempatan itu menyampaikan kedatangan pihaknya bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Bea Cukai, Perbendaharaan, dan Polda Maluku."Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta jajaran atas kesediaan menerima audiensi hari ini," katanya.Ia juga berharap sinergi lintas instansi yang selalam ini berlangsung baik, ke depan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung tugas-tugas pengawasan, penindakan, serta pengamanan terhadap potensi pelanggaran yang berdampak pada penerimaan dan keuangan negara.Kedatangan rombongan dari kantor Bea Cukai dan Perbendaharaan disambut hangat oleh Kapolda Maluku yang didampingi Irwasda, Direktur Intelkam, Direktur Reskrimsus, Direktur Reskrimum dan Direktur Resnarkoba Polda Maluku. Ia memberikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut.Polda Maluku, kata Kapolda, pada prinsipnya selalu terbuka dengan semua pihak untuk bekerja sama dengan seluruh pihak dan instansi terkait demi kemajuan Provinsi Maluku.Menurutnya, kerja sama lintas instansi memiliki peran strategis, khususnya dalam menjaga dan mengamankan sektor keuangan negara sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan daerah.“Salah satu faktor pokok dalam sebuah negara adalah keuangan dan pemasukan negara. Kewenangan Polri dalam penegakan hukum harus mampu membantu dan mendukung rekan-rekan di instansi yang bertugas menghasilkan dan mengamankan keuangan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas kamtibmas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Daerah yang aman dan kondusif akan secara langsung berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan strategi terpadu dalam membangun Maluku, yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.Ia menekankan pentingnya diskusi interaktif dan koordinasi berkelanjutan antara Polri, instansi vertikal, dan pemerintah daerah sebagai kunci dalam mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut selain Kepala Bea Cukai dan Perbendaharaan Maluku, turut hadir sejumlah pejabat struktural, antara lain Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Kepala Bea Cukai Ambon, Kepala KPPN Ambon, serta para Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran. PNO-12
07 Jan 2026, 11:53 WIT
Hadirkan Air Bersih untuk Warga Hutanabolon, Polda Sumut Pasang Filter Air Nanotec pada Sumur Bor
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan oleh Polda Sumatera Utara. Melalui personel SAR Batalyon A, Polda Sumut melaksanakan pemasangan filter air Nanotec pada fasilitas sumur bor di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 1 SSR Personel SAR Batalyon A di bawah pimpinan Dpp AKP Ridwan. Pemasangan filter air Nanotec ini bertujuan untuk mengolah sekaligus menjernihkan air sumur bor agar layak dan aman digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Filter air Nanotec yang dipasang berfungsi sebagai wadah penampung media filtrasi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan kualitas air, mulai dari kekeruhan hingga kandungan partikel yang tidak sehat. Dengan teknologi tersebut, air yang dihasilkan menjadi lebih bersih, jernih, dan aman untuk dikonsumsi maupun kebutuhan rumah tangga warga.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, dalam keterangannya pada Selasa (6/1/2026), menegaskan bahwa bantuan sumur bor yang dilengkapi dengan sistem filter air ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar warga.“Polda Sumatera Utara tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berkomitmen membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan. Pemasangan filter air Nanotec pada sumur bor ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Desa Hutanabolon,” ujar Kombes Pol Ferry Walintukan.Ia menambahkan, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan vital, terutama bagi masyarakat di wilayah yang terdampak keterbatasan sarana air layak. Oleh karena itu, Polda Sumut terus mendorong jajarannya untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.Dengan adanya bantuan ini, masyarakat Desa Hutanabolon kini dapat memanfaatkan air sumur bor yang telah diolah secara optimal, sehingga menunjang kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup warga. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Polda Sumut sebagai institusi yang humanis dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat. PNO-12
07 Jan 2026, 11:44 WIT
Pemprov Papua Tengah Perkuat Pendidikan Vokasi, Tekan Pengangguran Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Papua Tengah — Pemerintah Provinsi
Papua Tengah terus mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi
Orang Asli Papua (OAP) sebagai strategi utama menekan angka pengangguran yang
hingga akhir 2025 tercatat mencapai sekitar 14 ribu orang.Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai, menyampaikan
bahwa penguatan vokasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya
bergantung pada lapangan kerja formal, tetapi juga memiliki kemampuan membangun
usaha secara mandiri.Dalam pernyataannya kepada awak media di ruang kerjanya,
Selasa (6/1/2026), Borai menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan
berbagai program pelatihan vokasi yang mencakup bidang mekanik, pengelasan,
komputer, serta menjahit berbasis teknologi. “Harapan kami, setelah mengikuti
pelatihan, mereka bisa membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja
lain,” kata Borai.Ia menilai bahwa pengembangan keterampilan praktis yang
relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci agar lulusan pelatihan mampu
bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Borai juga
menekankan pentingnya peran perusahaan swasta dalam mendukung penyerapan tenaga
kerja lokal. Perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah diharapkan memberi
prioritas kepada masyarakat setempat, khususnya OAP, sebagai bagian dari
tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan,
terutama rendahnya minat masyarakat terhadap sektor-sektor tertentu seperti
perkebunan kelapa sawit. Dari ribuan lowongan yang tersedia, jumlah pendaftar
dari masyarakat lokal dinilai masih sangat terbatas.Untuk mengatasi hal tersebut, Borai mendorong adanya
regulasi khusus yang mengatur komposisi tenaga kerja, misalnya dengan porsi 80
hingga 90 persen tenaga kerja lokal, agar Orang Asli Papua tidak hanya menjadi
penonton di tanahnya sendiri.Selain faktor sumber daya manusia, aspek keamanan juga
disebut sangat memengaruhi iklim investasi. Stabilitas keamanan dinilai menjadi
prasyarat utama agar investor bersedia menanamkan modal, yang pada akhirnya
akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Papua.Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen
menyusun kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang agar dalam lima hingga
sepuluh tahun mendatang, masyarakat Papua mampu menempati posisi strategis di
berbagai sektor pembangunan dan menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah. Penulis: HendEditor: GF
07 Jan 2026, 07:13 WIT
LEMASA Mimika Bersiap Gelar Musyawarah Adat, Perkuat Komitmen Menjaga Jati Diri Suku Amungme
Papuanewsonline.com, Timika — Lembaga Musyawarah Adat Suku
Amungme (LEMASA) Kabupaten Mimika menyatakan kesiapan untuk menggelar
Musyawarah Adat (MUSDAT) sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan
memperkuat warisan adat serta budaya Suku Amungme di wilayah Mimika.Rencana pelaksanaan MUSDAT ini menjadi momentum penting,
mengingat kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari deklarasi awal LEMASA
yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Harapan, Kwamki Lama,
Timika. Musyawarah adat ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus
konsolidasi masyarakat adat.Salah satu tokoh adat Amungme, Paulus Pinimet, menyampaikan
ajakan kepada seluruh masyarakat Amungme dan Kamoro untuk bersama-sama
mendukung dan menghadiri MUSDAT LEMASA. “Mari saudara dan saudari ku, kita
bergandeng tangan menuju MUSDAT - LEMASA,” katanya, seraya menekankan pentingnya
kebersamaan dalam menjaga nilai-nilai adat.Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan adat dan budaya
Amungme harus terus dipertahankan di tengah tantangan zaman yang semakin
kompleks, sehingga identitas masyarakat adat tidak tergerus oleh perubahan
sosial dan perkembangan modern.Sejarah berdirinya LEMASA tidak terlepas dari peran para
tokoh adat Amungme yang hadir dalam deklarasi tahun 1994, di antaranya Thomas
Beanal, Yohanes Pinimet, dan Benny Tsenawatme. Kehadiran para tokoh tersebut
menjadi fondasi kuat bagi keberlangsungan lembaga adat hingga saat ini.MUSDAT LEMASA nantinya diharapkan menjadi wadah resmi bagi
masyarakat Amungme untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan
adat, budaya, serta keberlangsungan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara
turun-temurun.“Kami berharap acara ini dapat menjadi langkah awal bagi
kami untuk memperkuat identitas adat Amungme dan mempromosikan kebudayaan
lokal,” ujar Paulus Pinimet dalam pernyataannya.Melalui pelaksanaan MUSDAT ini, LEMASA Kabupaten Mimika
berharap dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat Amungme dan Kamoro akan
pentingnya menjaga persatuan, identitas adat, serta peran budaya sebagai
fondasi kehidupan sosial di Mimika. Penulis: HendEditor: GF
07 Jan 2026, 07:11 WIT
Pemkab Puncak dan Mimika Turun Langsung ke Kwamki Narama, Dorong Perdamaian Usai Konflik
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Puncak
dan Kabupaten Mimika menunjukkan keseriusan dalam mendorong penyelesaian
konflik internal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama. Konflik yang telah
berlangsung berbulan-bulan itu tercatat menelan 11 korban jiwa dan memicu
keresahan luas di tengah masyarakat.Sebagai langkah konkret, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah
Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, didampingi tokoh adat serta unsur aparat
keamanan, turun langsung menemui dua kelompok warga yang bertikai pada Selasa
(6/1/2026) petang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membuka ruang dialog dan
mendorong masuknya tahapan perdamaian.“Kita harus mengakhiri perang saudara ini dan membangun
kembali hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat,” ujar Nenu dalam
pertemuan tersebut.Dalam kesempatan itu, Nenu menyampaikan bahwa proses
pengamanan hingga prosesi pengabuan atau kremasi jenazah Jeri, korban konflik
yang tewas akibat serangan panah pada Minggu (4/1/2026), telah berjalan dengan
baik berkat kerja sama lintas pihak. Menurutnya, situasi tersebut menjadi dasar
penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.“Kami berharap setelah ini sudah masuk pada tahapan
pembicaraan perdamaian. Yang terpenting, jenazah almarhum sudah diamankan dan
dimakamkan dengan baik,” jelasnya, seraya menyampaikan apresiasi kepada semua
pihak yang turut menjaga stabilitas keamanan.“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada
DPR Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, pihak
gereja, dan aparat keamanan yang sejak awal bersama-sama mengawal proses ini,”
katanya.Pemerintah daerah, lanjut Nenu, berkomitmen penuh untuk
mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan damai. Upaya
tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adat
istiadat, serta hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Pemerintah hadir untuk memfasilitasi perdamaian agar tidak
ada lagi korban. Kami mengajak semua pihak menahan diri dan membuka ruang
dialog demi keamanan dan ketenangan bersama,” tegasnya.Harapan besar disampaikan agar proses perdamaian dapat
segera terwujud sehingga kehidupan sosial masyarakat di Kwamki Narama dapat
kembali normal, aman, dan harmonis setelah dilanda konflik berkepanjangan.“Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, sehingga
perdamaian ini benar-benar terwujud,” harapnya.Meski demikian, Nenu juga menegaskan bahwa upaya damai harus
diiringi ketegasan hukum. Ia menekankan bahwa setelah dialog perdamaian
berjalan, setiap pihak yang dengan sengaja memicu konflik kembali harus
diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.“Saya minta aparat keamanan sikapi ini dengan tegas agar
tidak ada lagi yang berani mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 21:21 WIT
Wamendagri Ribka Haluk Bantah Isu Penanaman Sawit di Papua
Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk secara tegas membantah isu yang berkembang terkait
adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah di Papua
untuk wajib menanam kelapa sawit. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan
berbagai opini yang dinilai tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat.“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak
Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” tegas Ribka Haluk
dalam keterangannya pada Senin (5/1/2026).Menurut Ribka, arahan Presiden justru berfokus pada
percepatan pembangunan daerah serta penguatan program ketahanan pangan
nasional. Pemerintah pusat mendorong agar daerah memahami tujuan besar
pembangunan tanpa memaksakan komoditas tertentu yang belum tentu sesuai dengan
kondisi wilayah.Klarifikasi tersebut merujuk pada pertemuan Presiden Prabowo
Subianto bersama jajaran menteri dan para kepala daerah dari enam provinsi
serta 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua yang berlangsung di Istana Negara pada
16 Desember 2025. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi dan langkah
strategis pembangunan Papua.“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus
menanam komoditas tertentu. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menyamakan
pemahaman mengenai program pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan,” jelas
Ribka.Ia mengakui bahwa kelapa sawit memang memiliki potensi
ekonomi, namun bukan satu-satunya komoditas yang harus dikembangkan di Papua.
Setiap daerah, menurutnya, memiliki karakteristik dan kekuatan yang
berbeda-beda sehingga tidak bisa diseragamkan.Papua sendiri memiliki beragam komoditas pangan lokal
seperti sagu, singkong, padi, talas, serta berbagai jenis umbi-umbian yang
selama ini menjadi sumber pangan masyarakat. Komoditas tersebut bahkan memiliki
peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, termasuk energi
alternatif seperti etanol.Ribka menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua
menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap
kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan dibandingkan wilayah lain di
Indonesia.“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan
mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan,”
tambahnya.Presiden Prabowo, lanjut Ribka, juga menaruh perhatian besar
pada pembangunan yang menyeluruh, mulai dari sektor ekonomi, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan infrastruktur dasar. Percepatan
pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menekan biaya transportasi dan
logistik di Papua.“Tujuannya untuk menurunkan biaya transportasi agar
masyarakat Papua bisa lebih mandiri secara pangan,” ujarnya.Arahan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di
mana tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan nasional.“Semua masyarakat di Papua harus sejahtera, tidak kekurangan
pangan, serta mendapatkan akses pendidikan yang baik. Pemerintah daerah harus
menghadirkan terobosan kebijakan untuk mendukung hal tersebut,” tutup Ribka. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 21:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
