Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gelar Rakor Bersama Forkopimda, Kapolda Maluku Bahas Penanganan Bentrok Pemuda di Negeri Liang
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku terkait penanganan bentrok antar sekelompok pemuda di Negeri Liang, Kabupaten Maluku Tengah.Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Polda Maluku, Senin (5/1/2026), ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Kabinda Maluku, Plh Sekda Maluku, Irwasda Maluku, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Intelijen Kasdam XV/Pattimura, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, anggota Komisi I DPRD Maluku, Bupati Maluku Tengah, Sekretaris Walikota Ambon, Sekda Maluku Tengah, para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri dan Kejaksaan, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dandim 1504/Ambon, pimpinan OPD lintas Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, Camat Salahutu, serta tamu undangan lainnya.Rakor yang dilaksanakan oleh Polda Maluku ini merupakan langkah strategis dan terpadu dalam merespons bentrokan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus sebagai upaya mencari solusi menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Negeri LiangDalam kegiatan tersebut, sejumlah pokok permasalahan dibahas secara komprehensif, antara lain legalitas kepemimpinan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri serta pengelolaan anggaran dan keadilan distribusi sumber daya; Rehabilitasi kerusakan fasilitas dan penanganan korban konflik; Program pemberdayaan pemuda dan masyarakat sebagai langkah pencegahan konflik; dan Penguatan sistem pengamanan melalui Pos Pam, rencana pengamanan (Renpam), contingency plan penanganan bentrok, serta pembinaan pemuda dan masyarakat dan penegakkan hukumKapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat yang dilaksanakan dengan pola diskusi interaktif ini berorientasi pada tindak lanjut yang nyata.“Rapat ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret. Tujuan utama kita adalah menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, khususnya terhadap gangguan kamtibmas yang berlatar belakang kekerasan, perkelahian kelompok, hingga konflik sosial,” tegasnya.Kapolda menekankan pola konflik seperti yang terjadi di Negeri Liang bukan hal baru dan telah terjadi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penanganannya harus bersifat menyeluruh, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga aspek sosial, pemerintahan, adat, dan hukum.Saat rakor, berbagai masukan strategis disampaikan oleh para peserta. Direktur Intelkam Polda Maluku mengungkapkan, wilayah Maluku Tengah memiliki potensi konflik cukup tinggi dengan lebih dari 100 permasalahan yang teridentifikasi, sehingga diperlukan optimalisasi peran perangkat desa dan evaluasi program sebelum pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN).Sebelum menutup rakor, Kapolda Maluku menyampaikan sejumlah kesimpulan dan penegasan penting. Ia menekankan perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan hukum adat dalam kepemimpinan Negeri Liang agar memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.Kapolda juga menegaskan bahwa aktivitas provokatif di media sosial akan terus dipantau melalui tim siber Ditreskrimsus Polda Maluku, dan terhadap akun-akun yang terbukti memicu konflik telah dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan.“Terkait penegakan hukum, kendala utama adalah masyakat tidak menjadi saksi dan kurangnya kelengkapan alat bukti. Pelaku bersembunyi di dalam komunitas dan komunitas melindungi pelaku. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan proses penegakkan hukum” tegas Kapolda.Sebagai langkah tegas ke depan, Kapolda menegaskan bahwa apabila kembali terjadi bentrokan, aparat keamanan akan melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas berupa penangkapan, bukan sekadar imbauan atau pembubaran.Selain itu, Kapolda mendorong agar pada tahun anggaran 2026 dialokasikan program-program kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan konflik sosial. PNO-12
06 Jan 2026, 14:04 WIT
Pembangunan Huntara Sat Brimob Polda Sumbar Capai 47 Unit
Papuanewsonline.com, Padang – Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung pemulihan pascabencana. Pada Senin (5/1/2026), personel Sat Brimob Polda Sumbar yang dipimpin oleh IPTU Ridesmon melaksanakan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Pauh, Kota Padang.Pembangunan Huntara tersebut ditargetkan sebanyak 100 unit yang tersebar di dua lokasi pembangunan. Huntara ini dipersiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana, sembari menunggu proses pemulihan dan pembangunan hunian permanenBerdasarkan perkembangan di lapangan, hingga saat ini pembangunan telah mencapai 47 unit. Progres pekerjaan meliputi pemasangan lantai papan dan pengerjaan struktur bangunan, yang terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa keterlibatan Brimob dalam pembangunan Huntara merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.“Pembangunan hunian sementara ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman selama masa pemulihan pascabencana,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar pembangunan Huntara dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.“Diharapkan seluruh target pembangunan dapat rampung sesuai rencana, sehingga dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan rasa aman bagi warga di Kecamatan Pauh,” pungkasnya.Pembangunan Huntara oleh Sat Brimob Polda Sumbar ini menjadi salah satu upaya nyata Polri dalam mendukung penanganan bencana dan pemulihan kehidupan sosial masyarakat terdampak di Kota Padang. PNO-12
06 Jan 2026, 13:58 WIT
HUT Kowal Ke-63, Korps Wanita Angkatan Laut Kodaeral IX Terima Kejutan dari Polwan Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - TNI Angkatan Laut. Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX). Jajaran Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Kodaeral IX menerima kejutan spesial berupa kunjungan dan ucapan selamat dari Polwan Polda Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kowal ke-63 bertempat di Lapangan Apel Mako Kodaeral IX. Senin (05/01/2026).Penerimaan kunjungan dipimpin langsung oleh Kapten Laut (K/W) dr. Febdila Kurniasari, M.KM., mewakili seluruh personel Kowal Kodaeral IX. Kehadiran rombongan Polwan yang dipimpin oleh Perwira Koordinator (Pakor) Polwan, Kompol Helda Misse Siwabessy, SH, MH, merupakan wujud nyata sinergitas TNI-Polri yang semakin kuat dan harmonis di wilayah Maluku.Momen ini menjadi sangat berkesan bagi keluarga besar Kowal Kodaeral IX. Selain sebagai bentuk perayaan hari jadi, kunjungan ini mempererat ikatan persaudaraan antar-personel wanita pengamanan negara. Suasana keakraban tampak jelas menyatukan pertemuan tersebut, di mana personel Kowal dan Polwan saling memberikan dukungan atas dedikasi mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta keamanan bangsa.Dalam kesempatan tersebut, Kapten Laut (K/W) dr. Febdila Kurniasari, M.KM., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas perhatian tulus dari rekan-rekan Polwan Polda Maluku. Baginya, kejutan ini menjadi tambahan energi moral yang sangat berarti bagi seluruh jajaran Kowal dalam menjalankan tugas pengabdian di wilayah Kodaeral IX Ambon.Kegiatan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai wujud kekompakan dan soliditas para Srikandi TNI-Polri di Provinsi Maluku. PNO-12
06 Jan 2026, 13:49 WIT
Polres Aceh Tengah Salurkan Bantuan Logistik ke Desa Terisolir di Kecamatan Linge
Papuanewsonline.com, Aceh Tengah - Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah bersama personel BKO Satbrimob Polda Aceh menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolir di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (4/1/2026). Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.Bantuan disalurkan ke Desa Owaq, Kecamatan Linge, tepatnya di kawasan pinggiran Sungai Kala Ili. Sebelumnya, akses menuju desa tersebut terputus akibat bencana, sehingga menyulitkan mobilitas serta aktivitas warga sehari-hari.Kapolres Aceh Tengah bersama personel Polres Aceh Tengah dan personel BKO Satbrimob Polda Aceh turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan.Bantuan logistik tersebut diterima langsung oleh Ilyas selaku Mukim Kemukiman Jamat, Sejahtera selaku Reje Payung, serta Hamdan selaku Reje Kute Reje. Para perangkat desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kepedulian Polri terhadap kondisi masyarakat di wilayah terpencil yang terdampak bencana.Adapun bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, perlengkapan alat tulis bagi anak-anak, serta sling kawat baja sepanjang 1.000 meter yang akan dimanfaatkan sebagai sarana penyeberangan sementara bagi masyarakat.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ke wilayah terisolir merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelayanan kemanusiaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.“Polri hadir untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil dan terdampak bencana tetap mendapatkan bantuan dan pelayanan dasar. Penyaluran logistik ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu percepatan pemulihan akses dan aktivitas masyarakat,” ujar Kombes Pol Erdi.Melalui kegiatan ini, Polres Aceh Tengah berharap dapat membantu meringankan beban warga serta mempercepat pemulihan akses dan aktivitas masyarakat di Desa Owaq pascabencana. Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana alam. PNO-12
06 Jan 2026, 13:42 WIT
Bangkit dari Duka Bencana, Polisi dan Warga Sinergi Bersihkan Masjid Syuhada
Papuanewsonline.com, Bener Meriah - Sisa lumpur masih menempel di halaman Masjid Syuhada, menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir dan longsor yang melanda kawasan Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Namun di tengah jejak bencana tersebut, harapan perlahan tumbuh seiring bangkitnya semangat kebersamaan antara Polri dan masyarakat.Selama dua hari berturut-turut, 4 hingga 5 Januari 2026, personel Polres Bener Meriah bersama Satbrimob Polda Aceh bersinergi dengan warga setempat membersihkan Masjid Syuhada yang terdampak bencana. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah sekaligus pusat aktivitas keagamaan masyarakat.Tanpa mengenal lelah, personel Polri, Brimob, dan warga bergotong royong menyapu lumpur, mengangkat sisa material banjir dan longsor, serta menata kembali halaman dan area masjid. Kebersamaan tersebut menjadi potret nyata solidaritas dan kepedulian di tengah duka pascabencana.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan wujud kehadiran Polri dalam mendampingi masyarakat, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam masa pemulihan.“Polri hadir bersama masyarakat untuk memulihkan kembali sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual warga. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan serta menguatkan semangat kebersamaan pascabencana,” ujar Kombes Pol Erdi.Ia menambahkan, Polri akan terus berupaya hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana melalui pendekatan humanis dan kolaboratif, termasuk dalam pemulihan fasilitas umum dan tempat ibadah.Melalui kegiatan tersebut, Masjid Syuhada perlahan kembali bersih dan layak digunakan. Lebih dari sekadar kerja bakti, kebersamaan Polri dan warga di Bener Meriah menjadi simbol kebangkitan, harapan, dan keteguhan menghadapi cobaan alam. PNO-12
06 Jan 2026, 13:35 WIT
Kritik dari DPRD Papua Tengah: Bupati Mimika Dinilai Gagal Pimpin Daerah dan Diminta Mundur
Papuanewsonline.com, Mimika — Tekanan politik terhadap
Bupati Mimika Johannes Rettob semakin menguat. Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, melontarkan kritik keras dan terbuka atas kinerja
Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilainya gagal total dalam mengelola konflik
sosial dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selama satu tahun
terakhir.
Dalam pernyataan sikapnya, Yohanes Kemong yang merupakan
putra asli Mimika dari Suku Amungme menegaskan bahwa Bupati Mimika tidak
memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan
mendasar masyarakat, terutama yang menyangkut keselamatan dan martabat Orang
Asli Papua.
“Berbagai konflik sosial terjadi dan dibiarkan
berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Pemerintah daerah gagal hadir di
tengah penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Kemong.
Ia secara terbuka menyoroti sejumlah konflik besar yang
hingga kini tak kunjung diselesaikan, mulai dari konflik masyarakat Kamoro,
konflik Kapiraya, hingga konflik berdarah di Distrik Kwamki Narama. Menurutnya,
konflik Kwamki Narama merupakan cerminan paling telanjang dari kegagalan
kepemimpinan Bupati Mimika.
“Konflik itu terjadi di wilayah masyarakatnya sendiri dan
telah menelan sekitar 10 korban jiwa, hampir 200 orang luka-luka, serta
melumpuhkan aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun, Bupati Mimika
tidak mampu menyelesaikannya,” kata Kemong.
Situasi tersebut, menurut Kemong, telah menjerumuskan
masyarakat ke dalam lingkaran penderitaan yang berkepanjangan. Tangisan,
jeritan, dan rasa takut terus menghantui warga, sementara pemerintah daerah
dinilai tidak menunjukkan kepemimpinan yang tegas, hadir, dan solutif.
Lebih jauh, Yohanes Kemong menyatakan secara terbuka bahwa
Johannes Rettob tidak mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif dan
bertanggung jawab. Kondisi ini bahkan dinilai mencoreng nama baik pribadi,
keluarga, serta para tokoh dan pemimpin Orang Asli Papua yang sebelumnya
membangun Mimika dengan integritas dan pengabdian.
Tak berhenti di situ, Kemong juga mengungkap dugaan kuat
yang berkembang di tengah masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan
Kabupaten Mimika. Ia menyebut adanya persepsi publik bahwa kekuasaan
pemerintahan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Bupati, melainkan dikendalikan
oleh pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan istri Bupati dalam pengaturan
kekuasaan serta distribusi anggaran kepada kelompok tertentu.
“Dugaan-dugaan ini semakin merusak kepercayaan publik
terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Atas seluruh kondisi tersebut, Yohanes Kemong secara tegas
meminta Johannes Rettob untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Mimika.
“Jika tidak mampu memimpin dan menyelesaikan persoalan rakyat, jangan
memaksakan diri tetap menjadi bupati,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa
tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan sebelum akumulasi kekecewaan rakyat
berubah menjadi gejolak sosial yang lebih besar dan tak terkendali.
Penulis: Bim
Editor: GF
06 Jan 2026, 10:09 WIT
Wakil Bupati Boven Digoel Pimpin Apel Bersama, Tekankan Penguatan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Wakil Bupati Boven
Digoel memimpin Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, Senin (5/1/2026). Apel tersebut
dipimpin Wakil Bupati mewakili Bupati Boven Digoel Roni Omba yang sedang
mengikuti peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan di Merauke.Kegiatan apel bersama ini merupakan agenda rutin Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel yang bertujuan memperkuat koordinasi internal serta
meningkatkan kinerja ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Boven Digoel
menegaskan pentingnya pelayanan publik yang prima, terbuka, dan bertanggung
jawab. ASN diminta untuk menjalankan tugas sesuai aturan serta mengedepankan
kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan yang diberikan.“Kami berharap ASN dapat meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Wakil Bupati Boven, Marlinus dalam sambutannya.Selain menekankan kualitas pelayanan, Wakil Bupati juga
mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas dan
profesionalisme. Sikap disiplin dan etika kerja yang baik dinilai sebagai
fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
efektif.Wakil Bupati Boven Digoel turut menyoroti pentingnya
peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor. ASN didorong untuk
terus berinovasi serta mampu mencari solusi atas berbagai tantangan pelayanan
yang dihadapi di lapangan.Apel Bersama ASN tersebut diikuti oleh seluruh aparatur
sipil negara yang bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Boven
Digoel. Kehadiran penuh ASN mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung
program dan kebijakan pemerintah daerah.Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
berharap semangat kerja, kedisiplinan, dan komitmen ASN semakin meningkat,
sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan
berkelanjutan. Penulis: HendrikEditor: GF
05 Jan 2026, 21:15 WIT
Serapan APBD Mimika 2025 Belum Maksimal, Realisasi Keuangan Bertahan di Bawah 80 Persen
Papuanewsonline.com, Mimika – Realisasi belanja anggaran
Kabupaten Mimika tahun 2025 belum mencapai target maksimal, baik dari sisi
keuangan maupun fisik. Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika
Johannes Rettob saat memberikan keterangan di Kantor Bupati Mimika, Senin
(5/1/2026).“Kita menyadari bahwa capaian tahun ini belum maksimal,
namun berbagai tantangan yang dihadapi menjadi faktor penentu kondisi
tersebut,” ujarnya.Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi keuangan
tercatat berada pada angka 75,73 persen. Capaian ini dinilai masih rendah
karena belum menyentuh ambang 80 persen sebagaimana yang diharapkan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Banyak pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak dapat dilelang maupun dikerjakan
akibat situasi yang tidak mendukung,” jelasnya.Selain sektor infrastruktur, rendahnya serapan anggaran juga
terjadi di Dinas Pendidikan yang realisasinya tergolong sangat kecil. Sementara
itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya hanya mampu
menyelesaikan pekerjaan di kisaran 70 hingga 80 persen.Bupati Mimika juga menyampaikan bahwa realisasi fisik secara
keseluruhan diperkirakan berada di angka sekitar 80 persen. Laporan resmi dari
masing-masing OPD terkait capaian fisik tersebut masih menunggu penyampaian
secara lengkap.“Realisasi fisik tahun ini belum 100 persen sekitar 80
persen, saya akan dapat laporan resmi dari OPD terkait,” katanya.Ia menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang berbasis progres
pekerjaan turut memengaruhi rendahnya serapan keuangan. Sejumlah proyek fisik
yang belum rampung sepenuhnya belum dapat dibayarkan sesuai dengan pagu
anggaran yang tersedia.Selain faktor internal daerah, kebijakan dari pemerintah
pusat juga berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan.“Ada perintah Presiden yang memerintahkan agar pelaksanaan
kontrak pekerjaan fisik harus menunggu pelantikan kepala daerah definitif,”
ungkap Bupati.Pelantikan kepala daerah definitif yang baru berlangsung
pada Maret 2025 membuat pekerjaan fisik baru dapat dimulai pada April.
Akibatnya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya tersisa sekitar tujuh bulan
dari total satu tahun anggaran. “Kita akan evaluasi secara menyeluruh untuk
memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan agar tahun depan capaiannya
lebih optimal,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
05 Jan 2026, 19:43 WIT
Tari dan Nyanyian Adat Kamoro Warnai Awal Tahun 2026, Warga Kampung Nawaripi Pererat Persaudaraan
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana awal Tahun Baru 2026
di Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, diwarnai dengan tarian
dan nyanyian adat khas Suku Kamoro yang berlangsung di depan Kantor Pemerintah
Kampung, Selasa (5/1/2026). Kegiatan ini menjadi penanda kebersamaan sekaligus
sarana memperkuat silaturahmi antara masyarakat adat dan aparatur kampung.Tradisi tersebut tidak sekadar menjadi hiburan pembuka
tahun, melainkan juga memiliki makna sosial yang mendalam bagi warga Nawaripi.
Tarian dan nyanyian adat dipersembahkan sebagai ungkapan sukacita, rasa syukur,
serta ajakan untuk memulai tahun baru dengan hubungan yang harmonis dan penuh
persaudaraan.“Kegiatan positif ini menjadi bukti bahwa kita bisa memulai
tahun baru dengan kebersamaan yang erat,” ujar salah seorang aparatur desa yang
turut hadir dan menyaksikan langsung kegiatan tersebut.Kehadiran masyarakat Suku Kamoro membawa nuansa hangat dan
penuh kegembiraan di lingkungan kampung. Aparatur desa menyambut kedatangan
mereka dengan antusias dan ikut larut dalam suasana kebersamaan yang tercipta
sepanjang kegiatan berlangsung.Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menyampaikan bahwa
kegiatan tersebut bukanlah agenda baru, melainkan telah menjadi tradisi yang
dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. “Mereka lakukan
kegiatan ini bukan tahun ini saja tapi sudah bertahun-tahun, ini seperti sudah
jadi tradisi dan ini sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi,” jelasnya.Dalam pelaksanaannya, masyarakat Suku Kamoro dan para
pegawai Pemerintah Kampung Nawaripi bergandengan tangan dan menari bersama,
diiringi lagu-lagu daerah khas Mimika. Irama musik dan gerakan tarian
menciptakan suasana yang meriah sekaligus mempererat ikatan emosional
antarwarga.Makna kebersamaan semakin terasa ketika warga yang datang
menonton turut bergabung dalam barisan tarian. Momen tersebut mencerminkan
kuatnya rasa persaudaraan tanpa sekat antara masyarakat adat dan aparatur
pemerintahan kampung.Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang melibatkan
seluruh peserta, sebagai simbol persatuan dan kebanggaan terhadap budaya lokal.
Setelah itu, pemerintah kampung memberikan sumbangan kepada masyarakat Suku
Kamoro sebagai bentuk kepedulian sosial dan apresiasi terhadap tradisi adat
yang terus dilestarikan.“Sumbangan ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap
tradisi yang telah diwariskan leluhur dan sebagai upaya menjaga persatuan serta
persaudaraan yang harmonis,” tambah Norman Ditubun. Seluruh pihak berharap
tradisi ini dapat terus dijaga dan menjadi contoh positif bagi kampung-kampung
lain di Kabupaten Mimika. Penulis: JidEditor: GF
05 Jan 2026, 19:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
