logo-website
Senin, 20 Jul 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Tingkatkan Kerjasama Bidang Hukum, Indonesia dan Rusia Menandatangani MoU Papuanewsonlline.com, St. Petersbug – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang hukum. Penandatanganan MoU dilakukan pada Kamis (11/05/2023) dalam rangkaian acara 11st. Saint. Petersbug International Legal Forum 2023. Yasonna menjelaskan MoU Indonesia dan Rusia akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara, dalam isu-isu yang mewakili kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan kaidah hukum internasional. Lingkup kerja sama mencakup banyak hal, di antaranya Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia dan Strategi Kebijakan. Selain itu kerja sama juga dapat dilakukan dengan kantor wilayah di setiap provinsi yang menyediakan layanan publik dan hukum. Kegiatan kerja sama dapat berupa pertukaran pengalaman dan kunjungan antara para ahli dan pejabat, seminar gabungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, kuliah, studi kasus, dan pemberian bantuan hukum guna menjamin akses keadilan bagi semua. Yasonna selanjutnya menegaskan bahwa implementasi dari MoU ini akan membantu tugas kita masing-masing dalam menjawab tantangan global dan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Kerja sama bidang hukum antara Indonesia dan Rusia telah dimulai sejak lima tahun terakhir. Kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Bantuan Hukum Timbal Balik di Moskow pada tahun 2019. Selanjutnya, di bulan Maret tahun 2023 lalu kedua negara melakukan perjanjian Ekstradisi di Bali. Partisipasi delegasi Kementerian Hukum dan HAM dalam 11st Saint Petersbug International Legal Forum 2023 dipimpin oleh Menteri Yasonna H. Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahardian Muzhar serta Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri  Ibu Linggawati Hakim serta delegasi lainnya. (Redaksi) 31 Mei 2023, 00:14 WIT
Gandeng BKN Regional IX Jayapura, Pemkab Mappi Gelar Workshop Mutasi Kepegawaian Papuanewsonline.com, MAPPI - Pemerintah Kabupaten Mappi bersama BKN Regional IX Jayapura melaksanakan Workshop Mutasi Kepegawaian dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Gor Kepi, pada Selasa (30/5/2023) dihadiri oleh para kepala OPD, Sekretaris Dinas dan para Kasubag. Plt Sekretaris BPKSDM Kabupaten Mappi, Andi Baso menyebutkan, mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan yang terjadi terhadap status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti kenaikan pangkat, pensiun, pindah tempat tugas dan lain -lain. "Untuk pelaksanaan kegiatan hari ini kita menghadirkan Narasumber dari BKN Regional IX Jayapura kepala bidang Mutasi ibu Helfiana Siregar,"ungkap Andi Baso. Andi Baso menjelaskan, secara umum workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS di Kabupaten Mappi di bidang kepegawaian baik secara teori maupun praktik. Mengingat kegiatan seperti ini terakhir dilaksanakan sudah 9 tahun yang lalu. Sehingga kegiatan ini sangat penting dilakukan karena sudah terjadi beberapa permasalahan kepegawaian yang diakibatkan kurangnya pemahaman PNS terhadap regulasi kepegawaian. Dikatakan Andi Baso bahwa sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengatur aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Dan peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Lanjut Andi Baso bahwa dimana, akan diatur bahwa setiap PNS wajib melaksanakan kompetensi minimal 20 JP dalam periode 1 tahun. "Saya berharap dari pelaksanaan kegiatan ini  PNS di kabupaten Mappi dapat memiliki kompetensi dibidang kepegawaian yang sesuai dengan regulasi terkini sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan di bidang kepegawaian,"tegasnya. (Redaksi) 30 Mei 2023, 23:47 WIT
Dukung Papua Terang, PJ Bupati Mappi dan Manager UP3 PLN Merauke Resmikaan Tambahan Jam Menyala Papuanewsonline.com, MAPPI - Masyarakat di empat Kampung dan kelurahan yang tersebar di empat Distrik di Kabupaten Mappi kini menikmati aliran listrik lebih lama setiap harinya. Hal itu melalui penambahan jam menyala atas kebijakan Pj Bupati, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si dengan PT PLN (Persero) UP3 Merauke. Empat kampung yakni Kelurahan Bade, Distrik Edera yang sebelumnya hanya menyala 12 jam dinaikkan jadi 24 jam. Untuk tiga kampung lainnya yakni Kampung Eci-Distrik Asue dan Kampung Mur – Distrik Nambioman Bapai yang sebelumnya hanya menyalah selama 6 jam ditambah jadi 12 jam setiap hari. Sementara untuk peningkatan tambahan jam nyala Kampung Senggo Distrik Citak Mitak  dari 6 jam menjadi 12 jam yang sudah dinyalakan sejak tanggal 24 Desember 2022 lalu (lebih duluan ditingkatkan jam menyala). Peningkatan penambahan jam menyalah diresmikan oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si bersama Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany yang berlangsung di Distrik Nabioman Bapai, Senin (29/5/2023). Kegiatan peresmian tersebut diawali dengan doa pemberkatan oleh Pastor Paroki St Kristoforus Mur, Pastor Fransiskus Melki, MSC. Program ini merupakan bagian dari program Papua Terang yang dicanangkan oleh PLN. Untuk mempercepat, Pemkab Mappi juga memberi dukungan berupa pengadaan mesin pembangkit, rumah petugas, tanki BBM kapasitas 10 ton sebanyak 2 buah dan gedung pembangkit. Adapun listrik yang diresmikan di Kampung Mur menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memiliki daya 2×100 KW. Beban sekarang ini sekitar 90 KW yang dialirkan kepada sekitar 300 pelanggan PLN yang ada di Kampung Mur. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dalam sambutannya menerangkan, ini merupakan bagian dari Papua Terang, Mappi Terang. Listrik dikatakan Pj Bupati merupakan salah satu infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan termasuk kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Listrik akan dinyalakan mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Malam hari dipilih karena memang masyarakat membutuhkan penerangan. Terutama bagi anak-anak yang harus belajar pada malam hari. Kriminalitas juga bisa dikurangi. Dikatakan Pj Bupati, bahwa Kampung Mur juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pintu gerbang ke Mappi. Di kampung itu terdapat pelabuhan untuk bongkar muat sembako maupun material. “Gerbang ini harus aktif, sehingga kita perbaiki supaya perpuataran ekonomi akan muncul dari sini. Harga barang seperti sembako dan material akan turun,”ungkapnya. Lebih jauh Pj Bupati menerangkan, selain listrik, program yang akan diturunkan Pemkab Mappi di Kampung Mur pada tahun ini adalah perbaikan infrastruktur jalan sehingga bisa dilintasi bus untuk mengangkut masyarakat ke Kepi. Pelabuhan juga akan dibangun dan dikembangkan. Begitu pula degan perbaikan fasilitas pasar. Dalam waktu dekat pula, akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Paroki St Kristoforus Mur yang akan dilakukan oleh Pemkab Mappi melalui Dinas Pekerjaan Umum . Pj Bupati berharap, masyarakat setempat bisa mendukung program pemerintah dengan cara merawat dan menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Tidak melakukan pemalangan karena akan menghambat proses pembangunan yang tetunya berdampak pada kemajuan kampung. Dalam kesempatan yang sama, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany mengungkapkan, penambahan jam operasinal listrik di empat kampung ini merupakan permintaan dari Pj Bupati yang datang langsung ke Merauke. PLN menyambut baik dan mempercepat proses pemasangan pembangkit. Kampung Mur mulai beroperasi, sementara Bade, Senggo dan Eci ditargetkan paling lambat bulan Juli 2023 mendatang. “Sekitar awal Juli sudah bisa digunakan untuk Senggo, Bade dan Eci. Itu kendala minor saja yaitu masalah operator,” katanya. Ahmad menyebutkan, PLN siap mendukung Pemkab Mappi dalam hal ini Pj Bupati karena sejalan dengan visi dan misi PLN untuk membuat Papua Terang. Sekarang ini kata dia, dari 166 kampung di Mappi, sekitar 78 persen sudah menikmati listrik. Empat kampung yang jam menyalanya sudah ditambah kata Ahmad semuanya menggunakan PLTD. Lahan, tanki BBM, gedung dan satu unit mesin masih milik Pemda. Bahkan rumah petugas akan dibangun Pemkab Mappi. “Rumah operator sebenarnya kita juga ingin bangun tapi Pak Pj Bupati minta biar untuk bangun karena beliau ingin daerah ini maju,” ujar Ahmad. Sementara itu, Kepala Kampug Mur, Vinsensius Yadohamang memberikan apresiasi kepada Pj Bupati dan PLN yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bahkan berharap, ini bisa ditingkatkan lagi menjadi 24 jam. “Kami dari pemerintah kampung dan distrik datang ketemu Bapak Pj Bupati untuk bantu kami dan sekarang langsung terjawab,” tuturnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, perwakilan Forkopimda dan pimpinan OPD. Peresmian disaksikan oleh warga setempat yang begitu gembira dengan peningkatan jam operasi PLN. (Redaksi) 30 Mei 2023, 23:24 WIT
Wakil Bupati Resmikan Distrik Sorep, Asmat Kini Miliki 25 Distrik Papuanewsonline.com, Agats - Jumlah Distrik di Kabupaten Asmat resmi bertambah menjadi 25 Distrik dari sebelumnya 23 Distrik. Keduanya yaitu Distrik Sorep hasil pemekaran dari Distrik Akat, dan Distrik Tomor Birip hasil pemekaran dari Distrik Suru-suru dan Distrik Unir Sirau. Wakil Bupati Asmat, Thomas E. Safanpo dalam lawatannya ke Distrik Sorep menyampaikan bahwa pembentukan Distrik baru telah melalui proses dan kajian panjang pemekaran. "Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, cukup membatasi kita sehingga proses pengesahan distrik di kementrian cukup lama, maka butuh komunikasi intens sehingga pada bulan Oktober tahun 2023 disetujui nomor kodefikasi Distrik baru di Asmat," Kata Safanpo dalam sambutanya, Senin (29/05/23). Safanpo mengakui keterlambatan peresmian Distrik Sorep karena belum dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan Distrik. "Seharusnya bulan November atau Desember kami sudah harus melantik kepala Distrik dan perangkat, namun belum tersedia anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga kami tunggu pembahasan anggaran 2023 di DPRD pada bulan Desember lalu," ujarnya. Wakil Bupati mengatakan dengan mengantar kepala Distrik Baru, Vinsen Andreas Rahail dan perangkat di Distrik Sorep menandakan dimulainya pengoperasian kantor distrik. "Hari ini resmi pemerintahan Distrik Sorep mulai beroperasi. Dengan mulainya pemerintahan Distrik ini, maka masyarakat Distrik Sorep resmi lepas dari Distrik Akat," tegasnya. Ia berharap dengan diresmikan menjadi diatrik baru, maka dapat memperpendek rentang kendali sehingga mempermudah akses masyarakat dari segi pendidikan dan kesehatan. Diketahui, Distrik Sorep membawahi enam kampung diantaranya kampung Buetkwar, Yuni, Beco, Manep, Simini, Fakan, dengan Ibu kota distrik  berkedudukan di kampung Beco. (PNO-12) 30 Mei 2023, 16:10 WIT
Program Biak Pintar (GASING) Diikuti 100 Siswa Dan 35 Guru Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pelatihan berhitung dasar dengan metode Gampang, Asyik dan Menyenangkan (GASING) terus digulirkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Kali ini pelatihan Pengimbasan dipusatkan di wilayah kelulauan, khususnya di wilayah Klasis Kepulauan Aimando dan Padaido, dan dibuka dengan resmi, Senin (29/05/2023). Pelatihan pengimbasan dengan metode GASING di wilayah Kepulauan Aimando dan Padaido diikuti sebanyak 100 murid/siswa dan 35 guru dari 12 SD dengan 3 SMP.  Program Biak Pintar dengan menghitung dasar ini merupakan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya (Surya Institute) yang dipimpin oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd mengatakan, kegiatan pengimbasan akan berlangsung selama tujuh hari itu melibatkan langsung 8 trainer dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor yang telah disiapkan bekerja sama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya (Surya Institute) beberapa waktu sebelumnya, “Ini adalah tindaklanjut dari kerja sama Prof. Yohanes Surya, intinya bahwa program pengimbasan dengan menyiapkan guru-guru dan anak-anak didik mahir berhitung akan dilakukan berkelanjutan, dan saat ini dilakukan di wilayah kepulauan,” kata Kamaruddin kepada Humaspro Biak via pesan singkatnya whatsapp. Menurutnya, selama program pengimbasan berlangsung, para trainer wajib tinggal bersama-sama peserta trainer baik siswa/murid maupun para guru di Pasi. Para peserta belajar di SD YPK Pasi dan Balai Desa Pasi. Secara terpisah, Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan, program pelatihan atau pengimbasan dengan metoder  GASING terus akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan bagi anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. “Program ini langsung akan berlanjut, tahap kedua dan ketiga nanti akan melibatkan anak-anak yang ada di Kepulauan Padaido, Aimando dan Numfor. Intinya pemerataan pembelajaran akan dilakukan di semua sekolah, tidak hanya di kota saja tetapi sampai ke seluruh pelosok Kabupaten Biak Numfor,” ucapnya. “Saya berharap setelah selesainya pelatihan ini, ilmu yang didapatkan terus dikembangkan, apalagi guru-guru yang telah mengikuti pengimbasan nantinya agar dikembangkan itu ilmu yang didapatkan di masing-masing sekolahnya,” pesan Bupati. “Didalam pengibasan ini, kita akan menyasar 166 SD yang ada di Biak, dan 232 guru. Jika skenario ini berjalan dengan baik dengan dukungan dari pemda, maka di akhir tahun 2023 akan ada 1992 siswa yang pintar berhitung cepat dengan metode GASING,”kata Kamaruddin. Sekedar diketahui, pelatihan atau pengimbasan akan dilaksanakan di seluruh distrik dengan 6 klaster, klaster 1 di Biak Kota dan Samofa, Klaster 2 di Biak Utara dan Warsa, Klaster 3 di Biak Timur dan Oridek, Klaster 4 di Biak Barat dan swandiwe, Klaster 5 di Padaido dan Aimando, Klaster 6 di Pulau Numfor. (PNO-12) 30 Mei 2023, 13:24 WIT
Mencari Solusi, Pj Bupati Mappi Menerima Aspirasi Aliansi Honorer Mappi Papuanewsonline.com, MAPPI - Polemik terkait honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menemui titik terang, setelah Pj Bupati, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si menerima aspirasi dan berdiskusi langsung dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kabupaten Mappi pada Senin (29/5/2023) di Pendopo. Ketua AHN Mappi, Jack Wallcoth P. Oku menyampaikan beberapa poin aspirasi. Diantaranya meminta kepada Pj Bupati agar mengusulkan tambahan kuota pengangkatan honorer menjadi CPNS kepada Plh Gubernur Provinsi Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan agar dilanjutkan ke Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya kuota 450 belum bisa mengakomodir semua. Apalagi ada yang tidak pernah honor atau ada yang honor belum sampai setahun. Sementara syarat pengangkatan harus minimal lima tahun bekerja. Sementara ada yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun namun tidak terakomodir. Juga masih ada honorer K2 yang tidak masuk dalam daftar padahal itu masuk dalam prioritas. Untuk itu BKPSDM diminta melibatkan aliansi agar turut mengawal proses seleksi perekrutan. Aliansi juga meminta Pemkab Mappi tidak membuka CPNS formasi umum sebelum formasi honorer selesai. Menjawab aspirasi honorer, Pj Bupati Michael Gomar menjelaskan bahwa persoalan honorer ini tidak hanya di Mappi, tapi terjadi secara nasional. Dimana DPR RI, Kemenpan RB dan BKN sedang membahas kebijakan untuk mencari solusi nasib honorer yang mulai November 2023 akan dialihkan statusnya jadi outsourcing. Sehingga Pj Bupati pun juga mendukung aspirasi aliansi honorer di Mappi agar tidak ada pemberhentian secara massal. Pemprov Papua melalui alm Wakil Gubernur Klemen Tinal telah berjuang dan pusat menjawab dengan memberikan 20 ribu kuota untuk Papua. Kabupaten Mappi mendapat kuota 450. Mulai Tahun 2021, Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengajuan formasi ke Kemenpan RB dan BKN. Pemerintah kata Pj Bupati, menetapkan sejumlah persyaratan. Pengangkatan diprioritaskan pada masa kerja, minimal 5 tahun. Kalaupun ada yang tepat 5 tahun tetap didiskualifikasi apalagi kurang dari lima tahun. Honorer dengan masa kerja terlama yang prioritas tapi juga mempertimbangkan usia tidak lebih dari 58 tahun. Untuk itu Pj Bupati memerintahkan BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Pj Bupati memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya. "Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan ataupun BKN," tegas Pj Bupati. BKPSDM juga diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya 2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan. Pj Bupati juga memastikan, dalam pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki ijazah SMA maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C. Pada kesempatan itu juga Pj Bupati mengungkapkan bahwa gaji honorer masih sangat kecil sementara biaya hidup di Mappi, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka bukan tidak mungkin bisa dinaikkan. Tapi Pj Bupati menegaskan kepada seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak banyak tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi dan kemampuan. Selain terkait formasi untuk honorer, Pj Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada dan siap diserahkan. (Redaksi) 30 Mei 2023, 00:59 WIT
Pelaksanaan Penerimaan Anggota, Polri Optimalkan Monitoring Center Cat Pertama Kali Digunakan Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Sumber Daya Manusia (ASSDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa jajarannya terus mengopotimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk penguatan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) dalam penerimaan anggota Polri. “Pertama kalinya, Polri membentuk posko monitoring center CAT akademik dan psikologi,” kata Irjen Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/5). Mantan Kadiv Humas Polri ini membeberkan, pelaksanaan tes dilakukan secara realtime dengan CAT (computer assisted test) yang diawasi oleh pengawas internal antara lain Itwasum, Divpropam Polri, Direktorat Siber Bareskrim, Inteltek Baintelkam Polri. Tidak hanya pihak internal, pelaksanaan tes penerimaan dengan menggunakan CAT ini juga diawasi eksternal yaitu BSSN, ahli IT dari Universitas Gunadarma dan LSM Pesdam (peningkatan sumber daya manusia). “Memberdayakan teknologi komunikasi yang telah dimiliki dan menyebar di 34 Satuan Wilayah, termasuk Papua dan Papua Barat,” kata Dedi. Dengan menggunakan CAT yang bisa dipantau secara realtime, kata Dedi hasilnya langsung dapat diketahui oleh peserta seleksi dan mengantisipasi adanya kerjasama antar peserta seleksi maupun pihak lain yang akan membantu peserta, karena soal yang tampil di layar PC masing- masing peserta seleksi berbeda. Kemudian, sambung Dedi, ketika terjadi permasalahan dalam proses seleksi, seketika dapat diselesaikan karena adanya keputusan langsung dari pengampu kebijakan. Melalui posko monitoring center ini, terdapat interaksi secara langsung antara Panitia Pusat dengan seluruh Panitia Wilayah dan sebagai mitigasi cepat atas permasalahan-permasalahan. “Seperti kendala login ke server, ganguan perangkat komputer, ganguan jaringan listrik/internet,” pungkas Dedi. (PNO-12) 29 Mei 2023, 19:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT