Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kemendagri Apresiasi Provinsi Kepulauan Riau Tertinggi Realisasi APBD Terbaik Nasional
Papuanewsonline.com, Riau – Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah A. Fatoni menghadiri rangkaian kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni Pusat Sultan Mahmud Riayat Syah “Bandar Seri Kota Piring” Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjung Pinang, Rabu (29/3/2023).Kegiatan musrenbang yang merupakan agenda tahunan tersebut menjadi langkah strategis yang menghadirkan berbagai komponen strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.Fatoni dalam sambutannya menyampaikan, “Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD tahun 2024."Fatoni memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Kepulauan Riau "Kami berikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau atas mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 sebesar 76,46 persen (kategori: tinggi). Capaian tersebut berada diatas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Sumatera.""Dari sisi keuangan, selama tiga tahun ke belakang (2020-2022), APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5.43% dan belanja minus 0,05%, sedangkan pembiayaan sebesar 18.71%. Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepulauan Riau terus membaik dan pemetaan penggunaan anggaran semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Fatoni.“Tentunya capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, capaian indikator makro yang lainnya (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan) perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi sehingga target capaian ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan,” imbuh Fatoni.Pada pengusulan Major Project juga memerlukan penguatan strategi, di antaranya: perlunya informasi data yang detail dan rinci; penguatan akreditasi layanan yang akan diberikan; serta penguatan dukungan program dan kegiatan daerah Major Project yang diusulkan. Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.Fatoni juga mengarahkan pertama, perlunya melakukan pengoptimalan kebijakan satu data daerah melalui pengoptimalan e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data. Kedua, melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan melalui sinkronisasi kebijakan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi (Amanat SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW).Ketiga, melakukan penguatan SDM Perencana melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas utamanya dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas.Keempat, menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.“Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” pungkas Fatoni.(Redaksi)
01 Apr 2023, 01:18 WIT
Sambut Ramadhan, Dharma Wanita Persatuan Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Bakti Sosial
Papuanewsonline.com, Jakarta-Menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bakti sosial (baksos), ceramah agama, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan bantuan. Kegiatan digelar di Ruang Pertemuan Lantai 3 Gedung F, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2022).Bakti sosial (baksos) ramadhan diprakarsai oleh DWP Ditjen Bina Keuda bersama dengan DWP Kemendagri. Kegiatan ini mengusung tema ‘Membangun Perempuan Cerdas Untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga dan Menjadikan Bulan Suci Ramadhan Sebagai Momen Memperkuat Keimanan, Solidaritas, Sosial dan Mengukuhkan Ukhuwah’.Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuda Horas Mauritz Panjaitan mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni selaku Penasihat DWP Ditjen Bina Keuda.“Kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan diperlukan untuk memperkuat rasa kepedulian kepada sesama serta sebagai wujud dalam meningkatkan toleransi kebersamaan,” kata Mauritz.Mauritz, atas nama Dirjen Bina Keuda mengapresiasi kegiatan berbagi dan baksos yang diinisasi oleh DWP Ditjen Bina Keuda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H. Dia menilai kegiatan ini sangat strategis dalam merespon kebutuhan terutama saat ini.“Kami pandang penting dan *strategis* dalam merespon kebutuhan terutama dalam meningkatkan keselarasan dengan program-program secara terintegrasi dengan momen peringatan hari besar keagamaan,” ucap Mauritz.“Saya ingin mengapresiasi dan terima kasih kepada Ketua DWP Kemendagri dan Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah atas terselenggaranya acara ini,” sambungnya.Sementara itu, Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Tyas Fatoni mengatakan, "kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Bina Keuangan Daerah, untuk menumbuhkan jiwa sosial, kepedulian, saling tolong menolong dan membantu, sekaligus meningkatkan kapasitas SDM khususnya pegawai perempuan dan istri pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah."Total paket sembako yang diberikan sejumlah 150 paket. Penerima paket sembako, di antaranya pramubakti, pamdal, pengurus masjid, PNS golongan 2, supporting staf, staf DWP Kemendagri, cleaning service dan driver. Selain paket sembako juga diberikan santunan kepada anak yatim/piatu usia sekolah dari putra/putri/saudara ASN Ditjen Bina Keuangan DaerahKegiatan ini menghadirkan penceramah, yaitu Ustadzah Nani Handayani yang menyampaikan perlunya menjadi perempuan cerdas, karena perempuan sebagai ibu adalah madrasah buat anak-anaknya.Ketua DWP Kemendagri, Nani Suhajar, dalam arahannya menyampaikan agar pengurus dan anggota DWP untuk tetap mengedepankan kesederhanaan dan tidak terpengaruh dengan gaya hidup hedon dan flexing seperti yg saat ini sedang ramai diperbincangkan. "Kalau Ibu-ibu sayang sama suami, sayang sama anak dan keluarga, berikan contoh dan berperilakulah sederhana, sewajarnya, tidak berlebihan. Momen ramadan juga diharapkan menjadi waktu untuk muhasabah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah pengurus dari DWP. Selain Ketua DWP Kemendagri Nani Suhajar Diantoro dan Ketua DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah Tyas Fatoni, juga hadir Ketua Unit DWP Kemendagri, Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gambir, Kepala Kantor BNI Cabang Pecenongan dan Kantor Kemendagri, Kantor BRI Cabang Veteran, pegawai perempuan dan istri pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang hadir langsung dan seluruh ASN Ditjen Bina Keuangan Daerah yang hadir secara langsung maupun virtual melalui zoom meeting.(Redaksi)
01 Apr 2023, 01:12 WIT
Bupati Willem Wandik Lantik Darwin Tobing Jadi Sekda Defenitif Kabupaten Puncak
Papuanewsonline.com, Ilaga – Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, SE, M.Si resmi melantik Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM sebagai Sekda defenitif di Kabupaten Puncak di Kantor Bupati Puncak Ilaga, Jumat, (31/3/2023).Pengisian jabatan Sekda defenitif ini, Kabupaten tentu telah melalui mekanisme seleksi terbuka lelang jabatan dan hasilnya telah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Sekda Darwin Tobing merupakan sosok yang lama mengabdi serta matang di birokrasi pemerintahan Kabupaten Puncak, sebab sebelumnya pada periode pertama kepemimpinan Bupati Puncak, Willem Wandik, sosok Darwin Tobing, sudah diberikan amanah menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Puncak, selanjutnya menjadi Asisten II Sekda Kabupaten Puncak membidangi ekonomi dan keuangan.“Pertama kali saya menjabat Bupati Puncak pada periode pertama, saya mengajak pak Darwin Tobing dari Bappeda Provinsi Papua untuk membantu saya di Kabupaten Puncak dan akhirnya beliau mau. Jadi beliau ini bukan orang baru hingga periode kedua kepemimpinan saya, beliau bersama-sama kita di Kabupaten Puncak ini,”ungkap Bupati Willem saat memberikan sambutan pada pelantikan.Diakui Bupati Willem Wandik, jabatan Sekda adalah jabatan yang sangat strategis dan jabatan yang sangat tinggi untuk PNS." Sekda membantu untuk mengkoordinir semua instansi, badan, kantor sampai ke distrik yang boleh dikatakan seorang jenderal tertinggi di kabupaten untuk PNS sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten Puncak," Terang Bupati.Bupati yang juga tokoh toleransi di Papua Tengah ini yakin Meskipun tugas dan tantangan cukup besar di Kabupaten Puncak, namun Sekda yang baru dilantik bisa membantu dirinya dalam menjalangkan tugas pemerintahan.“ Saya yakin Sekda yang baru dilantik bisah menyelesaikan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Puncak dan tentunya harus bisa beradaptasi dengan budaya dan masyarakat di Kabupaten Puncak, sehingga masyarakat juga bisa menerima kehadiran Sekda dan pemerintahan serta pembangunan bisa jalan dengan semestinya,” Tegasnya.Terpisah, Sekda Darwin Tobing mengaku mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati Puncak dan juga masyarakat Puncak kepadanya, dimana amanah yang dipercayakan merupakan keperecayaan namun juga ada tantangan apalagi bertugas di daerah seperti Kabupaten Puncak yang memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain.“Ya, sangat dinamis dalam kehidupan sosial dan juga keamanan yang sering tidak kondusif, sehingga saya berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik pimpinan OPD maupun instansi vertikal, TNI-Polri, tokoh-tokoh agama, adat, pemuda dan terutama masyarakat Puncak yang saya cintai," Ungkapnya.Kata Dia, khusus untuk menjelang pemilihan umum tahun 2024 baik itu Pileg, Pilkada dan Pilpres, tentunya eskalasi politik cukup tinggi, sehingga menurutnya sebuah tantangan sebagai staf pembantu Bupati. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian serius sehingga bisa memberikan kontribusi dalam penyelesaian persoalan ditambah lagi penyelenggaran pemerintahan di masa berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati.“Kita akan memetakan persoalan, selanjutnya kita perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Puncak, instansi vertikal serta TNI-Polri sehingga kita punya langkah yang tepat khususnya dalam membantu Bupati dalam menyelesaikan persoalan di Kabupaten Puncak,” pungkasnya. (Redaksi)
01 Apr 2023, 00:42 WIT
Muluskan Kredit Nasabah, Bank Mandiri Cabang Mimika Nekat Minta Domisili Usaha Di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika- Hanya untuk memuluskan Nasabah mengajukan kredit di Bank Mandiri, pegawai Bank Mandiri cabang Mimika yang beralamat di jalan Hasanudin, turun secara langsung meminta surat keterangan domisili usaha di Kampung, Nawaripi , Jumat (31/3/2023).Hal ini buat Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun terkejut lantaran Nasabah yang jadi warga kampung Nawaripi tidak datang secara langsung untuk mengajukan permohonan dan mengisi formulir, namun yang datang justru pegawai Bank Mandiri." Kaget karena nasabah yang terdaftar sebagai Warga kampung Nawaripi tidak datang, ini pegawai Bank Mandiri yang datang atas nama nasabah bagaimana, jadi walaupun ada persetujuan dari nasabah, kami tidak keluarkan surat keterangan takutnya disalahgunakan," ungkap kepala Kampung di Nawaripi, Jumat, (32/3/2023).Norman berharap agar Bank Mandiri bekerja profesional menghadirkan Nasabah yang ingin mengajukan kredit sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Terpisah Bank Mandiri Cabang Mimika yang beralamat di jalan Hasanudin, membenarkan bahwa yang turun meminta surat keterangan domisili usaha dari Kepala kampung atas nama nasabha adalah pegawai Bank Mandiri." Benar itu pegawai Bank Mandiri, namun hal ini dilakukan atas persetujuan dari Nasabah," terang sumber Papuanewsonline.com di Bank Mandiri.(Redaksi)
31 Mar 2023, 13:12 WIT
Wow!! Jelang Akhir Masa Jabatan Dana Pokir 35 DPRD Mimika Meningkat Tajam
Papuanewsonline.com, Mimika- APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 diketok pada akhir 2022 lalu, mencapai 5 Triliun lebih, namun menyisahkan misteri yang belum diketahui publik, Salah satunya program pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. Program ini menghabiskan anggaran senilai Rp 245 miliar.Para wakil rakyat yang habis masa jabatan tahun depan ini sebetulnya sudah memprogramkan Pokir ini saat perubahan APBD tahun 2022 lalu. Program ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan anggaran yang lebih fantastis tajam.Berdasarkan data yang diperoleh Papuanewsonline.com anggaran Rp 245 miliar ini dibagi-bagi untuk seluruh anggota dan pimpinan dewan. Nantinya program ini dititip di setiap OPD yang menjadi mitra dewan untuk dieksekusi berdasarkan usulan para anggota dewan.Untuk diketahui, anggota DPRD mendapat jatah Rp 7 Miliar per orang. Dengan demikian total Rp 245 miliar untuk 35 anggota DPRD Mimika. Bukan hanya itu, Beredar informasi ada nominal berfariasi karena para ketua fraksi dan ketua komisi mendapat jata dua kali lipat.Selain itu, Pimpinan DPRD Kabupaten Mimika juga dapat dengan nominal 10 Miliar sehingga total anggaran Negara ini untuk Pokir DPRD bisa mencapai 500 Miliar Rupiah.Diketahui bahwa dana Pokir DPRD akan dieksekusi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Mimika.Pokir DPRD lahir dari hasil reses para anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga dijadikan sebagai rencana pembangunan tahunan.Pokir DPRD Kabupaten Mimika ini berada di anggaran setiap OPD dan akan direalisasi oleh OPD. Dari kegiatan fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan OPD, di dalamnya sudah mengakomodir kepentingan Pokir DPRD.Beredar informasi modus operandi yang sering digunakan adalah untuk memuluskan dana pokir ini, diduga ada modus pinjam pakai perusahan untuk dikerjakan sendiri oleh Anggota DPRD tertentu.Pokir DPRD Mimika untuk Kepentingan Politik Tahun 2024Menanggapi hal ini, Ketua GMNI Cabang Mimika Bung Bojan mengatakan Pokir DPRD bukanlah sesuatu yang wajib. Pemda Mimika seharusnya mempertimbangkan hal tersebut, karena fungsi merencanakan dan mengeksekusi ada di Pemkab Mimika.Bung Bojan menjelaskan jika Pokir direalisasi di akhir masa jabatan, yang juga tahun poilitik ini, maka bisa dijadikan sebagai sarana politik yang menguntungkan para anggota dewan yang bertarung di Pemilu 2024 nanti." KPK harus memantau hal ini dan kami akan menyurat secara resmi biar dana Pokir ratusan Miliar ini terpantau KPK," ujar Bung Bojan.Bung Bojan menegaskan, hal ini adalah bagian dari upaya politisi-politisi menggunakan kesempatan di tahun politik supaya mendapat akses ke sumber daya negara, dan hal ini sepatutnya tidak usah ditindaklanjuti. Diabaikan saja, kalau ditindaklanjuti juga perluh pengawasan yang ketat." Pokir sangat tidak relevan jika dipaksakan masuk dalam APBD 2023, apalagi memiliki nilai yang fantastis ratusan miliar," Sorotnya.Kata Dia, Pokir itu sudah memiliki ruang di DPRD melalui pembahasan di fraksi, komisi maupun pandangan umum pada sidang paripurna, kemudian pokok pikiran mereka bisa dituangkan, namun kalau pokok pikiran itu sifatnya substansi,dan urgen bagi masyarakat kenapa itu tidak diregulasikan.Sementara itu, hingga berita ini publikasikan , Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng belum dapat dikonfirmasi tentang ratusan Miliar dana Pokir tahun 2023 di Kabupaten Mimika.(Redaksi)
31 Mar 2023, 10:18 WIT
Memanas!! Mafmud MD Semprot Arteria Dahlan Saat RDP
Papuanewsonline.com, Jakarta-Rapat dengar pendapat (RDP) mempertemukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD dan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Berlangsung memanas.
Adapun rapat dengar pendapat itu untuk mengklarifikasi transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Terpantau dalam tayangan live, rapat sempat berlangsung memanas , Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menantang anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Arteria Dahlan untuk mengancam Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan ancaman pidana karena membocorkan rahasia dokumen atau keterangan.
Sebab, Arteria Dahlan sempat memperingatkan Mahfud mengenai ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU
Mafud MD mengiangtkan agar tidak ada yang menghalangi penyidikan maupun penegakan hukum. Terutama terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saudara jangan gertak-gertak, saya bisa gertak juga. Saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan, penegakan hukum," ujar Mahfud dalam RDPU.
Mahfud mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi. Pada saat itu pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, berusaha menghalangi penegakan hukum. Mahkamah Agung (MA) lantas memperberat hukuman Fredrich menjadi 7,5 tahun dari tujuh tahun.
Ia mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang menyebutkan bahwa laporan PPATK soal transaksi mencurigakan itu seharusnya tidak boleh diumumkan ke publik. Pasalnya, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.
Mendengar perkataan Arteria Dahlan, Mafmud MD langsung semprot balik dengan menantang Arteria Dahlan.
" Beranikah Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan anak buah Menkopolhukam,melainkan setiap minggu laporan resmi info intelijen kepada Menkopolhukam, jangan gertak-gertak," Tegasnya.
Mahfud MD juga sempat ceramah hukum kepada Anggota Komisi III DPR.
Dia menjawab tudingan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan bahwa dirinya bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen tentang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mahfud MD menjelaskan seputar tudingan Arteria Dahlan itu.
"Saudara jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara menghalangi penegakan hukum, Orang mau mengungkap kasus hukum kok dihantam. Saya bisa menganggap saudara halangi penegakan hukum, Jadi jangan main ancam begitu,"ujar Mahfud.
Lebih jauh, Mahfud mengatakan mengumumkan kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sifatnya agregat."Jadi ini perputaran uang dan tidak sebut nama orang dan tidak sebut nama akun. Jadi perputaran uang dari sekian akun itu Rp 349 triliun. Yang disebut namanya yang berstatus kasus hukkum pidana seperti Rafael," pungkas Mahfud.(Redaksi)
30 Mar 2023, 00:18 WIT
GKII Wilayah Papua Tengah Gelar Rakerwil I di Timika, Ini Yang Dibahas
Papuanewsonline.com, Timika - Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Papua Tengah sukses menggelar (Rakerwil) rapat kerja wilayah ke-IRapat kerja GKII ini berlangsung selama tiga hari dipusatkan di kabupaten Mimika, bertempat di gedung Graha Emeneme, dimana Rapat kerja ini dibuka secara resmi pada Selasa (28/3/2023) kemarin dan akan berakhir Kamis (30/3/2023), besok.Kegiatan Raker ini bertemakan " Gereja yang Berkomitmen Bertumbuh - Bertambah dan Berdampak.Ketua panitia, Paleh Gwijangge mengatakan rapat kerja yang di laksanakan adalah rapat kerja yang ke l dan hari ini Rabu, suda memasuki hari ke 2." Hari kedua pelaksanaan Raker ini, masuk tahapan laporan dari setiap daerah yang mengikuti rapat kerja , di lanjutkan dengan seminar dan pembagian Komisi, sedangkan pada hari ke 3 akan di lanjutkan dengan penetapan hasil pembahasan komisi dan acara penutupan," ungkap Paleh Gwijangge kepada awak media di Timika, Rabu (29/3/2023)." Peserta yang mengikuti rapat kerja berasal dari 8 kabupaten yang berada di provinsi Papua Tengah," Jelasnya.Kata Dia, Raker yang dilaksanakan guna menjabarkan apa yang menjadi rencana kerja GKII untuk tahun 2023. “ Jadi apa yang menjadi rencana kerja GKII di Wilayah Papua Tengah di tahun 2023, kita jabarkan disana , baik itu Keuangan Jemaat, Data Base Jemaat, kemudian kita akan menerima masukan-masukan dari warga jemaat terkait data base jemaat, data pegawai dan juga persoalan-persoalan yang menjadi pergumulan tertentu di jemaat," Pungkasnya.(Stevi)
29 Mar 2023, 23:17 WIT
Masyarakat Adat Kamoro Tidak Masuk Komposisi di BUMD, OKIA Minta Pemerintah Bertanggungjawab
Papuanewsonline.com, Timika- Representasi Kelompok Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro dalam komposisi Komisaris PT. Papua Divestasi Mandiri (BUMD Pemerintah Propinsi Papua), dipertanyakan, pasalnya dalam komposisi struktural BUMD ini tidak ada keterwakilan Masyarakat adat suku Kamoro.Hal ini disoroti, Organisasi Kaum Intelektual Amungme dan Kamoro (OKIA) Kab. Mimika. Ketua OKIA Reymond Kelanangame menegaskan pemerintah diduga melakukan diskriminasi karena tidak ada keterwakilan masyarakat adat Suku Kamoro sebagai Kelompok Masyarakat terdampak langsung operasional PT. Freeport Indonesia dalam komposisi BUMD." Kami OKIA sangat menyayangkan sikap para pemegang saham baik dari pemerintah propinsi Papua maupun Pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang mewakili saham 4% milik masyarakat pemilik gunung dan pemilik kali/laut yg berada dalam wilayah operasi tambang PT. FI, karena tidak ada keterwakilan masyarakat adat suku kamoro dalam komposisi," tegas Ketua OKIA, Reymod melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (29/3/2023).Untuk hal ini Kata Reymond, OKIA meminta klarifikasi dari pimpinan daerah baik di propinsi Papua maupun Kabupaten Mimika, kenapa tidak ada keterwakilan dari masyarakat adat suku Kamoro dalam susunan Komisaris PT. Papua Divestasi Mandiri ?? ." Mimikawee juga memiliki hak yang sama dalam hal saham ini, sehingga Kami meminta agar pemerintah daerah propinsi Papua dan juga Pemerintah daerah Mimika harus adil kepada Mimikawee," Terangnya.Lanjut Reymond menjelaskan generasi Mimikawee sangat siap untuk masuk komposisi komisaris, anehnya tidak dilibatkan malah ada dugaan diskriminasi." Kami juga sudah siap, tidak boleh membenturkan dan timbulkan sikap curiga serta "Puruta" terhadap saudara kami suku Amungme. Kami yakin Mimikawee saat ini sudah siap untuk jadi Komisaris," Terangnya.Reymod berharap agar pemerintah propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika seriusi tentang hal ini, sehingga hadirnya BUMD ini dapat mengakomodir masyarakat Amungme dan Kamoro, selain itu BUMD juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi BUMD tersebut.(Redaksi)
29 Mar 2023, 17:40 WIT
Kapolri Mutasi Besar-Besaran, Kali Ini Termasuk 7 Kapolda
Papuanewsonline.com, Jakarta- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan perwira baik pati hingga pamen di lingkungan Polri. Tercatat, ada 473 personel yang dimutasi dan dirotasi jabatannya.Keputusan mutasi itu tertuang dalam 4 surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023 dan ST/715/III/Kep./2023. Semuanya tertanggal 27 Maret 2023 dan ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri. Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri."Jadi pada hari ini Pak Kapolri mengeluarkan 4 TR mutasi. Dari TR mutasi tersebut, jumlah keseluruhan yang mengalami rotasi dan mutasi ada 473 personel," kata Dedi, Rabu (29/3/2023).Dari ratusan personel yang dimutasi, 7 Kapolda juga mengalami pergantian. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendapatkan promosi jabatan menjadi Kabaharkam Polri. Ia menggantikan Komjen Arief Sulistyanto yang memasuki pensiun.Pengganti Irjen Fadil menjadi Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kemudian Kapolda Jawa Barat akan dijabat oleh Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Irjen Akhmad akan menggantikan Irjen Pol Suntana yang memasuki purnatugas. Lalu Kapolda Lampung yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Akhmad Wiyagus akan digantikan oleh Irjen Pol Helmy Santika. Posisi Helmy Santika yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Gorontalo akan diisi Irjen Pol Angesta Romano Yoyol.Lalu, Kapolda Kalimantan Barat akan dipimpin oleh Brigjen Pol Pipit Rismanto. Dilanjutkan dengan posisi Kapolda Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat Irjen Nana Sudjana akan berganti ke Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso. Ada Kapolda Sulawesi Tengah yang akan dijabat Irjen Pol Agus Nugroho. Irjen Agus menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri.Selain mutasi Kapolda, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar juga dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Komjen Boy memasuki masa pensiun.Jenderal bintang tiga lainnya yang mengalami mutasi dan rotasi adalah Komjen Rycko Amelza Dahniel dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Jabatan sebelumnya Komjen Rycko yaitu Kelemdiklat Polri akan diisi oleh Komjen Purwadi Arianto.(Redaksi)
29 Mar 2023, 17:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
