Papuanewsonline.com
BERITA TAG Budaya
Homepage
Hadir di Timika, Film 'Maira Whisper From Papua' Dorong Papua menjadi inspirasi Indonesia
Papuanewsonline.com, Timika — Film Maira: Whisper From Papua
hadir lebih awal di Timika sebagai bagian dari rangkaian Road to 5 Februari.
Pemutaran khusus ini menjadi langkah awal sebelum film tersebut resmi tayang
secara nasional pada 5 Februari 2026.
Peluncuran film di Papua dilakukan sebagai bentuk
penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat yang menjadi inti cerita.
Sutradara film, Anggi Friska, menegaskan bahwa Papua tidak ditempatkan sebagai
sekadar latar, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki suara dan kekuatan
untuk menginspirasi Indonesia.
“Karena kami bikin film di Papua, kami juga ingin
menyebarkan ini di Papua duluan sebagai penghormatan bahwa Papua bukan cuma
sekedar objek, tapi dia adalah subjek yang ingin bersuara lebih besar lagi,”
ujar Anggi Friska saat diwawancarai di Timika, Jumat (16/1/2026).
Proses produksi Maira: Whisper From Papua memakan waktu
cukup panjang, terutama dalam menemukan cerita yang tepat. Ide film ini lahir
dari riset mendalam di Tanah Papua, di mana tim produksi banyak berinteraksi
dengan masyarakat adat, mempelajari kebiasaan, serta memahami relasi mereka
dengan alam dan kehidupan.
“Proses paling lama itu justru menemukan cerita. Dari
bertemu banyak orang, melakukan riset, hingga benar-benar memahami kehidupan
masyarakat adat,” jelas Anggi Friska.
Dalam proses pemilihan pemeran, keterlibatan masyarakat
lokal Papua menjadi prioritas utama. Meski tahapan seleksi berlangsung relatif
singkat, proses pelatihan para pemain membutuhkan waktu panjang demi
menghadirkan cerita yang jujur dan otentik sesuai realitas masyarakat Papua.
“Kami ingin melibatkan masyarakat lokal sepenuhnya, karena
film ini adalah suara dari teman-teman Papua,” katanya.
Melalui film ini, Anggi Friska berharap pesan yang
disampaikan mampu menginspirasi masyarakat luas, terutama dalam membangun
kembali hubungan manusia dengan alam. Ia mengaku banyak belajar dari masyarakat
adat Papua tentang makna kehidupan, seni, serta cara menjaga keseimbangan
dengan lingkungan.
“Ketika bencana datang, uang tidak lagi penting.
Yang kita butuhkan adalah air, udara yang baik, pohon, makanan, dan obat-obatan
yang semuanya ada di hutan. Alam adalah segalanya yang perlu kita perjuangkan
untuk kehidupan,” pungkasnya.Penulis: JidEditor: GF
16 Jan 2026, 21:05 WIT
Kompensasi Tanah Adat Belum Tuntas, Masyarakat Amungme Desak Pemkab Mimika Bertindak
Papuanewsonline.com, Timika — Masyarakat adat Amungme
kembali menyuarakan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika terkait
pembayaran kompensasi atas penggunaan tanah adat milik masyarakat Amungme dan
Kamoro. Tuntutan ini disampaikan oleh Paulus Pinimet, yang menilai pemerintah
daerah belum menjalankan kewajiban sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.Tuntutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2021 yang mengatur tentang pembayaran kompensasi atas pemanfaatan tanah
adat. Menurut Paulus Pinimet, penggunaan tanah adat oleh pemerintah daerah
seharusnya disertai dengan penyelesaian hak-hak masyarakat pemilik ulayat
secara adil dan transparan.Paulus Pinimet sebelumnya telah menempuh jalur hukum dengan
menggugat Bupati Mimika di Pengadilan Negeri Kota Timika. Namun, gugatan
tersebut tidak diterima oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga upaya hukum
dilanjutkan melalui pengajuan memori banding ke Pengadilan Tinggi Papua di
Jayapura.Meski telah menempuh proses hukum berjenjang, upaya tersebut
belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kondisi ini mendorong masyarakat adat
kembali menyampaikan aspirasi secara terbuka, dengan harapan adanya perhatian
serius dari pemerintah daerah terhadap hak-hak masyarakat adat.Tanah adat yang dipersoalkan berada di Distrik Kuala Kencana
SP 3, Kabupaten Mimika. Lahan tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Mimika selama kurang lebih 23 tahun tanpa adanya sertifikat maupun
penyelesaian administrasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.Masyarakat adat Amungme menilai kondisi tersebut tidak dapat
dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak ulayat dan keberlanjutan
kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Tuntutan pembayaran kompensasi
dipandang sebagai bentuk pengakuan atas hak masyarakat adat yang selama ini
terabaikan.Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika belum
menyampaikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, Dinas
Pertanahan Kabupaten Mimika diketahui telah memahami keberadaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2021 dan membuka kemungkinan adanya mekanisme pembayaran
kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.Masyarakat adat berharap pemerintah daerah segera mengambil
langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil, bermartabat, dan
sesuai hukum, agar tidak terus menimbulkan konflik berkepanjangan antara
pemerintah dan masyarakat adat di Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
15 Jan 2026, 23:56 WIT
Atasi Masalah Pengelolaan Sampah, Polda Maluku Bangun Puluhan Unit Biopori
Papuanewsonline.com, Ambon - Sampah menjadi persoalan krusial yang dapat menyebabkan lingkungan tempat tinggal maupun perkantoran menjadi tidak sehat dan penyakit mudah datang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kepolisian Daerah Maluku membangun puluhan unit Biopori, khususnya untuk sampah organik.Tempat sampah yang berada di dalam tanah ini dibangun di sejumlah lokasi yang berada di Markas Polda Maluku maupun Asrama Polisi (Aspol) di Tantui. Sebanyak kurang lebih 16 unit di Mapolda Maluku dan 20 unit di Aspol Tantui.Biopori sendiri dapat berfungsi ganda. Selain bisa mengurangi distribusi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), juga mampu mencegah bau serta dapat menjadi daerah resapan air, mencegah banjir.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK mengungkapkan, Biopori yang dibangun merupakan kebijakan Kapolda Maluku untuk mengatasi persoalan sampah."Untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin krusial di Ambon, Bapak Kapolda memerintahkan pembuatan biopori-biopori tersebut untuk menampung sampah-sampah organik," kata Kombes Rositah kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).Sampah organik atau sampah pangan yang dapat terurai kembali ini, kata Kombes Rositah, semuanya ditampung di biopori. Sedangkan sampah plastik maupun sampah kertas yang dapat didaur ulang langsung dibuang ke TPA."Jadi saat ini di semua ruangan satuan kerja (satker) di Polda Maluku diperintahkan untuk menyiapkan tempat sampah," ungkapnya.Tempat sampah yang disiapkan terdiri dari tiga jenis yaitu sampah organik, sampah kering dan sampah pelastik."Jadi nanti yang dibuang di tempat sampah umum adalah sampah-sampah plastik yang nantinya akan didaur ulang kembali," ungkapnya.Tak hanya di wilayah perkantoran, biopori juga dibangun di lingkungan permukiman Polri seperti Asrama Polisi Tantui. "Bukan hanya di Polda tapi juga di Asrama Asrama kepolisian contohnya di asrama Tantui itu juga sudah diterapkan," jelasnya.Pembuatan biopori ini, lanjut Kombes Rositah, merupakan bentuk kepedulian Kapolda Maluku terhadap kebersihan lingkungan baik di perkantoran maupun tempat tinggal."Bapak Kapolda juga menghimbau semua personel untuk dapat menjaga lingkungan, karena kalau membuang sampah-sampah plastik bisa didaur ulang sementara kalau sampah pangan bekas makanan akan menimbulkan bau dan mungkin bisa menjadi sumber penyakit," jelasnya.Menurutnya, lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana yang sehat, aman dan tentram. "Bapak Kapolda juga menyampaikan ke depan akan menjadi program bersama di Polres-polres," ujarnya.Saat ini, lanjut Kombes Rositah, pembangunan biopori masih dilaksanakan di Polda dan Aspol sebagai daerah percontohan."Ini masih percontohannya, ke depan mungkin akan diadakan di Polres-polres. Ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan Polda karena kita tau saat ini masalah sampah cukup krusial di Kota Ambon," pungkasnya. PNO-12
15 Jan 2026, 21:35 WIT
Brimob Polda Sumut Bersihkan Lumpur di SMP Negeri 2 Pandan Nauli
Papuanewsonline.com, Tapanuli Tengah - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pemulihan fasilitas publik pascabencana alam. Pada Rabu (14/1/2026), Personel SAR Batalyon A Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan pembersihan material lumpur di lingkungan SMP Negeri 2 Pandan Nauli, Desa Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.Kegiatan yang dipimpin Brigpol Robin Sumantri Siahaan tersebut menyasar area halaman sekolah, ruang kelas, serta sejumlah fasilitas pendukung yang tertutup endapan lumpur akibat bencana. Pembersihan dilakukan untuk mempercepat normalisasi lingkungan sekolah agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan, khususnya dalam memastikan fasilitas pendidikan segera pulih.“Sekolah merupakan ruang penting bagi masa depan generasi muda. Kehadiran Polri di tengah masyarakat, termasuk membantu membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana, adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung pemulihan kehidupan sosial dan pendidikan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, langkah cepat membersihkan lingkungan sekolah juga bertujuan mencegah risiko kesehatan dan keselamatan bagi para siswa serta tenaga pendidik.Proses pembersihan dilakukan secara gotong royong bersama pihak sekolah dan masyarakat setempat menggunakan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan alat kebersihan lainnya. Material lumpur dikumpulkan dan dibuang ke lokasi yang telah ditentukan.Selain pembersihan fisik, personel Brimob juga memberikan imbauan kepada pihak sekolah dan warga sekitar agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan.Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran personel Brimob. Upaya tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. PNO-12
15 Jan 2026, 14:42 WIT
Kapolda Maluku Sholat Subuh Berjamaah di Dusun Hulung
Papuanewsonline.com, Malteng – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat di Masjid Nurul Yaqin, Dusun Hulung, Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu (11/1/2026). Selain bersama mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sholat subuh yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat secara humanis.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kapolda Maluku untuk hadir langsung di tengah masyarakat, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun kedekatan spiritual, sosial, dan moral guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala SPN, dan Karumkit Polda Maluku beserta Kapolsek Leihitu, Imam Masjid serta masyarakat setempat.Kehadiran Kapolda Maluku disambut hangat oleh jamaah dan pengurus masjid. Ini mencerminkan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat yang selama ini terus dibangun melalui pendekatan dialogis dan keagamaan.Usai pelaksanaan sholat, Kapolda Maluku berkesempatan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya di awal tahun 2026.Kapolda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah persatuan, baik yang berkembang di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial.“Di awal tahun yang baru ini, mari kita jaga kebersamaan, jangan mudah terpancing isu-isu yang dapat memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab,” pinta Kapolda mengingatkan.Kapolda juga menekankan pentingnya menjadikan ibadah sebagai landasan utama dalam kehidupan, sebagaimana ajaran Nabi, sehingga setiap langkah dan tindakan senantiasa dilandasi nilai keimanan, kesabaran, dan kedamaian.Menurut Kapolda, masyarakat yang kuat secara spiritual akan lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dan menolak segala bentuk kekerasan maupun konflik.Ia juga menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tugas Polri semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan, tokoh agama, dan warga, maka stabilitas kamtibmas dapat terus terjaga.Ia berharap melalui kegiatan keagamaan seperti ini, hubungan emosional antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara damai, musyawarah, dan penuh kearifan lokal.Kapolda Maluku kembali menegaskan komitmen Polda Maluku untuk terus mengayomi masyarakat secara humanis, membangun keamanan berbasis keimanan dan kebersamaan, serta mewujudkan Maluku yang damai, religius, dan sejahtera. PNO-12
12 Jan 2026, 11:42 WIT
Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 763/SBA Lakukan Kerja Bakti Bersama Masyarakat Kampung Suswa
Papuanewsonline.com, Suswa - Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 763/SBA Pos Suswa melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat Kampung Suswa, Distrik Mare, Provinsi Papua Barat Daya, (10/1/2025) sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.Kegiatan gotong royong ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 763/SBA dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kegiatan difokuskan pada poros jalan utama dan fasilitas umum masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.Sejak pagi hari, personel Pos Suswa bersama masyarakat setempat bergotong royong membersihkan area sekitar, mulai dari halaman, ruang ibadah, hingga lingkungan sekitarnya. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.Danpos Suswa, Letda Inf Dadang S.W.A, menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan wujud nyata kepedulian Satgas terhadap masyarakat di wilayah perbatasan.“Melalui kegiatan gotong royong ini, kami ingin mempererat hubungan silaturahmi serta menumbuhkan semangat kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan,” ujar Danpos.Masyarakat Kampung Suswa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas keterlibatan personel Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 763/SBA Pos Suswa. Mereka berharap kegiatan gotong royong seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.Dengan adanya kegiatan gotong royong ini Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 763/SBA Pos Suswa berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan. PNO-12
10 Jan 2026, 18:53 WIT
Aksi Peduli Tim SAR Brimob BKO Polda Sumbar Bantu Korban Banjir di Palembayan
Papuanewsonline.com, Agam - Tim SAR Resimen II Pasukan Pelopor BKO Polda Sumatera Barat terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera Barat. Pada Jumat, (9/1), tim melaksanakan kegiatan pencarian korban sekaligus penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.Kegiatan diawali dengan apel pagi gabungan yang dipimpin oleh DPP Iptu I Putu Astika, S.H., sebagai bentuk kesiapan personel sebelum diterjunkan ke lapangan. Usai apel, sebagian personel melaksanakan kegiatan pendukung berupa memasak untuk kebutuhan logistik personel dan masyarakat terdampak di wilayah Randurlap.Selain itu, Tim SAR juga melaksanakan drop bantuan logistik dari Desa Unggun menuju SD Negeri 36 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Bantuan tersebut kemudian dibagikan secara langsung kepada warga terdampak banjir di Desa Unggun sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi darurat.Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri di lokasi bencana merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menjalankan tugas kemanusiaan.“Polri melalui personel di lapangan terus berupaya hadir membantu masyarakat terdampak bencana, baik melalui pencarian korban, pendistribusian bantuan logistik, maupun dukungan lainnya. Ini adalah wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, selain fokus pada aspek kemanusiaan, kehadiran personel Polri juga bertujuan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses penanganan bencana berlangsung.“Sinergi dan kerja sama seluruh pihak menjadi kunci dalam percepatan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat,” tutupnya. PNO-12
10 Jan 2026, 14:35 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Prosesi Ritual Adat Perdamaian di Desa Ngadi
Papuanewsonline.com, Tual – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Prosesi Ritual Adat Pemasangan Sasi (Hawear) dan Penancapan Meriam Portugis (Lela) sebagai simbol perdamaian dan pengakhiran permasalahan antar keluarga di Desa Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Senin (8/1/2026).Prosesi adat tersebut menandai berakhirnya permasalahan penganiayaan yang menewaskan almarhum Nurdin Bugis, sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama antara keluarga korban dan keluarga enam pelaku untuk menghentikan segala bentuk permusuhan dan kekerasan di kemudian hari.Kehadiran Kapolda Maluku bersama unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penyelesaian permasalahan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan melalui pendekatan kearifan lokal, tanpa mengesampingkan supremasi hukum.Prosesi adat dipimpin oleh Raja Dullah, Raja Tual, dan Raja Ohoitahit, diawali dengan pembacaan sumpah adat, pemasangan sasi (hawear) sebagai larangan adat, serta penancapan meriam Portugis (lela) sebagai simbol pengikat perdamaian yang memiliki konsekuensi sosial dan adat yang kuat.Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tual menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan mengajak masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat serta hukum sebagai landasan hidup bersama.Sementara itu, Kapolda Maluku menegaskan bahwa perdamaian berbasis adat bukan sekadar simbolik, melainkan fondasi penting bagi keamanan jangka panjang.“Perdamaian adat memiliki kekuatan moral dan sanksi sosial yang sangat kuat. ,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengingatkan bahwa kamtibmas adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya Polri, melainkan seluruh elemen masyarakat.Ia menegaskan bahwa konflik tidak pernah melahirkan pemenang sejati dan justru meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan.“Dalam konflik tidak ada yang benar-benar menang. Yang kalah menjadi abu, yang menang pun menjadi arang,” ujarnya.Kapolda berharap perdamaian di Desa Ngadi dapat menjadi contoh nasional bahwa permasalahan sosial dapat diselesaikan melalui jalur damai, manusiawi, dan berkeadilan.Kegiatan ditutup dengan doa lintas agama, jabat tangan, dan saling memaafkan antara kedua belah pihak. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga pukul 11.25 WIT dengan pengamanan terpadu TNI–Polri.Kehadiran langsung Kapolda Maluku dalam prosesi adat ini menunjukkan pendekatan kepemimpinan Polri yang humanis, responsif, dan kontekstual terhadap budaya lokal. Model penyelesaian permasalahan berbasis adat yang dikawal negara menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam menjaga stabilitas sosial tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. PNO-12
08 Jan 2026, 20:33 WIT
Kapolda Maluku Gelar Pertemuan dan Makan Malam Bersama Tokoh masyarakat di Maluku Tenggara
Papuanewsonline.com, Malra - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., terus memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan dialogis dan humanis. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pertemuan dan makan malam bersama para tokoh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu malam (7/1/2026).Kegiatan yang berlangsung di Cafe Malinan, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, ini digelar dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya dalam merespons dinamika kamtibmas serta memperkuat deteksi dini potensi gangguan kamtibmas.Kapolda Maluku didampingi Ketua MUI Provinsi Maluku, para Direktur Polda Maluku, Dansat Brimob Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Dandim 1503/Tual, Wakapolres Maluku Tenggara, serta jajaran pejabat utama Polres Maluku Tenggara.Sementara itu, hadir pula para tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan ohoi, di antaranya Tokoh Masyarakat Kompleks Pemda Romi Retraubun, Tokoh Masyarakat Ohoibun Atas Fery Samderubun, para Penjabat Ohoi di wilayah Langgur dan Watdek, serta Ketua Pemuda Langgur.Dalam dialog terbuka, Kapolda Maluku menyoroti karakteristik wilayah Langgur dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, serta sebagai jalur penghubung utama antara Pulau Dullah dan Pulau Kei Kecil. Tingginya mobilitas dan interaksi masyarakat di kawasan tersebut menuntut pengelolaan kamtibmas yang berbasis komunikasi dan kolaborasi.Kapolda menegaskan bahwa Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan. Dialog langsung dengan tokoh masyarakat dinilai efektif untuk menyerap aspirasi sekaligus mencegah potensi konflik sejak dini.“Keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab kita semua. Peran tokoh agama, adat, masyarakat, dan pemuda sangat penting dalam menjaga kedamaian dan persatuan,” tegas Kapolda Maluku.Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan menahan diri dalam menyikapi setiap persoalan sosial agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.Langkah Kapolda Maluku mengedepankan dialog dan silaturahmi dengan tokoh berpengaruh mencerminkan pendekatan kepemimpinan keamanan yang modern dan inklusif. Pola komunikasi langsung dinilai efektif memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah konflik sosial di wilayah dengan dinamika interaksi masyarakat yang tinggi seperti Maluku Tenggara. PNO-12
08 Jan 2026, 17:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
