Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Proyek Pembangunan Venue Aerosport di Timika Naik Penyidikan
Papuanewsonline.com, Timika- Kejaksaan Tinggi Papua melalui penyidik pidana khusus, akhirnya meningkatkan status perkara mega korupsi proyek pembangunan Venue Aerosport di Kabupaten Mimika dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.Diketahui bangunan yang menghabiskan anggaran Negara senilai 79 Miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2021 itu, diduga keras ditilep secara berjamaa, hal ini terungkap dalam penyesuaian keterangan saksi dan alat bukti dalam serangkaian proses penyelidikan yang dilakukan Jaksa Penyelidik Kejaksaan Tinggi Papua.Dimana dari serangkaian proses penyelidikan tentang dugaan mega korupsi ini, Jaksa menemukan perbuatan melawan hukum dengan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan satus perkara ke tahap penyidikan, dengan sendirinya tim penyidik telah menemukan calon tersangka dalam perkara mega korupsi ini.Asisten pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuze menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua sedang mengusut dugaan korupsi pembangunan Venue Aerosport di Kabupaten Mimika dengan perkiraan total kerugian negara mencapai Rp 40 miliar dari total anggaran pembangunan Rp79 miliar yang dibangun pada Tahun 2021.“ Perkara naik tahap penyidikan, untuk Dugaan sementara pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya, sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp 40 miliar,” ujar Nixon Mahuze di Jayapura, Rabu (8/4/2025).Nixon Mahuze menjelaskan Sejauh ini penyidik Kejati Papua sudah memeriksa 24 orang sebagai saksi." Terkait perkara ini, sudah 24 orang yang diperiksa sebagai saksi," tandas Nixon.Lanjut Nizon, Dari hasil penyidikan, sudah ada pengembalian uang sebesar Rp300 juta yang dilakukan oleh SY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan yang ditujukan sebagai salah satu penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua." Ada itikad baik dari PPK sehingga uang yang diberikan Kadis dikembalikan senilai 300 Juta," pungkasnya.Sementara itu sumber terpercaya Media Papuanewsonline.com di Kejaksaan Tinggi Papua menyebutkan, pihak yang bertanggungjawab dalam perkara tersebut adalah Kadis PU Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut, Bos Chang dan Kepala Bidang Cipta Karya Suyani.(red)
09 Apr 2025, 21:52 WIT
Puskesmas Letman Terbakar, Polres Malra Kejar Pelaku Pembakaran
Papuanewsonline.com, Letman - Puskesmas pembantu di ohoi/desa Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara diduga dibakar Orang Tak Dikenal (OTK), Rabu (9/4/2025) sekitar pukul 03.20 WIT.Personel Polres Maluku Tenggara (Malra) saat ini tengah mengejar pelaku pembakaran yang diketahui melarikan diri ke dalam hutan.Kapolres Malra AKBP Frans Duma.S.P., didampingi Kasat Reskrim Iptu Barry Talabessy S.Pd., S.H., M.H saat menggelar konferensi pers mengungkapkan kronologi pembakaran fasilitas kesehatan masyarakat tersebut.Ia mengatakan, peristiwa pembakaran berawal saat para terduga pelaku berinisial R.R, dan H.R, bersama M.R dan R.M mengkonsumsi minuman keras. Kemudian R.R dan H.R melakukan pengancaman terhadap salah satu BSO Ohoi Letman. Setelah mengancam, para pelaku kemudian datang melakukan pelemparan dan pembakaran Puskesmas Ohoi Letman pada pukul 03.30 WIT. Usai menjalankan aksi tersebut, para pelaku langsung kabur meninggalkan TKP. Mereka melarikan diri masuk ke hutan."Setelah menerima informasi ini kami kemudian bergerak cepat ke TKP dan berhasil mengamankan 2 orang rekan para terduga pelaku yaitu M.R dan R.M yang masih berada di TKP," kata Kapolres.Polres Malra pada saat itu juga mengamankan 2 unit sepeda motor dan beberapa barang bukti yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut."Kami juga telah meminta keterangan dari rekan-rekan terduga pelaku pembakaran yakni M.R dan R.M, beserta memeriksa para saksi lainnya," jelasnya.Sejumlah saksi telah diperiksa dan tim Satuan Reskrim Polres Malra juga sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). "Kami sudah mengantongi identitas para terduga pelaku dan hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap mereka," tambahnya.Kepada para pelaku pembakaran Kapolres menghimbau agar dapat menyerahkan diri secara baik-baik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku."Kami menghimbau para terduga pelaku untuk menyerahkan diri untuk proses penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi para korban," pintanya. PNO-12
09 Apr 2025, 20:30 WIT
Ciptakan Rasa Aman, Satgas Yonif 641/Bru Laksanakan Sweeping Distrik Benawa
Papuanewsonline.com, Yalimo - Pos Benawa Satgas Yonif 641/Bru rutin melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan sweeping barang terlarang di Jalur Trans Jayapura-Wamena di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, (08/04/2025).Guna memastikan situasi yang selalu kondusif dan aman bagi masyarakat, Pos Benawa sebagai gerbang keluar masuk perlintasan kendaraan Trans Jayapura-Wamena menggelar kegiatan Pemeriksan kelengkapan kendaraan dan sweeping barang terlarang. Sebagai buntut dari beberapa penonjolan situasi yang terjadi di daerah Papua akhir-akhir ini, dalam rangka menciptakan suasana dan keadaan aman yang berkesinambungan, Pos Benawa menggelar pemeriksaan lalu lintas berkala. Kegiatan ini memastikan bahwa kendaraan ataupun pejalan kaki yang melintas Jalan Trans Jayapura-Wamena bersih dari barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan. 1 Tim diterjunkan Dpp Serka Nurlahirin melalui pendekatan humanis dan melalui dialog dengan pengguna lalu lintas, kami telah memastikan bahwa tidak ada celah bagi para pengguna jalan untuk membawa barang-barang terlarang yang melintas.Dalam suasana seperti ini jangan sampai ada kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk membuat kekacauan yang akan menggangu keamanan dan kekhidmatan ibadah. Danpos Benawa, Lettu Inf Galuh Priya Pambudi mengatakan kegiatan ini berkala dan sering dilakukan agar situasi yang aman ini selalu terjaga dan mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kekacauan di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya melalui jalur perlintasan darat Trans Jayapura-Wamena. Ke depan, Pos Benawa akan selalu berkomitmen untuk terus menciptakan situasi aman dan tertib bagi warga khususnya di Distrik Benawa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. PNO-12
09 Apr 2025, 20:19 WIT
Kembali Apresiasi Polri Soal Arus Mudik, Presiden: Polisi Paling Sering Dicaci Maki Tapi Tetap Kerja
Papuanewsonline.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto, kembali mengapresiasi kinerja kepolisian selama penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025 ini. Prabowo menyebut meskipun institusi kepolisian kerap mendapatkan caci maki, tepi kenyataannya tetap bekerja keras demi keamanan masyarakat. "Para polisi yang paling sering dicaci maki sering disalah salahkan padahal mereka di terik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita mengatur lalu lintas," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).Prabowo menyebut terkadang kebiasaan orang adalah mudah lupa dengan kebaikan bahkan tanpa mengucapkan terima kasih. Sebaliknya bila seseorang berbuat salah, akan selalu diingat. "Jadi ini saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan," ucap Presiden Prabowo.Dalam forum ini, Prabowo juga berterima kasih kepada semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini. Menurut dia, semua lembaga telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadhan dan acara mudik dan balik berjalan dengan baik lancar. Prabowo menilai, kelancaran arus mudik dan balik merupakan suatu prestasi besar. Di mana arus mudik yang lebih besar dari tahun lalu tapi dapat dilalui tanpa kemacetan yang berarti."Dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini adalah hasil kerja keras dan ini kerja keras dari pada kementerian perhubungan dan kepolisian Republik Indonesia termasuk TNI," ujar Prabowo. PNO-12
09 Apr 2025, 19:02 WIT
Presiden Prabowo Tak Setuju Hukuman Mati Bagi Koruptor, Begini Pendapat Menko Yusril
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor.Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku, karena UU Tipikor memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi yang terbukti melakukan kejahatan tersebut 'dalam keadaan tertentu'," ujar Yusril melalui keterangan tertulis yang diterimah Media ini, Rabu (9/4/2025).“ Dalam UU No 20 Tahun 2001 yang saya sendiri ketika itu mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR. Dalam keadaan tertentu itu adalah keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi, Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan seperti itu, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi,” kata Yusril.Ia menambahkan, meskipun hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), masih terbuka ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.Yusril menjelaskan, Kalaupun grasi atau amnesti tidak diberikan, kapan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung." Sekarang memang cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan. Ada yang WNI dan ada yang WNA,” jelas Menko Yusril.Yusril juga menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026.“Dalam KUHP Nasional ini, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan, terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak, Jika dinilai dia telah tobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup," Jelasnya.Kata Dia, Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA. " Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” ungkapnya.Mengenai tudingan standar ganda terhadap napi hukuman mati WNI dan WNA, Yusril membantahnya. “Sama sekali tidak, Napi WNA itu dipindahkan ke negaranya untuk dipertimbangkan oleh pemerintahnya apakah akan dieksekusi mati atau tidak, sedangkan di dalam negeri, sikap Presiden Prabowo sangat jelas, Sampai hari ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada seorang pun terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak, baik WNI maupun WNA.” Tegasnya.Lebih lanjut, Menko Yusril mengatakan bahwa perubahan sistem hukum yang akan datang juga menjadi perhatian pemerintah, terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.“Sebagai Pemerintah, kami juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkracht dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan," tandas Yusril.Dikatakanya, Kalau ada perubahan hukum, maka ketentuan yang paling menguntungkan seseoranglah yang diberlakukan. " Saya kira RUU Pelaksanaan Hukuman Mati nanti akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum,” ujarnya.Yusril menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.“Itulah maksud Presiden Prabowo, sebagai Presiden beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah. Tetapi tetap tersisa 0,1 persen kemungkinan dia tidak bersalah. Itu maksud Presiden Prabowo," Ucapnya.Lanjut Yusril , Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya.(red)
09 Apr 2025, 11:24 WIT
Kabag Ops Polres Mimika Tinjau 5 Pos Pengamanan Operasi Ketupat Noken 2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Noken 2025 dan memastikan kesiapan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka hari raya Idul fitri 1446 H, Kabag Ops Polres Mimika, AKP Henri A. Korwa, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan ke lima pos pengamanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Mimika, Senin (7/4) Lima pos tersebut terdiri dari dua pos pelayanan dan tiga pos pengamanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik dan perayaan Idulfitri.Dua pos pelayanan berada di Pos Pelayanan Bandara Mozes Kilangin dan Pos Pelayanan Pelabuhan Poumako, Sementara itu, tiga pos pengamanan yang dikunjungi antara lain, Pos Pengamanan Perempatan Diana Mall, Pos Pengamanan Bundaran Sp.2 - Sp.5, Pos Pengamanan Terpadu Pasar SentralKabag Ops Polres Mimika, AKP Henri A. Korwa, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personel dalam melaksanakan tugas demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Idulfitri."Operasi Ketupat Noken 2025 ini merupakan upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama pada titik-titik rawan dan pusat keramaian masyarakat dan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," ungkapnya.Polres Mimika juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. PNO-12
08 Apr 2025, 19:44 WIT
Upaya Pengaturan Lalu Lintas Berjalan Efektif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Memasuki hari kelimabelas masa arus mudik dan balik, tepatnya pada hari Minggu, 6 April 2025, situasi lalu lintas menuju dan keluar dari Jakarta terpantau dalam kondisi tertib dan terkendali berkat kerja sama solid seluruh jajaran terkait dalam pengelolaan arus kendaraan.Berdasarkan data yang dihimpun, arus kendaraan yang masuk Jakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang keluar, menandakan puncak arus balik tengah berlangsung. Tercatat sebanyak 118.201 kendaraan memasuki Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama, sedangkan yang keluar hanya 13.241 kendaraan. Begitu pula di Gerbang Tol Kalihurip Utama (arah Bandung), volume kendaraan masuk tercatat 45.787 kendaraan, jauh lebih tinggi dari volume keluar yang hanya 31.797 kendaraan.“Kondisi serupa terjadi di jalur Cikupa (arah Merak) dan Ciawi (arah Bogor), di mana kendaraan yang masuk ke Ibu Kota lebih banyak daripada yang keluar. Ini menunjukkan antisipasi dan pengaturan arus balik dilakukan secara matang demi kelancaran mobilitas masyarakat “ ujar Kombes Pol Alfian Nurnas.Situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) juga dikelola dengan baik. Meskipun tercatat 240 kejadian kecelakaan di seluruh Indonesia, pengawasan dan penanganan cepat dari pihak kepolisian berhasil meminimalkan dampak lebih besar. Dengan total 5 korban meninggal di wilayah 8 Polda prioritas dan 19 korban di wilayah 28 Polda lainnya, penanganan korban dilakukan dengan sigap, dan kerugian materiil tercatat sebesar Rp 610 juta lebih.Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan secara dinamis dan situasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “ pemberlakuan contraflow di berbagai titik strategis seperti ruas Tol Jagorawi, Ciawi–Gadog, dan jalur wisata Puncak. Selain itu, rekayasa one way nasional dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju Cikampek menjadi salah satu langkah strategis yang efektif mengurai kepadatan “ Imbuh Kombes Pol Alfian Nurnas.Rest area juga dikelola dengan baik, dengan pembukaan dan penutupan sementara secara situasional di KM 42/B, guna menjaga arus kendaraan tetap lancar dan aman. Pukul 19.15 WIB, arus di kawasan wisata Puncak telah kembali normal di kedua arah, menjadi sinyal positif bahwa sistem pengaturan berjalan optimal.Dalam upaya menjaga kelancaran, pembatasan kendaraan bertonase besar (sumbu tiga ke atas) masih diberlakukan hingga 8 April, kecuali untuk kendaraan logistik penting seperti kebutuhan pokok, uang, ternak, dan hantaran khusus. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus balik dan distribusi logistik nasional tetap berjalan lancar.Secara keseluruhan, berkat koordinasi yang solid antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan seluruh stakeholder transportasi, arus balik ke Jakarta pada 6 April 2025 berjalan tertib, lancar, dan aman. Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati di jalan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. PNO-12
08 Apr 2025, 19:31 WIT
Personel Polsek Kormomolin Amankan Bentrok di Perbatasan Desa Lumasebu dan Kilmasa
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Bentrok antar warga desa bertetangga kembali terjadi. Kali ini, saling serang menggunakan senjata tajam terjadi antara warga desa Lumasebu dan desa Kilmasa, kecamatan Kormomolin, kabupaten Kepulauan Tanimbar, Minggu (6/4/2025).Peristiwa tersebut menyebabkan 5 orang warga dari kedua desa bertikai terluka. Mereka mengalami luka panah. Para korban kini tengah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Alusi Kelaan dan Pustu Desa Lumasebu.Untuk meredam bentrok dan mencegah bertambahnya jatuhnya korban, Polsek Kormomolin yang diback up Polsek Nirumas telah mengerahkan personel mengamankan perbatasan kedua desa."Saat ini puluhan personel dari Polsek Kormomolin yang diback up oleh Polsek Nirumas telah mengamankan perbatasan desa Lumasebu dan desa Kilmasa," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.IK., M.H, Senin (7/4/2025).Kombes Areis mengatakan, bentrok antar warga kedua desa pecah setelah Wempi Refwalu, warga Lumasebu hendak mengambil hasil kebun miliknya di perbatasan kedua desa. Setibanya di kebun, Ia mendapati rumah kebunnya telah terbakar dan tanaman miliknya ditebang orang tak dikenal (OTK).Melihat hal tersebut, salah satu anaknya menghubungi keluarga di kampung untuk melaporkan Pemerintah desa. Selanjutnya, kepala desa Lumasebu Silas Lambiombir memerintahkan Kasie Pemerintahan bersama Linmas pergi mengecek terkait informasi tersebut. Setelah memastikan informasi itu, warga yang mengetahui hal tersebut kemudian tidak terima hingga terjadinya konsentrasi massa. Warga semakin tidak terima setelah mendapatkan informasi kalau warga desa Kilmasa sudah berada di perbatasan untuk melakukan penyerangan. Atas informasi tersebut, saling serang antara kedua desa bertetangga ini tidak bisa dihindari.Atas insiden ini, personel Polsek Kormomolin yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Iptu Everardus Fasse, kemudian mendatangi TKP untuk melakukan pengamanan. Kedua kelompok warga berhasil dibubarkan. Mereka diminta kembali ke rumah masing-masing."Saat ini personel dari Polsek Nirumas juga sudah membackup Polsek Kormomolin untuk mengamankan bentrok tersebut di perbatasan kedua desa," tambahnya.Polda Maluku menghimbau warga kedua desa agar dapat menahan diri. Warga diminta untuk tidak mudah percaya dengan isu-isu provokatif, termasuk yang beredar di WAG maupun media sosial."Jika ada yang merasa dirugikan, kami minta agar dapat melaporkan ke Polsek Kormomolin agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan main hakim sendiri karena hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah, justru memperbesar persoalan yang nantinya akan merugikan diri sendiri," katanya.Menurutnya, saat ini kasus tersebut sudah dalam proses penyelidikan. "Siapapun yang terlibat pasti akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandangbulu," tegasnya.Untuk diketahui, malam pasca bentrokan, Bupati Kepulauan Tanimbar yang sempat melintas di TKP sempat bertemu warga. Bupati berjanji akan melakukan pertemuan dengan warga kedua desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. PNO-12
07 Apr 2025, 20:05 WIT
Polda Maluku dan Polresta Ambon Amankan Tradisi Pukul Sapu di Mamala-Morela
Papuanewsonline.com, Leihitu - Personel Polda Maluku dan Polresta P. Ambon & Pp. Lease bersama TNI mengamankan tradisi pukul sapu yang dilaksanakan warga desa Mamala dan desa Morela, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.Sebelum dilaksanakannya pengamanan, dilakukan apel pengecekan dan kesiapan personel pengamanan tradisi pukul sapu yang dipimpin Kapolresta Ambon, AKBP. Dr. Y.P Prima Setya S.IK., M.IK di halaman Markas Polsek Leihitu, Senin (7/4/2025).Dalam apel tersebut turut hadir Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol Agus Pujianto bersama Kabag Ops Polresta Ambon serta para perwira Polda Maluku yang terlibat sebagai Kasatgas dan Kasub Satgas Ops Ketupat Salawaku Polda Maluku 2025.Selain personel Polda Maluku dan Polresta Ambon, ikut juga dalam apel kesiapan pengamanan tersebut yaitu 1 pleton personel POM dan 1 pleton personel Den Zipur 5 bersama Koramil Leihitu, Kodam Pattimura.Kapolresta Ambon dalam arahannya mengingatkan seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan tradisi pukul sapu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik."Kepada seluruh personel yang sudah diploting pada pos-pos pengamanan masing-masing agar lakukan sterilisasi dan antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas," pintanya.Kapolresta Ambon juga mengingatkan seluruh personel agar dapat mengedepankan tindakan simpatik secara humanis apabila ditemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas yang dilakukan masyarakat di area kegiatan."Tetap lakukan koordinasi antar tim dalam pelaksanaan tugas dan saling berbagi informasi apabila ada kendala atau permasalahan di lapangan agar segera disampaikan secara berjenjang," pintanya.Untuk diketahui, tradisi pukul sapu sendiri dilaksanakan warga desa Mamala dan Morela pada setiap tanggal 7 Syawal atau 7 hari setelah lebaran Idul Fitri. PNO-12
07 Apr 2025, 20:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
