Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Polri Raih Predikat Informatif Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri meraih peringkat Tertinggi Ke-2 (dua) kualifikasi Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024. Dalam kategori tersebut, hanya ada tiga Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mendapatkan penghargaan.Penghargaan itu diberikan kepada Polri dinilai dari pelaksanaan monitoring dan evaluasinya selama ini. Polri pun mendapat penilaian 96,46.Penghargaan itu pun diterima Polri melalui Kadiv Humas Irjen. Pol. Sandi Nugroho yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyampaikan, apresiasi kepada badan publik yang masuk kualifikasi terbaik informatif. Diketahui, secara keseluruhan terdapat 162 badan publik yang dinyatakan informatif. Angka tersebut naik dari tahun 2023.”Saya menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah berkomitmen dalam mewujudkan transparansi informasi. Semoga badan publik Informatif menjadi pemicu Badan Publik lainnya untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat," ujarnya dalam sambutan, Selasa (17/12/24). Sementara, Kadiv Humas Polri mengungkapkan bahwa apa yang diraih dalam penghargaan dari KIP ini berkat kerja keras seluruh anggota Polri dalam mewujudkan komitmen profesional dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi mewakili Bapak Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Polri.“Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri bahwa ini bisa diraih berkat kerja sama seluruh jajaran, dan rasa bangga tentunya atas capaian ini. Penghargaan ini seyogyanya menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Irjen. Pol. Sandi.Irjen. Pol. Sandi mengemukakan, sebagaimana komitmen Kapolri bahwa Korps Bhayangkara akan terus melakukan harkamtibmas, memberikan perlindungan dan Pengayoman kepada masyarakat dan penegak hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. “Kami akan terus mendukung program asta cita Pemerintah dengan menjalankan tugas menjaga kamtibmas dan berkomitmen dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik yang berkualitas dan Presisi dengan aspek availability (ketersediaan informasi yang lengkap), accessibility (kemudahan akses informasi), acceptability (informasi yang dapat diterima dan dipahami), dan affordability (keterjangkauan layanan informasi) demi mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya. PNO-12
18 Des 2024, 16:12 WIT
Operasi Lilin 2024 Dimulai Pada 21 Desember 2024 Hingga 2 Januari 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri bersama sejumlah stakeholder terkait akan menggelar Operasi Lilin 2024 untuk memastikan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Operasi yang berlangsung selama 13 hari, dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, melibatkan 141.605 personel gabungan serta mendirikan 2.794 posko, terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan Operasi Lilin bertujuan menjamin keamanan masyarakat di masa libur panjang ini. "Kegiatan ini adalah upaya kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menjalankan aktivitas, baik untuk ibadah, perjalanan mudik, maupun rekreasi. Operasi ini juga mencerminkan sinergi kuat antara Polri dan seluruh stakeholder terkait," ungkap Irjen Sandi saat Apel Kesiapsiagaan Divhumas Polri dalam rangka persiapan Ops Lilin 2024, Rabu (18/12).Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi pergerakan masyarakat dengan berbagai moda transportasi pada Natal dan Tahun Baru kali ini diprediksi mencapai 110,67 juta orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,83% atau sekitar 3,04 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini diprediksi akan terjadi pada puncak arus mudik tanggal 21 dan 28 Desember 2024, serta puncak arus balik pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025."Melihat tingginya mobilitas masyarakat, rekayasa lalu lintas seperti contra flow dan one way akan diterapkan di sejumlah titik sesuai kebutuhan. Strategi ini telah terbukti efektif dalam Operasi Ketupat 2024 dan akan kembali digunakan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik," jelas Irjen Sandi.Operasi Lilin 2024 tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pengamanan lokasi strategis, termasuk tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, dan fasilitas transportasi. Dengan dukungan 141.605 personel gabungan, Polri akan memberikan pengamanan di berbagai titik keramaian yang menjadi pusat aktivitas masyarakat."Polri juga akan memprioritaskan pengamanan di tempat ibadah umat Nasrani agar rangkaian perayaan Natal dapat berjalan dengan khidmat. Selain itu, perhatian ekstra juga diberikan pada lokasi yang berpotensi menjadi pusat keramaian malam pergantian tahun," tambah Irjen Sandi.Polri berharap Operasi Lilin 2024 mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas selama Natal dan Tahun Baru. "Ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir melayani masyarakat, kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkan," tutupnya.Operasi Lilin 2024 menjadi bukti kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. PNO-12
18 Des 2024, 16:06 WIT
Polda Maluku Akan Gelar Operasi Lilin Salawaku 2024, Ini Pesan Kapolda
Papuanewsonline.com Ambon - Kepolisian Daerah Maluku akan melaksanakan Operasi Lilin Salawaku untuk mengamankan perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.Sebelum pelaksanaan operasi kepolisian terpusat, Polda Maluku terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada personel yang akan menjalankan Operasi Lilin.Latihan Pra Operasi Lilin dilaksanakan di gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Rabu, 18 Desember 2024.Karo Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor S.IK saat membuka latihan pra operasi membacakan amanat Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si.Kapolda mengatakan, Latihan Pra Ops bertujuan untuk melatih personel yang akan ditugaskan di lapangan agar dapat mewujudkan persamaan persepsi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar."Rekan-rekan semua perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional, kami harapkan seluruh personel dapat lebih profesional dan dapat berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas operasi kita di lapangan," pintanya.Kapolda juga meminta personel yang nantinya akan melaksanakan operasi untuk dapat mengantisipasi kondisi alam yang saat ini cukup ekstrim. Antisipasi penting diperhatikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi bencana alam."Atas nama pimpinan Saya meminta rekan-rekan saat bertugas agar tetap menjaga citra Polri di tengah-tengah masyarakat. Lakukan pelayanan yang terbaik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri," pintanya mengingatkan.Operasi Lilin merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan harkamtibmas bukan operasi intelijen atau operasi militer khusus, "olehnya itu di awal ini kami tekankan agar rekan-rekan semua dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan pimpinan Polri," harapnya. PNO-12
18 Des 2024, 15:52 WIT
Kapolri Harap Direktorat PPA dan PPO Tekan Kasus Kekerasan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meminta agar Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bisa terus memberikan tindakan tegas atas berbagai perkara yang masih terjadi. Tak dipungkiri Jenderal Sigit, masih ada kesenjangan penanganan perkara dengan data yang dimiliki Komnas Perempuan dan Anak.Berdasarkan data Komnas Perempuan dan Anak, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975 dan kekerasan terhadap anak 15.120. Sedangkan kasus yang ditangani oleh Unit Subdit PPA dan PPO hanya 105.475.“Lima tahun terakhir yang ditangani oleh Unit Sibdit PPA dan PPO hanya 105.475x di mana tertinggi adalah KDRT, pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, dan pemerkosaan,” ungkap Kapolri dalam sambutan di acara Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy, Selasa (17/12/24).Lebih lanjut dijelaskan Kapolri bahwa kasus kekerasan ini harus diselesaikan dengan cara yang memberikan keadilan bagi perempuan dan anak. Dengan begitu, tindakan tegas dari Direktorat PPA dan PPO diharapkan bisa menekan angka kekerasan bagi perempuan dan anak. PNO-12
17 Des 2024, 17:55 WIT
Pimpin Apel Pagi, Ini Penekanan Kapolres Puncak Jaya Kepada Jajarannya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Bertempat di Lapangan Apel Mako Polres Puncak Jaya, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H memimpin langsung pelaksanaan apel pagi jam pimpinan yang diikuti oleh seluruh PJU dan Personel Polres Puncak Jaya, Senin (16/12/2024).Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H dalam arahannya mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tahapan Pemilihan Kepala Daerah khusus Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Puncak Jaya masih memasuki tahapan pleno rekapitulasi penghitungan suara, yang mana jika diketahui bersama bahwa lokasi pelaksanaannya sudah dipindahkan di Ibukota Provinsi Papua Tengah yakni di Kab. Nabire."Saya tekankan kepada seluruh rekan-rekan, agar selalu tingkatkan kewaspadaan serta utamakan keselamatan dalam bertugas, selalu buddy system dalam setiap pergerakan dan untuk sementara waktu untuk tidak melakukan aktivitas sendiri-sendiri, serta hindari aktivitas di malam hari " terang AKBP Kuswara.Lebih lanjut orang nomor satu di Kepolisian Resor Puncak Jaya inipun menjelaskan, meskipun pelaksanaannya dipindahkan ke Kabupaten Nabire, namun Pihaknya yang ada di Kabupaten Puncak Jaya wajib memantau dan memonitoring setiap pergerakan yang terjadi, karena nantinya pokok permasalahannya tetap ada di sini."Saya juga berharap kepada kita semua agar sebelum pelaksanaan tugas untuk selalu berdoa, pasang mata pasang telinga, dan apabila mendapatkan informasi sekecil apapun terkait dengan perkembangan situasi agar segera dilaporkan secara berjenjang," pungkas Kapolres Puncak Jaya. PNO-12
17 Des 2024, 16:41 WIT
Polda Maluku Gencar Mengusut Kasus Korupsi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), terus mengusut kasus korupsi yang terjadi di wilayah provinsi Maluku.Demikian disampaikan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Riyan Suhendi S.IK, dalam dialog interaktif yang dilakukan Bidang Humas Polda Maluku di Kantor RRI Ambon, Selasa, 17 Desember 2024.Dialog yang mengusung tema "kinerja Polda Maluku dalam mengungkap kasus korupsi di tahun 2024" ini, juga menghadirkan sejumlah narasumber. Diataranya Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat SH., MH, Perwakilan BPK Maluku, Ivan L Hariandja SE,. Ak,. MM, dan Dekan Fakultas Hukum UKIM, Dr. Jhon Pasalbessy SH,.MH.Kompol Riyan mengungkapkan, perkara korupsi yang terjadi di wilayah Maluku tidak hanya pada satu bidang atau tempat namun sudah merebak. Perkara yang merugikan negara ini melibatkan banyak orang. "Kasus ini sangat membahayakan negara sehingga kami terus gencar melakukan pengawasan dan penanganan korupsi yang terjadi," kata Kompol Riyan.Penanganan kasus korupsi yang kini dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan cukup banyak, termasuk yang ada di jajaran kabupaten kota. "Hingga saat ini sudah dua kasus yang kami limpahkan ke pengadilan," ungkapnya.Secara statistik, Kompol Riyan mengaku penanganan perkara korupsi di tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. "Hal ini karena kita juga fokus dengan kegiatan Pemilu dan Pilkada, namun untuk kasus-kasus yang belum dituntaskan akan segera kami tuntaskan," tambahnya.Selain melakukan penegakan hukum, Polda Maluku juga mengadakan pendampingan terhadap penggunaan Dana Desa. Pendampingan dilakukan karena maraknya kasus korupsi Dana Desa yang terjadi."Saat ini kami juga telah melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana desa dan kami juga siap kalau ada laporan terkait penyalahgunaan dana desa, untuk dilakukan langkah-langkah hukum," katanya.Dalam menangani perkara korupsi, Polda Maluku juga berharap adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. "Dalam penuntasan kasus korupsi di Maluku kami selalu terhambat oleh kondisi dan keterangan saksi dan juga barang bukti sehingga kami berharap semua pihak dapat bekerjasama untuk menuntaskan perkara ini," ajaknya.Senada dengan Kompol Riyan, Dekan Fakultas Hukum UKIM Jhon Pasalbessy, mengaku penanganan kasus korupsi tidak bisa ditangani dengan cara emosional atau biasa-biasa saja.Penanganan kasus korupsi, kata Pasalbessy, harus ditangani dengan cara khusus, karena pelakunya adalah orang-orang cerdas dan intelek. "Penanganan kasus korupsi dibutuhkan koordinasi dengan semua pihak sehingga fakta-fakta dalam penanganan kasus dapat terungkap," katanya.Untuk mengungkap perkara korupsi secara terang benderang, Pasalbessy mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, aparat penegak hukum juga harus bekerja dengan sangat teliti dan hati-hati untuk mengungkap suatu perkara."Kadang masyarakat menganggap bahwa penangan kasus lama namun sebenarnya hal itu harus seperti itu sebagai bagian dari proses yang memang harus berhati-hati dalam mencari fakta dan bukti adanya tindakan korupsi tersebut," jelasnya.Menyikapi permasalahan korupsi di wilayah Maluku, Pasalbessy mengaku penanganannya juga bisa berpengaruh dengan jumlah aparat penegak hukum. Apalagi perkara yang ditangani banyak, sehingga proses penanganannya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit."Jumlah aparat juga berpengaruh dalam menangani kasus korupsi, sehingga memang dalam penanganan juga pasti agak lama sehingga masyarakat juga harus dapat melihat kinerja aparat itu dengan sudut pandang positif karena aparat kita saat ini telah bekerja dengan maksimal," jelasnya.Mewakili masyarakat Maluku, Jhon Pasalbessy meminta kepada para pelaku korupsi untuk menghentikan perbuatan mereka. "Saat ini kami meminta kepada para pelaku korupsi agar hentikan tindakan kalian itu sebab korupsi akan membuat anak cucu kita dikemudian hari menderita dan sengsara," tegasnya.Sebagai lembaga pengawas, Hasan Slamat, Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku, berharap adanya ketegasan dan keseriusan dari aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi."Kami melihat di masa lalu banyak kasus-kasus yang menguap begitu saja dan kami harapkan agar saat ini aparat lebih serius lagi, sehingga kasus korupsi yang sudah ditangani agar jangan sampai berlarut-larut, olehnya itu lakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kasus-kasus yang ditangani dapat segera dituntaskan dan tidak ada lagi tarik ulur antara aparat terkait," pintanya.Hasan Slamat juga meminta aparat penegak hukum agar kasus korupsi yang ditangani saat ini untuk segera diberikan kepastian hukum. "Kami tegaskan bahwa korupsi adalah haram dan pelakunya dihukum kafir karena akibat perbuatan satu orang mengorbankan nasib banyak orang," tegasnya.Di sisi lain, Hasan juga berharap aparat penegak hukum termasuk BPK untuk dapat bekerja secara maksimal dan transparan agar masyarakat juga puas dengan pelayanannya. Penegak hukum diharapkan tidak menggantungkan perkara selama bertahun-tahun baru mendapatkan kepastian hukum. "Kami juga meminta terkait penanganan kasus dana desa ini harus benar-benar ada kerja sama dari semua pihak sebab tanpa ada rekomendasi dari pihak inspektorat maka Kepolisian dan Kejaksaan juga akan kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut," jelasnya.Sementara itu, Ivan Hariandja, perwakilan BPK Maluku pertama-tama menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan dialog yang dilaksanakan Humas Polda Maluku.Kewenangan BPK Maluku dalam penanganan kasus korupsi hanya melakukan pemeriksaan sebatas wilayah Maluku. "Kami juga sangat berharap koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang cukup banyak oleh apara penegak hukum di Maluku ini," katanya.Penanganan kasus korupsi, tambah Ivan, memang membutuhkan waktu yang agak lama. Ini karena terdapat langkah-langkah khusus yang dilakukan sehingga membutuhkan waktu, sehingga penanganan kasus tersebut benar-benar berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.Untuk menekan tingginya kasus korupsi di wilayah Maluku, BPK juga akan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan."Kami juga akan terus memonitor setiap pengguna anggaran negara sehingga kami sangat berharap kehadiran kami di Maluku sesuai amanat undang-undang dalam rangka tata kelola keuangan dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat Maluku," pungkasnya. PNO-12
17 Des 2024, 14:36 WIT
Tim Supervisi dan Asistensi Dittipidkor Bareskrim Polri Temui Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim supervisi dan asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri, menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si.Pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Senin, 16 Desember 2024.Tim asistensi Dittipidkor Bareskrim Polri yang berkunjung di Polda Maluku dipimpin oleh Penyidik Tindak Pidana Madya Tk II Bid Pidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Dr. Gatot Subroto, S.T., M.M., M.Ak.Kunjungan kerja yang dilaksanakan tim asistensi bertujuan untuk mengetahui penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana korupsi pada Polda Maluku dan Polres jajaran.Kedatangan tim asistensi disambut hangat oleh Kapolda Maluku yang didampingi oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku."Kami menyampaikan selamat datang di Polda Maluku," kata Kapolda Irjen Eddy Tambunan. Kapolda berharap pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan awal yang baik dalam menjalankan program kerja terkait penanganan tipidkor di Maluku."Kami tentu akan mendukung kerja-kerja tim asistensi dari Tipidkor Bareskrim Polri di Maluku," ungkapnya. PNO-12
17 Des 2024, 14:30 WIT
Kunjungi Mako Ditpolairud, Ini Arahan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, mengunjungi Markas Komando Direktorat Polairud Polda Maluku di bilangan Lateri, Kota Ambon, Senin, 16 Desember 2024.Kedatangan orang nomor 1 Polda Maluku ini yang didampingi Karo SDM, Kabid Propam, dan Direktur Polairud Polda Maluku, disambut dengan semangat kebersamaan dan penuh kekeluargaan.Dalam arahannya, Kapolda Maluku mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat berkumpul langsung dengan para prajurit Polairud usai serangkaian tugas pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Kapolda memberikan apresiasi dan dedikasi kepada seluruh personel Polda Maluku yang telah menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pesta demokrasi berlangsung. “Pemilu-Pilkada adalah momen demokrasi yang seringkali menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat. Namun, setelah selesai, seluruh elemen masyarakat kembali bersatu. Ini tidak terlepas dari peran penting Kepolisian. Terima kasih atas kerja keras rekan-rekan dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Kapolda. Kepada seluruh personel Polairud Polda Maluku, Kapolda menyampaikan beberapa pesan penting untuk dilaksanakan.Para personel diminta untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan nelayan."Terus tingkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pesisir secara konsisten dan berkelanjutan, utamakan keselamatan dalam bertugas, baik bagi personel di kapal, penyelam, maupun fungsi lainnya," pinta Kapolda.Para personel juga diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas."Lakukan kegiatan sambang dan bimbingan untuk masyarakat pesisir. Berikan imbauan secara persuasif guna mengurangi risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrem, khususnya menjelang akhir tahun," harapnya.Dalam menjalankan tugas, para personel diingatkan untuk selalu bijak saat bertindak. Termasuk mengoptimalkan manajemen media untuk mendukung tugas kepolisian, terutama di bidang maritim. “Sedikit saja kesalahan, masyarakat akan tahu. Gunakan kecanggihan media untuk membangun citra Polri yang positif," katanya.Prajurit Polairud juga diminta untuk melakukan penegakan hukum yang berbasis legitimasi. "Dalam penegakan hukum, tidak hanya melihat kesalahan, tetapi juga memperhatikan legalitas dan legitimasi. Hal ini penting mengingat masyarakat kini semakin cerdas dan kritis," kata Kapolda mengingatkan. Kapolda juga mengingatkan terkait integritas dan pengabdian. Penting untuk menjalankan tugas dengan jujur, tulus, dan ikhlas. “Syukuri apa yang telah kalian dapat dari bangsa dan negara. Tanamkan rasa bangga terhadap institusi ini. Lakukan yang terbaik bagi masyarakat tanpa neko-neko,” pinta Kapolda. Seluruh personel juga diingatkan untuk selalu mempedomani prosedur dalam penggunaan senjata api dan melaksanakan tugas dengan hati yang tulus demi pengabdian kepada nusa dan bangsa. “Berbuat baiklah bagi semua orang. Pada akhirnya, tugas kita sebagai abdi utama bangsa adalah melayani masyarakat dengan penuh dedikasi,” tutup Kapolda. PNO-12
17 Des 2024, 10:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
