Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Satgas TNI Wujudkan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua
Papuanewsonline.com, Jayawijaya – Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan landasan hukum pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Dalam Inpres tersebut, tiga tugas yang harus dilaksanakan TNI meliputi dukungan pengamanan, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan pelayanan dasar, serta Komunikasi Sosial yang inklusif.Sesuai landasan hukum tersebut, maka TNI menempatkan Satuan-Satuan Tugas (Satgas) di wilayah Papua guna mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Situasi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan di Papua agar seluruh stakeholder dan warga masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta perannya dengan baik dalam membangun Papua. Hal ini menjadi penting mengingat masih adanya gangguan keamanan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih sering terjadi di wilayah Papua. Gangguan keamanan OPM tentunya menghambat proses percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.Banyak gangguan keamanan yang telah dilakukan oleh OPM, baik intimidasi dan kekerasan kepada warga sipil tidak bersenjata, pemerkosaan, bahkan pembunuhan juga kerap dilakukan, baik terhadap warga sipil tidak bersenjata maupun Aparat Keamanan TNI-Polri. Insiden pembunuhan OPM terhadap Glen Malcolm Conning, warga Selandia Baru yang juga merupakan Pilot Helikopter PT Intan Angkasa Air Service, pada hari Senin (5/8/2024) merupakan rangkaian kejahatan OPM yang telah mengganggu keamanan dan berdampak terhadap proses pembangunan Papua. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa (6/8), TNI telah berhasil mengamankan Alama serta mengevakuasi jenasah Pilot Glen, Tenaga Kesehatan, Guru dan Balita, tanpa adanya permintaan lebih dahulu, baik dari pihak keluarga korban maupun Pemerintah Selandia Baru, namun murni wujud tindakan kemanusiaan”, ucap Dansatgas Media KOOPS HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho, dalam pernyataan tertulisnya kepada media. Hal serupa juga telah dilakukan dalam keberhasilan pembebasan sandera Pilot Susi Air atas nama Kapten Pilot Phillip Mark Mehrtens pada hari Sabtu (21/9/2024). Pembebasan Kapten Pilot Phillip Mark Mehrtens merupakan implementasi tindakan kemanusiaan TNI bersama seluruh stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang aman dan damai.Letkol Arh Yogi Nugroho, juga menambahkan, Aparat Keamanan TNI dan Polri terus melaksanakan tugas pengamanan wilayah Papua, sehingga Papua tetap aman, kondusif dan terbebas dari gangguan keamanan oleh OPM. Tugas keamanan wilayah Papua tersebut merupakan implementasi dukungan TNI dan Polri terhadap program Pemerintah RI dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. PNO-12
28 Sep 2024, 17:39 WIT
Satgas Preemtif Polda Maluku Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui satgas preemtif subsatgas binmas, subsubsatgas edukasi menyapa masyarakat yang beraktifitas di sejumlah wilayah di kota Ambon, Sabtu (28/9/2024).Para warga yang ditemui diantaranya di pangkalan ojek jalan Rijali Belakang Soya, depan terminal ruang tunggu penampung pelabuhan Yos Sudarso dan swalayan matahari Ambon Plaza. "Hari ini tim satgas preemtif kembali mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas sehingga tetap aman kondusif dalam setiap tahapan Kampanye," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla S.Ik.Masyarakat juga diminta agar tidak meneruskan informasi/berita yang bermuatan provokasi, hate speech atau ujaran kebencian, hoaks atau berita tidak benar baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik dan media sosial."Tim satgas preemtif juga mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi miras yang dapat berakibat menimbulkan gangguan kamtibmas termasuk laka lantas," sebutnya.Kepada masyarakat yang ditemui, tim satgas preemtif juga mengingatkan agar tidak mengikuti ajakan orang untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. "Walaupun berbeda pilihan tetapi kita harus tetap mengutamakan persaudaraan serta menjaga keamanan dan persatuan," ujarnya.Masyarakat juga diminta patuhi semua aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. PNO-12
28 Sep 2024, 17:13 WIT
Polda Maluku dan Imigrasi Lakukan Pendataan dan Pengawasan Terhadap 19 Eks ABK WNA di Tual
Papuanewsonline.com, Ambon - Setelah penandatanganan MoU terkait penanganan orang asing, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Maluku bersama Direktorat Intelkam Polda Maluku melakukan pendataan dan pengawasan warga negara asing (WNA) di kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.Dari hasil pengawasan sejak Selasa-Rabu (24-25/9/2024), terdata sebanyak 19 orang WNA yang berasal dari Negara Thailand dan Myanmar. Mereka merupakan mantan ABK Kapal Thailand.Tim gabungan yang melakukan pendataan dan pengawasan orang asing dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen, Divisi Intelijen Kanwil Kemenkumham, Suyitno."Dalam kegiatan tersebut berhasil didata sebanyak 19 orang WNA asal Thailand dan Myanmar eks crew kapal asing yang tinggal di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla, S.Ik, Jumat (27/9/2024).Selain melakukan pendataan, tim gabungan juga melakukan tatap muka dengan para WNA. Tim ingin mendengar aspirasi dari para WNA terkait status kewarganegara mereka yang telah tinggal dan menetap di Indonesia.Dalam pertemuan itu, para WNA ingin menetap di Indonesia. Mereka berharap dapat dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Sebab, para WNA ini telah berkeluarga/menikah dengan warga lokal, sudah beranak cucu, dan telah tinggal di Indonesia kurang lebih antara 10 -26 tahun di Indonesia.Para WNA juga berharap pemerintah Indonesia bisa membantu mereka untuk mewujudkan status kewarganegaraan. Ini agar mereka tidak ketakutan atau cemas dengan masa depan keluarga mereka jika sampai dideportasi."Para WNA mengaku mereka yang berdomisili di kota Tual dan kabupaten Maluku Tenggara Kurang lebih 42 orang. Namun saat ini banyak yang sudah keluar dari Kota Tual untuk mencari pekerjaan, sehingga keberadaan mereka saat ini tidak diketahui dan sulit dihubungi," tambahnya.Atas harapan para WNA, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku menjelaskan, untuk menaturalisasi WNA menjadi WNI membutuhkan proses dan pentahapan yang tidak mudah. Pihak Keimigrasian dan Polda Maluku meminta WNA lebih kooperatif jika sewaktu waktu diperlukan untuk kepentingan proses lebih lanjut."Para WNA juga diingatkan untuk tidak mengikuti Pemilihan Umum karena mereka belum memiliki status kewarganegaraan Indonesia," katanya.Proses pendataan yang dilakukan adalah langkah awal untuk proses naturalisasi kewarganegaraan. Setelah pendataan Divisi Keimigrasian akan berkoordinasi dengan kedutaan negara asal WNA yakni Tahiland dan Myanmar.Setelah mendapatkan pengakuan dari negara asal para WNA maka akan diterbitkan Paspor. Dari Paspor kemudian akan diterbitkan ITAS (ijin tinggal terbatas). ITAS kemudian dikonversi menjadi ITAP (Ijin tjnggal Tetap). ITAP kemudian dikonversi menjadi SKIM (Surat Keterangan keimigrasian). Setelah memperoleh SKIM barulah diajukan ke Dirjen AHU (Administrasi dan Hukum) Kementrian Hukum dan Ham RI)."Selanjutnya baru dilakukan penetapan Status kewarganegaraan," ungkap Kombes Areis.Pentahapan proses WNA eks ABK ke WNI akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat yang berkompeten guna kejelasan penetapan status warga negara asing eks ABK menjadi WNI."WNA yang ditemukan ini dulunya adalah ABK namun karena ada sebagian yang mengalami kekerasan di atas kapal dan sebagian lagi pada saat terjadi moratorium memutuskan untuk menetap di darat dan tidak kembali lagi ke kapal, sehingga sudah sekian tahun lamanya ada yang sudah menikah dan beranak cucu," pungkasnya. PNO-12
27 Sep 2024, 19:59 WIT
Aksi Bripka Rico Bawa Anak Istri Tangkap Komplotan Pencuri Motor Meski Sempat Ditembaki
Papuanewsonline.com, Lampung - Anggota polri yang berdinas di SPKT Polres Lampung Barat berhasil menangkap komplotan pencuri sepeda motor. Dalam proses penangkapan ini sempat diwarnai penembakan dari pelaku.Adapun identitas anggota yang berhasil menangkap para pelaku bernama Rico Hady Saputra berpangkat Brigadir Kepala Polisi (Bripka).Video pengejaran terhadap komplotan para pelaku ini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Rico tengah mengejar para pelaku dengan menggunakan mobil pribadinya yang dimana anak beserta istrinya pun turut ikut dalam proses penangkapan itu.Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Rico bercerita awalnya dirinya hendak pulang kerumah usai menjemput anaknya."Peristiwa itu kemarin (kamis), saya itu lagi lepas dinas, mau jemput anak pulang sekolah sama istri. Nah pas di jalan di Kampung Gotong Royong, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, saya lihat kondisi motor dijalan ini kok di palangin, saya buka kaca terus nanya ada apa kemudian korban minta tolong bahwa motor nya dicuri," katanya, Kamis (26/9/2024).Dengan cepat dirinya langsung memutar balikkan kendaraan untuk mengejar para pelakunya."Saya spontan aja itu kejar para pelaku, dalam mobil ya ada anak istri saya juga, korban ini juga ikut ngejar pakai motor. Alhamdulillah satu pelaku berhasil ditangkap di wilayah Jalan Baru Panggungan, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah,"tuturnya."Kemudian saya langsung hubungi teman-teman di Polsek Gunung Sugih untuk melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap salah satu pelaku yang berhasil kabur dan Alhamdulillah berhasil dijegat disana dan satu pelaku lagi berhasil ditangkap beserta motor korbannya. Namun ada dua pelaku lagi yang berhasil kabur," lanjut dia.Rico menjelaskan dalam proses penangkapan itu, para pelaku sempat melakukan penembakan kearah korban namun beruntung senjata api yang digunakannya mengalami kerusakan."Sempat nembak itu pelakunya, nembak sekali terus senjata apinya ini rusak entah habis peluru kemudian dibuangnya ke semak-semak. Tapi sudah berhasil ditemukan senjata api nya tadi," jelas dia.Saat ini katanya para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Terhadap dua pelaku lainnya masih dilakukan pengejaran. PNO-12
27 Sep 2024, 19:55 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Acara Pisah Sambut Pangdam XV/Pattimura
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, menghadiri acara tradisi pisah sambut Pangdam XV/Patimura. Kegiatan berlangsung di Gedung Baileo Slamet Riyadi, Markas Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, Kamis malam (26/9/2024).Pangdam Pattimura yang baru yaitu Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M. Ia sebelumnya menjabat sebagai Danpussenarmed. Sementara Pangdam Pattimura yang lama yaitu Mayjen TNI Syafrial, PSC. M.Tr.(Han). Ia akan menjalani tugas yang baru sebagai Kas Kostrad.Selain Kapolda Maluku, turut hadir Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta pejabat utama TNI dan Polri di Maluku dan Maluku Utara.Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan, menyampaikan terima kasih kepada Mayjen Syafrial yang selama ini selalu bersinergi dengan Polda Maluku."Saya mendoakan semoga Pak Syafrial dapat menjalankan tugas dengan baik di tempat yang baru, seperti saat bertugas di wilayah Maluku," harapnya. Kepada Pangdam yang baru, Mayjen Putranto, Kapolda juga menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas khususnya di wilayah Maluku."Semoga TNI Polri di Maluku semakin sinergi dan solid dalam menjalankan tugas menjaga kamtibmas dan menjaga kedaulatan NKRI yang dalam waktu dekat juga akan melaksanakan Pilkada 2024," pungkasnya. PNO-12
27 Sep 2024, 19:46 WIT
Propam Polri Pastikan Anggota Netral di Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. Divpropam Polri memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024.Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. Dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota."Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye," jelas Karim kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi."Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," terang Karim."Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," sambungnya.Tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman."Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut Karim."Jadi penanganannya disini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota. Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya. PNO-12
27 Sep 2024, 19:36 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi Dari OKP Cipayung Plus
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, menyampaikan, komunikasi dengan sejumlah pihak menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun Maluku lebih baik ke depan.Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari OKP Cipayung Plus di ruang PJU Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (26/9/2024)."Pesan saya bagi rekan-rekan semua adalah kita jangan mau untuk dipecah belah, kita bersama pemuda-pemudi Maluku yang memiliki integritas, solidaritas dan toleransi yang tinggi kita harus bersatu," ajak Kapolda.Pertemuan silaturahmi turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Samudi S.Ik., M.H, Dirintelkam dan Dirbinmas Polda Maluku. Sementara pihak OKP yang datang yakni para pimpinan dari HMI, GMNI, PMII, BEM- Nusantara, IMM, PMKRI, GMKI dan KMHDI."Saya mengucapkan terima kasih, atas kehadiran ade-ade mahasiswa yang mana dapat bertemu langsung dengan saya," tambahnya. Ketua GMKI Cabang Ambon menyampaikan selamat datang kepada Kapolda dan Wakapolda Maluku di bumi Raja-raja. "Ini merupakan pertemuan perdana antara Bapak Kapolda bersama Kami," katanya.Permasalahan terkait minuman keras di Maluku bukan hal yang baru. Hingga kini masih terjadi dan menjadi PR besar bagi setiap limpinan TNI-POLRI yang bertugas di Maluku. "Kami dari GMKI pernah mengusulkan satu ide terkait pengolahan miras (SOPI) ini untuk dilegalkan dan dibuatkan aturan-aturan oleh pemerintah, karena apabila dilegalkan dampak baik dari hal tersebut dapat muncul sehingga permasalahan dari mengkonsumsi miras ini dapat teratasi," katanya.Ia juga menyampaikan maraknya kasus kekerasan seksual kepada anak dan perempuan. Mirisnya, pelaku asusila mulai dari orang tua kandung hingga kerabat terdekat. "Kami mendorong Polda Maluku untuk bagaiamana dapat memberikan ruang khusus dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan aset negara yang harus jaga," katanya.Kapolda Maluku mengatakan, pemicu terjadinya kekerasan seksual salah satunya pelaku mengkonsumsi miras. Karena miras pelaku hilang kesadaran dan berbuat seenaknya. "Apabila miras (Sopi) ini peredarannya dilegalkan, apakah orangnya dapat dikendalikan?," tanya Kapolda Maluku. "Penegakan hukum terus kita utamakan terkait dengan tindak pidana mengenai penyakit masyarakat dimaksud. Peran dan kerja sama dari Semua elemen terutama elemen kepemudaan ini sangat diperlukan guna mengedukasikan bahaya miras dan tindak pidana asusila di kalangan masyarakat," katanya.Senada, Ketua KAMMI Wilayah Maluku berharap adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Polda Maluku dan OKP Cipayung Plus. "Bicara tentang Maluku kita tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tetapi bagaimana dilihat dari peran dari Keamanan ini sangat luar biasa," katanya.Ke depan akan diperhadapakan dengan momentum Pilkada. Diperlukan sinergitas dan kerja sama antara semua elemen dan lapisan masyarakat demi terwujudnya Pilkada yang aman dan lancar. "Berkaca dari pengalaman Pemilu maupun Pilkada yang lalu, Konflik dan ketegangan dalam masyarakat sering terjadi maka dengan itu saya berharap Kepolisian (Polda Maluku) dapat terus menjaga Kamtibmas aman dan kondusif," pintanya.Mengenai hal itu, Kapolda Maluku mengaku berdasarkan hasil mapping terkait perhelatan Pilkada, ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku memiliki kekuatan yang berimbang."Saya meminta dukungan dan kerja sama yang baik dari rekan-rekan sekalian untuk bagaimana menjaga situasi politik yang semakin memanas ini. Mari kita jaga, kawal terus situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kalau pun ada bibit perpecahan yang diketahui oleh rekan-rekan saya harap dapat disampaikan kepada pihak kepolisian," pintanya.Ketua Umum DPD-IMM Maluku memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Kapolda Maluku. Ia mengatakan karakteristik orang Maluku terkenal dengan watak dan pembawaan yang baik. "Timbulnya konflik lebih diakibatkan permasalahan wilayah maupun kepentingan perorangan. Saya juga ingin menyampaikan untuk Bapak Kapolda bagaimana dapat menghadirkan salah satu wadah yang mana dapat menyatukan kami Cipayung Plus untuk dapat berdiskusi saling bertukar pikiran yakni Rumah Kebangsaan yang mana telah dijanjikan oleh Bapak Kapolda sebelumnya," harapnya. PNO-12
27 Sep 2024, 19:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
