Papuanewsonline.com
BERITA TAG Kriminal
Homepage
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Keluarkan Peringatan Terbuka Terkait Rencana Pendirian Pos Militer
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB menyatakan telah menerima laporan resmi dari Brigjen Elkius Kobak
dan Mayor Kopitua Heluka terkait sikap pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo
terhadap rencana pendirian pos militer di wilayah Jalan Gunung, Kabupaten
Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (3/1/2026).Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pasukan TPNPB yang
terdiri dari dua komando wilayah perang (Kowip) dan tujuh batalyon telah
menyampaikan peringatan keras kepada sejumlah pihak, termasuk Didimus Yahuli,
Esau Miram, para kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta
kalangan intelektual dari 12 suku yang bermukim di Yahukimo.Peringatan itu dikeluarkan menyusul adanya upaya pendirian
pos militer di kawasan Jalan Gunung yang dinilai oleh TPNPB sebagai ancaman
serius terhadap keamanan dan keselamatan warga sipil di wilayah tersebut.TPNPB Kodap XVI Yahukimo menyatakan sikap tegas terhadap
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendirian pos militer dimaksud dan
menyebutkan kesiapan untuk mengambil tindakan ekstrem apabila peringatan
tersebut tidak diindahkan.“Jika masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian
pos militer di Jalan Gunung, maka kami siap melakukan eksekusi mati terhadap
mereka,” kata Elkius Kobak, TPNPB Kodap XVI Yahukimo.Selain peringatan terkait pos militer, TPNPB juga
menyampaikan permintaan kepada Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal
Ramadhani, serta seluruh aparat militer Indonesia yang melakukan operasi di
Yahukimo agar tidak melakukan penangkapan dan penembakan secara sembarangan
terhadap anak-anak muda setempat.Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menilai bahwa tindakan
aparat keamanan di wilayah konflik bersenjata kerap berdampak langsung pada
masyarakat sipil, sehingga meminta agar operasi militer dihentikan atau
dibatasi.Pernyataan tersebut juga ditujukan kepada Presiden Prabowo
Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Pangdam XVII/Cenderawasih agar
menghentikan praktik intimidasi, penangkapan, dan penembakan terhadap warga
sipil di wilayah konflik di Tanah Papua.Situasi keamanan di Yahukimo dilaporkan masih dalam kondisi
tegang seiring beredarnya pernyataan dan peringatan terbuka tersebut, sementara
berbagai pihak menyerukan perlunya langkah-langkah yang mengedepankan
perlindungan warga sipil.Penulis: HendrikEditor: GF
03 Jan 2026, 20:19 WIT
Respons Cepat Polres Malra Menangkap Pelaku Pengancaman Senjata Tajam di Malam Tahun Baru
Papuanewsonline.com, Malra - Respons cepat jajaran Kepolisian Resor Maluku Tenggara (Polres Malra) berhasil mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Seorang pemuda berinisial M.B alias Musa diamankan petugas setelah diduga melakukan pengancaman terhadap pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam.Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, S.Pt., S.I.K., didampingi Kasat Reskrim Polres Malra Iptu Barry Talabessy, S.Pd., S.H., M.H., dalam keterangan pers pada Kamis (1/1/2026) pukul 15.00 WIT, mengungkapkan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari pengamanan intensif malam pergantian tahun.Kapolres menjelaskan, kejadian bermula pada Kamis dini hari, 1 Januari 2026 sekitar pukul 03.30 WIT, saat personel Polres Maluku Tenggara tengah melaksanakan patroli dan pengamanan perayaan Tahun Baru di kawasan Landmark Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kei Kecil. Petugas menerima laporan masyarakat mengenai adanya seorang pemuda dalam kondisi mabuk yang menghadang serta mengancam pengguna jalan dengan senjata tajam.“Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota patroli langsung bergerak menuju lokasi. Setibanya di TKP, petugas mendapati terduga pelaku M.B alias Musa dalam keadaan mabuk dan sedang melakukan pengancaman sambil menggenggam sebilah pisau berbentuk sangkur,” ujar AKBP Rian Suhendi.Dengan tindakan cepat, terukur, dan profesional, petugas berhasil membekuk serta mengamankan pelaku beserta barang bukti senjata tajam. Selanjutnya, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara guna menjalani proses hukum lebih lanjut.Berdasarkan hasil penyidikan, M.B alias Musa diduga melanggar ketentuan hukum terkait kepemilikan dan membawa senjata tajam tanpa izin. Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17), dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun.Kapolres menegaskan bahwa Polres Maluku Tenggara berkomitmen penuh menjaga stabilitas kamtibmas dan tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata tajam.“Polres Maluku Tenggara akan terus konsisten dalam penegakan hukum demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menekan peredaran minuman keras, karena miras menjadi salah satu faktor dominan pemicu aksi kekerasan,” tegas Kapolres.Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak membawa atau menggunakan senjata tajam ilegal karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta mengharapkan dukungan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.Kecepatan respons Polres Maluku Tenggara dalam menangani kasus pengancaman bersenjata tajam di malam pergantian tahun menjadi bukti nyata kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Langkah cepat ini tidak hanya mencegah terjadinya korban jiwa, tetapi juga menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman di momen krusial perayaan Tahun Baru.Penegakan hukum yang tegas, disertai imbauan preventif terkait pengendalian minuman keras dan larangan membawa senjata tajam, merupakan strategi penting dalam menekan angka kekerasan. Sinergi berkelanjutan antara kepolisian dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Maluku Tenggara. PNO-12
02 Jan 2026, 16:13 WIT
Serangan Bersenjata TPNPB di Kota Dekai Lukai Dua Anggota TNI dan Seorang PNS
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Pasukan Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB) dilaporkan melakukan serangan bersenjata terhadap
pos militer Indonesia di Kota Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, pada malam
pergantian tahun, Rabu (31/12/2025).Serangan tersebut disebut berada di bawah komando Mayor
Kopitua Heluka dan mengakibatkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
serta seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami luka tembak.Informasi mengenai aksi tersebut disampaikan melalui
pernyataan yang dibagikan oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, yang
menyebutkan bahwa serangan dilakukan sebagai bagian dari agenda perlawanan
kelompok bersenjata tersebut.Dalam pernyataan yang disampaikan, Mayor Kopitua Heluka
menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua dan
dikaitkan dengan momentum pergantian tahun.Ia menegaskan bahwa selama keberadaan militer Indonesia
masih dianggap menduduki wilayah Papua secara ilegal, maka perlawanan
bersenjata akan terus dilakukan oleh kelompoknya.Selain Mayor Kopitua Heluka, Panglima Komando Wilayah
Pertahanan XVI Yahukimo Brigjen Elkius Kobak juga disebut bertanggung jawab
atas serangan tersebut dan menyatakan komitmen untuk melanjutkan perlawanan.Sebby Sambom menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan
TPNPB merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran militer Indonesia di Papua
dan menegaskan tuntutan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan.Hingga saat ini, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB disebut
masih mengumpulkan informasi lengkap dan akan menyampaikan laporan resmi
setelah data terkonsolidasi.Sementara itu, situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo
dilaporkan masih dalam kondisi tegang, dengan aparat keamanan Indonesia
meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan
lanjutan. Penulis: HendrikEditor: GF
31 Des 2025, 23:56 WIT
KNPB Yahukimo Nyatakan Papua dalam Kondisi Darurat Militer dan Kemanusiaan
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) wilayah Yahukimo menyatakan bahwa kondisi keamanan dan kemanusiaan di
Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta wilayah Tanah Papua secara umum
telah berada dalam status darurat militer dan kemanusiaan.Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers tertulis
KNPB wilayah Yahukimo pada Selasa (30/12/2025), yang memuat sikap dan tuntutan
organisasi tersebut terhadap situasi keamanan serta dampaknya bagi masyarakat
sipil.Dalam pernyataan itu, KNPB meminta Tim Operasi Damai Cartenz
agar tidak melakukan penangkapan liar serta menghentikan serangan udara dan
pengeboman terhadap permukiman warga sipil yang dinilai telah menyebabkan
korban luka dan meninggal dunia.KNPB juga menyatakan kecaman terhadap tindakan aparat
militer Indonesia di Yahukimo yang disebut mengakibatkan meninggalnya warga
sipil atas nama Tobias Silak, Viktor Deal, dan Listin Atis Sam, serta
menyerukan kepada seluruh pihak bersenjata agar menghindari jatuhnya korban
sipil, baik orang asli Papua maupun non-Papua.Selain itu, mereka menuntut penghentian operasi militer
ofensif di wilayah Yahukimo dan Tanah Papua, termasuk penarikan pasukan
non-organik serta penghentian serangan udara di perkampungan warga.KNPB wilayah Yahukimo juga meminta dibukanya akses tanpa
syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnalis internasional, lembaga
kemanusiaan, dan pemantau independen untuk melakukan pemantauan langsung
terhadap kondisi kemanusiaan di Tanah Papua.Dalam pernyataan tersebut, KNPB turut meminta pembebasan
seluruh tahanan politik di Tanah Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang
dikriminalisasi di Yahukimo, serta menuntut penghentian ekpsi industri
ekstraktif dan pengembalian tanah adat yang diambil tanpa persetujuan
masyarakat.KNPB menyebutkan bahwa lebih dari 103.218 orang telah
menjadi pengungsi internal akibat operasi militer di sejumlah wilayah seperti
Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan
Bintang, dengan kondisi hidup yang minim perlindungan, pangan, dan layanan
kesehatan.Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, KNPB mendorong
pelaksanaan reparasi tanah adat, pembentukan mekanisme pemantauan internasional
jangka panjang, serta proses penentuan nasib sendiri melalui referendum sebagai
jalan penyelesaian akar konflik di Tanah Papua. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:44 WIT
Propam Polda Maluku Menindaklanjuti Laporan Divpropam Mabes Atas Kasus Brigadir HS
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memastikan bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggotanya akan ditangani sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. menjelaskan bahwa benar Kasus Dugaan Perselingkuhan Brigadir HS telah dilaporkan oleh pelapor melalui Aplikasi Dumas Presisi (Dumasan) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.“Laporan tersebut telah masuk melalui Aplikasi Dumasan dan ditangani oleh Divpropam Mabes Polri. Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2025, Divpropam Mabes Polri secara resmi melimpahkan penanganan perkara ini kepada Bidang Propam Polda Maluku,” ujar Kabidhumas Polda Maluku dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).Kabidhumas menegaskan, setelah menerima pelimpahan kewenangan dari Mabes Polri, Propam Polda Maluku langsung menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.“Saat ini Propam Polda Maluku telah melakukan langkah awal berupa penelitian terhadap laporan serta pemanggilan terhadap terduga pelanggar, Brigadir HS, untuk dilakukan klarifikasi,” jelasnya.Ia menambahkan, seluruh proses penanganan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah.“Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditangani secara serius. Polda Maluku berkomitmen menjaga integritas institusi dan memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kombes Rositah.Kombes Rositah juga mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayakan proses penanganan laporan kepada mekanisme internal Polri dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.“Polda Maluku terbuka terhadap pengawasan publik dan menjamin bahwa penanganan perkara ini berjalan sesuai prosedur. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kepada publik secara proporsional,” tutupnya. PNO-12
31 Des 2025, 16:59 WIT
Yohanes Kemong Soroti Konflik di Timika, Minta Pemda dan Aparat Bertindak Tegas
Papuanewsonline.com, Nabire – Anggota DPR Provinsi Papua
Tengah, Yohanes Kemong, menyoroti konflik antarmasyarakat yang terjadi di
Distrik Iwaka–Kampung Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan
sembilan korban jiwa akibat perang dan aksi pembakaran. Ia mendesak Pemerintah
Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Puncak segera mengambil langkah
konkret untuk menghentikan konflik yang terus berlarut.Dalam pernyataan video yang disampaikan dari Nabire, Yohanes
menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah.
Polemik mengenai asal-usul warga dinilai tidak menyelesaikan persoalan di
lapangan, sementara korban terus berjatuhan.“Bupati Mimika bilang ini warga Puncak, Bupati Puncak bilang
ini warga Timika. Sementara sembilan nyawa sudah melayang. Ini bukan persoalan
sepele,” tegas Yohanes.Ia menjelaskan bahwa secara fakta, kepala perang Lukius dan
Noak Dang memang berasal dari Kabupaten Puncak. Namun, konflik tersebut
berlangsung di wilayah administratif Kabupaten Mimika, tepatnya Distrik Iwaka,
yang merupakan wilayah pemerintahan resmi dengan satu distrik, satu kelurahan,
dan sekitar 20 kampung.“Secara pemerintahan, ini wilayah Kabupaten Mimika. Di situ
ada rakyat dan pemerintah wajib hadir,” ujarnya.Yohanes juga merinci jumlah korban jiwa agar tidak terjadi
kesimpangsiuran informasi. Dari sembilan korban, empat berasal dari Demengalem,
empat dari marga Dang, serta satu korban dari marga Dang bernama Wemum yang
meninggal akibat dibakar.Ia menegaskan agar tidak terjadi aksi balasan lanjutan atas
korban terakhir tersebut. “Atas nama Wemum, berhenti. Stop. Tidak boleh ada
perang lanjutan,” katanya.Terkait penyelesaian konflik, Yohanes meminta pemerintah
daerah tidak beralasan soal keterbatasan anggaran. Menurutnya, meskipun konflik
sosial tidak dianggarkan secara khusus dalam APBD, masih tersedia anggaran
biaya tak terduga serta biaya operasional kepala daerah yang dapat digunakan
untuk penanganan konflik kemanusiaan.Selain itu, Yohanes mendesak aparat keamanan bertindak tegas
dan adil dengan menangkap seluruh pihak yang terlibat langsung dalam perang,
termasuk pimpinan perang di lapangan dan pihak yang menggunakan atribut perang.
“Tidak boleh tebang pilih. Kalau Lukius sudah ditahan, maka Noak Dang dan
pihak-pihak lain yang memimpin perang juga harus ditahan,” tegasnya.Setelah proses penegakan hukum berjalan, Yohanes meminta
pemerintah, DPR, serta tokoh adat segera turun melakukan proses adat berupa
patah panah dan belah rotan sebagai bentuk penyelesaian konflik. Ia menargetkan
konflik ini harus diselesaikan sebelum Januari 2026 dan meminta Bupati Mimika
serta Bupati Puncak turun langsung ke lapangan, seraya menegaskan DPR Provinsi
Papua Tengah dan Gubernur siap terlibat penuh dalam penyelesaian konflik. Penulis: BimEditor: GF
31 Des 2025, 03:16 WIT
Serangan Bersenjata Diklaim TPNPB di Yahukimo, Anggota Brimob Tertembak dan Kendaraan Dibakar
Papuanewsonline.com, Yahukimo — Situasi keamanan di
Kabupaten Yahukimo, Papua, kembali memanas setelah Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) Komando Wilayah Pertahanan XVI Yahukimo mengklaim telah
melakukan serangan terhadap aparat Brimob. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi
pada Selasa malam, 29 Desember 2025.Dalam klaim yang disampaikan melalui siaran pers kepada
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, disebutkan bahwa serangan tersebut
mengakibatkan satu anggota Brimob mengalami luka tembak. Selain itu, satu unit
mobil milik Brimob juga dilaporkan dibakar dalam insiden tersebut.Komandan Operasi TPNPB Komando Wilayah Pertahanan XVI
Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan
oleh pasukan di bawah komandonya dan diklaim sebagai bagian dari perjuangan
yang mereka jalankan. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi dalam rilis
yang beredar ke sejumlah media.Selain kendaraan dinas, TPNPB juga mengklaim telah membakar
satu unit rumah Brimob yang diketahui dihuni oleh anggota Brimob. Aksi tersebut
disebut terjadi dalam rangkaian serangan yang sama pada malam kejadian.Anggota Brimob yang tertembak dilaporkan telah dievakuasi ke
fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga berita ini
diturunkan, belum terdapat informasi resmi mengenai kondisi terakhir korban,
termasuk kepastian apakah korban selamat atau meninggal dunia.Juru Bicara Komnas TPNPB, Sebby Sambom, dalam keterangan
terpisah, menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian
aksi yang terus dilakukan oleh TPNPB. Klaim tersebut kembali menegaskan posisi
kelompok bersenjata itu dalam konflik yang berlangsung di Papua.Insiden ini menambah daftar panjang konflik bersenjata
antara TPNPB dan aparat keamanan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya
Yahukimo, yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan gangguan
keamanan.Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak
kepolisian maupun aparat keamanan terkait klaim serangan tersebut. Papua News
Online masih berupaya menghimpun informasi lanjutan guna memperoleh konfirmasi
dan gambaran utuh mengenai situasi di lapangan.Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 13:52 WIT
Operasi Damai Cartenz Sepanjang 2025 Tekan KKB, Puluhan Anggota Diamankan dan Basis Dihancurkan
Papuanewsonline.com, Papua – Satuan Tugas Operasi Damai
Cartenz mencatat capaian signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan
keamanan di Papua sepanjang tahun 2025. Melalui serangkaian operasi gabungan
bersama TNI dan Polri, aparat berhasil menekan aktivitas Kelompok Kriminal
Bersenjata (KKB) yang selama ini meresahkan masyarakat.Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf
Sutejo, menyampaikan bahwa sebanyak 45 anggota KKB berhasil diamankan dalam
berbagai operasi yang dilakukan secara berkelanjutan di sejumlah wilayah rawan.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu untuk memutus mata
rantai kekerasan bersenjata di Tanah Papua.Dari jumlah tersebut, 15 anggota KKB dilaporkan tewas karena
melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap oleh aparat. Sementara
itu, 20 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses
hukum sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan sisanya masih dalam pengembangan
dan pendalaman penyelidikan.Selain penangkapan personel, Satgas Operasi Damai Cartenz
juga berhasil menyita berbagai barang bukti strategis yang selama ini digunakan
KKB untuk melancarkan aksi teror. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi
kapasitas tempur dan daya ancam kelompok bersenjata tersebut.Barang bukti yang diamankan meliputi 29 pucuk senjata api,
45 buah magasin, dua unit bahan peledak, serta 4.194 butir amunisi. Aparat juga
menyita berbagai senjata tajam, termasuk panah, yang kerap digunakan dalam
konflik bersenjata di wilayah pedalaman.Tidak hanya menyasar personel dan persenjataan, operasi
penegakan hukum ini juga menargetkan basis logistik KKB. Sepanjang 2025, aparat
berhasil membumihanguskan 14 markas KKB yang tersebar di sejumlah titik
strategis, sebagai langkah memutus jalur suplai dan tempat persembunyian
kelompok tersebut.Penghancuran markas dinilai berdampak signifikan dalam
mempersempit ruang gerak KKB dan melemahkan konsolidasi internal mereka. Aparat
berharap tekanan berkelanjutan ini mampu menciptakan efek jera serta menurunkan
intensitas gangguan keamanan di Papua.Kombes Pol. Yusuf Sutejo menegaskan bahwa operasi akan terus
dilanjutkan secara terukur dan profesional demi menjaga stabilitas keamanan.
“Kami akan terus melakukan operasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di
Papua, serta melindungi warga sipil dari ancaman KKB,” tegasnya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
30 Des 2025, 04:24 WIT
Klaim TPNPB Soal Kontak Senjata di Yahukimo, Empat Anggota TNI Disebut Tewas
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Situasi keamanan di
Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali memanas menyusul klaim Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Wilayah Pertahanan XVI Yahukimo
terkait kontak senjata dengan aparat TNI. Dalam pernyataan resmi, TPNPB
menyebut empat anggota TNI tewas dalam insiden yang terjadi di Jalan Saralala
pada akhir Desember 2025.Klaim tersebut disampaikan oleh Komandan Operasi TPNPB Kodap
XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, melalui siaran pers yang diterima Manajemen
Markas Pusat Komnas TPNPB. Insiden ini disebut sebagai bagian dari eskalasi
konflik bersenjata yang terjadi di wilayah pedalaman Papua.Dalam pernyataannya, Mayor Kopitua Heluka menyebut bahwa
aksi penembakan tersebut dilakukan sebagai bentuk balasan atas gugurnya anggota
TPNPB dalam kurun waktu dua bulan terakhir. “Kami tembak mati 4 Anggota TNI
kodim 1715 dan satu unit mobil hancur, itu benar-benar perintah saya Kopitua
Heluka,” kata Mayor Kopitua Heluka.TPNPB juga mengklaim telah merusak satu unit kendaraan dalam
peristiwa tersebut. Selain pernyataan tertulis, kelompok ini turut mengunggah
tiga video yang dikaitkan dengan insiden di Yahukimo, meskipun keaslian dan
konteks video tersebut masih belum dapat diverifikasi secara independen.Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat konfirmasi
resmi dari pihak TNI maupun pemerintah terkait kebenaran klaim tersebut. Juru
Bicara TNI, Brigjen Ahmad Yani, belum memberikan pernyataan resmi dan belum
dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.Insiden ini menambah daftar panjang konflik bersenjata
antara TPNPB dan aparat keamanan di Papua, khususnya di wilayah pegunungan yang
selama ini dikenal rawan gangguan keamanan. Aparat keamanan disebut terus
memantau perkembangan situasi untuk mencegah meluasnya konflik.Upaya pendekatan keamanan dan dialog sebenarnya telah
dilakukan oleh pemerintah dan aparat terkait guna meredam eskalasi kekerasan.
Namun, hingga akhir tahun 2025, belum terlihat adanya kesepakatan damai yang
mampu menghentikan aksi saling serang di lapangan.TPNPB dalam pernyataannya juga menegaskan kesiapan mereka
menanggung risiko atas tindakan yang dilakukan. “Kami siap bertanggung jawab
atas penembakan ini, karena kami melakukan itu untuk membela diri dan membela
hak-hak rakyat Papua,” kata Mayor Kopitua Heluka.Situasi keamanan di Yahukimo hingga kini masih terus
dipantau, sementara masyarakat sipil diimbau untuk tetap waspada dan
menghindari wilayah rawan konflik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 04:19 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
