Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Menko Polkam Tegaskan AI Sebagai Instrumen Strategis Nasional: Dorong Aparatur Kuasai Teknologi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus
berinovasi menghadapi tantangan era digital. Kali ini, langkah nyata tersebut
diwujudkan melalui kegiatan “Sosialisasi dan Pengenalan Artificial Intelligence
(AI) bagi Aparatur Kemenko Polkam” yang digelar di kantor Kemenko Polkam,
Jakarta, Selasa (14/10/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago,
didampingi Wakil Menteri Koordinator, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus.
Keduanya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam
memperkuat sistem tata kelola politik dan keamanan nasional. “Penguasaan teknologi Artificial
Intelligence bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi sudah menjadi tanggung
jawab strategis bangsa. Kita tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan AI untuk
mendukung kebijakan publik yang cerdas dan responsif,” tegas Menko Polkam
Djamari Chaniago dalam arahannya. Menko Polkam menjelaskan bahwa AI
harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan informasi,
koordinasi lintas sektor, dan analisis kebijakan strategis. Melalui pemanfaatan
teknologi berbasis data ini, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses
pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi
gangguan politik maupun keamanan. “AI dapat membantu kita membaca
pola ancaman lebih cepat, mengidentifikasi risiko secara akurat, dan merumuskan
kebijakan yang lebih adaptif. Dengan begitu, kita dapat mencegah krisis sejak
dini,” tambahnya. Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus
turut menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung
penerapan AI di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, teknologi tidak akan
bermanfaat optimal tanpa kapasitas SDM yang memahami prinsip etika, keamanan
data, dan tata kelola digital. “Transformasi digital bukan
sekadar soal perangkat lunak, tetapi soal kesiapan mindset aparatur. AI akan
efektif jika digunakan oleh birokrat yang paham arah kebijakan dan tanggung
jawab nasional,” ujar Lodewijk. Sosialisasi ini menghadirkan dua
narasumber utama: Pengamat Teknologi Informasi Yono Reksoprodjo dan Tenaga Ahli
Utama Badan Komunikasi Pemerintah Wahyu Andrianto.
Keduanya membahas potensi penerapan AI di bidang pemerintahan, mulai dari
analisis big data, penguatan keamanan siber, hingga otomatisasi proses
administrasi. Dalam pemaparannya, Yono
menyoroti pentingnya membangun sistem AI yang transparan, akuntabel, dan
berpihak pada kepentingan publik. Sementara Wahyu menjelaskan bagaimana
integrasi AI dapat mempercepat komunikasi dan respon kebijakan antarinstansi,
terutama dalam menghadapi isu strategis yang membutuhkan koordinasi cepat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris
Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri Dubes Mohammad K. Koba, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan
Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, serta para Staf Ahli dan
pejabat eselon II. Kehadiran para pejabat tinggi ini
menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda transformasi digital di lingkungan
Kemenko Polkam, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mengadopsi
teknologi modern untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang tangguh dan
adaptif terhadap perubahan zaman. Menutup kegiatan, Menko Polkam
menyampaikan bahwa penguasaan AI adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan
yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada solusi cepat berbasis data. “Ke depan, tantangan keamanan
nasional tidak hanya datang dari aspek fisik, tetapi juga dari ruang digital.
Karena itu, penguasaan AI harus menjadi bagian dari budaya kerja baru di
Kemenko Polkam,” pungkas Djamari. Dengan terselenggaranya
sosialisasi ini, Kemenko Polkam berharap seluruh aparatur mampu beradaptasi
terhadap perubahan teknologi dan terus meningkatkan kapasitasnya dalam
menghadapi dinamika politik, hukum, dan keamanan yang semakin kompleks di era
digital. (GF)
16 Okt 2025, 01:39 WIT
Kemenko Polkam Dorong Transparansi Demokrasi Lewat Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia 2024
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) kembali
menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem demokrasi nasional melalui
keterbukaan informasi publik. Dalam upaya tersebut, Kemenko Polkam menggelar Rapat
Koordinasi Penyusunan Publikasi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun
2024, yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Plh.
Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Themy Usman, dan
dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian, lembaga, dan instansi
terkait. Forum ini menjadi langkah penting dalam memfinalisasi dan
mempublikasikan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024, yang akan
dituangkan dalam bentuk buku resmi. “Sebagai pengampu Indeks
Demokrasi Indonesia, Kemenko Polkam memiliki tanggung jawab strategis dalam
memastikan transparansi dan akuntabilitas capaian demokrasi nasional,” tegas Themy
Usman saat membuka kegiatan tersebut. Menurut Themy, IDI 2024 tidak
hanya menjadi alat ukur perkembangan demokrasi, tetapi juga bagian penting dari
strategi pembangunan jangka panjang Indonesia. Ia menegaskan, publikasi IDI
merupakan wujud nyata dari keterbukaan informasi publik yang mendukung salah
satu indikator dalam Program Prioritas Nasional Ke-1, yakni Penguatan Ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan HAM. “Pembangunan demokrasi telah
ditetapkan sebagai salah satu dari delapan misi besar dalam Undang-Undang Nomor
59 Tahun 2024 tentang RPJP 2025–2045. Artinya, IDI bukan sekadar angka, tapi
arah bagi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia,”
jelas Themy. Lebih lanjut, ia menjelaskan
bahwa hasil pengukuran IDI 2024 akan dijadikan dokumen evaluasi penting untuk
melihat capaian demokrasi nasional, termasuk efektivitas kebijakan publik dan
dinamika kehidupan politik masyarakat di tingkat daerah maupun pusat. Dalam forum tersebut, sejumlah
peserta rapat turut menyoroti pentingnya hasil IDI menjadi bahan evaluasi
kebijakan pemerintah. Data yang dihasilkan tidak hanya merekam dinamika
demokrasi secara nasional, tetapi juga menggambarkan variasi kualitas demokrasi
di setiap provinsi. Kemenko Polkam berharap publikasi
ini dapat menjadi rujukan akademis dan praktis bagi berbagai pihak—mulai dari
pengambil kebijakan, lembaga riset, hingga masyarakat luas—untuk memahami
kondisi nyata demokrasi di Indonesia. “Publikasi IDI ini akan menjadi
dokumen referensi bagi banyak pihak. Dari sini, pemerintah bisa menyusun
strategi perbaikan, sementara masyarakat dapat menilai sejauh mana hak-hak
politik mereka terjamin,” lanjut Themy. Selain itu, keterlibatan berbagai
pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan ini menjadi bukti nyata sinergi
antar lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Menutup arahannya, Themy
menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga keterbukaan informasi
publik sebagai pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. “Keterbukaan informasi bukan
hanya bentuk tanggung jawab, tapi juga cara pemerintah membangun kepercayaan
rakyat. Demokrasi tidak bisa tumbuh tanpa transparansi dan partisipasi
masyarakat,” ujar Themy menegaskan. Melalui publikasi Indeks
Demokrasi Indonesia 2024 ini, Kemenko Polkam berharap agar seluruh elemen
bangsa dapat berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi yang inklusif,
adil, dan berkeadaban. (GF)
16 Okt 2025, 01:37 WIT
Gelar Seminar, Polri: Perkuat Karakter Anggota Hadapi Geopolitik Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menyelenggarakan seminar bertajuk “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter” untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) Polri yang unggul dan berkarakter. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Selatan ini, merupakan upaya strategis Polri untuk memperkuat rasa nasionalisme yang dijiwai jati diri bangsa di tengah dinamika tarik menarik geopolitik internasional.Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Pol Anwar membuka sekaligus menjadi keynote speaker dalam seminar tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata upaya Polri dalam memberikan solusi untuk memperbaiki tubuh institusi yang pada akhirnya akan membentuk SDM Polri unggul. Lebih lanjut, seminar ini menjadi awal dari penyusunan kurikulum dan modul yang menekankan pentingnya membangun karakter personel Polri berdasarkan tiga pilar utama: spiritual, intelektual dan kultural, guna memperkuat jati diri Bangsa."Seminar ini menjadi bagian kecil dari langkah nyata dan sistematis Polri untuk memperbaiki diri dengan membangun SDM yang unggul, profesional dan berkarakter Bhayangkara Indonesia melalui pilar spiritual, intelektual dan kultural." Ujar As SDM, Irjen Anwar.Pentingnya penguatan karakter ini didukung oleh temuan riset yang dipaparkan oleh Dr. Junus Simangunsong, S.Si., M.T., selaku Ketua Tim Peneliti Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dalam presentasinya mengenai “Penyampaian Hasil Riset Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya,” Dr. Junus menyoroti signifikansi spiritualitas sebagai fondasi moral dan integritas anggota Polri. Hasil riset menunjukkan bahwa nilai koefisien Dimensi Spiritual memiliki skor terendah, yakni 4,28, dibandingkan intelektual (4,43) dan kultural (4,46). Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kesadaran spiritual dan refleksi, sehingga strategi penguatan berjenjang sangat diperlukan."Hasil riset ini mendapatkan dukungan penuh dari Polri dan akan dijadikan dasar fundamental dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter Polri. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat jati diri Bhayangkara Indonesia dan dalam penguatan ketahanan nasional." Ujar Irjen Anwar.Salah satu narasumber Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, memaparkan materi “Kembali kepada Jati diri bangsa untuk mengelola tarik menarik geopolitik internasional melalui penguatan nasionalisme melalui pilar spiritual, intelektual dan kultural.” Sebagai seorang Praktisi Polri, ia menegaskan bahwa pembangunan SDM Polri berkarakter Bangsa Indonesia harus menguatkan jiwa nasionalisme melalui tiga pilar utama yang saling menopang. Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa tarik menarik geopolitik internasional merupakan dinamika kompleks interaksi antarnegara di tingkat global, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Fenomena ini menciptakan persaingan dan pengaruh antarnegara yang dapat berupa kerja sama, persaingan bahkan konflik, dengan contoh nyata seperti globalisasi, perang dagang, pasar bebas dan polarisasi."Pelindung utama Bangsa Indonesia dalam mengelola tarik menarik geopolitik internasional adalah dengan cara menguatkan jiwa nasionalisme yg dijiwai jati diri bangsa untuk menguatkan karakter bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." Ujar Langgeng.Sementara itu, dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, Putri Proklamator, menyampaikan materi "Pancasila jalan lurus, sebagaimana pemikiran dari Bung Hatta. Polri didorong sebagai role model perekat bangsa." Beliau menegaskan peran strategis Polri sebagai panutan dan perekat bangsa. Menurutnya, Polri bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga adalah penjaga nilai-nilai moral dan persatuan bangsa.Prof. Dr. Anhar Gonggong, M.A. sebagai narasumber dari Sejarawan Nasional berbicara tentang sejarah kebangsaan dan akar kebhayangkaraan, menelusuri Peran Polri dalam Perjalanan Bangsa. Anhar menyinggung esensi pancasila, kejujuran melawan korupsi. Polisi harus menjadi salah satu unsur terpenting negara.Masukan konstruktif juga datang dari peserta tamu. Kushartono, yang bertindak sebagai penanggap, memberikan saran bahwa solusi mendasar terhadap berbagai persoalan bangsa bukanlah saling mengkritik atau menghujat, melainkan melalui introspeksi diri masing-masing. Ia bahkan menganjurkan "tobat nasional" dengan kembali kepada jati diri bangsa yang sejati.Di sesi penutup, Dr. Supardi Hamid, M.Si., Komisioner Kompolnas, menyampaikan materi “Penguatan Jati Diri Polri: Tantangan Institusional dan Agenda Strategis.” Beliau menekankan bahwa upaya penguatan karakter anggota Polri harus diiringi dengan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berkeadilan, sebagai wujud reformasi SDM yang utuh.Seminar yang diikuti secara langsung oleh 250 anggota Polri dari Mabes Polri dan Polda jajaran se-Indonesia, juga dilaksanakan secara daring, berfokus pada internalisasi nilai-nilai spiritual, intelektual dan kultural dalam membentuk SDM Polri yang profesional, humanis, berkarakter kuat dan dipercaya publik. "Tujuan utama kegiatan seminar ini adalah meningkatkan pemahaman anggota tentang jati diri bangsa, menginternalisasi model “Sadar Berkarakter” dalam tugas sehari-hari, membangun komitmen kolektif dan pada akhirnya, mewujudkan Polri yang responsif, berkarakter kuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi." Tutup Anwar. PNO-12
15 Okt 2025, 20:41 WIT
Guru Tewas Dianiaya, Sekolah Dibakar: MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas Kekerasan di Yahukimo
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Suasana
duka menyelimuti Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang
guru bernama Melani Wamea ditemukan tewas mengenaskan setelah diduga dianiaya
oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di lingkungan Sekolah Jhon D. Wilson pada Jumat
(10/10/2025). Peristiwa tragis itu tidak hanya merenggut nyawa seorang
pendidik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat,
terlebih setelah gedung sekolah ikut dibakar pascakejadian. Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat untuk Papua (MPR for Papua), Yorrys Raweyai, mengecam keras tindakan
brutal tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik
merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. “Siapa pun pelakunya, kekerasan
terhadap guru tidak bisa diterima atas alasan apa pun. Guru adalah pilar utama
masa depan bangsa, bukan pihak yang harus menjadi korban kebrutalan,” tegas
Yorrys dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Menurut Yorrys, kasus yang
menimpa Melani Wamea bukanlah insiden tunggal. Ia menyoroti bahwa kekerasan
terhadap tenaga pendidik di Tanah Papua telah terjadi berulang kali dalam
beberapa tahun terakhir. Sejumlah guru sebelumnya menjadi korban serangan, baik
mengalami luka berat maupun kehilangan nyawa. Selain itu, fasilitas pendidikan
juga kerap menjadi sasaran amukan kelompok bersenjata. Salah satunya pembakaran
SMP Kiwirok oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin (13/10/2025),
yang mengakibatkan proses belajar-mengajar lumpuh total di wilayah tersebut. “Fenomena ini sudah terlalu
sering terjadi. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi hal yang dianggap biasa.
Negara harus hadir melindungi mereka yang mengabdikan hidupnya untuk
mencerdaskan generasi Papua,” ujar Yorrys dengan nada tegas. MPR for Papua mendesak aparat
keamanan untuk segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Yorrys
meminta agar setiap langkah penyelidikan dilakukan secara profesional,
transparan, dan berkeadilan. “Kami meminta tindakan tegas dan
investigasi menyeluruh agar para pelaku kekerasan segera diproses sesuai hukum
yang berlaku. Jangan sampai rasa takut membungkam semangat para guru yang masih
bertugas di daerah rawan,” katanya. Lebih jauh, Yorrys menilai
perlindungan terhadap tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama pemerintah
pusat dan daerah, termasuk dengan memperkuat sistem keamanan di sekolah-sekolah
terpencil serta memastikan dukungan psikologis bagi guru dan siswa yang
terdampak. Sementara itu, Sekretaris MPR for
Papua, Filep Wamafma, menilai kekerasan yang menimpa Melani Wamea dan
pembakaran sekolah di Yahukimo bukan sekadar masalah kriminal, melainkan isu
kemanusiaan yang mengancam masa depan pendidikan di Papua. “Kekerasan terhadap guru dan
hancurnya sekolah adalah tragedi kemanusiaan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi
juga menyangkut masa depan anak-anak Papua. Negara harus hadir memberikan
jaminan rasa aman,” ujar Filep. Filep juga menyerukan kepada
seluruh elemen masyarakat, baik tokoh adat, agama, maupun organisasi
kemasyarakatan, untuk turut berperan aktif menciptakan lingkungan yang damai
dan mendukung keberlangsungan pendidikan. Kematian Melani Wamea menjadi
pengingat keras bahwa perjuangan guru di Papua bukan hanya melawan keterbatasan
fasilitas, tetapi juga mempertaruhkan nyawa demi mencerdaskan generasi muda.
MPR for Papua menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga
tuntas, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. “Guru adalah cahaya peradaban.
Jika mereka terus menjadi korban, maka gelaplah masa depan anak-anak Papua,”
pungkas Yorrys. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 20:38 WIT
Organisasi Kemasyarakatan Dukung Program “Jaga Jakarta”, Siap Bersinergi dengan Polda Metro Jaya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat ormas menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Kamtibmas bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi antara Polri dan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP, PS TTKDH, Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, Pokdarkamtibmas, Senkom, Satgas Banten Kesti, FKPM, Komunitas, dan GMBI.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya, Haji Zulfiqar, mengaku mengapresiasi inisiatif Kapolda Metro Jaya menggelar apel yang mempertemukan berbagai ormas dalam satu semangat kebersamaan.“Acara seperti ini sangat baik dan bermanfaat dalam mempererat hubungan antara kepolisian dan organisasi masyarakat,” ujar Haji Zulfiqar kepada wartawan di lokasi acara.Zulfiqar menilai pembinaan dan perlindungan dari pihak kepolisian penting agar ormas dapat terus berperan positif di tengah masyarakat.“Kalau Polri aktif membina dan mengayomi, kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan mencegah warga agar tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif,” tegasnya.tidak hanya itu, Komandan Wilayah Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Jafar), Iko Setiawan, juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Metro Jaya atas pelaksanaan Apel Siaga Kamtibmas.“Apel ini langkah positif untuk memperkuat hubungan antara Polri dan ormas di Jakarta. Ini bentuk nyata kebersamaan dalam menjaga keamanan,” kata Iko Setiawan.Bang Jafar, yang berada di bawah pimpinan Hj. Fahira Idris, S.E., M.A., disebut siap terus mendukung program Jaga Jakarta.“Kami siap berperan aktif menjaga kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Bang Jafar akan bersinergi dengan Polda Metro Jaya untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.Iko menegaskan, seluruh anggota Bang Jafar siap berada di garda terdepan membantu kepolisian menjaga situasi tetap damai. PNO-12
15 Okt 2025, 20:19 WIT
Gandeng Tokoh Agama dan Eks JI, Densus 88 Bangun Gerakan Moderasi Beragama di Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya memperkuat ideologi moderat dan mencegah penyebaran paham ekstremisme terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) AT Polri.Satgaswil Maluku Densus 88 menggelar kegiatan bertajuk “Transformasi Ideologi: Jalan Menuju Wasathiyah” di Hotel Manise, Kota Ambon, pada Selasa (14/10), sebagai bagian dari program edukatif untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ideologi sehat dan moderat di tengah masyarakat.Acara ini dihadiri oleh Ketua MUI Provinsi Maluku Prof. DR. KH. Abdullah Latuapo,M.Ag, perwakilan Densus 88 dari Jakarta, serta para mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang kini aktif dalam gerakan rekonsiliasi dan moderasi melalui wadah Rumah Wasathiyah.Sinergi Membangun Narasi DamaiDalam sambutannya, Iptu Irawan Rumasoreng, perwakilan Satgaswil Maluku Densus 88, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.Ia menekankan pentingnya membangun narasi bersama demi terciptanya Indonesia yang damai, inklusif, dan berideologi moderat.“Transformasi ideologi bukan hanya tentang meninggalkan paham radikal, tapi juga membangun kesadaran baru bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah kekuatan utama bangsa ini. Pertemuan ini kami harapkan menjadi titik balik untuk membangun ruang dialog yang sehat antara negara dan umat,” ujar Iptu Irawan.Ia juga menambahkan bahwa inisiatif seperti Rumah Wasathiyah perlu mendapatkan dukungan lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, hingga masyarakat sipil agar proses transformasi ideologi dapat berkelanjutan.Ketua MUI Maluku: Menjaga Keutuhan Bangsa Melalui Ideologi SehatSementara itu, Ketua MUI Provinsi Maluku KH. Abdullah Latuapo menegaskan bahwa menjaga keutuhan bangsa adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.Menurutnya, transformasi ideologi harus menjadi gerakan bersama untuk menolak ekstremisme dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.“Para pendiri bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah merawatnya dengan menjaga persatuan dan menolak segala bentuk paham yang memecah belah,” tegas KH. Latuapo.Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyuarakan Islam yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip wasathiyah (moderat).Transformasi JI: Dari Radikalisme Menuju ModerasiMomen menarik dalam kegiatan ini adalah pemaparan dari Ustaz Wiji Joko Santoso, mantan tokoh sentral Jemaah Islamiyah (JI) yang kini menjadi penggerak Rumah Wasathiyah.Ia memaparkan proses panjang perubahan ideologis kelompoknya yang telah resmi dideklarasikan pada 30 Juni 2024.“Tahun 2025 adalah tahun kedua sejak kami mendeklarasikan transformasi JI. Kami tegaskan kembali komitmen kami untuk menutup lembaran lama dan membangun masa depan baru bersama negara,” ujar Ustaz Wiji.Ia menjelaskan bahwa Rumah Wasathiyah kini menjadi wadah integrasi sosial bagi mantan anggota JI dengan pendekatan damai dan intelektual.Lembaga ini didukung oleh sembilan dewan pakar lintas profesi mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga perwakilan Polri.Film Dokumenter dan Refleksi Setahun TransformasiAcara ini juga menampilkan film dokumenter berjudul “Setahun Transformasi JI”, yang menggambarkan perjalanan, tantangan, serta harapan para mantan anggota JI dalam menempuh jalan kembali ke pangkuan NKRI.Film ini memperlihatkan sisi kemanusiaan, keberanian, dan tekad untuk berubah melalui dakwah damai serta kegiatan sosial kemasyarakatan.Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparat keamanan, tokoh agama, dan eks anggota kelompok radikal dalam memperkuat program deradikalisasi dan moderasi beragama di Indonesia.Di akhir kegiatan, seluruh peserta bersepakat untuk terus memperkuat semangat wasathiyah sebagai pijakan bersama dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PNO-12
15 Okt 2025, 19:46 WIT
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya resmi meluncurkan satuan tugas Pamapta (Patroli, Pengamanan, dan Pelayanan Masyarakat Terpadu) yang menggantikan peran Kanit SPKT di jajaran Polres. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan simbolis kendaraan patroli Pamapta oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).Dalam sambutannya, Irjen Pol Asep menjelaskan bahwa peluncuran Pamapta merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kapolri Nomor 1438/IX/2025 yang diterbitkan pada September 2025. Keputusan tersebut mengubah struktur organisasi pelayanan kepolisian di tingkat Polres dan Polsek dengan tujuan agar lebih presisi, adaptif, dan efektif.“Pada hari ini, Polda Metro Jaya resmi melaunching tugas Pamapta yang menggantikan Kanit SPKT. Di belakang kita sudah ada kendaraan patroli Pamapta yang akan digunakan anggota untuk kegiatan turjawali dan penanganan TKP,” ujar Irjen Asep.Kapolda menjelaskan, istilah Pamapta bukan hal baru di tubuh Polri. Istilah ini pernah digunakan pada masa lalu dan kini dihidupkan kembali sebagai bagian dari transformasi organisasi Polri menuju pelayanan publik yang lebih baik.Pamapta memiliki lima fungsi utama, yaitu Pelayanan Kepolisian terpadu, Koordinasi dan pengendalian bantuan serta pertolongan, Pelayanan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, Pelayanan informasi kepada masyarakat, serta Penyiapan registrasi dan pelaporan kegiatan.Irjen Asep menekankan bahwa penyerahan kendaraan patroli Pamapta kali ini bukan sekadar distribusi sarana operasional, tetapi juga memiliki makna simbolis terhadap tanggung jawab dan amanah pelayanan kepada masyarakat.“Kendaraan yang diserahkan hari ini menjadi simbol tanggung jawab dan amanah pelayanan. Dengan tambahan armada ini, kami berharap patroli dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan merespons lebih cepat setiap laporan warga,” ungkapnya.Program ini juga sejalan dengan ‘Jaga Jakarta’ yang tengah digalakkan oleh Polda Metro Jaya. Salah satu pilarnya adalah menjaga lingkungan dan membangun sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan rasa aman di ibu kota."Kami berharap patroli Pamapta bisa menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman dan keteraturan di masyarakat. Namun yang terpenting, kami berkomitmen agar setiap personel tetap menjaga norma dan etika dalam bertugas, khususnya di jalan raya," tegas Irjen Asep.Ia menutup sambutannya dengan pesan humanis agar seluruh jajaran polisi di wilayah Polda Metro Jaya terus menghadirkan keamanan untuk menenangkan masyarakat.“Kami ingin kehadiran polisi yang menenangkan, bukan yang menegangkan. Dengan semangat Jaga Jakarta, kami siap melayani dengan tulus dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta,” pungkasnya. PNO-12
15 Okt 2025, 19:39 WIT
Organisasi Kemasyarakatan se-Jakarta Nyatakan Sikap Dukung Polri, Siap “Jaga Jakarta” Bersama
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Apel Siaga Kamtibmas bertema “Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta” di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025) pagi. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), komunitas, dan forum masyarakat yang menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.Beragam organisasi turut hadir menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan persatuan Jakarta, di antaranya GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP, PS TTKDH, Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, Pokdarkamtibmas, Senkom, Satgas Banten Kesti, FKPM, Komunitas, Pejabat, dan GMBI.Apel berlangsung dengan semangat tinggi dan kebersamaan yang kuat. Kehadiran berbagai Ormas tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah DKI Jakarta.Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam amanatnya menegaskan pentingnya membangun toleransi, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan Ibu Kota.“Kita harus saling menjaga, saling memahami, dan saling memiliki walaupun ada perbedaan. Tujuannya satu, yaitu Jakarta yang aman, damai, dan penuh kebersamaan,” ujar Irjen Pol Asep EdiKapolda juga memberikan apresiasi kepada seluruh Ormas yang telah berperan aktif menjaga ketertiban masyarakat dan mendukung langkah-langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat demi mewujudkan Jakarta yang harmonis.Dalam kesempatan yang sama, seluruh organisasi masyarakat se-Jakarta menyatakan sikap bersama sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.Isi pernyataan tersebut sebagai berikut:1. Menolak dengan tegas segala bentuk aksi anarkis dan pengrusakan.2. Mendukung tindakan tegas Polri dalam upaya terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.3. Siap melaporkan segala bentuk ancaman dan tindakan aksi anarkis, serta pengrusakan.4. Siap bersama menjaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan amanah dalam menjaga Jakarta.Menutup arahannya, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan harapannya agar semangat “Jaga Jakarta” menjadi gerakan bersama lintas organisasi dalam memperkuat harmoni, toleransi, dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.“Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama,” pungkas Kapolda PNO-12
15 Okt 2025, 19:15 WIT
Rs Bhayangkara Tk.i Pusdokkes Polri Ikuti Pameran Keterbukaan Informasi Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, 14 Oktober hingga Kamis, 16 Oktober 2025, dan menjadi ajang penting dalam memperkuat semangat transparansi serta pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan dan lembaga negara.Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, yaitu Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yaitu Dr. Ir. Ismail, M.T., yang hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Digital. Acara juga diisi dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, yaitu Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Pada hari pertama, pameran ini turut menghadirkan seminar dua sesi dengan tema strategis.• Sesi pertama membahas “Keterbukaan Informasi Sektor Ekonomi Kreatif & Perbankan Menuju Indonesia Emas 2045.”• Sesi kedua mengangkat topik “Energi dan Lingkungan Hidup.”Berbagai lembaga dan instansi turut membuka stan informasi publiknya, termasuk RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri, yang hadir memberikan kontribusi melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan tekanan darah (tensi), gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, tim RS Bhayangkara juga memberikan informasi mengenai pelayanan unggulan dan fasilitas penunjang yang tersedia di rumah sakit, sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat.Partisipasi RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap semangat keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima, sejalan dengan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan terpercaya bagi masyarakat luas. PNO-12
15 Okt 2025, 14:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
