Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
ST Burhanuddin Mutasi 12 Pejabat: Pergeseran Jabatan Strategis di kejaksaan termasuk Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar (ST)
Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi terhadap 12 jaksa di lingkungan
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di sejumlah provinsi.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1034 Tahun 2025
yang diterbitkan pada 18 November 2025.Salah satu perubahan penting dalam mutasi ini adalah
pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua. Hendrizal Husin, yang
sebelumnya menjabat sebagai Kajati Papua, kini ditugaskan menjadi Inspektur II
pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung. Posisi Kajati Papua akan diisi oleh Jefferdian, yang
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung.Selain pergantian Kajati Papua, mutasi ini juga menyasar
posisi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) di beberapa provinsi. Dwi Agus
Arfianto, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, ditunjuk menjadi
Wakajati Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Saiful Bahri Siregar, yang sebelumnya
menjabat sebagai Wakajati Sulawesi Tenggara, akan mengisi posisi Wakajati Jawa
Timur. Hari Wibowo dari Wakajati Jawa Timur menjadi Direktur A pada Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan AgungMutasi ini juga menyasar sejumlah koordinator pada Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, serta beberapa asisten
tindak pidana umum dan khusus di Kejati. Rotasi dan mutasi ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengharapkan para pejabat yang
baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan
memberikan kontribusi maksimal bagi institusi Kejaksaan. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Nov 2025, 17:50 WIT
Pemkab Boven Digoel dan Kejari Merauke Resmikan Kerja Sama Penguatan Penanganan Hukum
Papuanewsonline, com. Merauke — Pemerintah Kabupaten Boven
Digoel resmi memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Merauke
melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini
ditandatangani langsung oleh Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, bersama Kepala
Kejaksaan Negeri Merauke.PKS tersebut mencakup Penanganan Masalah Hukum di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus penguatan sinergi dalam penerapan
pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana melalui implementasi restorative
justice. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif di wilayah Boven
Digoel.Kerja sama ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan
kualitas penanganan hukum yang melibatkan pemerintah daerah, baik dalam proses
konsultasi, pendampingan, maupun penyelesaian sengketa perdata dan TUN. Melalui
PKS ini, Pemkab Boven Digoel mendapatkan dukungan struktural dari kejaksaan
dalam memastikan seluruh proses hukum berlangsung sesuai ketentuan.Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga menekankan
pentingnya penerapan restorative justice, khususnya melalui pidana kerja
sosial. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif yang lebih
humanis dan bermanfaat bagi pelaku tindak pidana dengan risiko rendah,
sekaligus memberikan nilai positif bagi masyarakat.Bupati Roni Omba S.IP menyampaikan bahwa PKS ini menjadi
langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan hukum masyarakat. “Kerja sama
ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan
memberikan manfaat bagi masyarakat Boven Digoel,” ujarnya.Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berharap adanya
peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan.
Konektivitas antara pemerintah daerah dan lembaga hukum juga dinilai dapat
membantu menciptakan iklim sosial yang lebih aman dan tertib.Sinergi tersebut diharapkan turut meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus memperkuat kolaborasi
antara lembaga pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang responsif terhadap
kebutuhan publik.Dengan resmi ditandatanganinya PKS ini, Pemkab Boven Digoel
dan Kejari Merauke menegaskan komitmen bersama untuk terus bekerja sama dalam
membangun sistem hukum daerah yang kuat, transparan, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Penulis: HendrikEditor: GF
20 Nov 2025, 17:40 WIT
Bupati Boven Digoel Tinjau Asrama Mahasiswa di Merauke dan Tegaskan Perbaikan Fasilitas Asrama
Papuanewsonline.com, Merauke — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba S.IP, melakukan kunjungan langsung ke asrama mahasiswa Boven Digoel di
Merauke pada Kamis (20/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau
kondisi fasilitas dan memastikan kebutuhan mahasiswa yang tinggal di asrama
dapat terakomodasi dengan baik.Kehadiran Bupati disambut hangat oleh para mahasiswa yang
selama ini menjadikan asrama tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus pusat
aktivitas belajar. Momen silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap peningkatan kualitas
fasilitas hunian.Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba mengungkapkan rencana
pemerintah daerah untuk memperbaiki asrama tersebut dalam waktu satu hingga dua
tahun ke depan. Ia berharap upaya tersebut dapat terlaksana sesuai harapan
bersama. “Mohon doanya kami, semoga niat baik ini bisa terealisasi demi
meningkatkan kualitas SDM Boven Digoel,” ujarnya.Bupati juga menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan
merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, lingkungan tinggal
yang layak dan nyaman dapat berpengaruh langsung terhadap fokus belajar serta
perkembangan akademik mahasiswa asal Boven Digoel. “Kami ingin adik-adik
mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan fokus, sehingga dapat menjadi
generasi penerus yang cerdas dan berprestasi,” katanya.Kunjungan tersebut turut memperlihatkan komitmen pemerintah
untuk hadir lebih dekat dengan para mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar
daerah. Dengan melihat langsung kondisi fasilitas, pemerintah dapat merumuskan
langkah perbaikan yang lebih tepat dan terencana.Para mahasiswa yang hadir menyampaikan rasa terima kasih
atas perhatian Bupati. Mereka berharap rencana perbaikan asrama dapat segera
diwujudkan agar hunian menjadi lebih layak dan mendukung kegiatan belajar
mereka sehari-hari.Kunjungan ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara
pemerintah dan mahasiswa dalam menciptakan generasi muda Boven Digoel yang
berkualitas. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, diharapkan para mahasiswa
dapat menyelesaikan studi dengan hasil terbaik dan kembali membangun daerah.Penulis: Hendrik Editor: GF
20 Nov 2025, 17:31 WIT
Kunjungi Redaksi Harian Pagi Siwalima, Kapolda Maluku Tegaskan Media Sebagai Mitra Strategis Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Harian Siwalima Ambon sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis antara Polda Maluku dan media massa. Kunjungan berlangsung pada Rabu (19/11), didampingi para Pejabat Utama Polda Maluku ; Dirresnarkoba, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Kabid Humas.Pertemuan ini bertujuan membangun komunikasi yang lebih efektif dengan insan pers dalam penyampaian informasi publik serta mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Dalam kunjungan tersebut terbangun komunikasi dua arah yang penuh keakraban yang diwarnai dengan penyampaian apresiasi, harapan, saran dan masukan baik dari Kapolda Maluku maupun dari pihak Pemimpin Redaksi Siwalima bersama para stafnya.Pemimpin Redaksi Harian Pagi Siwalima, Serly Lootje Patipawae, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda dan menekankan pentingnya profesionalitas penanganan kasus kriminal, terutama penganiayaan, yang kerap menjadi keresahan publik.“Kami berharap kasus-kasus penganiayaan dan tindak pidana lainnya ditangani secara tuntas sehingga memberi efek jera,” ujar Lotje, Ia juga mengapresiasi peran Bidang Humas Polda Maluku dalam menyediakan informasi akurat bagi media.Koordinator Liputan sekaligus Pimpinan Perusahaan Siwalima, Batje Warlauw, menegaskan bahwa situasi kamtibmas yang kondusif merupakan syarat utama bagi pertumbuhan investasi di Maluku.Redaktur Febby Koenoe turut memberikan apresiasi atas respons cepat Kapolda yang turun langsung menenangkan massa dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ia juga memberikan masukan terkait optimalisasi layanan darurat Call Center 110.Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat juga beberapa saran dan masukan yang bersifat untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan Polda Maluku demi mewujudkan Maluku yang aman dan kondusif.Menanggapi hal-hal tersebut diatas, dalam tanggapannya Kapolda Maluku menegaskan bahwa media adalah pilar penting dalam demokrasi dan memiliki peran sentral sebagai pengawas dan kontrol sosial.“Teman-teman media adalah partner strategis. Fungsinya sangat vital dalam memberikan kontrol sosial dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” tegas Irjen Dadang Hartanto.Ia menyoroti maraknya informasi menyesatkan di media sosial yang sering kali membuat masyarakat terkecoh.“Orang kini mudah membenarkan yang hoaks dan meragukan yang benar. Konten viral sering kali tidak melalui verifikasi. Karena itu etika jurnalistik harus dijaga agar berita tetap berimbang,” ujarnya.Selanjutnya dijelaskan pula oleh Kapolda bahwa prioritas awal kepemimpinannya adalah pembenahan perilaku anggota Polri.“Jika baik, kita beri apresiasi. Jika melanggar, ada sanksinya. Ini komitmen kami,” jelasnya.Ia juga meminta media dan masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi terkait potensi pelanggaran atau tindak kejahatan.Kapolda mengungkapkan penerapan respons cepat 10 menit untuk mendatangi tkp di sejumlah Polsek di Pulau Ambon sebagai pilot project, dimana pihaknya akan tetap melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Polda juga telah membuka saluran hotline pengaduan melalui whatsapp untuk masyarakat yang ingin melaporkan layanan lambat atau kendala keamanan.Jenderal dengan bintang dua dipundak ini juga memaparkan beberapa jenis tindak pidana yang paling menonjol di Maluku, antara lain penganiayaan, tawuran pelajar, konflik antar kampung, serta kejahatan yang dipicu konsumsi minuman keras.“Kami menyadari betul, bahwa kelompok rentan, terutama pemuda, memiliki energi tinggi.. Banyak kasus terjadi akibat miras. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk media, untuk edukasi publik,” jelasnya.Selanjutnya ditambahkan pula bahwa untuk penanganan kasus kriminal khusus, Kapolda menegaskan tidak ada kompromi terhadap tindak pidana korupsi dan narkotika.“Untuk kasus Korupsi tidak ada toleransi, penyidik tetap dituntut untuk bekerja maksimal, kendala-kendala teknis dilapangan jangan dijadikan alasan untuk menghambat proses penyidikan sedapat mungkin dilakukan koordinasi lintas sektoral untuk menuntaskan proses penyidikan” tegasnya.Terkait narkoba, untuk tahun 2025 Polda Maluku sendiri menangani 83 kasus sedangkan total keseluruhan sebanyak 134 kasus sejajaran Polda Maluku. Kapolda menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan bersama BNN, serta dukungan Pemda untuk fasilitas rehabilitasi.Ia juga menyampaikan penanganan kasus pertambangan yang diawasi Kompolnas telah menghasilkan 17 berkas P-21. Ataun 80 % Kasus yang berhasil dituntaskan.Diakhiri pelaksanaan dialog Kapolda memaparkan bahwa untuk memperkuat respons cepat kepolisian terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, Pihak kepolisian khususnya Polres Pulau Ambon untuk wilayah pulau Ambon saja idealnya membutuhkan 21 unit kendaraan Roda 4 sementara untuk saat ini riilnya Polres baru memiliki tiga unit, namun ini tidak menjadi penghalang, kedepannya pihaknya akan berupaya maksimal untuk memenuhi target tersebut.“Ketika masyarakat butuh bantuan, polisi harus hadir. Karena itu pemenuhan sarana operasi adalah kebutuhan mendesak,” ujarnya.Kunjungan Kapolda Maluku ke Harian Siwalima ini menegaskan komitmen Polri dalam membangun sinergi dan komunikasi yang sehat dengan media sebagai mitra strategis. Polda Maluku berharap kolaborasi ini dapat menciptakan ruang informasi yang lebih akurat, transparan, dan mendukung keamanan di Provinsi Maluku. PNO-12
20 Nov 2025, 07:22 WIT
Seleksi Penerimaan Brimob Polri 2026, Kapolda Maluku: Yakin Pada Kemampuan dan Berikan Hasil Terbaik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menekankan penerimaan anggota Brimob Polri Tahun 2026 harus dikelola secara jujur, objek, dan berkeadilan sesuai prinsip Presisi.Penekanan ini disampaikan Kapolda Maluku dalam amanatnya yang dibacakan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H saat memimpin kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Pengawas, Peserta serta Orang Tua/Wali pada Seleksi Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah berlangsung di Gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (19/11/2025). Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah yang diikuti oleh sebanyak 537 calon siswa (casis) terverifikasi turut dihadiri Pejabat Utama Polda Maluku, panitia, pengawas, peserta, dan orang tua/wali seleksi. Wakapolda Maluku saat membacakan amanat Kapolda menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen moral untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, transparan, akuntabel, humanis, serta bebas dari penyimpangan. "Rekrutmen merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia Polri, sehingga proses seleksi harus dikelola secara jujur, objektif, dan berkeadilan sesuai prinsip Presisi," tegasnya.Kepada seluruh panitia dan unsur pengawasan, Kapolda menekankan beberapa hal diantaranya; Menjunjung tinggi integritas tanpa toleransi terhadap praktik penyimpangan, KKN, maupun permainan dalam proses seleksi; Melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab; Menghapus persepsi keliru bahwa menjadi anggota Polri harus melalui pembayaran atau jalur tidak resmi; Membangun koordinasi erat antara panitia dan pengawas agar setiap tahapan seleksi berlangsung tepat prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyampaikan pesan kepada seluruh casis, agar yakin pada kemampuan diri dan berupaya memberikan hasil terbaik. Tidak mempercayai calo atau pihak mana pun yang mengaku dapat meluluskan peserta. Mengikuti setiap tahapan seleksi dengan disiplin dan kesungguhan.Kapolda juga menegaskan pentingnya peran orang tua/wali dalam menjaga integritas proses seleksi. Ia mengimbau para orang tua agar tidak memberikan uang kepada pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan. Segera melaporkan jika menemukan oknum yang menawarkan praktik tersebut, disertai identitas yang jelas.Irjen Dadang Hartanto berharap proses penerimaan anggota Brimob Tahun 2026 dapat melahirkan anggota Polri yang berkualitas, berkarakter, berintegritas, serta siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. PNO-12
20 Nov 2025, 07:14 WIT
Komisi Reformasi Kepolisian Menerima Pandangan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas Jimly.Ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.Komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.“Kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar Jimly.Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti:- penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan,- wacana pembentukan Kementerian Keamanan,- serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.Beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” ucap Jimly menirukan masukan dari peserta forum.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” tutupnya. PNO-12
20 Nov 2025, 06:58 WIT
Wagub maluku hadiri rakorendal pengelolaan batas negara untuk percepat pembangunan perbatasan
Papuanewsonline.com. Jakarta - Wakil
Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Acara ini berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake, Jawa Barat, dan dihadiri oleh
berbagai pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, serta pemerintah
daerah. Kegiatan ini digelar untuk
memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan
secara terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah pusat menilai bahwa pengelolaan
perbatasan tidak hanya menyangkut batas teritorial, tetapi juga menyentuh aspek
kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad
Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan batas wilayah
negara harus berorientasi pada dua dimensi utama, yaitu keamanan dan
kesejahteraan. Menurutnya, kedua aspek ini harus berjalan seiring agar masyarakat
perbatasan dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan. "Perbatasan adalah simbol
kedaulatan, dan menjaga perbatasan adalah hal krusial, mengingat Indonesia
adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara
tetangga," kata Tito Karnavian. Pernyataan ini kembali menegaskan posisi
strategis perbatasan dalam memperkuat integrasi nasional. Selain aspek keamanan, Tito juga
menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Ia
menjelaskan bahwa wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah
tertinggal, melainkan sebagai pintu gerbang negara yang perlu didorong untuk berkembang
secara ekonomi. "Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah
tertinggal, tapi harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya. Rakorendal ini turut membahas
strategi penguatan koordinasi antarlembaga guna memastikan setiap kebijakan
perbatasan dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah daerah, termasuk
Provinsi Maluku, diharapkan mampu memadukan program pembangunan daerah dengan
arah kebijakan nasional. Kehadiran Wakil Gubernur Maluku
menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan
perbatasan yang lebih terencana dan terarah. Mengingat Maluku memiliki sejumlah
wilayah perbatasan strategis, kolaborasi ini penting untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pengamanan wilayah. Melalui Rakorendal ini,
pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi dalam membangun kawasan
perbatasan agar tidak hanya menjadi benteng pertahanan negara, tetapi juga
kawasan yang maju dan produktif. Kehadiran seluruh pihak di forum tersebut menjadi
langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan perbatasan yang semakin inklusif
ke depan. Penulis: Hendrik Editor: GF
19 Nov 2025, 21:49 WIT
Pemkab boven digoel gandeng unmus merauke untuk perkuat sdm pertanian daerah
Papuanewsonline.com. Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel terus memperkuat fokus pembangunan di sektor pertanian dengan
menggandeng Universitas Musamus (Unmus) Merauke sebagai mitra strategis.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan
kualitas SDM pertanian, terutama di tingkat penyuluh dan generasi muda di
daerah.Kerja sama ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan,
pelatihan teknis, serta pendampingan bagi pelaku pertanian lokal. Pemerintah
daerah menilai bahwa peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
sangat penting, mengingat mereka adalah ujung tombak penyebaran inovasi kepada
para petani.Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, menegaskan bahwa kerja
sama dengan Unmus merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kemampuan
masyarakat dalam mengelola potensi pertanian daerah. Ia menyampaikan bahwa
peningkatan kompetensi masyarakat akan berdampak langsung pada produktivitas
dan kesejahteraan petani. “Kami ingin meningkatkan kemampuan masyarakat Boven
Digoel dalam bidang pertanian, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf
hidupnya,” kata Bupati.Selain peningkatan kualitas penyuluh, kerja sama ini juga
membuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan
atau mengikuti pelatihan khusus pertanian. Dengan adanya pendampingan dari
perguruan tinggi, pemerintah berharap lebih banyak pemuda Boven Digoel yang
memiliki keterampilan memadai untuk terjun ke dunia kerja.Wakil Bupati Boven Digoel turut menekankan bahwa peluang
kerja bagi pemuda menjadi perhatian utama. Ia menilai bahwa peningkatan
kapasitas SDM dapat mengurangi pengangguran dan mendorong terciptanya tenaga
kerja yang kompeten di bidang pertanian. “Kami ingin membuka peluang kerja bagi
pemuda-pemudi Boven Digoel, sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan yang layak
dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Wakil Bupati.Pertemuan antara Pemkab Boven Digoel dan Unmus juga membahas
kemungkinan program jangka panjang seperti riset kolaboratif, demplot
pertanian, serta program pendampingan langsung bagi petani di kampung-kampung.
Unmus sebagai institusi pendidikan di wilayah selatan Papua dianggap memiliki
kapasitas akademik dan fasilitas pendukung yang relevan.Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah berharap dapat
mengoptimalkan potensi pertanian Boven Digoel yang selama ini belum sepenuhnya
tergarap. Penguatan SDM dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam mendorong
transformasi sektor pertanian menjadi lebih modern dan produktif.Upaya bersama ini menjadi wujud komitmen Pemkab Boven Digoel
dalam memajukan sektor pertanian sebagai fondasi perekonomian masyarakat.
Dengan dukungan akademisi, generasi muda dan pelaku pertanian lokal diharapkan
dapat mengembangkan kemampuan teknis yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan
daerah.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel memastikan bahwa kerja
sama ini akan terus dikembangkan melalui program-program lanjutan yang fokus
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu
memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas SDM pertanian. Penulis: HendrikEditor: GF
19 Nov 2025, 21:47 WIT
Yoas Beon Resmi Jabat Bupati Nduga, Siap Wujudkan Visi Misi Almarhum Dinar Kenelya
Papuanewsonline.com, Nduga - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Nduga resmi menetapkan Yoas Beon sebagai Bupati Nduga
definitif, menggantikan almarhum Dinar Kenelya. Penetapan ini dilakukan dalam
sidang paripurna istimewa di Hotel Suni Sentani, Rabu (19/11/2025), sekaligus
menandai berakhirnya masa jabatan almarhum Bupati.Usai dilantik, Bupati Yoas Beon berkomitmen melanjutkan visi
misi yang telah dibangun bersama almarhum Dinar Kenelya. "Kami akan
melanjutkan misi 'dua orang bersatu untuk perubahan dan berkeadilan'. Ini misi
utama yang akan kami emban," ujar Beon. Ia juga menegaskan komitmen terhadap perdamaian di Nduga,
sesuai pesan almarhum Dinar Kenelya. Terkait kekosongan jabatan wakil bupati, Yoas Beon
menyatakan akan segera berkoordinasi dengan DPRK Nduga untuk membuka tahapan
pengisian."Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di DPRK
Nduga untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus)," jelasnya. Ia menekankan pentingnya mengisi kekosongan ini agar
pemerintahan dapat berjalan optimal. Saat ini, dua nama mencuat sebagai kandidat wakil bupati.
Satu berasal dari keluarga almarhum bupati, dan satunya lagi Paulus Warganya. "Pansus akan
memeriksa semua berkas kedua calon. Jika hanya satu calon yang memenuhi syarat,
maka akan langsung dikukuhkan," pungkasnya.
Yoas Beon berharap wakil bupati segera terpilih agar dapat
bersinergi membangun Nduga. Penulis: JidEditor: GF
19 Nov 2025, 21:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
