Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Presiden Prabowo Saksikan Penandatanganan Sejarah Penghentian Perang Gaza
Papuanewsonline.com, Sharm
El-Sheikh – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang diselenggarakan di International
Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, Senin (13/10/2025).
Forum penting ini menjadi saksi lahirnya kesepakatan bersejarah bagi kawasan
Timur Tengah: penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di
Gaza.
Kehadiran Presiden Prabowo
bersama para pemimpin dunia lainnya menegaskan peran aktif Indonesia dalam
upaya global menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Momen ini menjadi
salah satu tonggak diplomasi internasional terbesar tahun 2025, menandai berakhirnya
konflik yang telah menelan banyak korban jiwa dan menimbulkan penderitaan
kemanusiaan mendalam di Gaza.
Penandatanganan dokumen
perdamaian dilakukan secara simbolis oleh empat pemimpin negara utama yang
berperan dalam proses negosiasi panjang:
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Arab Mesir Abdel
Fattah El-Sisi, Presiden Republik Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar
Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.
Mereka menandatangani kesepakatan
di hadapan para kepala negara dan kepala pemerintahan dunia, termasuk Presiden
Prabowo Subianto yang turut hadir menyaksikan langsung jalannya upacara
tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden
Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa perjanjian damai ini adalah
hasil kerja keras dan diplomasi panjang berbagai pihak.
“Warga sipil kini dapat kembali
ke rumah mereka, dan para sandera telah berkumpul kembali dengan keluarga
mereka. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih aman dan stabil
di kawasan Timur Tengah,” ujar Trump di hadapan para pemimpin dunia.
Trump juga menegaskan bahwa tahap
selanjutnya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza, yang akan difokuskan
pada pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas publik, dan layanan
kemanusiaan dengan dukungan internasional.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam
KTT ini menunjukkan meningkatnya peran diplomatik Indonesia di tingkat global,
khususnya dalam isu-isu perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia dinilai
konsisten mengedepankan pendekatan diplomasi dan kemanusiaan dalam penyelesaian
konflik, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Keterlibatan Indonesia dalam
proses perdamaian Gaza adalah cerminan tanggung jawab moral dan politik kita
untuk menjaga ketertiban dunia yang damai dan berkeadilan,” ungkap salah satu
pejabat Kementerian Luar Negeri yang mendampingi Presiden.
Indonesia juga diharapkan
memainkan peran strategis dalam pemulihan pascakonflik, termasuk melalui
dukungan kemanusiaan, pengiriman tenaga medis, dan kerja sama rekonstruksi
wilayah terdampak.
Sumber dari lingkaran Istana
menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan mengadakan pertemuan bilateral dengan
beberapa pemimpin negara di sela-sela KTT, untuk membahas kerja sama
pembangunan dan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.
Prabowo menekankan pentingnya
solidaritas global dan peran negara-negara berkembang dalam menjaga perdamaian
dunia.
“Indonesia akan selalu berpihak
pada perdamaian dan kemanusiaan. Setiap langkah menuju penghentian kekerasan
adalah kemenangan bagi kemanusiaan,” demikian disampaikan Presiden dalam
keterangan tertulisnya.
Partisipasi aktif Indonesia dalam
KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya
penonton, tetapi pemain penting dalam diplomasi global. Kehadiran Presiden
Prabowo di forum tersebut mencerminkan komitmen nasional dalam
mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu “ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.”
KTT ini sekaligus menjadi simbol
harapan baru bagi rakyat Gaza dan kawasan Timur Tengah — bahwa perdamaian bukan
lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang kini mulai diwujudkan.(GF)
14 Okt 2025, 16:34 WIT
Presiden Prabowo Tiba di Mesir untuk Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh
Papuanewsonline.com, Sharm
El-Sheikh - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Bandar Udara
Internasional Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, Senin (13/10/2025) sekitar
pukul 07.00 waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut hangat oleh pejabat
tinggi Pemerintah Mesir serta perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Kairo. Kehadiran Presiden Prabowo di
negeri piramida ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ia dijadwalkan menghadiri Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh, sebuah forum diplomatik yang
dinilai paling penting dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza
dan mendorong perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah. Dalam KTT yang akan digelar di
kota pesisir Laut Merah tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyaksikan
secara langsung upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian
perang di Gaza, yang menjadi hasil dari rangkaian panjang negosiasi
internasional. Forum ini dihadiri oleh sejumlah
pemimpin dunia, antara lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja
Yordania Abdullah II, Emir Qatar Syekh Thamim bin Hamad Al Thani, Presiden
Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri
Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud, serta Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres. Pertemuan tingkat tinggi ini
diharapkan menghasilkan kesepakatan nyata untuk menghentikan kekerasan, membuka
akses kemanusiaan, serta mendorong pembangunan kembali Gaza pascaperang. Kehadiran Presiden Prabowo dalam
forum bergengsi tersebut menjadi bukti nyata meningkatnya peran diplomatik
Indonesia di kancah global, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan
internasional. Sebagai negara dengan populasi
Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam
menjembatani dialog antara negara-negara Timur Tengah. Pemerintah Indonesia
juga dikenal konsisten menyerukan penghentian kekerasan dan penyelesaian damai
konflik Palestina-Israel melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan. “Partisipasi Indonesia dalam KTT
ini merupakan wujud nyata amanat konstitusi — ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”
demikian pernyataan resmi dari Kantor Sekretariat Presiden. Sumber di lingkaran Istana
menyebutkan bahwa Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan
bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela KTT. Pertemuan tersebut
antara lain akan membahas kerja sama kemanusiaan, pertahanan, dan ketahanan
pangan lintas negara. Indonesia dipandang mampu
berperan sebagai penjembatan dialog antara pihak-pihak yang bertikai, mengingat
posisinya yang netral serta pengalaman panjang dalam misi penjaga perdamaian
PBB. Prabowo disebut ingin memastikan
agar Indonesia terus menjadi bagian dari solusi — bukan sekadar penonton —
dalam upaya menjaga stabilitas global. “Indonesia harus tampil aktif.
Dunia membutuhkan suara damai dari Asia Tenggara,” ujar salah satu Kehadiran Prabowo di KTT
Perdamaian Sharm El-Sheikh menandai babak baru diplomasi luar negeri Indonesia
yang semakin berani tampil di forum strategis dunia. Bagi Indonesia, perdamaian
di Timur Tengah bukan hanya isu politik global, tetapi juga tanggung jawab
moral terhadap kemanusiaan. Langkah ini sekaligus mempertegas
komitmen pemerintahan Prabowo dalam memperkuat diplomasi aktif, menjalin
solidaritas antarnegara, dan memperjuangkan tatanan dunia yang damai dan
berkeadilan.(GF)
14 Okt 2025, 16:27 WIT
Jamin Kualitas MBG, SPPG Polres Inhil Dilengkapi Fasilitas Rapid Test
Papuanewsonline.com, Inhil – Polres Indragiri Hilir (Inhil) resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilengkapi fasilitas rapid test guna memastikan kualitas Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar. Inovasi ini menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi kasus keracunan massal seperti yang pernah menimpa sejumlah daerah.Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, rapid test menjadi bagian dari transparansi dan pengawasan Polri dalam menjamin mutu gizi bagi anak-anak.“Rapid test untuk security food, dan ini dilakukan bersama-sama dan transparan. Publik pun boleh melakukan pengawasan dengan melibatkan dari Puskesmas maupun tenaga medis yang sudah ditunjuk,” ujar Herry Heryawan, Senin (13/10/2025).Herry menegaskan, makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar kualitas dan keamanan. Menurutnya, kegagalan menjaga mutu MBG bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri maupun pemerintah.“Seperti yang kita ketahui kejadian beberapa waktu lalu itu akan mendegradasi kepercayaan terhadap pemerintah dan kita semua,” tegasnya.Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan sejak pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga tahap distribusi.“Mulai dari pada masuknya bahan makanan, memasak, penyimpanan, sampai kepada pembagian dan terakhir food security atau rapid test. Setelah itu disiapkan di dalam ompreng atau food tray, baru kemudian didistribusikan,” jelasnya.Menurut Kapolda, SPPG bukan sekadar dapur, melainkan investasi nyata Polri untuk membangun generasi sehat, kuat, dan berdaya.“Ibarat menanam pohon, kalau dirawat dengan baik dan diberi pupuk akan mempunyai batang kuat tempat bersandar, dahan yang kuat tempat bergantung, daun yang lebat tempat bernaung, dan akar yang kuat tempat bersila. Demikian pula pemberian gizi yang baik dapat menjamin tumbuh kembang generasi penerus kita dan memberikan manfaat bagi kita semua,” tuturnya.SPPG Inhil berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektare di Jalan Baru Yusuf Parit, Kelurahan Tembilahan Hulu. Dapur ini dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Polres Inhil dengan dukungan 39 relawan.Fasilitas yang tersedia mencakup dapur, peralatan masak, food tray, hingga kendaraan distribusi. Setiap hari, dapur ini menyiapkan MBG untuk 2.438 siswa dari 12 sekolah di Kabupaten Inhil. PNO-12
14 Okt 2025, 14:08 WIT
Dukung Program MBG, Kapolda Riau Resmikan SPPG di Inhil
Papuanewsonline.com, Inhil - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Indragiri Hilir (Inhil). Peluncuran dapur SPPG Polres Inhil ini merupakan wujud komitmen Polda Riau dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Kegiatan ini dalam rangka mendukung program nasional pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas," ujar Irjen Pol Herry Heryawan, Senin (13/10/2025).Dalam sambutannya, Irjen Herry Heryawan menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Inhil dan jajaran Forkopimda. SPPG Polres Inhil ini menyediakan MBG untuk 2.438 siswa penerima manfaat dari 12 sekolah di wilayah Kabupaten Inhil.Pada kesempatan itu, Irjen Herry Heryawan beserta jajaran pejabat utama (PJU) Polda Riau dan juga Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora meninjau secara langsung dapur SPPG. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses pembuatan MBG di dapur SPPG Polres Inhil sesuai dengan standar keamanan makanan.Irjen Herry Heryawan memastikan dari mulai pemilihan bahan baku makanan, pengolahan, sampai ke tahap distribusi dilakukan dengan standar keamanan untuk memastikan MBG yang bergizi dan berkualitas."Mulai dari pada masuknya bahan makanan, memasak, penyimpanan, sampai kepada pembagian dan terakhir food security atau rapid test. Setelah itu disiapkan di dalam ompreng atau foodtray, baru kemudian didistribusikan," jelasnya.Jenderal bintang dua ini mengatakan bahan makanan dipilih sesuai standar pangan dan mutu kualitas yang baik. SPPG Polres Inhil juga melakukan rapid test terhadap makanan untuk menguji keamanan MBG itu sendiri."Rapid test untuk security food, dan ini dilakukan bersama-sama dan transparan. Publik pun boleh melakukan pengawasan dengan melibatkan dari Puskesmas maupun tenaga medis yang sudah ditunjuk," jelasnya.Lebih lanjut, Herry Heryawan menyoroti masalah kamera pengawas yang belum tersedia di SPPG. Herry Heryawan meminta agar Polres Inhil menyiapkan CCTV untuk merekam aktivitas mulai dari masuknya bahan makanan sampai ke dapur dan keluar untuk didistribusi."Agar Polres memantau 24 jam. Dan tadi polres juga menyiapkan tenaga pengantar untuk mendirstribusikan sampai makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita," katanya. PNO-12
14 Okt 2025, 14:02 WIT
Hadirkan Eks Napiter Poso, Divhumas Polri Gelar FGD Kontra Radikal di Kabupaten Sigi
Papuanewsonline.com, Sigi - Divisi Humas Polri melalui Tim Subsatgas Banops Humas Polri menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Kontra Radikal, salah satu program prioritas Kapolri. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Sulawesi Tengah.FGD dibuka secara resmi oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf. Ia didampingi Ketua Tim Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, berlangsung di Aula Sarja Arya Racana Polres Sigi, Senin (13/10/2025).Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber Ustadz Imron, eks narapidana terorisme yang kini aktif sebagai Ketua Yayasan Lingkar Perdana Poso dan menjadi figur inspiratif dalam gerakan deradikalisasi di Sulawesi Tengah.Dengan mengangkat tema “Terorisme Musuh Kita Bersama”, kegiatan FGD juga dihadiri Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono dan Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga. Selain itu, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda turut hadir, menandai komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan memperkuat ketahanan sosial di daerah yang pernah menjadi episentrum konflik beberapa waktu lalu yang kini sudah aman dan kondusif.Dalam sambutannya, Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta menegaskan bahwa aktivitas terorisme di wilayah Gunung Biru, Kabupaten Poso, kini sudah tidak ada lagi. Namun, ia mengingatkan bahwa paham dan ideologi radikalisme masih berpotensi tumbuh jika tidak diantisipasi bersama."InsyaAllah di Sulawesi Tengah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menangkal paham dan ideologi radikalisme. Mari kita jaga kampung yang kita cintai ini, siapa yang mo jaga kampung yang kita cintai ini kalau bukan torang," ucap Brigjen Helmi dihadapan para tokoh.Brigjen Helmi Kwarta juga menyoroti perlunya menghapus stigma bahwa terorisme identik dengan umat Islam. Menurutnya, terorisme adalah persoalan individu manusianya, bukan agama. “Kita harus hilangkan pandangan bahwa terorisme itu identik agama Islam. Semua yang berperilaku buruk, yang menebar ketakutan, itulah terorisme,” tegasnya.Sementara itu, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menjelaskan bahwa program Kontra Radikal merupakan bagian dari strategi Polri dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat.“Kontra radikal adalah upaya membangun personal untuk mencegah paham radikalisme dan separatisme yang kini banyak dihembuskan melalui berbagai elemen sosial, budaya, dan politik,” ujarnya.Ia menambahkan, upaya pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri, tetapi harus melibatkan seluruh unsur, termasuk Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda. “Kami berharap peserta FGD dapat mengikuti seluruh rangkaian acara, menyimak materi dengan baik, dan menyebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat sekitar,” pesan Kombes Erdi.Dalam kesempatan itu, Ustadz Imron turut berbagi pengalaman hidupnya melalui materi bertema “Habis Gelap Terbitlah Terang, Cahaya Kebangsaan.” Ia menceritakan bagaimana dirinya dulu terjerumus dalam jaringan terorisme, hingga akhirnya sadar dan bertekad membantu negara melawan radikalisme dan terorisme musuh kita bersama."Alhamdulillah saya ucapkan kepada Divisi Humas Polri yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan pengalaman sebagai Eks Napiter. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran sehingga kedepannya indonesia ini terlepas dari paham radikalisme dan aksi terorisme, pungkasnya. PNO-12
14 Okt 2025, 13:50 WIT
Turunkan 1.554 Personel, Polda Maluku Siap Amankan Kunjungan Wapres Gibran
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 1.554 personel gabungan Polda Maluku dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Provinsi Maluku. Kunjungan kerja tersebut mencakup Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dengan pengamanan terpadu di seluruh titik kegiatan.Kepolisian Daerah Maluku memastikan seluruh rangkaian kunjungan Wakil Presiden berjalan aman, tertib, dan lancar, mulai dari kedatangan di Bandara Internasional Pattimura Ambon hingga kunjungan ke sejumlah lokasi kunjungan di Buru, Tual, dan Malra.Kapolda Maluku Irjen. POL. prof. DR. DadangHartanto, S.H., S.I.K., M.Si, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dan berlapis, melibatkan personel dari seluruh satuan fungsi dan jajaran kewilayahan.“Kami telah menyiapkan 1.554 personel yang terdiri dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Sabhara, Lalu Lintas, Intelkam, dan Reskrim, serta dukungan personel dari Polres jajaran. Seluruhnya bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan selama kegiatan Wapres di Maluku,” ujar Kapolda, Selasa (14/10/2025).Pengamanan di setiap wilayah difokuskan pada lokasi kunjungan, jalur lintasan, tempat transit, hingga area publik yang menjadi titik konsentrasi masyarakat. Selain itu, Tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Maluku juga melakukan sterilisasi terhadap seluruh area yang akan dikunjungi Wapres guna mengantisipasi potensi ancaman bahan peledak dan gangguan keamanan lainnya.“Sterilisasi menjadi tahapan wajib dalam SOP pengamanan VVIP. Kami memastikan semua lokasi dalam kondisi aman sebelum kegiatan dimulai,” ungkap Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Pol. (nama disesuaikan).Selain aspek keamanan fisik, jajaran Polda Maluku juga menyiapkan langkah-langkah pengamanan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat agar aktivitas publik tetap berjalan normal selama kunjungan berlangsung.Kapolda menegaskan bahwa pengamanan kunjungan Wakil Presiden merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab institusi kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah.“Ini momentum penting bagi Maluku. Kami ingin memastikan kehadiran Wapres membawa kesan positif dan menunjukkan bahwa Maluku adalah wilayah yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Kapolda. PNO-12
14 Okt 2025, 11:49 WIT
Apel Gelar Pasukan Pengamanan Wapres RI, Ini Arahan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon - Jelang kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di wilayah Provinsi Maluku, dilakukan apel gelar pasukan pengamanan VVIP di lapangan Merdeka, kota Ambon, Senin (13/10/2025).Apel gelar pasukan dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku, Dankodaeral IX, Danlanud Pattimura, Kasdam XV/Pattimura, Irdam XV/Pattimura, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Pejabat Utama (PJU) TNI–Polri dan melibatkan personil pengamanan dari satuan TNI- Polri, Dishub dan Satpol PP, untuk personil Polri yang dilibatkan mulai dari Polda, Polresta Ambon, Polres Tual, Polres Malra dan Po.res Buru seluruh nya berjumlah 1. 554 personil polri.Kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana dari seluruh unsur pengamanan yang terlibat dalam rangka menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI yang dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 15 Oktober 2025 di Provinsi Maluku.Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan seluruh pasukan pengamanan, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 3. Setiap unsur pengamanan diminta untuk memahami betul tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden RI di Maluku dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya profesionalitas dan koordinasi antarinstansi pada pengamanan VVIP. Menurutnya, kunjungan Wakil Presiden merupakan kegiatan kenegaraan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga memerlukan perhatian dan kesiapan yang maksimal.“Apel gelar pasukan ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh kekuatan pengamanan benar-benar siap, baik dari sisi personel maupun peralatan. Pengamanan VVIP adalah tugas negara yang tidak boleh ada kesalahan sekecil apa pun,” kata Kapolda Maluku.Soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri, kata Kapolda, merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku, khususnya dalam momentum kunjungan pejabat tinggi negara. Ia mengingatkan seluruh personel harus memahami prosedur pengamanan dengan prinsip zero tolerance terhadap setiap potensi gangguan.Selain itu, kegiatan apel juga menjadi ajang konsolidasi untuk menegaskan pembagian tanggung jawab di lapangan. Setiap satuan diminta melaksanakan patroli, penjagaan, serta pengamanan rute dan objek secara berlapis dan berkelanjutan sesuai dengan standar operasional pengamanan VVIP.Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP diakhiri dengan pengecekan pasukan dan perlengkapan oleh para pejabat forkopimda yang hadir, guna memastikan seluruh unsur siap melaksanakan tugas sesuai perintah operasi. PNO-12
14 Okt 2025, 11:29 WIT
Gubernur Fakhiri Ungkap Potensi Pertanian ke Menteri Pertanian: Papua Siap Jadi Lumbung Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Langkah
cepat terus diambil oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, usai resmi
dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak menunggu lama, Fakhiri langsung
melakukan serangkaian pertemuan penting dengan jajaran menteri kabinet,
termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, guna mendorong percepatan
pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua. Pertemuan yang berlangsung di Kantor
Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (13/10/2025) tersebut membahas
peluang pengembangan potensi pertanian unggulan di tiga kabupaten utama, yakni Keerom,
Jayapura, dan Sarmi. “Tadi saya sudah bertemu Pak
Menteri Pertanian dan para Dirjen. Kami membahas tentang rencana Pemerintah
Provinsi Papua untuk mengembangkan sektor pertanian, dan Pak Menteri merespons
niat kami dengan sangat baik,” ujar Fakhiri usai pertemuan kepada wartawan. Dalam pertemuan tersebut,
Gubernur Fakhiri memaparkan secara rinci potensi besar Papua dalam sektor
pertanian yang selama ini belum tergarap maksimal. Ia menyebut, dari sisi lahan
dan kondisi geografis, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi sentra
produksi pangan dan perkebunan unggulan di kawasan timur Indonesia. “Ada tiga kabupaten yang kami
nilai sangat potensial, yaitu Keerom, Jayapura, dan Sarmi. Di wilayah ini kami
akan fokus pada pengembangan empat komoditas utama — padi, kakao, kopi, dan
sagu,” terang Fakhiri. Menurutnya, empat komoditas
tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi besar untuk
menyejahterakan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan komoditas ini juga
dapat mendukung ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan
terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Gubernur yang akrab disapa MDF
ini menegaskan optimismenya bahwa Papua ke depan tidak hanya akan mampu
memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menjadi penyuplai bagi lima
provinsi pemekaran lainnya di wilayah Papua. “Kami berharap ke depan Papua
mampu menjadi lumbung pangan bagi provinsi-provinsi pemekaran yang lahir dari
Papua induk,” tegasnya. Ia menilai, dengan dukungan penuh
dari pemerintah pusat dan strategi pengelolaan yang berbasis potensi lokal,
Papua dapat menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional di kawasan timur
Indonesia. Menanggapi pemaparan Gubernur
Fakhiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan apresiasinya terhadap
langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi Papua. Ia menilai, rencana
pengembangan pertanian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat
dalam memperkuat sektor pangan berbasis daerah. “Kementerian Pertanian siap
mendukung penuh upaya Gubernur Papua untuk mengembangkan sektor pertanian
rakyat. Kami akan bantu dari sisi pendampingan teknis, bibit unggul, serta
dukungan alat dan mesin pertanian,” ujar Mentan Amran. Kementerian Pertanian juga akan
menyiapkan tim teknis untuk melakukan survei lapangan dan memetakan potensi
serta kebutuhan prioritas di tiga kabupaten yang menjadi fokus pengembangan. Selain sektor produksi, Gubernur
Fakhiri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang,
terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah sentra pertanian dengan
pasar antarprovinsi. “Kami juga akan memperbaiki
infrastruktur jalan agar ada konektivitas antar semua provinsi di Tanah Papua.
Dengan begitu, distribusi hasil panen bisa lebih lancar dan efisien,” ujarnya. Ia menambahkan, sinergi antara
sektor pertanian dan infrastruktur merupakan kombinasi penting dalam
mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua, sekaligus membuka lapangan kerja baru
bagi masyarakat lokal. Pertemuan strategis antara
Gubernur Papua dan Menteri Pertanian ini menjadi bagian dari komitmen
Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya
lokal. Dengan pendekatan terpadu dan dukungan pemerintah pusat, Papua diharapkan
mampu melahirkan sistem pertanian modern yang berkelanjutan dan mandiri. “Ini bukan sekadar program jangka
pendek, tapi langkah panjang menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani
Papua,” pungkas Gubernur Fakhiri. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 05:02 WIT
Menteri PUPR dan Gubernur Papua Sepakat Percepat Pembangunan, Demi Wujudkan Papua Sejahtera
Papuanewsonline.com, Jakarta — Langkah
konkret menuju Papua yang lebih maju dan sejahtera kini mulai menunjukkan arah
yang jelas. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat memperkuat kolaborasi
percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Dalam pertemuan yang berlangsung
di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), Menteri PUPR Dody Hanggodo menerima langsung Gubernur
Papua Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen untuk membahas rencana
strategis pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, serta peningkatan
konektivitas antarwilayah. “Kementerian PUPR siap memperkuat
kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua. Pendekatan kolaboratif yang
dilakukan sejak awal masa jabatan menjadi sinyal positif bagi percepatan
pembangunan di wilayah timur Indonesia,” ujar Menteri Dody Hanggodo. Dalam pertemuan yang berlangsung
penuh semangat tersebut, Gubernur Matius Fakhiri menegaskan bahwa kunjungannya
bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menindaklanjuti
berbagai agenda pembangunan prioritas. “Kami datang untuk bekerja, bukan
hanya berkoordinasi di atas kertas. Rakyat Papua menunggu hasil nyata, bukan
janji. Karena itu, kami ingin setiap kebijakan dan dukungan pusat dapat
langsung dirasakan oleh masyarakat di lapangan,” tegas Gubernur Fakhiri. Ia menjelaskan bahwa tantangan
utama pembangunan di Papua bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan juga
pemerataan hasil pembangunan hingga ke daerah pedalaman. Oleh sebab itu,
kolaborasi lintas sektor dan sinergi dengan pemerintah pusat sangat dibutuhkan
agar Papua tidak tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan
sejumlah kesepakatan strategis antara Pemprov Papua dan Kementerian PUPR. Di
antaranya adalah: Pembangunan rumah layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan infrastruktur dasar
seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum di kawasan pegunungan. Percepatan pembangunan jalan dan
jembatan penghubung antarwilayah, terutama untuk membuka akses ekonomi baru di
daerah yang masih terisolasi. Menteri Dody menegaskan bahwa
program-program tersebut akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan karakteristik geografis dan
sosial masyarakat Papua. “Kami akan memastikan pembangunan
berjalan dengan pendekatan yang sesuai kondisi lokal. Papua memiliki tantangan
tersendiri, tapi dengan kerja sama yang solid, hasilnya pasti bisa dirasakan
langsung oleh rakyat,” ungkap Menteri PUPR. Gubernur Matius Fakhiri
menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mengedepankan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada transparansi, efisiensi,
dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. “Kami ingin seluruh proyek
pembangunan di Papua berjalan dengan jujur, tepat sasaran, dan berorientasi
pada hasil. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat akan kami imbangi dengan kerja
keras dan tanggung jawab di daerah,” tuturnya. Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen
menambahkan bahwa pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan pengawasan
internal serta memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan
pembangunan. “Pembangunan bukan hanya urusan
pemerintah, tapi juga milik masyarakat. Karena itu, kami ingin rakyat Papua
ikut mengawasi dan merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya. Pertemuan antara Kementerian PUPR
dan Pemerintah Provinsi Papua ini menjadi momentum penting dalam memperkuat
sinergi pusat dan daerah. Dengan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, harapan menuju Papua yang maju,
adil, dan sejahtera kini semakin dekat untuk diwujudkan. “Kita tidak boleh berjalan
sendiri-sendiri. Papua adalah bagian penting dari Indonesia. Kolaborasi yang
kuat akan membawa hasil besar bagi rakyat,” tutup Menteri Dody Hanggodo. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 04:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
