Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana, Ini Penekanan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar apel kesiapan tanggap darurat yang bertempat di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Kota Ambon, Selasa (4/11/2025).Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, dalam sambutannya saat memimpin apel menekankan kesiapan personel dalam peringatan dini kepada masyarakat. Ini harus menjadi prioritas dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana. "Kita harus selalu mengidentifikasi dan meningkatkan peringatan dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan langkah yang kreatif, inovatif, dan cerdas dalam membangun dan menciptakan budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan," tegas Kapolda.Apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Maluku merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polda Maluku. Ini bertujuan untuk mensinergikan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana dan memperkuat upaya mitigasi.Kapolda menyampaikan pentingnya perubahan mendasar dalam penanggulangan bencana, sejalan dengan paradigma baru yang berlaku. Di antaranya dari responsif menjadi preventif. Di mana penanganan bencana kini berfokus pada pencegahan dini. Kemudian dari sektoral menjadi multi sektoral, yang mana melibatkan semua komponen masyarakat, TNI-Polri, dan instansi terkait. Selanjutnya inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama, bahwa bencana adalah urusan kolektif.Pada kesempatan itu, Kapolda memerintahkan untuk selalu melaksanakan mitigasi aktif dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, Ia memberikan penekanan kepada seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana di Provinsi/Kabupaten/Kota, instansi terkait, dan seluruh personel TNI-Polri agar Terus melakukan mitigasi bencana melalui sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat; Memastikan bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk TNI-Polri, Pemerintah Daerah, dan Insan Pers.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga berharap sinergi yang terjalin melalui apel siaga ini dapat memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana."Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan ketangguhan dalam menghadapi bencana dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat secara umum. Mari terus berjuang dan membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder demi tugas kemanusiaan yang sangat mulia ini," tutup Irjen Pol Dadang Hartanto.Untuk diketahui, apel gabungan melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan bencana.Apel kesiapan tanggap darurat bencana turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Komandan Lanud Patimura Ambon, Perwakilan Pangdam XV/Patimura, Perwakilan Komandan Kodaeral IX Ambon, Para PJU Polda Maluku, Kepala Dinas BPBD Provinsi Maluku, Kepala Basarnas Ambon dan pejabat lainnya. PNO-12
06 Nov 2025, 08:55 WIT
Bapenda Mimika Siapkan Gebyar Pajak 2025 dengan Fun Run dan Hadiah Motor
Papuanewsonline.com, Mimika —
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Mimika, Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Mimika akan menggelar Gebyar Pajak 2025, sebuah kegiatan
kolaboratif yang memadukan semangat sportivitas, hiburan, dan edukasi pajak
bagi masyarakat. Kegiatan bertajuk “Bapenda Fun
Run & Gebyar Sadar Pajak” ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 8 November 2025,
dengan berbagai agenda menarik mulai dari fun run sejauh 7 kilometer, penghargaan
wajib pajak teladan, hingga pengundian hadiah spektakuler termasuk empat unit
sepeda motor. Menurut Kepala Bapenda Mimika,
Dwi Cholifah, kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk apresiasi
pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah berperan aktif dalam
pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. “Gebyar Pajak ini adalah bentuk
ucapan terima kasih kami kepada para wajib pajak yang telah patuh dan
berkontribusi bagi daerah. Kami ingin menunjukkan bahwa membayar pajak bisa
dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan penuh semangat kebersamaan,” ujar
Dwi Cholifah usai memimpin rapat persiapan acara, Rabu (5/11/25). Acara akan diawali dengan Bapenda
Fun Run yang diikuti sekitar 400 peserta, mengambil rute start dan finish di
halaman Kantor Bapenda Mimika, Jalan Yos Sudarso. Setelah garis finish dilewati,
peserta dan masyarakat akan disuguhkan hiburan, bazar, serta sesi utama yakni Gebyar
Sadar Pajak 2025. Dalam sesi tersebut, Bapenda
Mimika akan memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan dari tiga sektor
utama: pajak hotel, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan (BPHTB). Kriteria penilaiannya mencakup kepatuhan
membayar pajak lima tahun terakhir, pembayaran tepat waktu, serta bebas
tunggakan. Selain itu, Bapenda juga
menggelar program undian struk pajak sebagai cara kreatif meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam meminta bukti pembayaran. Hingga awal November, tercatat
1.680 struk telah diunggah dengan total transaksi mencapai Rp975 juta. “Ini adalah bagian dari kampanye
sadar pajak berbasis digital. Masyarakat yang aktif bertransaksi dan meminta
struk berpeluang besar mendapatkan hadiah,” jelas Dwi. Gebyar Pajak 2025 menjanjikan
berbagai hadiah menarik untuk peserta dan wajib pajak. Empat unit sepeda motor,
kulkas, dan beragam doorprize lainnya telah disiapkan oleh panitia. Hadiah-hadiah tersebut diberikan
sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar masyarakat semakin sadar akan
pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. “Kegiatan ini bukan hanya untuk
meningkatkan pendapatan daerah, tapi juga mempererat hubungan antara pemerintah
dan masyarakat. Kita ingin membangun budaya sadar pajak yang menyenangkan,”
kata Dwi menambahkan. Selain acara utama, Gebyar Pajak
juga akan diisi dengan hiburan rakyat, pentas seni lokal, dan pameran layanan
publik dari berbagai instansi. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menjadi wahana
sosialisasi yang efektif sekaligus ruang interaksi langsung antara Bapenda dan
masyarakat. Melalui kegiatan ini, Bapenda
Mimika berupaya mengubah paradigma masyarakat bahwa pajak bukan sekadar
kewajiban, tetapi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. “Semangatnya adalah kolaborasi.
Kami ingin semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—bersama-sama
membangun Mimika dengan semangat transparansi dan partisipasi aktif,” tutup Dwi
Cholifah optimistis. Dengan penyelenggaraan Gebyar
Pajak 2025, Bapenda Mimika berharap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara
pemerintah dan warga menuju Mimika yang maju, mandiri, dan sejahtera. Penulis: Jid Editor: GF
05 Nov 2025, 21:22 WIT
Polda Kalteng Kerahkan 2.850 Personel, Siap Hadapi Darurat Bencana di Bumi Tambun Bungai
Papuanewsonline.com, Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mengerahkan 2.850 personel yang siap diterjunkan dalam mengantisipasi potensi bencana alam di Bumi Tambun Bungai.Pengerahan pasukan tersebut, digelar dalam apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, di Lapangan Barigas, Mapolda setempat, Jl. Tjilik Riwut Km. 1, Kota Palangka Raya, Rabu (5/11/2025).Apel dipimpin langsung oleh, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Gubernur H. Agustiar Sabran, Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, dan turut dihadiri pejabat utama Polda serta sejumlah forkopimda lainnya.Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa apel yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana diberbagai wilayah."Hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama lintas instansi dan ada sebanyak 2.850 personel siap dikerahkan untuk menghadapi situasi tanggap darurat bencana terutama di wilayah Prov. Kalteng," ujar Kapolda.Irjen Iwan menegaskan, apel ini digelar juga sebagai bentuk kesiapan mulai dari personel, sarana prasarana hingga mekanisme koordinasi antar intansi."Dengan bentuk kesiapan ini, harapannya kedepan kolaborasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dapat cepat serta tepat teratasi," kata Irjen Iwan.Kapolda menambahkan, selain kesiapan teknis, pihaknya juga telah menyiapkan langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi risiko bencana, khususnya menghadapi potensi banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalteng."Semoga langkah ini dapat menjadi bentuk sinergi nyata dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat terhadap potensi benacana yang terjadi," tutup Kapolda. PNO-12
05 Nov 2025, 19:01 WIT
Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Mitigasi untuk Cegah Dampak Bencana
Papuanewsonline.com, Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana alam di musim hujan. Hal itu disampaikan Sigit saat memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di Mako Brimob Polri, Depok, Rabu (5/11/2025).Sigit mengungkapkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hampir setengah wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. “Saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana puncaknya diperkirakan akan terjadi secara bertahap dari bulan November 2025 hingga Januari 2026,” ujar Sigit.Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Selain itu, BMKG juga memprediksi akan terjadi fenomena La Nina yang dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal.“Selain itu, BMKG juga mendeteksi bahwa bulan November 2025 akan mulai terjadi fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2026,” kata Sigit.Untuk itu, Sigit menekankan perlunya langkah antisipatif dan kesiapan optimal dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, serta lembaga terkait lainnya.“Diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, kementerian lembaga, dan stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” jelasnya.Kapolri menambahkan, sinergi dan mitigasi yang terintegrasi dapat meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum.“Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terintegrasi, tentunya kita akan mampu memaksimalkan upaya mitigasi terhadap dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko, baik berupa korban jiwa, harta benda, serta kerusakan fasilitas umum yang dapat menghambat stabilitas perekonomian serta pembangunan nasional,” tuturnya.Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi bencana di musim hujan. PNO-12
05 Nov 2025, 18:52 WIT
Kapolri Tinjau Sarana-Prasarana Pada Apel Kesiapan Tanggap Bencana di Mako Brimob
Papuanewsonline.com, Depok – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau sejumlah sarana dan prasarana tanggap bencana di lapangan apel Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Rabu (5/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Jenderal Sigit memeriksa berbagai peralatan dan kendaraan operasional yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat bencana.Pantauan di lokasi, Kapolri meninjau satu per satu fasilitas tanggap bencana yang telah dipersiapkan. Setiap satuan yang bertanggung jawab atas alat dan perlengkapan tersebut turut memberikan penjelasan secara langsung kepada Jenderal Sigit.Salah satu alat yang menarik perhatian Kapolri adalah flat bag, yang digunakan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit sempat bertanya langsung kepada personel Polairud mengenai fungsi alat tersebut.“Ini bisa evakuasi korban dari reruntuhan?” tanya Jenderal Sigit kepada salah satu personel Polairud.“Siap, ini bisa evakuasi korban dari reruntuhan, Jenderal,” jawab personel Polairud.Selain flat bag, Kapolri juga meninjau drone hingga helikopter evakuasi yang disiapkan untuk operasi tanggap bencana. Ia turut mengunjungi dapur umum lapangan yang mampu menyediakan hingga 80 porsi makanan bagi para pengungsi.Setelah melakukan pengecekan peralatan, Jenderal Sigit meninjau kesiapan personel gabungan yang terlibat dalam penanganan bencana. Dalam momen tersebut, Kapolri tampak sesekali memberikan arahan langsung kepada personel di lapangan.Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Polri memastikan kesiapan seluruh unsur, baik personel maupun perlengkapan, dalam menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. PNO-12
05 Nov 2025, 18:44 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Apel Simulasi Siaga Tanggap Darurat Bencana
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin Apel Simulasi Siaga Tanggap darurat Bencana di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan manajemen dan kompetensi personel dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang berpeluang meningkat menjelang akhir tahun.Apel tersebut diikuti oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku dari berbagai satuan.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa apel ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri terhadap ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan pengujian nyata terhadap kemampuan teknis dan manajerial personel di lapangan.“Hari ini kita akan uji dua hal. Pertama, manajemen bencana, dan kedua, kompetensi operator dalam memberikan bantuan, mulai dari pertolongan pertama hingga pelaksanaan Search and Rescue (SAR),” tegas Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto.Kapolda menambahkan, apel siaga ini merupakan atensi langsung dari pimpinan Polri untuk memastikan setiap jajaran siap menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana di wilayah Maluku.Dalam arahannya, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi bencana di seluruh wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis unik dan kompleks.“Maluku sebagian besar terdiri dari wilayah laut, maka potensi terjadinya bencana lebih besar di wilayah perairan,” jelas Kapolda.“Selain itu, wilayah perbukitan dan pegunungan juga memiliki risiko tanah longsor. Adapun di beberapa daerah perkotaan, potensi banjir umumnya berupa genangan,” lanjutnya.Ia mengingatkan seluruh personel untuk siap siaga secara teknis dan strategis, baik dalam menghadapi bencana laut seperti gelombang tinggi dan kecelakaan pelayaran, maupun bencana darat seperti longsor dan banjir lokal.Irjen Pol Dadang Hartanto menekankan bahwa kesiapan aparat kepolisian tidak hanya diukur dari jumlah personel atau peralatan, tetapi dari kemampuan merespons cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam melindungi masyarakat.“Kita harus hadir dengan kesiapan penuh. Bukan hanya cepat tanggap, tetapi juga terukur dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Kapolda.Apel simulasi Siaga Tanggap Bencana ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman bencana alam. Melalui latihan, evaluasi, dan kesiapsiagaan terpadu, Polda Maluku memastikan seluruh personelnya mampu bertindak tepat dan efisien dalam situasi darurat.Apel Siaga Tanggap Bencana yang dipimpin Kapolda Maluku menegaskan arah kebijakan Polri di daerah dalam memperkuat sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana. Pendekatan berbasis kompetensi dan pemetaan risiko menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan geografis Maluku yang kompleks. Dengan kesiapan personel dan sistem yang terintegrasi, Polri menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara di tengah situasi krisis. PNO-12
05 Nov 2025, 18:31 WIT
Gubernur Fakhiri Dorong Pemanfaatan Potensi Lokal Sebagai Motor Pembangunan Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa percepatan pembangunan di
wilayah Papua tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi lebih pada kemampuan
menggali dan mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini
disampaikan Gubernur dalam arahannya di Jayapura, Rabu (5/11/2025), sebagai
bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah keterbatasan
fiskal pemerintah provinsi. Dalam pidatonya, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa setiap daerah di Papua memiliki potensi khas yang bisa menjadi
motor penggerak pembangunan jika dikelola dengan baik — mulai dari hasil
pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan tangan, hingga industri kecil dan
menengah (IKM). “Kita tidak bisa terus bergantung
pada transfer dana pusat. Papua punya kekayaan alam dan budaya luar biasa.
Sebelum produk dikirim keluar provinsi, nilai tambahnya harus dirasakan
terlebih dahulu oleh masyarakat lokal,” ujar Fakhiri dengan tegas. Fakhiri juga menekankan
pentingnya disiplin anggaran dan efisiensi birokrasi sebagai pondasi percepatan
pembangunan. Ia mengingatkan seluruh kepala dinas dan pejabat pemerintahan
untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, memastikan setiap rupiah yang
dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. “Kami ingin pembangunan di Papua
berjalan cepat, tapi tetap tepat sasaran. Jangan ada program yang hanya
seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Gubernur Fakhiri. Untuk memastikan hal itu,
Pemerintah Provinsi Papua kini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata
kelola pemerintahan dan keuangan daerah, guna mengidentifikasi titik lemah dan
memperkuat sektor yang masih kurang efektif. Audit ini juga menjadi dasar
dalam menempatkan pejabat yang dinilai memiliki kinerja, integritas, dan
kemampuan manajerial tinggi di posisi strategis agar pembangunan dapat berjalan
lebih dinamis. Selain memperkuat potensi daerah,
Gubernur Fakhiri juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan
sinergi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat. Menurutnya,
percepatan pembangunan di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi
harus terintegrasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. “Kita harus bersinergi agar
pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan APBD. Banyak program kementerian
yang bisa disinergikan dengan rencana daerah. Jangan sampai tumpang tindih,
justru harus saling melengkapi,” tegasnya. Pemerintah Provinsi Papua juga
terus berupaya memperluas kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga
non-pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sektor strategis, seperti
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam arah kebijakan pembangunan
daerah yang disampaikan, Gubernur Fakhiri menyoroti pentingnya ekonomi berbasis
potensi lokal (local-based economy) sebagai langkah konkret menuju kemandirian
dan kesejahteraan berkelanjutan. Ia mencontohkan, beberapa wilayah
di pesisir selatan memiliki potensi hasil laut yang melimpah, sedangkan daerah
pegunungan unggul dalam hasil pertanian dan kerajinan berbasis kearifan lokal.
Jika potensi ini dikelola dengan dukungan infrastruktur yang baik dan sumber
daya manusia (SDM) berkualitas, maka Papua bisa mandiri tanpa sepenuhnya
bergantung pada bantuan pusat. “Saya ingin melihat masyarakat
Papua menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Mereka tidak hanya jadi penonton,
tapi penggerak utama ekonomi di wilayahnya sendiri,” kata Fakhiri penuh
semangat. Langkah reformasi yang diinisiasi
Gubernur Fakhiri menunjukkan arah baru pembangunan Papua yang menitikberatkan
pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Dengan pendekatan ini, setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi
masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan
lapangan kerja baru. Gubernur juga menekankan
pentingnya peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menciptakan SDM lokal
yang produktif dan siap bersaing. “Kalau SDM kita kuat, potensi
apapun bisa kita kelola sendiri. Itulah arah pembangunan Papua ke depan:
mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya menutup sambutannya. Pidato Gubernur Fakhiri ini
mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan tokoh
masyarakat, yang menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat Papua
Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera. Kebijakan berbasis potensi lokal
dinilai menjadi solusi nyata dalam menghadapi keterbatasan fiskal, sekaligus
memperkuat identitas ekonomi masyarakat Papua yang berakar pada kekayaan alam
dan budaya sendiri. Dengan semangat kolaborasi dan
inovasi, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mengawal arah
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
05 Nov 2025, 15:23 WIT
Warga Jila Mengungsi Akibat Trauma Pasca Penindakan OPM: Masyarakat Minta TNI Ditarik
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana duka dan ketakutan masih menyelimuti Distrik Jila, Kabupaten Mimika,
setelah operasi penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM)
yang berlangsung Sabtu (31/10/2025). Hingga kini, lebih dari 1.500 warga dari
tujuh kampung di Distrik Jila masih mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih
aman. Mereka mengaku trauma mendalam
akibat suara tembakan dan kehadiran aparat bersenjata di sekitar permukiman.
Dalam suasana mencekam itu, warga menuntut agar pasukan TNI tambahan ditarik
dari wilayah Jila, dan agar pemerintah turun tangan memberikan jaminan rasa
aman serta pemulihan bagi masyarakat sipil. Ribuan warga melalui perwakilan
mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika, aparat TNI-Polri, dan perwakilan pemerintah daerah di
Timika, Selasa (4/11/2025). Dalam pertemuan itu, perwakilan
warga menyerahkan dokumen berisi sejumlah tuntutan resmi, termasuk desakan agar
operasi militer di Jila dihentikan sementara demi menenangkan situasi. “Masyarakat kami dari tujuh
kampung masih mengungsi karena trauma. Tidak ada korban dari warga, tapi
ketakutan itu nyata. Mereka tidak berani kembali ke rumah,” ujar Oto Tsunme,
perwakilan masyarakat Jila, dengan suara bergetar. Ia menjelaskan bahwa sebagian
besar pengungsi kini menumpang di rumah kerabat di distrik tetangga, sementara
sebagian lainnya bertahan di hutan karena takut akan kehadiran aparat. Dalam dokumen resmi yang
diserahkan ke DPRK Mimika, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan,
di antaranya: Meminta DPRK dan Pemkab Mimika
meninjau langsung kondisi keamanan masyarakat sipil di Distrik Jila. Menuntut Dandim 1710/Mimika untuk
menarik pasukan tambahan TNI dari wilayah tersebut demi menghindari trauma
berkelanjutan. Meminta pemerintah menyediakan
bantuan kemanusiaan bagi warga yang masih mengungsi. Mendorong adanya dialog damai
antara aparat dan masyarakat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali
berjalan normal. Menjamin keamanan warga sipil,
khususnya perempuan dan anak-anak, selama masa pemulihan pasca-konflik. “Kami tidak ingin konflik ini
terus berlanjut. Kami ingin hidup tenang, bisa berkebun dan bersekolah lagi
seperti dulu,” tambah Ely Dolame, tokoh masyarakat Jila lainnya. Ia juga menegaskan bahwa warga
akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua
DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat
yang memilih jalur dialog dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan DPRK akan
segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi keamanan
untuk menindaklanjuti tuntutan warga. “Kami mendengar langsung keluhan
masyarakat Jila dan akan segera menindaklanjutinya. DPRK akan mendorong agar
ada langkah cepat, termasuk penanganan pengungsi dan evaluasi operasi
keamanan,” ujar Primus. Sementara itu, Kapten Kav Dolvie,
yang mewakili Dandim 1710/Mimika, menyampaikan bahwa pihak TNI memahami
kekhawatiran warga dan akan meneruskan aspirasi mereka ke komando atas. “Kami akan tampung dan sampaikan
aspirasi masyarakat ini. TNI hadir untuk menjaga, bukan menakuti. Semua langkah
akan disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres
Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menegaskan bahwa TNI-Polri tetap
berkomitmen menjaga keamanan masyarakat, namun dengan mengedepankan pendekatan
humanis dan dialogis. “Kami ingin memastikan masyarakat
merasa aman. Tidak boleh ada lagi kekerasan, baik dari pihak mana pun,” ucap
Kapolres Billyandha. Hingga kini, sebagian besar
pengungsi masih berada di lokasi penampungan sementara yang difasilitasi oleh
gereja dan organisasi kemanusiaan lokal. Kondisi mereka cukup memprihatinkan,
dengan keterbatasan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan. Sejumlah lembaga kemanusiaan juga
mulai menyalurkan bantuan darurat, sementara pemerintah daerah tengah
menyiapkan tim khusus untuk pemulihan pascakonflik dan pendataan pengungsi. Meski diliputi trauma, warga Jila
berharap agar pemerintah dan aparat benar-benar menepati janji mereka untuk
memulihkan keamanan dan membuka jalan bagi kepulangan warga ke kampung halaman. “Kami hanya ingin kedamaian.
Jangan ada lagi suara tembakan di kampung kami,” kata seorang ibu pengungsi
sambil menenangkan anaknya yang ketakutan. Rapat tersebut ditutup dengan
komitmen bersama dari DPRK, TNI-Polri, dan Pemkab Mimika untuk membentuk tim
investigasi lapangan dan mengatur penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga
terdampak. Situasi di Distrik Jila kini
masih dipantau dengan ketat. Pemerintah daerah berupaya memastikan agar
stabilitas keamanan dapat segera pulih, sementara warga menunggu realisasi
janji untuk bisa kembali hidup dalam kedamaian di tanah sendiri. Penulis: Abim Editor: GF
05 Nov 2025, 15:13 WIT
Polri Gelar FGD Sinergi Antar Lembaga Lindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai narasumber utama.FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar Arifatul Choiri.Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi.Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,” ungkapnya.Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi. PNO-12
05 Nov 2025, 14:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
