logo-website
Kamis, 13 Nov 2025,  WIT

Warga Jila Mengungsi Akibat Trauma Pasca Penindakan OPM: Masyarakat Minta TNI Ditarik

Perwakilan warga menyerahkan berkas tuntutan resmi ke DPRK Mimika, berharap pemerintah dan aparat keamanan menjamin rasa aman bagi masyarakat sipil di Distrik Jila pascakonflik bersenjata.

Papuanewsonline.com - 05 Nov 2025, 15:13 WIT

Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Perwakilan warga Jila menyerahkan berkas berisi poin-poin tuntutan kepada pimpinan DPRK Mimika, Selasa 4 November 2025

Papuanewsonline.com, Timika — Suasana duka dan ketakutan masih menyelimuti Distrik Jila, Kabupaten Mimika, setelah operasi penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berlangsung Sabtu (31/10/2025). Hingga kini, lebih dari 1.500 warga dari tujuh kampung di Distrik Jila masih mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman.


Mereka mengaku trauma mendalam akibat suara tembakan dan kehadiran aparat bersenjata di sekitar permukiman. Dalam suasana mencekam itu, warga menuntut agar pasukan TNI tambahan ditarik dari wilayah Jila, dan agar pemerintah turun tangan memberikan jaminan rasa aman serta pemulihan bagi masyarakat sipil.

Ribuan warga melalui perwakilan mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, aparat TNI-Polri, dan perwakilan pemerintah daerah di Timika, Selasa (4/11/2025).

Dalam pertemuan itu, perwakilan warga menyerahkan dokumen berisi sejumlah tuntutan resmi, termasuk desakan agar operasi militer di Jila dihentikan sementara demi menenangkan situasi.

“Masyarakat kami dari tujuh kampung masih mengungsi karena trauma. Tidak ada korban dari warga, tapi ketakutan itu nyata. Mereka tidak berani kembali ke rumah,” ujar Oto Tsunme, perwakilan masyarakat Jila, dengan suara bergetar.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pengungsi kini menumpang di rumah kerabat di distrik tetangga, sementara sebagian lainnya bertahan di hutan karena takut akan kehadiran aparat.

Dalam dokumen resmi yang diserahkan ke DPRK Mimika, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan, di antaranya:

Meminta DPRK dan Pemkab Mimika meninjau langsung kondisi keamanan masyarakat sipil di Distrik Jila.

Menuntut Dandim 1710/Mimika untuk menarik pasukan tambahan TNI dari wilayah tersebut demi menghindari trauma berkelanjutan.

Meminta pemerintah menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga yang masih mengungsi.

Mendorong adanya dialog damai antara aparat dan masyarakat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal.

Menjamin keamanan warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, selama masa pemulihan pasca-konflik.

“Kami tidak ingin konflik ini terus berlanjut. Kami ingin hidup tenang, bisa berkebun dan bersekolah lagi seperti dulu,” tambah Ely Dolame, tokoh masyarakat Jila lainnya.

Ia juga menegaskan bahwa warga akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat yang memilih jalur dialog dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan DPRK akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi keamanan untuk menindaklanjuti tuntutan warga.

“Kami mendengar langsung keluhan masyarakat Jila dan akan segera menindaklanjutinya. DPRK akan mendorong agar ada langkah cepat, termasuk penanganan pengungsi dan evaluasi operasi keamanan,” ujar Primus.

Sementara itu, Kapten Kav Dolvie, yang mewakili Dandim 1710/Mimika, menyampaikan bahwa pihak TNI memahami kekhawatiran warga dan akan meneruskan aspirasi mereka ke komando atas.

“Kami akan tampung dan sampaikan aspirasi masyarakat ini. TNI hadir untuk menjaga, bukan menakuti. Semua langkah akan disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menegaskan bahwa TNI-Polri tetap berkomitmen menjaga keamanan masyarakat, namun dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis.

“Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman. Tidak boleh ada lagi kekerasan, baik dari pihak mana pun,” ucap Kapolres Billyandha.

Hingga kini, sebagian besar pengungsi masih berada di lokasi penampungan sementara yang difasilitasi oleh gereja dan organisasi kemanusiaan lokal. Kondisi mereka cukup memprihatinkan, dengan keterbatasan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan.

Sejumlah lembaga kemanusiaan juga mulai menyalurkan bantuan darurat, sementara pemerintah daerah tengah menyiapkan tim khusus untuk pemulihan pascakonflik dan pendataan pengungsi.

Meski diliputi trauma, warga Jila berharap agar pemerintah dan aparat benar-benar menepati janji mereka untuk memulihkan keamanan dan membuka jalan bagi kepulangan warga ke kampung halaman.

“Kami hanya ingin kedamaian. Jangan ada lagi suara tembakan di kampung kami,” kata seorang ibu pengungsi sambil menenangkan anaknya yang ketakutan.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen bersama dari DPRK, TNI-Polri, dan Pemkab Mimika untuk membentuk tim investigasi lapangan dan mengatur penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak.

Situasi di Distrik Jila kini masih dipantau dengan ketat. Pemerintah daerah berupaya memastikan agar stabilitas keamanan dapat segera pulih, sementara warga menunggu realisasi janji untuk bisa kembali hidup dalam kedamaian di tanah sendiri.



Penulis: Abim

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE