Warga Jila Mengungsi Akibat Trauma Pasca Penindakan OPM: Masyarakat Minta TNI Ditarik
Perwakilan warga menyerahkan berkas tuntutan resmi ke DPRK Mimika, berharap pemerintah dan aparat keamanan menjamin rasa aman bagi masyarakat sipil di Distrik Jila pascakonflik bersenjata.
Papuanewsonline.com - 05 Nov 2025, 15:13 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Timika — Suasana duka dan ketakutan masih menyelimuti Distrik Jila, Kabupaten Mimika, setelah operasi penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berlangsung Sabtu (31/10/2025). Hingga kini, lebih dari 1.500 warga dari tujuh kampung di Distrik Jila masih mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman.
Mereka mengaku trauma mendalam
akibat suara tembakan dan kehadiran aparat bersenjata di sekitar permukiman.
Dalam suasana mencekam itu, warga menuntut agar pasukan TNI tambahan ditarik
dari wilayah Jila, dan agar pemerintah turun tangan memberikan jaminan rasa
aman serta pemulihan bagi masyarakat sipil.
Ribuan warga melalui perwakilan
mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika, aparat TNI-Polri, dan perwakilan pemerintah daerah di
Timika, Selasa (4/11/2025).
Dalam pertemuan itu, perwakilan
warga menyerahkan dokumen berisi sejumlah tuntutan resmi, termasuk desakan agar
operasi militer di Jila dihentikan sementara demi menenangkan situasi.
“Masyarakat kami dari tujuh
kampung masih mengungsi karena trauma. Tidak ada korban dari warga, tapi
ketakutan itu nyata. Mereka tidak berani kembali ke rumah,” ujar Oto Tsunme,
perwakilan masyarakat Jila, dengan suara bergetar.
Ia menjelaskan bahwa sebagian
besar pengungsi kini menumpang di rumah kerabat di distrik tetangga, sementara
sebagian lainnya bertahan di hutan karena takut akan kehadiran aparat.
Dalam dokumen resmi yang
diserahkan ke DPRK Mimika, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan,
di antaranya:
Meminta DPRK dan Pemkab Mimika
meninjau langsung kondisi keamanan masyarakat sipil di Distrik Jila.
Menuntut Dandim 1710/Mimika untuk
menarik pasukan tambahan TNI dari wilayah tersebut demi menghindari trauma
berkelanjutan.
Meminta pemerintah menyediakan
bantuan kemanusiaan bagi warga yang masih mengungsi.
Mendorong adanya dialog damai
antara aparat dan masyarakat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali
berjalan normal.
Menjamin keamanan warga sipil,
khususnya perempuan dan anak-anak, selama masa pemulihan pasca-konflik.
“Kami tidak ingin konflik ini
terus berlanjut. Kami ingin hidup tenang, bisa berkebun dan bersekolah lagi
seperti dulu,” tambah Ely Dolame, tokoh masyarakat Jila lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa warga
akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua
DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat
yang memilih jalur dialog dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan DPRK akan
segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi keamanan
untuk menindaklanjuti tuntutan warga.
“Kami mendengar langsung keluhan
masyarakat Jila dan akan segera menindaklanjutinya. DPRK akan mendorong agar
ada langkah cepat, termasuk penanganan pengungsi dan evaluasi operasi
keamanan,” ujar Primus.
Sementara itu, Kapten Kav Dolvie,
yang mewakili Dandim 1710/Mimika, menyampaikan bahwa pihak TNI memahami
kekhawatiran warga dan akan meneruskan aspirasi mereka ke komando atas.
“Kami akan tampung dan sampaikan
aspirasi masyarakat ini. TNI hadir untuk menjaga, bukan menakuti. Semua langkah
akan disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres
Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menegaskan bahwa TNI-Polri tetap
berkomitmen menjaga keamanan masyarakat, namun dengan mengedepankan pendekatan
humanis dan dialogis.
“Kami ingin memastikan masyarakat
merasa aman. Tidak boleh ada lagi kekerasan, baik dari pihak mana pun,” ucap
Kapolres Billyandha.
Hingga kini, sebagian besar
pengungsi masih berada di lokasi penampungan sementara yang difasilitasi oleh
gereja dan organisasi kemanusiaan lokal. Kondisi mereka cukup memprihatinkan,
dengan keterbatasan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan.
Sejumlah lembaga kemanusiaan juga
mulai menyalurkan bantuan darurat, sementara pemerintah daerah tengah
menyiapkan tim khusus untuk pemulihan pascakonflik dan pendataan pengungsi.
Meski diliputi trauma, warga Jila
berharap agar pemerintah dan aparat benar-benar menepati janji mereka untuk
memulihkan keamanan dan membuka jalan bagi kepulangan warga ke kampung halaman.
“Kami hanya ingin kedamaian.
Jangan ada lagi suara tembakan di kampung kami,” kata seorang ibu pengungsi
sambil menenangkan anaknya yang ketakutan.
Rapat tersebut ditutup dengan
komitmen bersama dari DPRK, TNI-Polri, dan Pemkab Mimika untuk membentuk tim
investigasi lapangan dan mengatur penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga
terdampak.
Situasi di Distrik Jila kini masih dipantau dengan ketat. Pemerintah daerah berupaya memastikan agar stabilitas keamanan dapat segera pulih, sementara warga menunggu realisasi janji untuk bisa kembali hidup dalam kedamaian di tanah sendiri.
Penulis: Abim
Editor: GF