logo-website
Senin, 29 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
400 Bibit Babi Didistibusikan oleh Pemkab Mimika kepada Peternak Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bergerak cepat dalam memulihkan sektor peternakan yang sempat terpukul akibat wabah African Swine Fever (ASF). Lewat program bantuan pemerintah, sebanyak 400 bibit ternak babi akan didistribusikan secara gratis kepada para peternak lokal pada bulan September dan Oktober 2025. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Mimika, Sabelina Fitriani, menjelaskan bahwa bibit babi tersebut sudah dalam tahap persiapan dan akan dibagikan dengan skema adil dan terencana. “Kami siapkan sekitar 400 bibit, yang akan didistribusikan kepada peternak secara gratis. Ini bagian dari program pemulihan pasca ASF yang cukup melumpuhkan beberapa waktu lalu,” ujar Sabelina pada Senin (28/7/2025). Dari jumlah tersebut, 200 bibit dialokasikan khusus bagi peternak Orang Asli Papua (OAP) dengan pendanaan dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), sementara 200 lainnya untuk peternak non-OAP melalui Dana Bagi Hasil. Setiap peternak akan mendapatkan dua ekor bibit babi untuk memulai atau melanjutkan usaha ternak mereka. Menurut data Disnakkeswan Mimika, saat ini populasi babi di tingkat masyarakat sudah mencapai 3.000 ekor, ditambah 200 ekor yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan laboratorium pembinaan dinas. “Kami optimis, dengan tambahan bibit ini, kebutuhan daging babi di Mimika bisa terpenuhi, dan perekonomian masyarakat terutama peternak bisa bangkit kembali,” tambah Sabelina. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga peternak serta memperkuat ketahanan pangan hewani di wilayah Mimika. Program ini menandai komitmen serius Pemkab Mimika dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan berbasis rakyat, khususnya setelah sempat terdampak wabah skala besar. Pemerintah juga berharap peternak dapat menjaga dan mengembangkan bantuan ini secara berkelanjutan demi kemandirian ekonomi lokal. (jidan) 28 Jul 2025, 15:48 WIT
Sekda Mimika Pamit dengan Pesan Menyentuh: Tetap Loyal dan Dukung Kepemimpinan Daerah Papuanewsonline.com, Timika – Suasana haru menyelimuti apel gabungan di halaman Pusat Pemerintahan Mimika (Puspem), Jalan SP 3, Senin (28/7/2025), ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte, memimpin apel terakhirnya sebelum resmi memasuki masa pensiun pada 31 Juli 2025. Didampingi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), Yumte menyampaikan pesan perpisahan yang menggugah semangat pengabdian. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh ASN untuk tetap solid dan mendukung penuh kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. “Hari ini adalah apel terakhir saya sebagai Sekda Mimika. Saya titipkan pesan kepada seluruh ASN, tetaplah loyal, profesional, dan dukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kita,” ujar Yumte dengan suara bergetar. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan Mimika tidak bisa diraih tanpa integritas dan etos kerja yang tinggi dari seluruh ASN. Sinergi, semangat kolaborasi, dan komitmen terhadap pelayanan publik harus menjadi prioritas di setiap unit kerja. Tak hanya pesan moral, Yumte juga menyampaikan arahan penting terkait implementasi sistem absensi sidik jari (fingerprint) di semua OPD mulai 1 Agustus 2025. Hal ini merupakan bagian dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan akuntabilitas birokrasi. “Saya minta OPD yang belum punya alat fingerprint segera berkoordinasi dengan Bagian Ortal. Setelah semua diterapkan, kita akan laporkan ke KPK sebagai bentuk komitmen transparansi,” tegasnya. Menutup apel, Yumte mengungkapkan harapannya agar ASN Mimika dapat terus meningkatkan profesionalisme dan tetap menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. “Terima kasih atas dukungan selama ini. Mari kita doakan Mimika terus maju dan menjadi daerah yang sejahtera untuk semua,” tutupnya dengan senyum penuh haru, disambut tepuk tangan hangat dari peserta apel. (jidan)   28 Jul 2025, 15:41 WIT
Selama 14 Hari Digelar, Operasi Patuh Salawaku 2025 Resmi Berakhir Papuanewsonline.com, Ambon - Operasi Patuh Salawaku Tahun 2025 yang digelar Kepolisian Daerah Maluku selama 14 hari resmi berakhir, Minggu (27/7/2025).Selama dua pekan pelaksanaan operasi penertiban aturan lalulintas tersebut, Polda Maluku mencatat pelanggaran aturan lalulintas sebanyak 553 yang dilakukan pengendara roda maupun pengekudi roda empat. Operasi Patuh Salawaku terakhir kali dilaksanakan satgas gabungan di jalan Piere Tendean, kawasan lampu lima, kota Ambon, hari ini.Pada hari ke-14, satgas Ops Patuh kembali menjaring 30 pengendara bermotor yang ditemukan melakukan pelanggaran lalulintas. Pengemudi kendaraan roda empat sebanyak 16 dan 14 pengendara roda dua."Total sebanyak 553 pelanggaran lalulintas yang ditemukan selama pelaksanaan operasi patuh Salawaku Tahun 2025 di wilayah hukum Polda Maluku. Dari jumlah tersebut, ada 280 pelanggaran oleh roda dua, dan 273 pelanggaran dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat," kata Direktur Lalu Lintas Polda Maluku, Kombes Pol Yudi Kristanto, S.I.K.Selaku Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) dalam pelaksanaan operasi patuh Salawaku, Kombes Yudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dan sebagian besar masyarakat yang telah menunjukkan peningkatan kesadaran dalam berlalu lintas."Operasi Patuh Salawaku 2025 ini kami laksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan disiplin masyarakat di jalan raya, dan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Data yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi kami untuk program-program keselamatan berkendara ke depannya," ungkapnya.Selama Operasi, tim satgas menyasar berbagai jenis pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, penggunaan telepon genggam saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta kelengkapan surat-surat kendaraan.Kombes Yudi mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjadikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebagai sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Ini penting dilakukan demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di Provinsi Maluku."Kami tidak akan berhenti untuk terus melakukan edukasi dan penindakan secara rutin. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari terus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas," tutupnya. PNO-12 28 Jul 2025, 09:07 WIT
Polri Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Polri menggelar Sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga wilayah, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret di lapangan dalam proses percepatan dan mitigasi terkait hambatan pembentukan berjalannya koperasi.Dalam sambutan pembukaannya Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. mewakili Kaposko Presisi menyampaikan bahwa Polri siap mengambil peran strategis dalam mendukung ekosistem koperasi di desa, melalui lima strategi utama: pencegahan premanisme/pungli terhadap pelaku UMKM, penindakan mafia pangan dan premanisme, pendataan secara real dilapangan pembentukan koperasi serta hambatan didalamnya serta asistensi yanh dilakukan oleh satuan kerja di Polda dan Polres. Henra Saragih, SH., MH., M.Kn. selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi yang mewakili Kementerian Koperasi menyampaikan apresiasi dan menyambut positif langkah Polri dalam memberikan asistensi dan dukungan terhadap pelaksanaan program Presiden terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Kemudian dalam pemaparannya disampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang melibatkan berbagai unit usaha strategis, seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik. Koperasi ini juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi, keterbatasan akses modal, hingga dominasi perantara (middleman) yang merugikan petani dan konsumen. Dalam konteks ini, Polri melalui fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas dan intel polri akan menjadi penggerak lapangan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan lokal. Polri juga memastikan kegiatan ini sejalan dengan semangat “Polri untuk Masyarakat”, yakni menjadikan kepolisian sebagai mitra pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi kerakyatan.Dengan dukungan regulasi, sinergi kementerian/lembaga, dan keterlibatan masyarakat desa, Polri optimis bahwa Program Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Melalui langkah kolaboratif dan terukur ini, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian, keadilan, dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. PNO-12 28 Jul 2025, 08:51 WIT
Temui Warga, Polda Maluku Ingatkan Bahaya Judi dan TPPO Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melakukan sosialisasi tentang bahaya permainan judi konvensional maupun online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).Sosialisasi yang dilakukan langsung dengan cara menemui warga ini dipimpin Aiptu Domeks R.D. Titaley, Perwira Pengawas Tim VII. Kali ini berlangsung di kawasan Jalan Said Perintah, Kota Ambon, Sabtu (26/7/2025).Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengatakan, sosialisasi tentang bahaya judi dan TPPO gencar dilaksanakan. Ini untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan."Sosialisasi dilakukan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya permainan judi maupun TPPO," kata Kombes Rositah.Kombes Rositah mengungkapkan, judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat berdampak pada kerugian diri sendiri maupun orang lain. Judi, kata Kombes Rositah, selain dapat membuat kecanduan, juga bisa menyebabkan kerugian finansial hingga menyebabkan terganggunya mental, bahkan berpotensi terjerat hukum."Banyak persoalan di dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat yang terjadi salah satunya dipicu masalah judi," ungkapnya.Sosialisasi tentang bahaya TPPO juga dilakukan. Seperti dari aspek kesehatan, tatanan sosial di tengah masyarakat hingga trauma pada korban TPPO yang bisa berujung pada kematian."Personel juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya. PNO-12 28 Jul 2025, 08:41 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Masyarakat Lawan Hoaks dan Sukseskan PSU Demi Bangun Citra Positif Papua Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga nama baik Papua di ruang digital. Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah di Papua pada Jumat (25/7/2025), Fatoni menekankan bahwa media sosial kini menjadi senjata dua mata—bisa membangun, tapi juga bisa merusak jika digunakan tanpa tanggung jawab. “Di dunia maya, kita harus lawan berita hoaks dan ujaran kebencian dengan narasi positif tentang Papua. Agar dunia tahu bahwa Papua itu aman, toleran, dan tertib,” tegasnya. Fatoni mendorong masyarakat, terutama generasi muda yang aktif bermedia sosial, untuk menjadi agen perubahan digital. Ia mengajak semua pihak mengisi media sosial dengan konten-konten inspiratif, edukatif, dan membanggakan tentang budaya, toleransi, dan kemajuan Papua. Selain itu, Fatoni juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. Menurutnya, PSU adalah momen krusial yang hanya terjadi lima tahun sekali dan tidak boleh disia-siakan. “Kesempatan PSU ini hanya lima tahun sekali, jangan disia-siakan. Gunakan hak pilihmu dan ajak kerabat serta tetangga datang ke TPS,” ajaknya. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur demi memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih secara nyaman. Fatoni juga menekankan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih nantinya harus didukung bersama. “Setelah terpilih, mari kita dukung bersama dan kita kawal agar pemerintahan berjalan sesuai aturan untuk membangun Papua yang lebih sejahtera,” katanya. Ia berharap dengan narasi positif dan partisipasi demokratis, Papua bisa semakin dikenal dunia sebagai wilayah damai, harmonis, dan penuh harapan. (Jidan)   27 Jul 2025, 20:40 WIT
Perluas Jangkauan Digital, Pemprov Papua Serahkan 49 Starlink dan 5 IndiHome Biz untuk Jayapura PapuaNewsOnline.com, Jayapura – Untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta mempercepat transformasi digital, Pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menyerahkan 49 perangkat Starlink dan 5 layanan IndiHome Biz kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kamis (24/7/2025). Penyerahan ini ditujukan untuk memperluas akses internet di wilayah-wilayah terpencil Kabupaten Jayapura, yang selama ini belum tersentuh jaringan internet konvensional. “Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit sinyal. Ini bukti bahwa kami membangun Papua dari pinggiran,” kata Fatoni. Menurutnya, kehadiran Starlink menjadi solusi praktis dan efisien karena mampu menyediakan koneksi internet stabil di daerah-daerah tanpa infrastruktur telekomunikasi. Starlink akan dipasang di berbagai kampung dan titik strategis, sementara IndiHome Biz akan digunakan di rumah ibadah serta fasilitas publik yang sudah terjangkau jaringan Telkom. Tak hanya itu, perangkat Starlink juga dilengkapi dengan akses poin, mikrotik, dan solar cell portable, untuk menjamin kelancaran konektivitas, bahkan di daerah yang belum memiliki jaringan listrik stabil. “Kami ingin masyarakat bisa belajar, mendapatkan pelayanan publik, dan berpartisipasi dalam demokrasi digital, tanpa terkendala jarak atau sinyal,” ujar Fatoni. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Yudianto, menambahkan bahwa penyaluran ini merespons langsung usulan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura serta menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan inisiatif ini, Pemprov Papua berharap pelaksanaan PSU berjalan lancar dan masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan haknya atas informasi, pendidikan, serta layanan berbasis digital. “Akses internet bukan lagi kebutuhan tambahan, tapi sudah menjadi hak dasar. Kami ingin semua warga Papua bisa menikmatinya,” tegas Fatoni. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Papua dalam menata masa depan yang inklusif, terbuka, dan terhubung secara digital. (jidan)   27 Jul 2025, 20:11 WIT
Jelang PSU 6 Agustus, Pj Gubernur Papua Serukan Warga Keerom Jaga Damai dan Gunakan Hak Pilih Papuanewsonline.com, Keerom – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keerom untuk memastikan kesiapan dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. (24/7/2025) Dalam dialog bersama warga dan tokoh masyarakat, Fatoni menekankan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai wujud nyata tanggung jawab sebagai warga negara. “Saya mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Satu suara sangat berarti bagi masa depan Papua,” ujarnya. Untuk memaksimalkan partisipasi publik, Pemprov Papua telah menetapkan 6 Agustus sebagai hari libur daerah, sehingga masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk memilih tanpa hambatan. “Kesempatan ini tidak datang setiap hari. PSU hanya terjadi lima tahun sekali, jangan disia-siakan. Ajak keluarga dan tetangga untuk ikut memilih,” tambah Fatoni. Tidak hanya soal partisipasi pemilih, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas wilayah, khususnya menjelang PSU yang rawan isu sensitif. Ia meminta warga untuk tidak mudah terpancing berita palsu dan ujaran kebencian yang berseliweran di media sosial. “Mari kita rawat suasana damai Papua. Hindari menyebarkan hoaks dan fitnah yang hanya memecah persatuan,” tegasnya. Fatoni juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari gerakan membangun citra positif Papua. “Papua harus dikenal dunia karena kerukunan, partisipasi, dan kedewasaan berdemokrasinya. Lawan narasi negatif dengan semangat positif lewat media sosial,” pungkasnya. Dengan semangat kolaboratif ini, Pj Gubernur berharap PSU berlangsung aman, damai, dan menghasilkan pemimpin yang membawa Papua ke arah kemajuan. (Jidan)   27 Jul 2025, 20:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT