Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura se-Papua Berikan Dukungan dan Apresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
Papuanewsonline.com,Jayapura-, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni terus mendapatkan dukungan serta apresiasi dari berbagai kalangan di Papua. Salah satunya berasal dari Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura (HKJSM) yang memberikan dukungan penuh kepada Fatoni dalam menjalankan amanah Negara sebagai Pj Gubernur di Provinsi Papua.HKJSM melalui ketua umumnya Sarminanto menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pj Gubernur Agus Fatoni dalam menjalankan rodah pemerintahan di Provinsi Papua."Kami, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura (DPP-HKJSM) memberi apresiasi dan mendukungan Pj Gubernur Bapak Agus Fatoni dalam program-program kerja dan agenda-agenda yang akan dilakukan ke depan terlebih PSU Pilgub Papua," ucap Ketua Umum DPP-HKJSM Tanah Papua, Sarminanto melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Selasa, (15/7/2025).Sarminanto menyamoaikan Bentuk dukungan itu dibarengi dengan lima pesan, yakni pertama mendukung pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani seluruh masyarakat secara adil. Kedua, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk seluruh masyarakat secara harmonis dan bermartabat.Ketiga, menyiapkan dan menyukseskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) secara damai, jujur, adil dan demokratis pada 6 Agustus 2025. Keempat menata tata kelola pemerintahan secara efektif untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Tanah Papua dan kelima mewujudkan kemandirian fiskal daerah sebagai fondasi bagi terbangunnya Papua yang damai dan Papua yang sejahtera."Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Agus Fatoni, Papua akan melangkah menuju masa depan yang lebih tertata, stabil, dan berdaya saing. Kami HKJSM Tanah Papua siap bersinergi, bergotong-royong, dan menjaga persatuan demi suksesnya agenda-agenda strategis di Provinsi Papua," ucapnya.Kata Dia, Sebagaimana saat ini masyarakat tengah bersemangat menuju PSU memilih pemimpin Papua yang baru dan siap berpartisipasi untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera dan menjadi milik bersama sebagai rumah besar yang menaungi semua umat. "Harapan kami seperti itu, Papua menjadi rumah besar, rumah bersama dan saling menghormati antar sesama," tutup Sarminanto.Atas dukungan tersebut, Agus Fatoni menyampaikan terimakasih dan mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang berisi ujaran kebencian, fitnah dan hoaks. Hal ini dikarenakan dapat memecah belah persatuan. “Mari kita jaga kerukunan di Papua. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum pasti kebenarannya. Biasakan cek dan ricek sebelum membagikan informasi, apalagi di media sosial,” kata Fatoni.Dirinya juga mengajak seluruh warga Papua untuk berpartisipasi aktif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025 demi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan damai. “Mari sukseskan PSU yang akan datang. Gunakan hak pilih secara bertanggung jawab, dan tunjukkan bahwa warga Papua cinta damai serta menjunjung tinggi demokrasi,” Pungkasnya.(red)
15 Jul 2025, 19:19 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Awasi Ketat Netralitas ASN dalam PSU Pilgub Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Menjelang PSU Pilgub Papua, Pemerintah Provinsi Papua secara tegas mengawasi secara ketat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Korwa menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan. “Netralitas ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya. (15/7/25)Ia menambahkan bahwa aturan tersebut secara jelas menegaskan kewajiban ASN untuk bersikap netral dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk PSU Pilgub Papua. " Pelanggaran terhadap netralitas tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku," Ucapnya. Selain mengacu pada UU dan PP, Danny juga menyebutkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN yang ditandatangani oleh sejumlah kementerian dan lembaga pengawas pemilu." SKB ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai pengawasan netralitas ASN. Sehingga ASN yang melanggar prinsip netralitas dan terjun terlibat politik praktis dalam PSU Pilgub, maka akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari sangsi sedang hingga berat. Danny mengimbau agar seluruh ASN senantiasa menjaga profesionalisme dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun. “Sikap netralitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan,” Sorotnya.Danny juga mengajak masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya dalam PSU Pilgub Papua mendatang demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman, baik dan lancar. "Mari kita hadir di TPS untuk memilih pemimpin yang akan mengawal pembangunan di Papua lima tahun mendatang," Ajaknya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 18:16 WIT
Komisi IV DPR Papua Tengah Pertanyakan Ketidakhadiran Kadis PUPR Pada Tiga Kali RDP
Papuanewsonline.com, Nabire
— Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah yang membidangi Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) dalam 3x (tiga kali) rapat dengar pendapat (RDP) yang
telah dijadwalkan dan diundang secara resmi oleh DPR Papua Tengah. Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah,
Yulius Yapugau, menyatakan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi tanda
tanya besar sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif
yang menjalankan fungsi pengawasan. “Kami sudah mengirimkan undangan
resmi sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini Kepala Dinas PUPR belum juga
hadir. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam membangun komunikasi yang baik
dengan DPR,” tegas Yulius Yapugau. Menurutnya, keberadaan Dinas PUPR
sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua
Tengah. Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP
sangat penting agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan langsung atas
berbagai proyek pembangunan tahun 2024 yg belum tuntas baik dari segi
pembayaran maupun fisik dan progres pekerjaan tahun 2025 yg belum sama sekali
berjalan baik dari segi perencanaan apalagi fisik. Komisi IV juga menyikapi
ketidakhadiran secara berulang seperti ini, justru membuat miris dan
dipertanyakan keseriusan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan
pembangunan di Papua Tengah
“Kami tidak ingin fungsi
pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya etikad baik dari
mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan
pribadi,” tambah ketua Komisi IV. (Red)
15 Jul 2025, 17:04 WIT
Reperdasi Pertanggungjawaban Dibahas DPR, APBD Pemprov Papua Raih Opini WTP
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPR Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, ST., MM, pada Senin, 14 Juli 2025, dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forkompinda Papua. Denny Bonai menjelaskan bahwa rapat paripurna ini sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. " Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Ucapnya.Lanjut Bonai, Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 3,05 triliun (100,5% dari target), sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,80 triliun. " Meskipun terdapat penurunan realisasi pada beberapa pos pembiayaan, secara keseluruhan, namun kinerja keuangan daerah Papua dinilai baik," Tegasnya.Bonai mengatakan Selanjutnya, persetujuan bersama atas Raperda ini dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, DPR Papua telahv melaksanakan rapat paripurna untuk membahas materi Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024." Pencermatan detail Raperdasi oleh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi sangat penting, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Papua," Pungkas Bonai.Kata Bonai, Pembahasan ini tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan. Sementara itu Penjabat Gubernur Papua, melalui sambutan yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, menekankan bahwa Raperdasi ini merupakan wujud kinerja pemerintah provinsi Papua dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. " Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan," Pungkasnya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 13:02 WIT
Hendrizal Husin Hadiri Penandatanganan Kerja Sama Dengan PT PLN Persero Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat serta PT PLN (Persero) UIP Maluku dan Papua dengan Kejaksaan Tinggi Papua.Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Honai, Lantai 5 Kantor PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat, Jl. Ahmad Yani No. 18, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (14/7/2025).Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Hendrizal Husin mengaku bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk tersebar dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia." Ini Secara serentak, karena kegiatan ini juga terhubung dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang digelar di Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta," Ujarnya.Dikatakanya, Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar institusi dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal, serta memastikan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan di berbagai wilayah, termasuk di Papua." Kejaksaan Tinggi Papua terus berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam menjamin kepastian hukum bagi proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan publik," Pungkasnya.(red)
14 Jul 2025, 17:31 WIT
Wakil Bupati Mimika Himbau OPD Kurangi Perjalanan Dinas, Ikuti Temuan BPK
Papuanewsonlline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengurangi
frekuensi perjalanan dinas. Himbauan tersebut disampaikan pada
Senin pagi (14/07/2025) setelah Apel gabungan, menyusul temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menunjukkan tingginya biaya perjalanan dinas di
pemerintahan Kabupaten Mimika. Sehingga langkah ini merupakan bagian dari upaya
optimalisasi penggunaan anggaran daerah dan peningkatan efisiensi. Kemong menekankan pentingnya
selektifitas dalam menghadiri undangan perjalanan dinas ke luar daerah. Setiap
perjalanan dinas harus mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya bagi pelaksanaan
tugas dan program pemerintah. Perjalanan
dinas yang dapat diwakilkan oleh staf atau pejabat eselon lebih rendah
sebaiknya tidak dilakukan oleh pimpinan OPD. “Hasil temuan kemarin dari BPK
itu memang lebih banyak di perjalanan dinas karena dananya cukup besar.
Diharapkan supaya kita bisa minimalisir. Kalau memang sangat perlu iya bisa,
tapi kalau rapat-rapat biasa menghadiri undangan, tidak perlu juga,” tegas
Kemong. Ia memberikan contoh kegiatan
yang bersifat urgen dan perlu dihadiri, seperti yang berkaitan dengan koperasi
merah putih, sekolah rakyat, stunting, dan kegiatan lain yang sejalan dengan
visi dan misi kepala daerah. Kemong juga menyoroti pentingnya
pelaporan perjalanan dinas. Mekanisme
pelaporan, baik tertulis maupun lisan kepada pimpinan daerah, harus dipatuhi
oleh seluruh pegawai.
Selain mengurangi frekuensi,
upaya penghematan juga dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah peserta
perjalanan dinas. (Jidan)
14 Jul 2025, 17:04 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tebar Kebahagiaan dan Kepedulian Untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Papua Tengah - Dalam rangka memperkuat pendekatan humanis dan membangun hubungan emosional yang positif dengan masyarakat, personel Satgas Ops Damai Cartenz kembali melaksanakan kegiatan sosial di dua wilayah berbeda yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya pada Minggu (13/7/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Poskotis Brimob Sektor Paniai yang dipimpin oleh Bripda Rizki Zulyansyah dan Bharada Yudi Setiadi. Kegiatan tersebut berfokus pada interaksi langsung dengan anak-anak di sekitar pos, termasuk bermain bersama, berbagi makanan ringan, dan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak untuk merasakan keceriaan bersama aparat keamanan.Suasana penuh kehangatan dan tawa anak-anak menggambarkan kuatnya kedekatan emosional antara Satgas Ops Damai Cartenz dan masyarakat. Para anak - anak terlihat sangat antusias dan bahagia bisa bermain dan belajar bersama para personel Satgas Ops Damai Cartenz.“Anak-anak ini adalah masa depan Papua. Melihat mereka tersenyum dan merasa aman bersama aparat adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” ujar Bripda Rizki.Sementara itu, di wilayah Sektor Intan Jaya, kegiatan sosial juga dilaksanakan oleh personel Satgas yang dipimpin Bripka Sudomo dengan memberikan bantuan bahan makanan (bama) kepada masyarakat yang sedang mengalami duka. Kegiatan ini merupakan wujud empati dan solidaritas aparat terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus bentuk kehadiran negara di tengah situasi sosial yang rentan.Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan bagian integral dari pendekatan humanis yang diusung dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz.“Kami tidak hanya hadir untuk pengamanan, tetapi juga untuk menyentuh hati masyarakat. Kami ingin menciptakan rasa aman sekaligus rasa dekat. Inilah esensi dari Satgas Operasi Damai Cartenz untuk menumbuhkan harapan dan membangun kedamaian,” tegas Brigjen Faizal.Tidak hanya itu Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menekankan bahwa kegiatan humanis menjadi sarana efektif untuk memperkuat komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat.“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa aparat adalah bagian dari masyarakat. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Kami hadir bersama mereka, dalam suka maupun duka,” tutup Kombes Yusuf.Kegiatan yang dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz ini kembali menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian di Papua tidak hanya dibangun dengan senjata dan patroli, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan, senyum anak-anak, dan solidaritas pada mereka. PNO-12
14 Jul 2025, 16:57 WIT
Wakil Bupati Mimika Pimpin Apel Gabungan ASN, Tekankan Efisiensi dan Koordinasi
Papuanewsonline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin apel gabungan seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Senin pagi,
14 Juli 2025. Apel yang dilaksanakan di halaman Gedung Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika ini menekankan pentingnya efisiensi kerja dan koordinasi antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanatnya, Kemong yang
mewakili Bupati Mimika, menyampaikan pentingnya peningkatan efisiensi kerja
ASN. Ia menghimbau agar perjalanan dinas
yang tidak mendesak dikurangi untuk memfokuskan sumber daya dan waktu pada
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peningkatan efisiensi ini
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja
pemerintahan. Selain efisiensi, Kemong juga
menekankan pentingnya pembenahan administrasi di seluruh OPD. Tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib
administrasi merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Saya menegaskan pentingnya
efisiensi kerja, mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak agar fokus
pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Saya juga menghimbau seluruh OPD
untuk terus membenahi administrasi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan
yang lebih baik ke depannya" tegasnya. Ia berharap dengan peningkatan
efisiensi, pembenahan administrasi, dan koordinasi yang solid, pelayanan publik
di Kabupaten Mimika dapat menjadi lebih optimal. Kemong juga yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas yang luar biasa dan mampu memimpin bawahannya untuk
mencapai tujuan tersebut.
"Saya yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas luar biasa. Untuk itu, mari terus perkuat koordinasi dan
sinergi demi pelayanan publik yang optimal,” tutup nya. ( Jidan )
14 Jul 2025, 16:43 WIT
Bupati Nduga Dinard Kelnea Meninggal Dunia di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Dinard O. Kelnea dilaporkan meninggal dunia di kediamanya di Koya, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (14/7/2025), 12.00 WIT Siang.
Bupati Dinard Kelnea dikabarkan meninggal karena sakit. Wakil Bupati Nduga Yoas Beon membenarkan kabar tersebut.
" Benar, Saya beserta OPD dan Masyarakat Kabupaten Nduga sangat kehilangan sosok dan tokoh yang baik bagi kami," Ucapnya.
Diketahui Bupati Nduga, Dinar O Kelnea dan Wakil Bupati Yoas Beon merupakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat pilkada. Mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih se-Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).Februari Lalu.(red)
14 Jul 2025, 16:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
