logo-website
Senin, 29 Jun 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Bapenda Mimika Kerjasama dengan PKN STAN Tingkatkan Kualitas SDM Perpajakan Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara resmi menjalin kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perpajakan.  Kerja sama ini didasari reputasi PKN STAN sebagai lembaga pendidikan terkemuka di bidang keuangan negara, yang memiliki pengajar ahli di bidang perpajakan, baik secara teoritis maupun praktis.Hal ini disampaikan kepala Bapenda Dwi Cholifah di Timika, Sabtu (12/7/25).Dwi menjelaskan bahwa Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan dan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Mimika. " Kegiatan ini terfokus pada tiga bidang keahlian penting, yaitu pemeriksa pajak, penilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juru sita pajak," Ucapnya.Dikatanya, Sebanyak 12 pegawai Bapenda Mimika telah mengikuti pelatihan intensif dari pemateri-pemateri handal  untuk membekali mereka dengan keahlian praktis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penagihan pajak, termasuk menghadapi wajib pajak yang tidak patuh. " Sudah selesai pelatihan, sehingga para peserta telah menerima sertifikat yang akan menjadi dasar pengangkatan resmi mereka sebagai pemeriksa pajak, penilai PBB, atau juru sita melalui Surat Keputusan (SK) Bupati," Jelasnya. Dwi menyampaikan bahwa Proses penagihan pajak nantinya akan dilakukan secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari tahap pemeriksaan, teguran, surat paksa, hingga penyitaan dan lelang aset jika diperlukan. " Kerja sama dengan PKN STAN ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan Bapenda Mimika dalam eksekusi penagihan pajak.  Kami berharap materi yang diterima dalan pelatihan ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah," Uacapnya.Lanjut Dwi hal ini  akan berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.  " Dengan SDM yang lebih terampil, kami optimis dapat mencapai target penerimaan pajak dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien,” Pungkasnya.(Jidan) 12 Jul 2025, 20:18 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Penghargaan ITUC-ASIA Pacific Kepada Kapolri Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri acara penyerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Penghargaan dari organisasi buruh tingkat Asia Pasifik ini menjadi tonggak bersejarah, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri yang dinilai berhasil membangun jembatan dialog konstruktif antara institusi Polri dan elemen serikat pekerja di Indonesia. Ini juga menandai pengakuan internasional terhadap kontribusi aktif Polri dalam mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Bhayangkari, General Secretary ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Presiden KSPI, Presiden KSBSI, Presiden KSPSI, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Maluku beserta 14 Kapolda lainnya, serta para pengurus dan anggota serikat pekerja serta tamu undangan lainnya.General Secretary ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, dalam sambutannya menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan, khususnya dalam pengawalan demonstrasi buruh serta upaya aktif Polri dalam mendukung penempatan kembali ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.“Malam ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah. ITUC memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas komitmennya dalam melindungi pekerja dan mendukung serikat buruh secara konkret,” ungkap Yoshida.Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, seraya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan serikat pekerja adalah bagian dari strategi bersama menghadapi tantangan ketenagakerjaan dalam dinamika global yang terus berubah.“Kita berharap sinergisitas ini menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja. Alhamdulillah, hasil komunikasi yang telah dibangun menunjukkan potensi terbukanya 35.000 lapangan kerja baru untuk rekan-rekan yang terdampak PHK,” ujar Kapolri.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menyampaikan bahwa buruh di Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada Kapolri atas pendekatan yang persuasif dan kebijakan nyata melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.“Polri di bawah Jenderal Sigit telah menunjukan keberpihakan moral terhadap pekerja. Ini bukan hanya apresiasi simbolik, tetapi pengakuan terhadap langkah konkret yang dirasakan langsung oleh buruh,” ujarnya.Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolri dan menilai bahwa pencapaian ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi representasi semangat seluruh jajaran Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan refleksi atas komitmen moral dan profesionalisme yang telah ditanamkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Kami di Polda Maluku menjadikan hal ini sebagai cermin dan pemicu semangat untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum pekerja,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini menegaskan arah transformasi Polri yang semakin inklusif, terbuka terhadap dialog sosial, dan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penegak hukum.“Kepemimpinan yang mengakar pada empati dan keberpihakan terhadap keadilan sosial adalah napas baru bagi institusi Polri. Di Maluku, kami berkomitmen mengemban semangat ini dalam pendekatan kami terhadap masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan solidaritas lintas sektor, mencerminkan eratnya hubungan antara negara dan rakyatnya. Acara ditutup dalam situasi aman, tertib, dan penuh kehangatan. PNO-12 12 Jul 2025, 14:26 WIT
Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Provinsi Papua Kompak Dukung Pj Gubernur Agus Fatoni Papuanewsonline.com , Jayapura-, Tokoh Adat dan tokoh Agama di Papua kompak memberi dukungan dan Apresiasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni.Dukungan dan kekompakan tokoh Adat dan tokoh Agama itu telihat saat Pj Gubernur Agus Fatoni menginjakan kaki di Provinsi Papua, dan bertemu secara langsung  dengan Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua dan Dewan Adat Papua.Dukungan dan apresiasi tokoh agama dan tokoh masyarakat diberikan, karena baru pertama kali sepanjang sejarah Papua, Pj Gubernur memberikan prioritas pertama, memberikan kesempatan pertama bertemu dengan semua tokoh agama dan tokoh adat saat tiba di tanah Papua.Ketua FKUB Provinsi Papua sekaligus Pimpinan PGGP Papua Pdt. Lipius Biniluk bersama para perwakilan agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha mendukung penuh kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni." Kami mengapresiasi langkah Fatoni yang langsung menemui tokoh agama sesaat setelah tiba di Tanah Papua, ujar ketua FKUB Provinsi Papua Pdt Lipius Biniluk di Jayapura , Sabtu (12/7/2025).Pdt Lipius mengatakan bahwa Ia  bersama para perwakilan seluruh agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha, menyatakan apresiasi dan dukungan atas langkah Pj. Gubernur yang memulai tugasnya dengan bertemu tokoh agama dan tokoh adat di papua." langkah Pj Gubernur Papua Agus Fatoni mendatangi para tokoh agama di wilayah ini,  menjadi sebuah momen bersejarah dan pertama kali sepanjang sejarah di Papua," Terangnya."Ini adalah sejarah bagi kami. Baru pertama kali ada Pj Gubernur yang datang langsung menemui dan berdialog dengan para tokoh agama. Ini momen penting dan sangat berkesan,” katanya.Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen Pj Gubernur untuk merangkul semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama sebagai mitra strategis dalam menjaga kedamaian dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di Papua. "Komitmen Pj Gubernur yang sudah pengalaman sebanyak 4 kali menjadi Gubernur ini sesuai dengan sila pertama dan sila ketiga  Pancasila," Ucapnya.Dukungan dan apresiasi juga disampaikan tokoh adat di Papua, Ondoafi Organes Kaiway menyambut baik langkah Pj Gubernur Agus Fatoni bertemu dengan tokoh adat se-Papua.Dia menilai Fatoni menciptakan sejarah, di mana seorang Pj. Gubernur yang baru dilantik langsung menemui pemuka adat sesaat setelah tiba di Tanah Papua. “Ini baru pertama kali terjadi, seorang pemimpin daerah langsung turun dari pesawat dan menyapa kami, para pemilik tanah ini. Ini wujud penghormatan besar terhadap adat Papua,” kata Ondoafi.Diketahui, dukungan dari kalangan adat dan agama ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas sosial dan politik Papua, dalam pelaksanaan pembangunan di Papua, khususnya pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Agus  Fatoni mengatakan pertemuan ini menjadi momentum awal untuk membangun sinergi dengan tokoh agama dan adat sebagai pilar penting dalam kehidupan sosial di Papua.Dirinya juga mengapresiasi peran aktif FKUB dan PGGP dalam menjaga kerukunan dan persatuan. Agus Fatoni menegaskan bahwa tokoh agama dan tokoh adat merupakan elemen strategis dalam menjaga stabilitas di Papua dalam kebersamaan, untuk menciptakan iklim yang kondusif, aman dan damai terutama menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya terjadi di Provinsi Papua. “ Tokoh adat dan tokoh agama merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga Saya berharap dengan kekompakan dan dukungan ini, memberikan motifasi agar semua  menjaga iklim kondusif, aman dan damai, menjelang PSU di tanah Papua,” jelas Fatoni.Agus Fatoni berharap  agar tokoh agama dan tokoh adat terus menyerukan persaudaraan, kekompakan, perdamaian, persatuan dan kebersamaan di Provinsi Papua.Atas amanah dan kepercayaan ini, Agus Fatoni mengatakan akan melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik guna menuju kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.“Banyak harapan, penyampaian sudah saya dengar dan itu menjadi catatan kami, untuk kita sama-sama wujudkan menjaga Papua aman, Papua damai, Papua maju dan masyarakat sejahtera,” Pungkasnya.(Red) 12 Jul 2025, 12:54 WIT
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Papuanewsonline.com, Banda Aceh — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan mendukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud Beureu'eh di Anjong Mon Mata, di belakang Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (10/7), Malam. Yusril mengatakan, sejarah Aceh, khususnya peran Daud Beureu'eh dalam melawan Belanda dan Jepang, serta peran sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, merupakan usaha luar biasa yang telah dilakukannya bagi bangsa dan negara. “Tidak semua tokoh di Aceh gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Sebagian ingin Aceh menjadi negara sendiri, sebagian malah ingin tetap di bawah penjajahan Belanda. Daud Beureu'eh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI baik secara politik, militer, maupun diplomasi,” tegas Yusril. Yusril menjelaskan bahwa keinginan Daud Beureu'eh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan keistimewaannya disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh awal tahun 1946. Karena itu, pada masa revolusi, Daud Beureu’eh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI. Provinsi Aceh akhirnya dibentuk melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Lanjut Yusril bahwa Daud Beureu’eh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh. Namun pada 1950, Peraturan Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Soesanto Tirtoprodjo dari PNI, sehingga peraturan itu harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. “Celakanya, pencabutan Keputusan Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir, padahal baik Sjafruddin, Natsir, maupun Daud Beureu'eh semuanya adalah tokoh Partai Masyumi,” jelas Yusril. Menurut Yusril, saat itu Natsir menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan KNIP, sehingga memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureu’eh.Lanjut dikatakan Yusril bahwa Natsir terlambat sehari datang ke Aceh karena putrinya meninggal tenggelam di Kolam Renang Cikini,” kenang Yusril dari wawancaranya dengan Natsir pada 1982. Saat Natsir mendarat di Aceh, Daud Beureu’eh telah menyingkir ke luar kota karena sehari sebelumnya beliau telah mengumumkan perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. "Natsir sangat memahami kekecewaan Daud Beureu’eh atas pembubaran Provinsi Aceh dan ingin agar provinsi tersebut dibentuk kembali bersamaan dengan pembentukan provinsi lain. Hal ini disampaikan Natsir dalam pidato di depan masyarakat Aceh yang berdatangan ke Pendopo Gubernur, yang diterjemahkan Osman Raliby ke dalam Bahasa Aceh," ucap Yusril. Ditambahkan Yusril saat itu, Natsir juga menitipkan pesan kepada Daud Beureu’eh melalui Osman Raliby agar menahan diri dari perlawanan, Namun Daud Beureu’eh menjawab bahwa "nasi sudah menjadi bubur" dan telah menyingkir dari ibu kota Aceh, Kutaraja, dan masuk hutan untuk melakukan perlawanan, meskipun saat itu belum mengumumkan berdirinya DI/TII, yang baru dilakukan pada 1953. Jadi walaupun Provinsi Aceh kembali terbentuk pada 1956 dan dipisahkan dari Sumatera Utara, Daud Beureu’eh telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Belakangan, DI/TII Aceh yang dipimpinnya menyatakan bergabung dengan PRRI dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) sebagai gabungan PRRI-Permesta pada1958. “Dari fakta-fakta sejarah itu, Daud Beureu’eh mestinya tidak dianggap sebagai pemberontak yang ingin memisahkan Aceh dari NKRI. Beliau seorang Republikan yang kecewa dengan janji-janji yang tak kunjung diwujudkan para pemimpin di pusat,” ujar Yusril. Yusril menegaskan, sejarah tentang Daud Beureu’eh perlu ditulis ulang. “Beliau adalah pejuang RI sejati, jasa-jasanya tak ternilai bagi bangsa dan negara, sehingga sudah saatnya beliau diangkat menjadi Pahlawan Nasional,” kata Yusril. Ia menambahkan, Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI. Namun setelah dikaji ulang, mereka sejatinya bukan pemberontak untuk memecah belah bangsa, melainkan melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memberi ruang kepada kaum komunis untuk masuk ke pemerintahan. “Akhirnya, Presiden SBY meneken Keputusan Presiden yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara,” tutup Yusril. Menko Yusril berharap hal yang sama dapat dilakukan terhadap Teungku Muhammad Daud Beureu’eh.(Ning) 11 Jul 2025, 23:06 WIT
i-Tax Mimika, Pilar Utama Kemudahan Membayar Pajak Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam mendorong digitalisasi pembayaran pajak.  Kepala Bapenda, Dwi Cholifah, menjelaskan pada Kamis (11/07/2025) bahwa Bapenda berupaya menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum familiar dengan teknologi digital.  "Kami melakukan sosialisasi intensif melalui brosur dan papan reklame, serta mempertahankan fasilitas pembayaran manual atau tunai di loket Bapenda, ATM, dan mesin EDC," jelasnya.  Hal ini penting karena masih banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang bergantung pada transaksi tunai dan belum memiliki akses ke perbankan digital. Bapenda menilai layanan perbankan yang ada di Mimika, termasuk lima bank dan kantor pos, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pajak selama 3 hingga 5 tahun ke depan.  Untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur di masa mendatang, Bapenda Mimika memanfaatkan aplikasi "i-Tax Mimika" yang tersedia di platform Android.  Aplikasi ini terhubung dengan berbagai kanal pembayaran dan diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terbaru.  Aplikasi ini juga memperhitungkan regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur pembagian hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan antara pemerintah pusat dan daerah.  Bapenda Mimika memastikan aplikasi "i-Tax Mimika" selalu diperbarui untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut.  Dengan demikian, aplikasi ini dapat secara akurat menghitung dan mendistribusikan bagi hasil pajak sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan pembayaran pajak.  Strategi kami adalah menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.  Keberadaan aplikasi 'i-Tax Mimika' dan berbagai kanal pembayaran diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," pungkasnya.  Bapenda Mimika akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pembayaran pajak untuk mendukung perekonomian daerah. ( Jidan ) 11 Jul 2025, 22:12 WIT
Bapenda Mimika Dorong Transaksi Pajak Digital Lewat Peningkatan Aksesibilitas Pembayaran Bapenda Mimika Dorong Transaksi Pajak Digital Lewat Peningkatan Aksesibilitas Pembayaran Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menerapkan strategi peningkatan aksesibilitas pembayaran pajak digital untuk mendorong transaksi online.  Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa metode pembayaran online bertujuan mempermudah masyarakat membayar pajak, sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran dan realisasi pembayaran pajak. (11/7/25)  "Kuncinya adalah membuka sebanyak mungkin saluran pembayaran," ujarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bapenda Mimika telah menjalin kerja sama dengan 5 (lima) lembaga perbankan dan satu kantor pos, yaitu Bank Papua, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Kantor Pos.  Kelima lembaga ini dianggap cukup menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mimika.  Setiap lembaga menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk ATM, kanal digital, dan mesin EDC (Electronic Data Capture).  Dengan demikian, masyarakat memiliki beragam pilihan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Peningkatan signifikan transaksi pembayaran pajak digital didorong oleh strategi utama Bapenda Mimika, yaitu membuka berbagai kanal pembayaran.  Kerja sama dengan berbagai bank dan kantor pos bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya.  Setiap kanal pembayaran menyediakan berbagai metode, mulai dari transfer antar bank hingga pembayaran melalui aplikasi digital. "Dengan menyediakan berbagai kanal pembayaran, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.  Kemudahan akses pembayaran diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah," pungkasnya menutup wawancara bersama Papuanewsonline.com. ( Jidan ) 11 Jul 2025, 20:46 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2025 Gelar Patroli dan Bagi Sembako di Distrik Omukia Papuanewsonline.com, Puncak - Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 melaksanakan kegiatan patroli sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Kamis, 10 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan gangguan keamanan seperti Kabupaten Puncak. Pembagian sembako mencakup beras, gula, mie instan, kopi, minyak goreng, dan daun teh. Proses pembagian dilakukan secara langsung oleh personel, di mana petugas mendatangi warga, menyapa, serta menjelaskan maksud kedatangan sebelum menyerahkan bantuan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam membawa kedamaian di tengah masyarakat."Ini membuktikan bahwa kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz-2025 membawa kedamaian. Masyarakat menyambut baik hal ini," ujar Brigjen Pol. Faizal.Selain patroli dan pembagian bantuan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat dalam menciptakan situasi yang kondusif.Secara terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau warga, khususnya di Kabupaten Puncak, agar terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan aparat keamanan."Dengan adanya Satgas Ops Damai Cartenz-2025 ini, yang selain melakukan penegakan hukum terhadap KKB juga hadir bersama masyarakat dalam kegiatan sosial, membuktikan bahwa aparat hadir untuk menjaga masyarakat dari gangguan dan memberikan jaminan keamanan," tutup Kombes Pol. Yusuf Sutejo. PNO-12 11 Jul 2025, 20:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT