Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
HUT ke-79 Polri, Komisi III DPR Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis
Papuanewsonline.com, Jakarta,- Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sejumlah catatan terhadap perjalanan Polri menyambut hari Bhayangkara ke-79. Cucun mengatakan berbagai transformasi internal yang dilakukan Polri harus terus diperkuat agar semakin sesuai dengan kebutuhan zaman dan harapan publik.Menurut Cucun, penguatan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri menjadi pondasi penting untuk memperkuat profesionalisme dan integritas institusi."Di usia ke-79 ini, saya melihat Polri terus menunjukkan upaya memperkuat sumber daya manusianya. Penguatan SDM menjadi pondasi penting agar Polri semakin profesional dan responsif terhadap harapan masyarakat," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta Senin (30/6/2026).Setiap tahun, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara Polri. Tahun 2025, peringatan HUT Bhayangkara ke-79 mengusung tema ‘Polri untuk Masyarakat’z Puncak acara diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Selasa, 1 Juli 2025.Selain penguatan SDM, Cucun juga mencermati kesiapan Polri dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ia berpandangan transformasi digital harus segera dilakukan dalam menghadapi tantangan keamanan yang makin kompleks."Langkah-langkah Polri yang mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi juga patut dicatat. Terutama dalam hal integrasi sistem data antara reserse, lalu lintas, dan intelijen itu menunjukkan upaya untuk bekerja lebih presisi dan efisien," tutur Cucun.Wakil Ketua DPR tersebut menilai, sinergi antar-unit kerja yang didukung sistem data terintegrasi akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan hingga kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri.Lebih jauh, Cucun menekankan pentingnya keberadaan aparat kepolisian di tengah masyarakat. Ia menegaskan kehadiran anggota Polri secara langsung di lapangan adalah wujud perlindungan yang nyata bagi masyarakat."Anggota Polri harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya bekerja dari balik meja. Karena kehadiran langsung itulah yang menghadirkan rasa aman dalam aktivitas harian rakyat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun lainnya," jelasnya.Meski mencatat sejumlah kemajuan, Cucun tetap mendorong Polri untuk membuka ruang evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor. Sebab, Polri sebagai sebuah institusi harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan akuntabilitas publik."Tentu masih ada ruang perbaikan di beberapa sisi, dan itu hal wajar dalam proses institusional sebesar Polri. Yang penting, semangat untuk terus membenahi diri dan mendekatkan diri kepada rakyat tetap terjaga,” ungkap Cucun.“Dan pastikan selalu menggunakan pendekatan humanis dalam menghadapi rakyat. Karena Polisi harus bisa menjadi pengayom bagi masyarakat,” tambahnya.Anggota Komisi Penegakan Hukum dan Keamanan DPR itu pun mengucapkan terima kasih kepada setiap anggota Polri atas dedikasinya selama ini. Cucun berharap Polri terus setia bekerja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.“Selamat hari jadi Polri yang ke-79. Terima kasih atas setiap peluh yang dikeluarkan anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.“Semoga HUT Bhayangkara ke-79 dapat menjadikan Polri semakin profesional dan berintegritas. Apa yang baik terus dipertahankan, dan apa yang kurang harus diperbaiki. Jaya selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Tutupnya.(Ning)
01 Jul 2025, 10:49 WIT
Kondisi Infrastruktur Belum Memadai, Pemda Mimika Sampaikan Permohonan Maaf
Papuanewsonline.com, Timika, – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kondisi infrastruktur yang kurang memadai dan beberapa permasalahan lainnya. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, saat ditemui awak media di halaman Kantor Bupati Mimika, Senin ( 30/06/25) Yumte mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyadari adanya kekurangan dalam beberapa aspek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik terhadap masyarakat. "Pemerintah Kabupaten Mimika memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga, khususnya terkait infrastruktur yang kurang baik dan perbedaan pandangan, terutama di Jayapura," Ujarnya. Kata Yumte, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. "Prioritas kami adalah memberikan layanan publik yang berkualitas agar masyarakat merasa nyaman dan puas," Ucapnya.Yumte mengakui adanya permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga sangat berdampak pada kualitas hasil pekerjaan." Pemerintah menyadari adanya masalah terkait perencanaan yang kurang matang dan pengadaan yang tidak tepat sasaran, sehingga berujung pada anggaran yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki manajemen proyek dan meningkatkan kualitas pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur," Jelas Yumte. Lanjut, Pj Sekda mengatakan ada beberapa langkah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni berupaya meningkatkan manajemen dan kualitas pendidikan, serta memperhatikan secara seksama setiap kebijakan dan implementasinya agar tidak menimbulkan masalah baru." Pemerintah Daerah berupaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek agar lebih terarah, efektif dan berkualitas," Tegasnya.Lanjut Yumte Pemerintah Kabupaten Mimika kedepan akan meningkatkan kualitas pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur sehingga benar-benar berkualitas." Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Semua pekerjaan, terutama proyek infrastruktur, harus berkualitas karena menyangkut kepentingan banyak orang," Pungkasnya.Sementara itu diketahui program 100 hari kerja Bupati dan Wakilbupati Mimika belum terlihat atau belum berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, banyak janji dalam program 100 hari kerja Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dengan jargon JOEL tersebut, hingga hari ini per 1 Juli 2025 tidak ada gebrakan program strategis yang menyentuh langsung terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika. ( Jidan )
01 Jul 2025, 10:06 WIT
Pemerintah Kabupaten Mimika Segera Realisasi Dana Otsus
Papuanewsonline. com, Timika – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terus berupaya meningkatkan realisasi dan penyerapan anggaran, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dimana Dana yang telah masuk ke rekening kas daerah sebesar kurang lebih Rp 50 miliar dari total alokasi Rp160 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahap.Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Mallisa, di Timika, Senin (30/6/2025).Marthen mengungkapkan adanya beberapa kendala yang perlu segera diatasi untuk mempercepat proses penyerapan anggaran tersebut, Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pelaporan dan penagihan dari OPD." Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam proses penagihan setelah penandatanganan kontrak kerja, hal ini penting," Ucapnya.Marthen mengaku ketepatan waktu pelaporan khususnya terkait laporan - laporan analisis mengenai penyerapan dana Otsus juga sangat penting." Laporan penyerapan dana Otsus yang sudah digunakan , harus segera disampaikan, sehingga mempermudah kita dalam realisasi dan penyerapan tahap berikutnya," Ujarnya.Marthen menyoroti Evaluasi dan keterlambatan pelaporan tahap pertama yang disebabkan oleh proses pembenahan dan penyempurnaan laporan dalam realisasi dana Otsus." Waktu input data kontraktor juga selalu menjadi kendala, karena input data per tanggal 21 Juli harus sudah terpenuhi, ini Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu juga menjadi kendala, dan bisa berpotensi dana dikembalikan," Tegasnya. Marthen mengatakan dalam tahap evaluasi ada beberapa temuan dalam realisasi Anggaran di OPD, dimana ada beberapa paket pekerjaan yang belum memiliki kontrak kerja sama. "Terdapat dua item yang bersumber dari dana Otsus belum memiliki kontrak, atas kendala ini, Kami akan melakukan pengecekan dan memastikan persyaratan sehingga terpenuhi agar proses realisasi anggaran dapat berjalan sesuai prosedur," Jelasnya.Kata Marthen Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan dana Otsus." Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana Otsus yang efektif dan efisien demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika," Pungkasnya. ( Jidan )
01 Jul 2025, 09:37 WIT
Gubernur Jhon Tabo Geram Dengan Aksi Demo Masyarakat Yang Menentang Hasil CPNS
Papuanewsonline.com, Wamena,- Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo geram terkait aksi demonstrasi masyarakat yang menentang hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Provinsi Papua Pegunungan.John Tabo mengatakan aksi demonstrasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, karena pengumuman hasil seleksi telah transparan dan sesuai dengan ketentuan nasional serta afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP).Hal ini ditegaskan Gubernur Jhon Tabo saat memimpin apel di kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Senin (30/6/2025), Pagi.“Nilai tes SKD itu keluar secara terbuka. Setiap peserta tahu nilainya. Kalau tidak mencapai ambang batas afirmasi 286, ya tidak lulus. Lalu untuk apa demo?” Tegasnya.Gubernur Jhon menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi karena seluruh tahapan dan hasil sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya serta instansi pusat seperti BKN dan Kementerian PAN-RB.“Saya hanya meneruskan proses yang sudah berjalan. Tidak ada satu pun nama yang saya utak-atik,,” Ucapnya.Gubernur Jhon menyebutkan bahwa hasil seleksi terbuka dan transparan, sehingga hasil tes tidak bisa diinterfensi." Saya kasi contoh anak kandung Saya sendiri tidak lolos karena memiliki nilai kurang, berarti ini bukti bahwa saya tidak ada campur tangan atau intevensi, dan ini fakta, anak Saya tidak lolos dan tidak tertera dalam pengumuman resmi kelulusan," Tegasnya.Gubernur Jhon secara tegas mengatakan bahwa tidak pernah ikut campur dalam tes seleksi tersebut." Saya Gubernur, jadi Kalau saya mau campur tangan, mungkin nama anak saya ada di pengumuman. Tapi faktanya tidak. Ini bukti bahwa saya tidak ikut-ikut dalam hasil seleksi ini,” Pungkasnya.Jhon Tabo menyoroti aksi demonstrasi tersebut yang menyampaikan aspirasi tapi tidak mencerminkan budaya orang Papua." Menyampaikan aspirasi itu hak, tapi harus sesuai substansi dan melalui kajian, karena menyampaikan aspirasi yang ugal-ugalan dan tidak berdasar, akan merusak budaya masyarakat pegunungan Papua," Tutupnya.(red)
30 Jun 2025, 12:54 WIT
ASN Kabupaten Mimika Wajib Disiplin dan Memperkuat Komunikasi Internal Dalam Meningkatan Kinerja
Papuanewsonline.com, Timika,- Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ruang lingkup Kabupaten Mimika kembali diarahkan agar tetap disiplin dan memperkuat komunikasi antara internal sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.Arahan ini langsung dari Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, saat memimpin apel pagi di Puspem Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin, (30/6 2025).Yumte mengatakan, arahan ini disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. " Kedisiplinan dalam hal kehadiran, kinerja, dan tanggung jawab masing-masing ASN, harus ditingkatkan," ucap Yumte. Ia menyinggung sistem pemotongan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) yang akan diterapkan, dengan penyesuaian persentase pemotongan berdasarkan waktu kehadiran. "Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan kita sebagai abdi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Saya harap setiap ASN memahami dan berkomitmen untuk meningkatkan kedisiplinan diri," Tegasnya. Yumte juga menyoroti pentingnya komunikasi internal yang efektif dan transparan, karena komunikasi yang baik antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sangat efektif dalam melayani masyarakat, selain itu untuk menghindari kesalahpahaman." Harus ada peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga mencegah terjadinya kecurigaan dan meningkatkan rasa saling percaya antar sesama ASN," Sorotnya.Yumte mengingatkan pentingnya OPD melaporkan setiap kendala atau permasalahan yang dihadapi, agar segera dicari solusi bersama. " Pengelolaan anggaran dari masing-masing OPD harus efisien dan transparan," Imbunya.Yumte menegaskan bahwa akan tegas terhadap pengeluaran yang dianggap kurang efektif.Kata Dia, perencanaan dan pengelolaan angagaran akan diawasi secara ketat. hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Yumte mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. " Saya berharap arahan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari kita bekerja sama, saling mendukung, dan berkomitmen untuk membangun Mimika yang lebih baik,"Pungkasnya. ( Jidan )
30 Jun 2025, 11:50 WIT
Anggota Komisi III Nasir Jamil Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79
Papuanewsonline.com, Jakarta, — Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Jamil, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 bagi Polri dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, baik yang masih aktif maupun para purnawirawan, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Roti.Dalam pernyataan yang disampaikan secara resmi, M. Nasir Jamil menekankan pentingnya Polri terus mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya."Tetaplah menjadi polisi yang mengayomi dan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, dengan mengedepankan prediktivitas, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan," ucap Nasir Jamil, Minggu (29/6/2025).Ia juga menekankan bahwa dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, keberadaan Polri tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena pada hakikatnya keduanya saling terkait."Polisi adalah masyarakat, dan masyarakat adalah polisi. Tugas Polri adalah melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban," ujar anggota Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.Lebih lanjut, Nasir menilai bahwa di usia yang ke-79, Polri dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang harus dijawab dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi. Mulai dari memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, mengamankan kawasan regional ASEAN, hingga membangun sinergi dengan kepolisian internasional."Penegakan hukum harus dilakukan secara kredibel, berintegritas, bertanggung jawab, dan objektif, serta tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," tambahnya.Menutup pernyataannya, Nasir mengucapkan Dirgahayu kepada Polri dan mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk terus memperkuat kehadirannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat."Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia ke-79. Polri untuk Masyarakat," pungkasnya.Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati setiap 1 Juli ini menjadi momentum refleksi atas kiprah dan kontribusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional, sekaligus mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat.(red)
30 Jun 2025, 09:19 WIT
Satpam dan Potmas Ikut Ambil Bagian dalam Devile Hari Bhayangkara ke-79 di Monas
Papuanewsonline.com, Jakarta, — Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Juli 2025 mendatang, tak hanya menjadi ajang kebanggaan bagi institusi Kepolisian, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Salah satu wujudnya nyata adalah keterlibatan langsung para satuan pengamanan (Satpam) dan unsur Potensi Masyarakat (Potmas) lainnya dalam rangkaian upacara dan devile yang akan digelar pada puncak acara nanti.Partisipasi ini merupakan simbol kekuatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Para Satpam, Linmas, dan Potmas dari berbagai wilayah akan ikut baris dalam devile, berdampingan dengan pasukan Polri dan mitra keamanan lainnya.“Partisipasi aktif dari satuan pengamanan dan potensi masyarakat dalam upacara dan devile Hari Bhayangkara ke-79 merupakan bentuk nyata dari kemitraan Polri dan masyarakat. Ini bukan hanya seremoni, tetapi wujud kebersamaan dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (29/6/2025).Ia menambahkan, pelibatan unsur masyarakat dalam perayaan tahun ini merupakan bagian dari strategi membangun kedekatan institusional yang bersifat kolaboratif dan partisipatif.“Kita ingin menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri semata, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Melalui peringatan ini, kami ingin memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di bidang kamtibmas,” lanjut Brigjen. Trunoyudo.Selain Satpam, Linmas, dan unsur Potmas, sejumlah elemen masyarakat juga akan ikut ambil bagian dalam devile sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Bhayangkara. Di antaranya adalah kelompok buruh, organisasi kemasyarakatan seperti Banser, Kokam, dan Persis, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pemuda-pemudi Merah Putih.Tidak hanya itu, kelompok tani, Pokdar Kamtibmas, Aisyiyah, dan Fatayat NU juga turut serta dalam barisan kebangsaan, menandakan semangat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat.Dalam devile yang akan digelar usai upacara utama, seluruh peserta dari unsur masyarakat tersebut akan tampil mengenakan atribut dan seragam khas masing-masing, memperlihatkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Bhayangkara.Polri berharap keterlibatan masyarakat dalam perayaan ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga sebagai mitra sejajar dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di Tanah Air.(red)
30 Jun 2025, 08:59 WIT
Kemenko Polkam Pantau Stabilitas Politik dan Keamanan Selama Libur Tahun Baru Islam
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan pemantauan situasi politik dan keamanan di sejumlah titik di Jakarta dalam rangka libur perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1447 Hijriah, Sabtu (28/6/2025).Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif selama libur Tahun Baru Islam yang juga bertepatan dengan libur akhir semester anak sekolah. Kegiatan dilakukan atas arahan Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto.Tim pemantauan turun ke lapangan dan mengobservasi sejumlah lokasi strategis, antara lain Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, dan Stasiun Pasar Senen.Di Monas, tim memantau persiapan gladi bersih upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang akan diperingati pada 1 Juli 2025. Sebanyak 200.000 personel dari 28 resimen dan lima Polda dijadwalkan terlibat dalam kegiatan tersebut.Di Masjid Istiqlal, tim memantau kegiatan nikah massal gratis yang diikuti oleh 100 pasangan dari wilayah Jabodetabek. Acara ini diselenggarakan dengan dukungan penuh Kementerian Agama dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar.Sementara itu, di Stasiun Pasar Senen, tim mencatat lonjakan penumpang sejak 26 Juni. Hingga Sabtu pagi pukul 06.00 WIB, tercatat sebanyak 14.040 penumpang berangkat dari stasiun tersebut, dengan Yogyakarta menjadi tujuan terbanyak. PT KAI telah menambah kapasitas gerbong dan menyediakan fasilitas bagi penumpang disabilitas serta kursi prioritas.Mayjen TNI Heri Wiranto menyatakan bahwa secara umum situasi keamanan di Jakarta selama peringatan 1 Muharam berlangsung aman dan terkendali. Ia mengungkapkan, pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan dalam suasana yang kondusif."Kemenko Polkam akan terus melakukan pemantauan agar masyarakat dapat merayakan liburan dengan tertib dan nyaman," ujarnya.(Red)
28 Jun 2025, 23:03 WIT
25 Robot Polri Meriahkan Monas Dalam Persiapan Hari Bhayangkara Ke-79
Papuanewsonline.com, Jakarta – Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat ramai dikunjungi puluhan robot berbagai jenis yang mengenakan atribut kepolisian. Kehadiran mereka menjadi bagian dari gladi kotor dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 yang akan digelar pada 1 Juli 2025. Sebanyak 25 unit robot dikerahkan dalam kegiatan ini, terdiri dari dua unit Robot Tank, dua unit Robot Ropi, satu unit Robot Drone Agriculture dan, sepuluh unit Robot Dog, serta sepuluh unit Robot Humanoid.Robot-robot ini menarik perhatian warga yang sedang beraktivitas di sekitar Monas. Salah satu yang paling diminati adalah Robot Humanoid yang mampu berlari, baris-berbaris, dan memberikan hormat layaknya anggota Polri lengkap dengan atribut topi baret dan rompi polisi. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnuandiko, menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. "Kami berupaya menjadikan momen ini sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik, bahwa Polri akan terus berbenah dan melayani dengan sepenuh hati," ujarnya. Masyarakat tampak antusias menyaksikan aksi robot-robot ini, bahkan rela berpanas-panasan untuk melihat langsung operasionalnya. Beberapa orang tua juga membawa anak-anak mereka untuk menyaksikan kecanggihan teknologi yang diperagakan oleh Polri. Menurut petugas di lokasi, robot-robot ini sudah berada di Monas sejak Selasa (24/6) dan akan terus digunakan dalam rangkaian acara peringatan Hari Bhayangkara ke-79. Dengan kehadiran robot-robot ini, Polri menunjukkan komitmennya dalam mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PNO-12
27 Jun 2025, 21:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
