Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wakil Gubernur Babel Jalani Pemeriksaan Dugaan Pemalsuan Dokumen Akademik di Bareskrim Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sdri. H, pada Kamis, 13 November 2025. Pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri mulai pukul 12.30 hingga 17.50 WIB.Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025, dengan pelapor Sdr. AS, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp Sidik/S-1.1/844.2a/X/2025/Dittipidum/Bareskrim tanggal 3 Oktober 2025.Kasus yang disidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, serta penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Ijazah yang menjadi objek penyidikan diketahui berasal dari sebuah universitas swasta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah resmi ditutup pemerintah berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 370/E/O/2024 tertanggal 27 Mei 2024.Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan rangkaian proses penyidikan tersebut.“Benar, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari H sebagai saksi terkait laporan dimaksud. Pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan pemeriksaan materi perkara untuk kepentingan proses pembuktian,” ujarnya dalam keterangan resmi (14/11).Ia menegaskan bahwa proses telah masuk pada tahapan penyidikan substantif, dan Polri tetap mengedepankan asas kehati-hatian.“Kami memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan apabila sudah ada hasil yang dapat dipublikasikan,” tambahnya. PNO-12
14 Nov 2025, 20:06 WIT
Margarito: Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Polri Dinilai Sah Berdasarkan Undang-Undang
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya, kata Margarito, masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional hingga saat ini.Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28, menjadi landasan hukum yang secara tegas mengatur kemungkinan penempatan anggota Polri di instansi non-Polri.“Penugasan anggota Polri di luar institusi Polri sah secara hukum. Mengapa sah? Karena undang-undang yang menjadi dasar tindakan itu sampai dengan saat ini sah berlaku,” ujar Prof. Margarito di Jakarta.Ia menjelaskan, ketentuan tersebut memberikan dasar bagi Kapolri maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menugaskan anggota Polri pada lembaga-lembaga lain, termasuk kementerian, lembaga negara, maupun instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat kepolisian.“Pasal 28 Undang-Undang Polri sampai dengan sekarang eksisting secara konstitusional. Karena hukumnya ada dan sah, maka tindakan penempatan anggota Polri di luar Polri juga sah,” tegasnya.Lebih lanjut, Margarito menyebut bahwa setiap penugasan ke luar institusi harus melalui mekanisme administratif yang sesuai, yakni atas permintaan resmi dari institusi terkait dan persetujuan kementerian yang berwenang, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).“Jika institusi lain mengajukan permintaan kepada Kapolri dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang berwenang, maka Kapolri berhak menerbitkan surat keputusan penugasan tersebut. Selama prosesnya sesuai aturan, penempatan itu sah,” ungkapnya.Margarito juga menilai bahwa putusan Mahkamah yang baru-baru ini keluar tidak mengubah secara fundamental dasar hukum penempatan anggota Polri di luar institusinya.“Putusan Mahkamah itu tidak cukup fundamental mengubah tatanan hukum penempatan anggota kepolisian di luar Polri, karena undang-undang yang menjadi dasarnya tidak berubah,” pungkasnya.Dengan demikian, ia menegaskan bahwa selama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 masih berlaku, segala bentuk penugasan anggota Polri di luar institusinya tetap sah dan konstitusional. PNO-12
14 Nov 2025, 19:51 WIT
Bupati Boven Digoel Temukan Banyak ASN Masuk Terlambat
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat pagi, 14 November 2025, dan mendapati sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) baru tiba di kantor melewati jam masuk yang telah ditetapkan. Temuan ini memperlihatkan masih lemahnya kedisiplinan sebagian ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.Dalam sidak tersebut, Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa disiplin bukan hanya soal hadir di kantor, tetapi bagaimana aparatur menjalankan tugas sesuai standar kinerja yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir perilaku ASN yang kerap terlambat atau sering mengabaikan kewajiban hadir tepat waktu.Sebagai langkah pembenahan, Pemkab Boven Digoel telah menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja. Dengan sistem ini, ASN mendapatkan tambahan penghasilan sesuai kualitas, capaian, serta konsistensi dalam menjalankan tugas. Bupati menilai kebijakan tersebut penting untuk mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab."ASN harus bekerja berdasarkan kinerja yang terukur, bukan sekadar datang ke kantor tanpa kontribusi yang jelas," ujar Roni Omba.Bupati juga mengingatkan bahwa ASN yang terus menunjukkan ketidakdisiplinan akan dikenakan sanksi tegas. Mulai dari pemotongan TPP hingga kemungkinan pemberhentian apabila pelanggaran dilakukan berulang kali. Ia berharap langkah ini mampu memperbaiki budaya kerja di lingkungan pemerintahan Boven Digoel.Penulis: Hendrik Editor: GF
14 Nov 2025, 17:05 WIT
Bappeda Mimika Gelar Seminar Akhir Studi Kelayakan Pembentukan DOB Kota Timika
Papuanewsonline.com, Mimika - Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Mimika menggelar Seminar Akhir Studi Kelayakan Pembentukan
Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Timika Tahun Anggaran 2025, pada Kamis
(13/11/2025).Seminar ini merupakan puncak dari serangkaian studi mendalam
yang dilakukan Pemkab Mimika bekerjasama dengan LPPM Universitas Papua (Unipa),
sebagai langkah strategis untuk percepatan pembangunan dan peningkatan
pelayanan publik.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs.
Ananias Faot, M.Si., mewakili Bupati Mimika, menegaskan pentingnya DOB Kota
Timika sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan di Papua
Tengah. "Perkembangan ini tentu membawa tantangan baru dalam
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," ujar Ananias Faot. Ia menekankan bahwa DOB bukanlah sekadar pemekaran wilayah,
melainkan upaya mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh warga, terutama OAP.Studi kelayakan yang dilakukan Unipa mencakup berbagai
aspek, meliputi kelayakan administratif, geografi, demografi, keamanan, sosial,
keuangan daerah, hingga kemampuan penyelenggaraan pemerintahan calon Kota
Timika. Hasil seminar ini akan menentukan apakah Kota Timika layak
atau tidak layak untuk dibentuk sebagai DOB, serta memberikan rekomendasi
langkah-langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan oleh Pemkab Mimika.Pemkab Mimika memastikan bahwa kehadiran DOB harus menjadi
solusi dan tidak menambah masalah baru, terutama terkait perlindungan OAP.
Ananias Faot menggarisbawahi lima program strategis yang harus disusun,
meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi
masyarakat adat, perlindungan tanah dan hak ulayat, peningkatan pelayanan
kesehatan dan gizi, serta pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, dan
perempuan Papua dalam pembangunan. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Nov 2025, 14:17 WIT
Polri Topping Off SMA Kemala Taruna Bhayangkara: Awal Era Baru Pendidikan Berkarakter & Berinteg
Papuanewsonline.com, Bogor - Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo Bandung, 13 November 2025-Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin kegiatan topping off(tahap akhir penyelesaian struktur utama bangunan, di mana elemen teratas seperti atap dipasang sebagai simbol bahwa pekerjaan konstruksi kerangka bangunan telah selesai dan proyek memasuki tahap penyelesaian (finishing)pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11).Wakapolri menyampaikan harapan besar agar seluruh fasilitas SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) dapat diselesaikan tepat waktu sehingga sekolah dapat beroperasi penuh pada Mei 2026. “Penyelesaian tepat waktu sangat penting untuk menghadirkan layanan pendidikan unggul bagi putra-putri bangsa sebagai bagian dari percepatan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045”.Wakapolri turut mengungkapkan kebanggaannya bahwa SMA Kemala Taruna Bhayangkara telah memiliki 120 siswa angkatan pertama, seluruhnya terpilih melalui proses seleksi ketat yang diikuti oleh 11.000 pendaftar. “Besarnya animo tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SMA KTB, tahun ini menargetkan peningkatan animo hingga 15.000 pendaftar, agar siswa yang diterima benar-benar merupakan bibit terbaik bagi masa depan bangsa“ imbuh WakapolriPolri kemudian menggelar Open Ceremony SMA KTB sebagai simbol dimulainya era baru pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah faktor penentu kemajuan bangsa. Ia menekankan bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak berarti tanpa manusia yang unggul, dan Indonesia membutuhkan generasi yang mampu membawa negara melakukan lompatan besar menuju kemajuan. Ia juga mencontohkan Singapura yang berhasil menjadi negara maju meski minim sumber daya alam.Sebagai perbandingan global, Wakapolri memaparkan jumlah mahasiswa asing di universitas-universitas elite dunia. Tiongkok mengirim hampir 134.000 mahasiswa, India 90.000, Vietnam 30.000, sementara Indonesia masih di bawah 10.000. Menurutnya, data ini menunjukkan pentingnya mempercepat pembangunan sekolah-sekolah unggulan sebagaimana menjadi prioritas dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.Sebagai sekolah unggulan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang diakui secara global. Melalui kurikulum ini, siswa dibekali standar pembelajaran berkelas dunia dengan penekanan pada karakter, kemampuan analisis kritis, kreativitas, serta kompetensi abad ke-21. Kurikulum ini juga selaras dengan fokus pembentukan 12 karakter kebhayangkaraan yang menjadi fondasi moral sekolah dalam mencetak generasi unggul.Open Ceremony SMA KTB turut ditandai dengan topping off gedung Academic Center dan Library, peresmian Masjid An-Nahdah Suhanda, serta peletakan batu pertama rumah ibadah lintas agama. Seluruh kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolri sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung percepatan pembangunan SDM unggul.Antusiasme masyarakat kembali terlihat tahun ini. Berdasarkan dashboard pendaftaran per 12 November 2025, terdapat 722 calon peserta didik, dengan nilai rata-rata akademik Matematika 88,5, IPA 88,8, Bahasa Inggris 89,3, serta rata-rata IQ 130. Para pendaftar berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Sumatra (161), Jawa (368), Bali (21), Kalimantan (71), Sulawesi (91), hingga Papua (15). Tingginya minat ini menguatkan posisi SMA KTB sebagai sekolah unggulan yang mengedepankan pembentukan karakter, integritas, dan kompetensi akademik.Wakapolri menegaskan bahwa SMA KTB bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter yang akan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak, unggul, dan berdaya saing global. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan sekolah tersebut, serta keyakinannya bahwa SMA KTB akan menjadi model pendidikan berkarakter yang siap melahirkan generasi penggerak Indonesia Emas 2045.Dari sisi pembangunan fisik, progres SMA KTB hingga 10 November 2025 telah mencapai 18,796 persen, melampaui target 18,047 persen, meskipun menghadapi hambatan pasokan material dan cuaca. Dengan progres tersebut, Wakapolri optimistis seluruh fasilitas dapat diselesaikan tepat waktu untuk mendukung operasional penuh pada Mei 2026. PNO-12
14 Nov 2025, 07:30 WIT
Komisi Percepatan Reformasi Polri Laksanakan Audiensi Bersama Gerakan Nurani Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang menghadiri audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemuka bangsa dalam memperkuat lembaga Polri agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas.Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang penting untuk menampung pandangan dan masukan dari Gerakan Nurani Bangsa, yang sebelumnya telah menjadi pihak pertama menyuarakan gagasan reformasi menyeluruh kepada Presiden.“Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, tidak hanya yang bersifat teknis, tapi juga filosofis dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian,” ujar Jimly. Ia menegaskan bahwa salah satu fokus utama adalah menjaga Polri dari intervensi politik dan kepentingan bisnis agar dapat membangun kembali kepercayaan publik.Sementara itu, pimpinan GNB Dr. (H.C) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid menekankan pentingnya kehadiran Polri sebagai pelindung rakyat dan penjaga kedaulatan bangsa. “Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud melalui penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.Dari sisi hukum, Prof. Dr. Otto Hasibuan menyebut pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai langkah bersejarah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia menilai keputusan Presiden sebagai “keputusan emas” yang membuka peluang besar bagi pembenahan institusi kepolisian. “Kami membuka diri untuk semua pihak memberikan kontribusi positif. Reformasi ini tidak hanya tentang masalah, tapi juga tentang solusi,” ujarnya.Otto menambahkan bahwa salah satu fokus utama komisi adalah mencari akar penyebab mengapa kepercayaan publik terhadap Polri belum sepenuhnya pulih, sekaligus mencari jalan untuk memperbaikinya secara sistemik.Menutup sesi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan semangat kolaboratif antara Komisi Reformasi dan Gerakan Nurani Bangsa. Ia menegaskan bahwa Polri terus membuka diri terhadap kritik dan saran demi memperbaiki kinerja serta memperkuat kepercayaan publik.“Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” kata Kapolri. Ia menambahkan bahwa Polri siap melaksanakan setiap rekomendasi dari komisi sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi menyeluruh dan berkelanjutan di tubuh institusi kepolisian.Pertemuan antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa ini menandai babak baru kolaborasi antara masyarakat sipil dan institusi negara. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan reformasi Polri dapat berjalan efektif, memperkuat profesionalisme aparat, serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut. PNO-12
14 Nov 2025, 07:21 WIT
Wakapolri Berikan Santunan dan Bakti Sosial Kepada Warga Sekitar SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bogor
Papuanewsonline.com, Bogor - Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan wujud nyata nilai Humanisme Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial dan doa lintas agama di lingkungan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB), Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11/2025)Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan menjadi momentum penuh makna sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang sedang berjalan.Sebagai bentuk nyata kepedulian, Polri bersama Yayasan Kemala Bhayangkari menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat sekitar, serta memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu dari wilayah Kampung Tapus dan sekitarnya.Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa ketika masyarakat berkumpul dalam kegiatan doa lintas agama. Para tokoh dari berbagai keyakinan hadir, memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan keberkahan pembangunan SMA KTB. Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya membawa bantuan materi, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, solidaritas, dan toleransi antarumat beragama.Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pengabdian Polri kepada masyarakat serta bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.“Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” ujar Wakapolri.Beliau juga menegaskan bahwa bakti sosial ini merupakan implementasi dari semangat Humanisme Polisi, yang menempatkan empati, kepedulian, dan pelayanan sosial sebagai bagian dari tugas pengabdian kepada bangsa.Wakapolri berharap kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menginspirasi semua pihak untuk terus menebar kebaikan.“Bakti sosial ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata rasa syukur dan kepedulian kami terhadap masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan memperkuat tali persaudaraan,” ungkapnya.Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan bantuan sembako dan santunan yang diberikan. Para tokoh masyarakat pun mengapresiasi langkah Polri yang selalu hadir membawa nilai kemanusiaan di setiap kegiatan.Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan kebersamaan sebagai pondasi utama. PNO-12
14 Nov 2025, 07:14 WIT
Brimob Polda Maluku Gelar Doa lintas Agama Sambut HUT ke-80
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam suasana penuh kekhidmatan dan persaudaraan, Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Maluku menggelar Doa Lintas Agama di Gedung Plaza Presisi, Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Brimob Polri.Mengusung tema “Merajut Harmoni dalam Perbedaan”, acara tersebut dihadiri para tokoh lintas agama, anggota Brimob, serta tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat. Doa bersama ini berlangsung syahdu dan menggugah, diiringi lantunan nyanyian rohani dari perwakilan Islam, Katolik, Hindu, dan Protestan.Setiap perwakilan agama menyampaikan doa dan pesan damai untuk kesatuan bangsa, khususnya di Bumi Maluku yang dikenal dengan semangat Pela Gandong. Suasana kebersamaan semakin terasa saat seluruh peserta berkolaborasi menyanyikan lagu “Gandong” sebagai simbol persaudaraan dan persatuan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Pejabat Utama Polda Maluku, Forkopimda, para tokoh lintas agama, pimpinan OKP dan pejabat lainnya.Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam sambutannya menekankan kepada seluruh personel, khususnya Sat Brimob Polda Maluku untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab, memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.Prof. Dadang pada kesempatan itu mengingatkan peran penting satuan Brimob terhadap masyarakat bangsa dan negara. "Eksistensi Brimob sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga ikut dalam berbagai operasi sampai saat ini menunjukkan bahwa Brimob adalah Satuan yang diandalkan di Republik ini," ungkapnya.Begitu pentingnya kehadiran Korps Brimob Polri yang telah dibangun para pendahulu, Kapolda Maluku menegaskan kepada semua personel agar jangan sampai merusak nama baiknya. "Nama baik Brimob harus terus dijaga dengan terus memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara, apalagi di Maluku," tegasnya.Maluku, lanjut Kapolda, merupakan provinsi kepulauan dengan berbagai bahasa, agama dan suku. Daerah ini sudah menjadi ketetapan Yang Maha Kuasa dengan beragam budaya dan keindahannya. "Olehnya itu kita berkewajiban untuk tetap menjaga kerukunan yang baik ini. Pada doa bersama ini mari kita satukan pandangan, kita kuatkan persatuan kita antar sesama anak Maluku dan semua orang yang ada di Maluku sehingga kedepannya Maluku tetap kuat dan semakin maju dan sejahtera," pungkasnya.Untuk diketahui, doa bersama lintas agama untuk memperingati HUT ke-80 Korps Brimob Polri dibawakan oleh seluruh pemuka agama di Maluku. PNO-12
14 Nov 2025, 07:03 WIT
Wakapolri Letakan Batu Pertama Rumah Ibadah Non-Muslim di SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo memimpin kegiatan Peletakan Batu Pertama Rumah Ibadah Non-Muslim di kawasan pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (13/11).Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari dalam menanamkan nilai toleransi dan kebhinekaan di lingkungan pendidikan.Dalam prosesi tersebut, Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Polda Jabar, unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, serta tokoh lintas agama dan masyarakat sekitar.Pembangunan rumah ibadah ini meliputi empat tempat ibadah, yaitu Gereja Protestan dan Gereja Katolik masing-masing seluas 90 m², serta Vihara dan Pura masing-masing 36 m². Peletakan batu pertama dilakukan Wakapolri bersama tokoh lintas agama, sebagai simbol kuat persaudaraan dan penghormatan terhadap keberagaman.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo juga meresmikan Masjid An-Nahdah Suhanda, yang berdiri di atas lahan seluas 4.854 m² dengan bangunan 1.761 m² dan kapasitas hingga 976 jamaah.“Melalui pembangunan berbagai rumah ibadah di satu kawasan pendidikan, kita ingin menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan sejak dini. Keberagaman harus menjadi kekuatan bangsa,” tegas Wakapolri Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo.Kegiatan yang dihadiri sekitar 180 undangan tersebut juga dirangkaikan dengan bakti sosial dan santunan bagi anak yatim serta warga sekitar, sebagai wujud kepedulian sosial dan rasa syukur atas kemajuan pembangunan sekolah.Melalui kegiatan ini, Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari menegaskan komitmen untuk membangun lembaga pendidikan unggulan yang berkarakter Bhayangkara, menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan di tengah keberagaman bangsa. PNO-12
14 Nov 2025, 06:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
