Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Peringati 80 Tahun Brimob Polri, Brimob dan BRI Ambon Kolaborasi Gelar Khitanan Massal
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Polda Maluku menggelar kegiatan Bhakti Sosial Khitanan Massal yang memberikan layanan gratis kepada 50 anak dari berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan sosial ini terlaksana melalui kerja sama antara Satbrimob Polda Maluku dan BRI Cabang Ambon, berlangsung di Tribun Makosat Brimob Polda Maluku, Sabtu (15/11/2025) pukul 09.00 WIT.Acara dihadiri langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, Wakil Dansat, jajaran PJU Satbrimob, Kepala BRI Cabang Ambon beserta staf, serta tenaga medis dari Biddokkes dan Rumkit Bhayangkara TK III Polda Maluku. Seluruh proses khitanan massal berjalan tertib, aman, dan lancar.Kegiatan dibuka dengan pembacaan doa, dilanjutkan sambutan Dansat Brimob Polda Maluku. Dalam amanatnya, Dansat menegaskan bahwa rangkaian kegiatan HUT Brimob kali ini tidak hanya berorientasi pada internal satuan, tetapi juga dipersembahkan bagi masyarakat.“Khitanan massal ini merupakan bentuk kehadiran Brimob di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa momentum HUT ke-80 Brimob Polri membawa manfaat nyata bagi warga, terutama bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” ujar Dansat dalam sambutannya.Kepala BRI Cabang Ambon dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan Satbrimob Polda Maluku.“BRI berkomitmen mendukung kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut untuk menghadirkan kebermanfaatan bersama,” ungkapnyaSebanyak 50 anak yang mengikuti khitanan massal berasal dari sejumlah desa dan kawasan di Pulau Ambon, termasuk Desa Suli, Morela, Mamala, Asilulu, Wakal, Hila, Kebun Cengkeh, Waihaong, Kampung Muhajirin, Tulehu, Kapaha, Nania, hingga Aspol Tantui dan Arbes.Selain layanan medis, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku, yang diserahkan secara simbolis oleh Dansat Brimob Polda Maluku dan Kepala BRI Cabang Ambon.Proses khitanan ditangani tenaga kesehatan profesional dari Bid Dokkes Polda Maluku dan Rumkit Bhayangkara. Para orang tua yang hadir turut mengapresiasi inisiatif sosial ini, terutama karena meringankan beban biaya khitan bagi keluarga.Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan suasana tertib, aman, dan penuh kekeluargaan mencerminkan komitmen Brimob dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.Kegiatan khitanan massal yang digelar Satbrimob Polda Maluku bersama BRI Ambon kembali menegaskan peran penting institusi kepolisian dalam mendorong pendekatan humanis dan pelayanan publik. Momentum HUT ke-80 Korps Brimob Polri menjadi sarana memperkuat kedekatan antara aparat keamanan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Kolaborasi antara Brimob dan perbankan nasional seperti BRI menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menghadirkan dampak sosial yang lebih luas dan berkesinambungan. PNO-12
17 Nov 2025, 18:42 WIT
Jelang Nataru, Polda Maluku Tertibkan Lalin Dalam Operasi Zebra Siwalima 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres/ta Jajaran Polda Maluku resmi mengumumkan dimulainya Operasi Zebra Salawaku 2025, yang akan digelar selama 14 hari, dari 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini bertujuan untuk menekan pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan jalan raya, sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).“Operasi Zebra Salawaku 2025 yang akan dilaksanakan selama 14 hari ini menjadi tahapan awal untuk menyiapkan kondisi tertib di jalan raya, sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin berlalu lintas menjelang libur panjang Nataru,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Rositah. Menurutnya, operasi ini memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, khususnya saat jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat meningkat selama musim liburan.Sebelum memulai operasi, Ditlantas Polda Maluku bersama Satlantas Jajaran telah melaksanakan Latihan Pra-Operasi Zebra Salawaku 2025 pada 13 November 2025. Latihan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan strategi dalam pelaksanaan operasi, serta memastikan setiap personel memiliki keterampilan dan kesiapan yang optimal.“Setiap personel harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan operasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar sesuai rencana yang telah disusun,” ujar Rositah. Latihan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara petugas di lapangan dan meningkatkan efektivitas operasi.Dalam operasi kali ini, Polda Maluku mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Polisi tidak hanya bertindak dengan tegas terhadap pelanggar, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Selain penindakan, operasi ini juga berfokus pada edukasi terkait keselamatan dan ketertiban berlalu lintas,” tegas Rositah. Ia menambahkan bahwa operasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.Operasi Zebra Salawaku 2025 juga akan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana jalan serta kondisi kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama periode liburan panjang yang diprediksi akan menyebabkan lonjakan volume kendaraan.“Operasi Zebra bukan mengutamakan penindakan, tetapi lebih mengutamakan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas untuk membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” lanjut Kabid Humas Polda Maluku. Ia menambahkan bahwa operasi ini juga merupakan bentuk nyata kehadiran dan kepedulian Polri terhadap nyawa dan keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan.Tujuan Jangka Panjang: Membangun Kesadaran Lalu LintasPolda Maluku berharap agar pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku 2025 tidak hanya memberikan dampak positif pada periode libur panjang, tetapi juga dapat membangun budaya tertib berlalu lintas dalam jangka panjang. “Kami ingin masyarakat sadar bahwa keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga tanggung jawab setiap individu yang menggunakan jalan,” ungkap Rositah.Operasi ini juga menjadi bagian dari persiapan untuk Operasi Lilin yang lebih besar, yang akan digelar menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana tingkat mobilitas masyarakat biasanya meningkat signifikan.Polda Maluku kembali mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, demi keselamatan bersama. “Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama,” ujar Kabid Humas Polda Maluku.Operasi Zebra Salawaku 2025 diharapkan tidak hanya menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan bersama saat berada di jalan raya. PNO-12
17 Nov 2025, 18:21 WIT
Bukti Nyata Implementasi Respon Time: Polsek Leihitu Evakuasi Ibu Hamil Alami Kontraksi Dini Hari
Papuanewsonline.com, Leihitu - Upaya cepat dan responsif kembali diperlihatkan jajaran Polsek Leihitu, Polresta Pulau Ambon & PP Lease, ketika mengevakuasi seorang ibu hamil yang mengalami kontraksi pada Sabtu dini hari. Tindakan cepat tersebut menjadi implementasi langsung dari program Respon Time, inovasi layanan patroli respons cepat yang saat ini menjadi prioritas Kapolda Maluku dalam memperkuat pelayanan publik kepolisian.Peristiwa terjadi sekitar pukul 02.50 WIT ketika sebuah speed boat dari Kampung Iha, Kabupaten Seram Bagian Barat, tiba di dermaga depan Mapolsek Leihitu. Di dalamnya terdapat Satria Rumbia (37), warga Desa Iha, yang dalam perjalanan menuju Pulau Ambon mengalami kontraksi hebat. Menyadari kondisi darurat tersebut, Kapolsek Leihitu IPDA Muh. Irwan Nismon Siifu segera menggerakkan personel untuk melakukan pertolongan cepat.Evakuasi dini hari tersebut menambah daftar bukti efektivitas Patroli Respon Time, sebuah inovasi yang terus dimaksimalkan oleh Polresta Ambon. Program ini sebelumnya juga telah ditinjau langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, yang menekankan bahwa polisi harus hadir cepat, tepat, dan humanis dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat.Sebagai bagian dari upaya peningkatan sistem evakuasi dan respons darurat, Polresta Ambon pada awal November 2025 menggelar Simulasi Quick Response Call Center 110, melibatkan berbagai satuan fungsi seperti Samapta, Intelkam, Satlantas, hingga perwakilan Polsek. Simulasi tersebut menguji respons terhadap berbagai skenario kedaruratan, termasuk kecelakaan, tindak pidana, hingga situasi kerawanan sosial.Di dermaga, anggota Polsek Leihitu melakukan pemeriksaan awal, lalu mengantar pasien menggunakan mobil dinas menuju RS Al-Fatah Ambon. Proses evakuasi dilakukan sambil berkoordinasi langsung dengan tenaga medis, sehingga penanganan medis dapat diberikan segera setibanya di rumah sakit. Seluruh proses berjalan aman, cepat, dan tanpa kendala berarti.Aksi evakuasi terhadap ibu hamil tersebut mempertegas bahwa kehadiran polisi bukan sekadar penegak hukum, namun juga pelindung dan penyelamat dalam keadaan gawat darurat. Dengan personel yang siaga dan sistem respons cepat yang semakin solid, Polresta Ambon berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin menguat.Hingga siang ini, situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Leihitu dilaporkan aman, terkendali, dan kondusif.Kejadian evakuasi ibu hamil di Leihitu menegaskan pentingnya keberadaan unit respons cepat kepolisian yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pelayanan kemanusiaan. Program Respon Time yang digagas Polresta Ambon terbukti mampu menghadirkan intervensi cepat dan tepat pada situasi-situasi kritis, termasuk kondisi medis darurat seperti yang terjadi pada Sabtu dini hari.Langkah cepat jajaran Polsek Leihitu mencerminkan transformasi pelayanan kepolisian yang lebih humanis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan sistem terintegrasi seperti Call Center 110, publik kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan darurat kepolisian. Aksi seperti ini bukan hanya meningkatkan citra Polri, tetapi juga memperkuat relasi emosional antara polisi dan warga bahwa aparat hadir bukan hanya ketika terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga ketika nyawa seseorang dipertaruhkan. PNO-12
17 Nov 2025, 18:09 WIT
Bupati Boven Digoel Turun Tangan Klarifikasi Kasus Dugaan Penelantaran Warga di Kampung Wagai
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, bersama Ketua DPRK Boven Digoel, turun langsung ke Kampung Wagai, Distrik Subur, untuk mengklarifikasi kasus dugaan penelantaran seorang ibu yang sebelumnya viral di media sosial.Kunjungan tersebut dilakukan guna memperoleh informasi langsung dari keluarga dan pihak Puskesmas sebagai pihak yang disebut dalam pemberitaan. Bupati ingin memastikan bahwa laporan yang beredar benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.Dalam dialog bersama keluarga, Bupati Roni Omba mendengar berbagai penjelasan mengenai kronologi kejadian. Keterangan tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada pihak Puskesmas yang sebelumnya menangani proses pelayanan kesehatan terhadap almarhumah.Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa dari hasil klarifikasi ditemukan adanya miskomunikasi antara pihak keluarga dan Puskesmas. Menurutnya, kesalahpahaman tersebut menjadi pemicu munculnya dugaan penelantaran yang ramai dibicarakan publik.Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan seharusnya tidak menimbulkan kerancuan. Karena itu, ia meminta pihak Puskesmas memberikan penjelasan resmi kepada keluarga agar tidak ada lagi informasi yang keliru atau menimbulkan polemik baru.Dalam kesempatan itu, Roni Omba juga mengimbau seluruh tenaga kesehatan agar menjaga kualitas komunikasi dengan masyarakat. Ia menilai bahwa komunikasi yang terbuka dan jelas merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang profesional.Selain itu, Bupati menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mama dari salah seorang guru yang bertugas di Geten. Ia berharap keluarga yang berduka diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut.Roni Omba menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau proses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Boven Digoel. Ia ingin memastikan tidak ada masyarakat yang merasa diabaikan dalam memperoleh hak atas pelayanan kesehatan.Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pedalaman, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.Bupati menutup kunjungannya dengan pesan bahwa pelayanan kesehatan harus dilandasi tanggung jawab, empati, dan akurasi informasi, sehingga masyarakat dapat merasakan perlindungan dan pelayanan yang layak dari pemerintah.Penulis: Hendrik Editor: GF
17 Nov 2025, 14:40 WIT
Bupati Boven Digoel Minta Perbaikan Fasilitas Bandara, Dirjen Perhubungan Udara Janji Tindak Lanjut
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, menyampaikan secara langsung berbagai kendala operasional yang masih terjadi di Bandar Udara Boven Digoel kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Ir. Lukman F. Laisa. Pertemuan singkat tersebut berlangsung pada 17 November 2025 dan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan layanan penerbangan di daerah.Dalam kesempatan itu, Bupati Roni menjelaskan bahwa bandara masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang berdampak pada kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, perbaikan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi udara.Menurutnya, berbagai kekurangan tersebut turut mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna jasa penerbangan. Selain itu, keterbatasan prasarana pendukung juga menghambat optimalisasi operasional bandara, terutama saat terjadi peningkatan jumlah penumpang.Dirjen Perhubungan Udara, Ir. Lukman F. Laisa, merespons dengan penuh perhatian. Ia mengatakan bahwa kementerian akan segera mempelajari laporan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prioritas yang telah ditetapkan. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Bandar Udara Boven Digoel. Kendala yang disampaikan Pak Bupati akan menjadi perhatian kami,” ujarnya.Bupati Roni menyampaikan apresiasi atas komitmen tersebut. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan konkret, terutama pada aspek perbaikan sarana teknis dan peningkatan kapasitas pelayanan di bandara.Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan kunci untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Boven Digoel.Selain itu, Roni menambahkan bahwa penyelesaian kendala di bandara tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan publik, tetapi juga membuka peluang investasi dan menunjang sektor-sektor strategis seperti perdagangan, kesehatan, dan pariwisata.Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung seluruh proses tindak lanjut, termasuk penyediaan data teknis serta koordinasi lintas instansi yang dibutuhkan untuk mempercepat perbaikan fasilitas.Pertemuan singkat itu pun ditutup dengan harapan besar bahwa langkah-langkah perbaikan dapat segera direalisasikan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara.Pemerintah daerah memastikan akan terus memonitor perkembangan dan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar peningkatan kualitas layanan bandara dapat diwujudkan secara bertahap namun berkelanjutan.Penulis: Hendrik Editor: GF
17 Nov 2025, 14:25 WIT
Bupati Roni Omba Dorong Keterlibatan Publik dalam Pembahasan Raperdasi Ketentraman dan Ketertiban
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan Raperdasi Ketentraman dan Ketertiban. Ajakan ini disampaikan pada Jumat, 14 November 2025, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Dalam pernyataannya, Bupati Roni menegaskan pentingnya partisipasi warga demi menghasilkan peraturan daerah yang efektif dan dapat diterapkan dengan baik. Ia menyebut bahwa aspirasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan publik yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari.Roni Omba menilai bahwa proses penyusunan Raperdasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pandangan, kritik, maupun usulan terkait isi peraturan tersebut.Menurut Bupati, kehadiran regulasi ketentraman dan ketertiban diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan keamanan di wilayah Boven Digoel. Upaya ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan mendukung aktivitas sosial masyarakat.Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan dari masyarakat guna menyusun peraturan yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Tanpa partisipasi publik, kata Roni, pemerintah tidak akan mampu melihat persoalan secara menyeluruh maupun memahami kebutuhan warga secara tepat.Bupati Roni menegaskan bahwa proses pembentukan Raperdasi harus melibatkan dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keterlibatan tersebut memungkinkan setiap pihak menyampaikan aspirasi serta memastikan regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan kesenjangan.Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menggelar rapat dengar pendapat sebagai tahap lanjutan pembahasan Raperdasi. Forum tersebut akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan pandangan secara langsung kepada pemangku kepentingan.Roni berharap warga Boven Digoel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berpartisipasi aktif. Menurutnya, semakin banyak masukan yang diberikan, semakin besar peluang Raperdasi tersebut menjadi aturan yang adil dan aplikatif.Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum, tidak hanya bergantung pada aturan yang akan dibuat, tetapi juga melalui kesadaran kolektif dalam kehidupan sehari-hari.Dengan semangat kolaboratif, Pemkab Boven Digoel optimistis Raperdasi Ketentraman dan Ketertiban dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Bupati menegaskan bahwa masa depan Boven Digoel yang tertib adalah hasil kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Nov 2025, 16:08 WIT
Kapolda Maluku Gelar Syukuran HUT Ke-80 Brimob di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menggelar Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Korps Brimob Polri yang berlangsung khidmat di Gedung Plaza Presisi Tantui, Ambon, Jumat (14/11/2025). Acara ini dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., Wakil Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, serta pejabat utama TNI-Polri.Dengan mengusung tema nasional “Brimob Presisi Untuk Masyarakat”, peringatan ini menegaskan kembali peran Korps Brimob sebagai satuan elit Polri yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.Dansat Brimob Polda Maluku dalam sambutannya menekankan pentingnya profesionalitas dan ketepatan kinerja.“Tema ini menggambarkan Brimob yang presisi, responsif, dan berorientasi pelayanan, selaras dengan arah transformasi Polri,” ujarnya.Puncak Perayaan HUT Ke-80 Brimob di Maluku ini sebelumnya telah dirangkai dengan berbagai kegiatan pembinaan internal dan kemitraan masyarakat, diantaranya: Kompetisi ketangkasan personel, Pertandingan bola voli Bhayangkari, Donor darah, Bakti sosial, Khitanan Massal serta Brigade Mobile Fair yang melibatkan komunitas dan masyarakat luas.Momentum ini kembali menegaskan kedekatan Brimob dengan warga serta komitmen untuk terus membangun hubungan sosial yang harmonis.Acara syukuran juga diwarnai dengan penandatanganan prasasti Patung Aipda Anumerta Karel Satsuitubun, pahlawan revolusi asal Maluku. Patung tersebut berdiri megah di depan Markas Brimob Polda Maluku sebagai ikon dan penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan putra terbaik Maluku dalam menjaga kedaulatan bangsa.Dalam sambutannya, Kapolda Irjen Pol Dadang Hartanto memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Brimob Polda Maluku.“Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada seluruh keluarga besar Satuan Brimob Polda Maluku. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan sangat sejalan dengan program Polda Maluku untuk semakin dekat dengan masyarakat,” tegas Kapolda.Kapolda menegaskan kemampuan khusus yang dimiliki Brimob dalam menangani gangguan berintensitas tinggi, termasuk situasi konflik sosial.“Brimob harus terus menjadi power on hand dalam menciptakan stabilitas keamanan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi kerawanan seperti Pulau Haruku, Negeri Tial, dan Desa Sawai,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya sinergitas TNI-Polri dan masyarakat.“Jadilah insan Brimob yang membawa kedamaian. Saya berharap setiap personel memahami slogan ‘Maluku Tarus Bikin Bae, Basudara Tarus Biking Bae’ dan selalu mengedepankan pendekatan humanis,” kata Kapolda.Selain itu, Brimob diminta terus mendukung program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, pemberantasan judi online, narkoba, dan tindak pidana korupsi.Sementara itu Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, S.Sos., yang turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Maluku juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Brimob atas peran strategis dalam menjaga keamanan serta mengawal dinamika sosial di Maluku.Hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Maluku, Kasdam XV/Pattimura, Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, pejabat utama Polda Maluku, pejabat TNI AD-AL-AU, Kepala Basarnas, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan Brimob, pimpinan BUMN perbankan, serta insan pers Maluku.Perayaan HUT Ke-80 Korps Brimob Polri di Maluku tahun ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga memperlihatkan arah transformasi Korps Brimob ke depan. Melalui tema “Brimob Presisi untuk Masyarakat”, Brimob menegaskan posisinya sebagai satuan pemukul handal yang tetap berorientasi pada pelayanan humanis.Peresmian patung Pahlawan Revolusi Aipda Anumerta Karel Satsuitubun turut memberikan makna historis yang kuat bahwa pengabdian, keberanian, dan kejujuran menjadi identitas yang terus diwariskan pada generasi Brimob Maluku saat ini.Sikap Kapolda Maluku yang menekankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional menjadi tanda penting bahwa keamanan di Maluku tidak hanya dijaga dengan kekuatan, tetapi juga melalui kolaborasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks daerah yang sensitif terhadap potensi konflik, peran Brimob sebagai "power on hand" yang berdisiplin dan berempati menjadi kunci menjaga kedamaian.Dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi lintas sektoral, Satuan Brimob Polda Maluku semakin menegaskan eksistensinya sebagai satuan elit kebanggaan yang hadir bukan hanya untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membangun rasa aman, menyatukan perbedaan, dan memperkuat nilai basudara di Bumi Raja-Raja. PNO-12
14 Nov 2025, 20:20 WIT
Kapolres Maluku Tengah Pimpin Upacara PTDH In Absentia Satu Perwira
Papuanewsonline.com, Masohi - Kapolres Maluku Tengah, AKBP Hardi M K., S.I.K., M.H., pada Jumat, (14/11/2025) pagi memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap IPTU J S. SOPLANTILA jabatan terakhir Kasubag Bin Ops Bag Ops Polres Maluku Tengah yang diberi sanksi tegas berupa PTDH atau pecat dari anggota Polri karena personel tersebut melanggar kode etik Polri.Upacara PTDH yang berlangsung di Lapangan apel Polres Maluku Tengah tersebut tidak dihadiri langsung oleh personel yang bersangkutan, namun tetap berlangsung secara in absentia dan secara simbolis Kapolres Maluku Tengah memberikan tanda silang pada foto personel sebagai tanda PTDH.Kapolres mengatakan, jika upacara PTDH ini menindaklanjuti putusan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), yang memutuskan bahwa personel tersebut tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota Polri.Keputusan tersebut diambil melalui proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan dengan senantiasa berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku.“Sebagai pimpinan, saya mengajak agar peristiwa ini hendaknya dapat dijadikan contoh dan pelajaran. Ini disebabkan karena perbuatan anggota itu sendiri,” kata Kapolres.Menurutnya, jika kegiatan upacara PTDH ini merupakan bentuk sanksi atau punishment yang diberikan organisasi Polri kepada personel yang melakukan pelanggaran.“Perbuatan yang dilakukan oleh personel tersebut merupakan perbuatan tidak dikehendaki masyarakat maupun organisasi Polri,” ujar Kapolres.Lebih jauh Kapolres menegaskan, pihaknya juga meminta kepada seluruh anggotanya agar bekerja dengan baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Yang berprestasi tentu akan kita berikan reward atas kinerjanya, dan yang melanggar kode etik Polri sudah pasti akan mendapatkan punishment. Untuk itu saya minta seluruh personil untuk meningkatkan pengawasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ke depan tidak ada lagi personel yang melakukan pelanggaran dan upacara PTDH tidak perlu diadakan lagi di Polres Maluku Tengah pada kemudian hari,” tegas Kapolres.Ia juga juga meminta kepada seluruh personel Polres Maluku Tengah dan jajaran untuk tidak menodai institusi yang dapat merendahkan harkat dan martabat anggota Polri juga tidak menyalahgunakan wewenang serta saling mengingatkan antara sesama anggota Polri, yang terpenting bentengi diri dengan agama agar tidak mudah terpengaruh dari hal-hal yang dapat merusak diri dan moral.“Mari kita jaga sikap dan perilaku sebagai anggota Polri yang patut menjadi contoh dan dicintai oleh masyarakat, karena ke depan tugas Polri semakin berat.”pungkasnya. PNO-12
14 Nov 2025, 20:12 WIT
Wakil Gubernur Babel Jalani Pemeriksaan Dugaan Pemalsuan Dokumen Akademik di Bareskrim Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sdri. H, pada Kamis, 13 November 2025. Pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri mulai pukul 12.30 hingga 17.50 WIB.Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025, dengan pelapor Sdr. AS, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp Sidik/S-1.1/844.2a/X/2025/Dittipidum/Bareskrim tanggal 3 Oktober 2025.Kasus yang disidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan akta autentik, serta penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Ijazah yang menjadi objek penyidikan diketahui berasal dari sebuah universitas swasta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, yang telah resmi ditutup pemerintah berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 370/E/O/2024 tertanggal 27 Mei 2024.Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan rangkaian proses penyidikan tersebut.“Benar, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari H sebagai saksi terkait laporan dimaksud. Pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan pemeriksaan materi perkara untuk kepentingan proses pembuktian,” ujarnya dalam keterangan resmi (14/11).Ia menegaskan bahwa proses telah masuk pada tahapan penyidikan substantif, dan Polri tetap mengedepankan asas kehati-hatian.“Kami memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan apabila sudah ada hasil yang dapat dipublikasikan,” tambahnya. PNO-12
14 Nov 2025, 20:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
