Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
350 Personel Disiapkan Dalam Misi Perdamaian Gaza
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman, yang merupakan putra-putri terbaik Polri, yang saat ini mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian PBB. Pelatihan tersebut mencakup perlindungan warga sipil, respon kemanusiaan, kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi internasional. Ia menegaskan bahwa jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global.Dengan rekam jejak yang kuat serta pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, apabila Indonesia kelak diminta menjalankan mandat tersebut.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, J.B., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polri siap berkontribusi aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Polri memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar negara kontributor. Karena itu Polri terus menyiapkan dan melatih putra-putri terbaiknya agar siap sewaktu-waktu dikerahkan, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden sebelum mengirim personel untuk menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk penugasan ke Gaza.Dalam lima tahun terakhir, Polri menunjukkan berbagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Kontingen Formed Police Unit (FPU) Polri mengukir prestasi di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, melalui patroli malam, perlindungan warga, hingga stabilisasi keamanan yang mendapat apresiasi langsung dari PBB. Indonesia termasuk Polri juga menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi dan kualitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Polri meningkatkan kapasitas internasional melalui Police Peacekeeping Training Center yang menghasilkan personel berkompetensi unggul, termasuk peningkatan signifikan jumlah polisi wanita dalam misi global.Kadivhubinter Polri juga menyampaikan bahwa seluruh anggota satgas yang telah mengemban tugas negara bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, para personel telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional, sekaligus menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia. Ia menambahkan bahwa, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik. PNO-12
18 Nov 2025, 21:34 WIT
Mimika Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja dengan Bimtek Struktur Skala Upah
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Struktur Skala Upah. Acara yang berlangsung di Hotel Horison Diana ini, dibuka pada Selasa (18/11) dan berlangsung hingga Rabu (19/11), mengangkat tema tentang pengembangan Jamsostek dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang adil, memberikan kejelasan jenjang karir, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memperkuat daya saing perusahaan di Mimika.Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot, yang mewakili Bupati Mimika, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Peningkatan kualitas lingkungan kerja, sistem keselamatan, dan tata kelola administrasi adalah bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang efektif dan responsif," ujarnya.Dalam sambutannya, Ananias Faot menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan tata kelola kerja yang baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap para peserta dapat memahami struktur skala upah, mekanisme administrasi, dan pelaksanaan jaminan sosial secara transparan. "Saya harap peserta dapat memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar dan berbagi pengalaman, sehingga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan secara nyata di instansi masing-masing," tambahnya.Penyelenggaraan Bimtek ini merupakan wujud komitmen Pemkab Mimika dalam meningkatkan kapasitas SDM, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan untuk menciptakan aparatur yang kompeten dan adaptif. "Pemerintah Daerah akan terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, memperkuat regulasi, serta membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di Kabupaten Mimika," pungkas Ananias Faot. Penulis: BimEditor: GF
18 Nov 2025, 21:36 WIT
Temukan 46 Karung Sianida di Ruko Mardika: Polda Maluku Tunggu Hasil Labfor dan Pemeriksaan Ahli
Papuanewsonline.com, Ambon - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terus mempercepat penyidikan terkait penemuan 46 karung bahan diduga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis sianida di sebuah ruko yang dikontrak oleh Hj. Hartini. Kasus ini menjadi prioritas mengingat potensi bahaya bahan kimia yang ditemukan, serta risiko penyalahgunaannya bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Polda Maluku menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, Semenjak kasus ini bergulir kurang lebih dua bulan yang lalu (28/9/2025), Penyidik Polda Maluku telah melakukan langkah-langkah cepat dan akurat dalam upaya untuk mengungkap kasus tersebut, diantaranya; penyidik telah melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap 13 orang saksi yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan kepemilikan 46 karung Bahan Berbahaya dan Beracun/ B3 (Sianida) tersebut.Selain tindakan-tindakan tersebut diatas, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku juga telah melakukan penyitaan pemeriksaan Laboratorium di labfor makassar terhadap Barang Bukti berupa 46 karung yang diduga berisi sianida tersebut.Saat ini penyidik masih menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium tersebut, Selanjutnya ditambahkan pula oleh Kabid Humas, Setelah hasil resmi Laboratorium diterima oleh Penyidik, direncanakan penyidik akan meminta pendapat ahli, baik ahli Hukum Pidana maupun ahli Kimia, untuk memperkuat pembuktian ilmiah dan dasar penerapan pasal dalam dugaan tindak pidana tersebut. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara. PNO-12
18 Nov 2025, 21:07 WIT
Monitoring Kinerja Polda Maluku, Kompolnas: 80% Kasus Pertambangan Tuntas Hingga P-21
Papuanewsonline.com, Ambon - Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol Marthen Luther Hutagaol, S.I.K., mendampingi Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam kegiatan monitoring penanganan kasus-kasus pertambangan menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku. Monitoring sejumlah kasus tambang berlangsung di Ruang Rapat Pejabat Utama (PJU) Lantai 2 Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (18/11/2025).Tim Kompolnas dipimpin Drs. Arief Wicaksono, S.S.A, selaku Sekretaris/Ketua Harian Kompolnas. Ia didampingi oleh 5 anggota tim.Dalam kegiatan monitoring, turut hadir Direktur Narkoba, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus), Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam), serta sejumlah pejabat pada Dit Narkoba dan Dit Krimsus.Mengawali kegiatan, Irwasda Kombes Marthen Luther Hutagaol, menyambut hangat kedatangan Tim Kompolnas dengan memperkenalkan seluruh PJU dan perwira yang turut hadir.Ketua Harian Kompolnas, Arief Wicaksono, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Irwasda dan sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Maluku. Ia juga menegaskan kehadiran Kompolnas bukan berorientasi pada pengawasan semata."Kami bisa hadir di tanah raja-raja sangat luar biasa sekali. Kami ingin berbagi dan shering. Kedatangan kami bukan untuk pengawasan saja, akan tetapi kami ingin berbagi dan sharing terkait penanganan kasus. Meskipun menurut Undang-undang Kompolnas berfungsi sebagai pengawas Polri," ungkapnya, seraya memperkenalkan anggota tim yang berkunjung di Polda Maluku.Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan detail mengenai penanganan kasus-kasus pertambangan yang telah dilaksanakan oleh Polda Maluku. Pemaparan disampaikan Direktur Reskrimsus Kombes Pol. Piter Yanottama, S.H., S.I.K., M.H.Selesai pemaparan, Ketua Harian Kompolnas menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pencapaian penegakan hukum di wilayah Maluku."Saya juga lihat pada paparan Dir Krimsus, yang sudah dilaksanakan Polda Maluku sangat luar biasa. 80% penanganan kasus pertambangan hingga P-21 sudah sangat baik," ungkap Arief Wicaksono, memuji kinerja jajaran Polda Maluku.Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen dan efektivitas Polda Maluku dalam menindaklanjuti kasus kejahatan pertambangan, memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel hingga tahap penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan. PNO-12
18 Nov 2025, 20:57 WIT
Pemprov Maluku Siapkan Pembayaran Utang Rp136,67 Miliar ke PT SMI pada 2026
Papuanewsonline.com, Ambon — Pemerintah Provinsi Maluku memastikan akan membayar utang pokok sebesar Rp136,67 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada tahun anggaran 2026. Pembayaran ini merupakan bagian dari skema pelunasan utang senilai total Rp700 miliar yang tengah berjalan memasuki tahun ketiga.Kepastian ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku yang digelar untuk menerima dokumen Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2026. Acara berlangsung pada Sabtu (15/11/2025) di gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.Dalam penyampaiannya, Vanath memaparkan secara rinci gambaran umum keuangan daerah untuk tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,41 triliun, yang sebagian besar masih bersumber dari transfer pemerintah pusat serta komponen pendapatan asli daerah.Sementara itu, belanja daerah untuk tahun mendatang diperkirakan mencapai Rp3,77 triliun. Vanath menegaskan bahwa kebutuhan belanja ini mencakup program prioritas pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah disiapkan melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,50 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada pembiayaan eksternal sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas fiskal daerah.Vanath menegaskan bahwa dari total pembiayaan tersebut, salah satu komponen utama adalah pembayaran pokok utang kepada PT SMI sebesar Rp136,67 miliar. Pembayaran ini menjadi kewajiban yang tidak bisa ditunda karena sudah menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Pemprov Maluku.Selain itu, sambil menyesuaikan kebutuhan belanja yang terus meningkat, Pemprov Maluku juga membuka peluang untuk kembali mengajukan pinjaman baru. Ia menyebutkan bahwa opsi tersebut akan dikaji bersama DPRD melalui pembahasan formal dan pertimbangan teknis kebutuhan fiskal daerah.Pemerintah provinsi menilai bahwa penambahan pinjaman dapat membantu memperkuat realisasi program prioritas, meski tetap harus mempertimbangkan batas kemampuan fiskal dan beban pembayaran di masa mendatang.Vanath menambahkan bahwa kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan anggaran yang realistis serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.Melalui penyampaian dokumen KUA dan PPAS ini, proses pembahasan APBD 2026 resmi dimulai. Pemerintah dan DPRD diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang solid demi memastikan keberlanjutan pembangunan dan keseimbangan fiskal di Maluku pada tahun-tahun mendatang.Penulis: Hendrik Editor: GF
18 Nov 2025, 15:09 WIT
Polda Maluku Selidiki Korupsi Proyek Jalan Danar–Tetoat, Kerugian Negara Capai Rp2,8 Miliar
Papuanewsonline.com, Malra - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pembangunan Jalan Danar–Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun Anggaran 2023 terus berlanjut. Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku ini menghabiskan anggaran Rp7,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku.Setelah melakukan audit investigatif, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menetapkan adanya kerugian negara sekitar Rp2,8 miliar dari total nilai proyek tersebut. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk melanjutkan penegakan hukum ke tahap berikutnya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum. Saat ini, penyidik sedang mempersiapkan tahapan lanjutan guna memperkuat konstruksi pembuktian.“Penyidik akan melakukan pemeriksaan ahli pidana terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Setelah itu, akan digelar perkara untuk menilai kecukupan alat bukti sebelum penetapan tersangka,” ungkap Kombes RositahTahap pemeriksaan ahli ini penting untuk memastikan bahwa setiap unsur, mulai dari dugaan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga hubungan sebab akibat dengan kerugian negara, dapat dibuktikan secara yuridis. Gelar perkara akan menjadi penentu apakah dua alat bukti sah sesuai KUHAP telah terpenuhi guna menaikkan status pihak tertentu sebagai tersangka.Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini tanpa tekanan dan tanpa kompromi terhadap integritas penyidikan.Kasus dugaan korupsi proyek jalan Danar–Tetoat dengan nilai anggaran Rp7,2 miliar dari APBD TA 2023 menjadi sorotan publik, terlebih setelah BPK RI mengungkap kerugian negara senilai Rp2,8 miliar. Selisih signifikan antara nilai proyek dan hasil pekerjaan yang diaudit mengindikasikan potensi penyimpangan serius.Pendekatan penyidik Krimsus Polda Maluku yang terlebih dahulu memanggil ahli pidana menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian agar penetapan tersangka nantinya kuat secara hukum dan tidak mudah digugurkan di pengadilan. Langkah ini juga mencerminkan transparansi dan profesionalisme penyidikan, serta kesungguhan dalam mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran publik.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kasus ini dipandang memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur daerah. Mengingat proyek jalan merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal, setiap penyimpangan anggaran bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan di wilayah Maluku Tenggara. PNO-12
18 Nov 2025, 13:10 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Anev Seleksi Bintara Brimob 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan proses seleksi penerimaan Bintara Brimob Tahun Anggaran 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) di Ruang Rapat PJU Polda Maluku, Senin (17/11/2025).Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Karo SDM, Dir Binmas, Dir Intelkam, Dansat Brimob, Kabid Propam, Kabid Humas, para pejabat teknis yang menangani proses rekrutmen personel.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri merupakan isu yang sangat sensitif dan menjadi perhatian luas masyarakat. Stigma negatif terkait rekrutmen ; seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan masih melekat kuat di benak publik.Kapolda tidak menutupi kenyataan bahwa praktik-praktik tersebut memang pernah terjadi. Saat ini, Propam Polda Maluku tengah menangani tiga kasus penipuan rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Polri yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi.“Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Dan saya tegaskan, dari pangkat terendah sampai tertinggi TIDAK BOLEH TERJADI LAGI,” tegas Kapolda.Ia menambahkan bahwa rekrutmen yang kotor tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencederai integritas institusi Polri secara keseluruhan.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh semua fungsi yang terlibat dalam proses rekruitmen tersebut, diantaranya ;1. Sosialisasi Masif dan Anti-CaloPolda Maluku menekankan pentingnya sosialisasi secara menyeluruh dan berulang, baik melalui Biro SDM, polres-polres, hingga jajaran Bhabinkamtibmas. Informasi harus menegaskan bahwa seleksi Polri gratis, tanpa pungutan, dan tidak ada jalur khusus maupun “orang dalam.Selain itu Kapolda meminta adanya manajemen media melalui media massa, media online, platform digital, hingga influencer akan dilibatkan untuk memperkuat branding rekrutmen bersih.2. Transparansi Total Setiap Tahapan SeleksiKapolda meminta seluruh pentahapan proses seleksi dibuat terbuka dan dapat diawasi mulai dari proses Pemeriksaan kesehatan (Rikkes), wajib diawasi ketat, tahapan Ujian CAT harus dioperasikan dengan prosedur pengamanan khusus dimana Seluruh ruang tes wajib dipantau CCTV danHanya operator tertentu yang mengetahui kode sistem, serta Transparansi nilai dan penginputan data akan menjadi standar baru yang tidak bisa ditawar.3. Prioritas Putra-Putri MalukuDengan alokasi penerimaan yang besar, Kapolda menegaskan bahwa kesempatan putra-putri daerah harus dimaksimalkan. Jalur seperti Bakomsus dan Rekpro harus diprioritaskan agar lebih banyak generasi muda Maluku dapat berkarier di Korps Brimob.4. Pengawasan Berlapis, Termasuk dari EksternalPada kesempatan tersebut Kapolda juga meminta pelibatan lembaga eksternal seperti Ombudsman, akademisi, dan tokoh masyarakat, LSM serta wartawan sebagai pengawas independen,. Pelibatan publik dianggap penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.Disamping penekanan arah kebijakan Kapolda Maluku tersebut, Wakapolda Maluku pun turut memberikan penegasan bahwa setiap pesan WhatsApp atau aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan rekrutmen harus langsung diteruskan ke Propam.“Tidak boleh ada satu pun keluhan yang diabaikan. Semua laporan harus diproses cepat dan transparan,” tegas Wakapolda.Diakhiri rapat tersebut, Jenderal Dadang juga memberikan penekanan bahwa rekrutmen Bintara Brimob 2026 harus menjadi tonggak awal pembenahan menyeluruh.Rapat Anev yang dipimpin Kapolda Maluku ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian di daerah mulai menaruh perhatian serius pada reformasi proses rekrutmen. Komitmen transparansi yang disampaikan secara terbuka serta pengakuan adanya kasus penipuan menunjukkan adanya kesadaran internal untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.Langkah strategis yang disusun Polda Maluk ini, mulai dari pengawasan berlapis, keterlibatan publik, hingga kampanye anti calo menjadi kunci dalam upaya untuk menghapus stigma lama yang selama ini membayangi proses seleksi Polri.Poin penting yang patut dicatat disini bahwa sebagai pimpinan tertinggi Polda Maluku, Kapolda berani menyebut secara terbuka kasus penipuan yang sedang diproses dan bahwa kebijakan untuk melakukan Pendekatan sosialisasi masif menunjukkan perubahan strategi komunikasi publik Polri. Tidak terbatas pada kedua hal tersebut saja, Kapolda juga menyoroti tentang Pelibatan Ombudsman dan tokoh masyarakat, hal ini merupakan langkah progresif serta Penekanan bahwa tidak ada pungutan menjadi pesan kunci untuk masyarakat.Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, Polda Maluku berpotensi menjadi model pelaksanaan rekrutmen bersih yang dapat ditiru oleh Polda lain di Indonesia.“Rekrutmen adalah pintu masuk Polri. Jika pintunya bersih, maka generasi Polri yang lahir pun akan bersih,” tegas Kapolda. PNO-12
18 Nov 2025, 09:09 WIT
Menko Yusril Gelar Tiga Pertemuan Strategis di Jepang: Bahas Kerja sama Bidang ekonomi & Hukum
Papuanewsonline.com, Tokyo — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza
Mahendra, melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada Senin (17/11). Dalam
kunjungan tersebut, Yusril menggelar tiga pertemuan bilateral dengan lembaga-lembaga
penting Jepang, membahas isu strategis mulai dari kerja sama hak kekayaan
intelektual, dukungan keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), hingga reformasi kepolisian.Pertemuan dilakukan secara terpisah dengan Japan
International Cooperation Agency (JICA), Japan Patent Office (JPO), serta
Menteri Kehakiman Jepang, di kantor masing-masing di kawasan pusat pemerintahan
Tokyo. Seluruh agenda diarahkan untuk memperkuat hubungan bilateral
Indonesia–Jepang di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.Dalam pertemuan dengan JICA, Yusril memaparkan perkembangan
restrukturisasi kelembagaan di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Presiden
Nomor 139 dan 142 Tahun 2024. Perubahan tersebut memisahkan fungsi Kementerian
Hukum dan HAM ke dalam tiga kementerian baru yang kini berada di bawah
koordinasi Kemenko Kumham Imipas.“Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk memastikan
adanya sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas kementerian sesuai arah
pembangunan nasional,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis.Yusril menegaskan bahwa Indonesia dan Jepang telah menjalin
kerja sama hampir delapan dekade. Jepang, menurutnya, merupakan mitra penting
dalam penguatan tata kelola hukum, birokrasi, dan pembaruan sistem
pemerintahan.Pada kesempatan itu, Yusril juga menyampaikan harapan agar
kerja sama teknis JICA dapat mencakup kementerian-kementerian baru. Pembahasan
yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur, pelatihan, pertukaran
keahlian, hingga kemungkinan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU).Pertemuan kedua berlangsung dengan Japan Patent Office
(JPO). Di hadapan Commissioner JPO, Kasai Yasuyuki, Yusril menekankan bahwa
kekayaan intelektual adalah pilar penting peningkatan daya saing nasional.
Jepang tercatat sebagai pemohon paten asing terbesar di Indonesia sejak 1991
dan memiliki sistem perlindungan KI yang sangat maju.“Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam
memperkuat ekosistem inovasi Indonesia,” ujar Yusril.Kedua pihak membahas kerja sama teknis, termasuk peningkatan
kapasitas pemeriksa paten dan merek, pertukaran data dan metode klasifikasi,
serta modernisasi layanan digital di bidang kekayaan intelektual.Pertemuan ketiga dilakukan dengan Menteri Kehakiman Jepang,
Hiraguchi Hiroshi. Dalam dialog tersebut, Yusril memaparkan perkembangan
reformasi hukum dan reformasi kepolisian yang tengah berlangsung di Indonesia.
Ia menyebut Jepang menunjukkan perhatian besar terhadap agenda tersebut.“Jepang mengikuti dengan seksama proses reformasi kepolisian
di Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mendukung melalui mekanisme
pelatihan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas,” kata Yusril.Yusril menilai pengalaman Jepang dalam membangun sistem
kepolisian yang profesional dan berbasis pelayanan publik dapat menjadi rujukan
penting bagi Indonesia. Kerja sama ini diharapkan mendukung percepatan
reformasi kepolisian sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional.Selain itu, seluruh lembaga Jepang menyampaikan dukungan
penuh terhadap proses keanggotaan Indonesia di OECD. Commissioner JPO, Kasai
Yasuyuki, memberikan apresiasi terhadap kemajuan reformasi Indonesia.“Kami senang Indonesia dapat segera bergabung dengan OECD
bersama Jepang dan Korea Selatan. Indonesia akan memikul tanggung jawab besar
sebagai anggota baru,” ujarnya.Yusril menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang
melaksanakan reformasi komprehensif di bidang hukum, administrasi pemerintahan,
dan penegakan hukum sebagai bagian dari pemenuhan standar OECD.“Reformasi besar-besaran ini merupakan tanggung jawab yang
saya emban sebagai Menko Kumham Imipas untuk memastikan Indonesia memenuhi
seluruh persyaratan keanggotaan OECD,” ujarnya.Mengakhiri rangkaian pertemuan, Yusril menyampaikan
optimisme terhadap masa depan hubungan bilateral Indonesia–Jepang. Ia
menegaskan bahwa penguatan kerja sama kedua negara akan memberikan dampak luas
bagi sektor hukum, pemerintahan, hingga ekonomi dan hubungan internasional.“Hubungan yang telah berlangsung selama ini harus terus
diperkuat untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” tutup Yusril.
(GF)
18 Nov 2025, 01:13 WIT
PUPR Mimika Gelar Seminar Perencanaan RTH: Eks Pasar Lama Diproyeksikan Jadi Ruang Terbuka Hijau
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menggelar seminar pendahuluan
perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Distrik Mimika Baru pada Senin
(17/11/2025). Seminar yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana tersebut
bertujuan menyusun perencanaan RTH secara komprehensif, mulai dari identifikasi
hingga penataan keterpaduan sarana dan prasarana, serta menghasilkan dokumen
yang mengikat seluruh pihak terkait.Lokasi yang menjadi fokus utama proyek ini adalah eks Pasar
Lama di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru. Sekretaris Dinas PUPR
Mimika, Pieter Edoway, menjelaskan bahwa seminar ini merupakan langkah awal
dalam upaya menghadirkan RTH yang memadai di Mimika, mengingat ruang terbuka
hijau selama ini masih sangat terbatas.“Kita akan buat satu ruang terbuka hijau biar masyarakat
juga sehat. Biar masyarakat menikmati ruang terbuka sambil menikmati udara
segar dengan berjalan sehat (jogging), ada tempat duduk untuk beristirahat
ataupun bercerita serta ada jualan dari para pelaku UMKM,” ujarnya.Pieter juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan
proyek, seperti penertiban pedagang yang masih berjualan di lokasi tersebut
serta persoalan sampah. Meski demikian, masukan dari berbagai OPD dan lembaga
masyarakat menunjukkan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan RTH sebagai
ruang yang ramah lingkungan sekaligus percontohan bagi wilayah lain.Tenaga Ahli PT Arina Adicipta, Andy Tenry Tappu, selaku
narasumber seminar, menyampaikan bahwa lahan untuk RTH tidak menjadi kendala
karena merupakan aset pemerintah daerah. Tantangan terbesar justru bagaimana
merancang RTH yang segar dan nyaman tanpa mengabaikan keberadaan pedagang ikan
di sekitar lokasi.“Apabila RTH sudah dibangun, masyarakat bisa melakukan
jogging tanpa perlu ke Kuala Kencana lagi karena di dalam kota sudah ada
tersedia RTH bagi masyarakat,” pungkas Andy. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 01:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
