Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Seleksi Penerimaan Brimob Polri 2026, Kapolda Maluku: Yakin Pada Kemampuan dan Berikan Hasil Terbaik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menekankan penerimaan anggota Brimob Polri Tahun 2026 harus dikelola secara jujur, objek, dan berkeadilan sesuai prinsip Presisi.Penekanan ini disampaikan Kapolda Maluku dalam amanatnya yang dibacakan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H saat memimpin kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Pengawas, Peserta serta Orang Tua/Wali pada Seleksi Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah berlangsung di Gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (19/11/2025). Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah yang diikuti oleh sebanyak 537 calon siswa (casis) terverifikasi turut dihadiri Pejabat Utama Polda Maluku, panitia, pengawas, peserta, dan orang tua/wali seleksi. Wakapolda Maluku saat membacakan amanat Kapolda menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen moral untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, transparan, akuntabel, humanis, serta bebas dari penyimpangan. "Rekrutmen merupakan pintu awal pembentukan sumber daya manusia Polri, sehingga proses seleksi harus dikelola secara jujur, objektif, dan berkeadilan sesuai prinsip Presisi," tegasnya.Kepada seluruh panitia dan unsur pengawasan, Kapolda menekankan beberapa hal diantaranya; Menjunjung tinggi integritas tanpa toleransi terhadap praktik penyimpangan, KKN, maupun permainan dalam proses seleksi; Melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab; Menghapus persepsi keliru bahwa menjadi anggota Polri harus melalui pembayaran atau jalur tidak resmi; Membangun koordinasi erat antara panitia dan pengawas agar setiap tahapan seleksi berlangsung tepat prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyampaikan pesan kepada seluruh casis, agar yakin pada kemampuan diri dan berupaya memberikan hasil terbaik. Tidak mempercayai calo atau pihak mana pun yang mengaku dapat meluluskan peserta. Mengikuti setiap tahapan seleksi dengan disiplin dan kesungguhan.Kapolda juga menegaskan pentingnya peran orang tua/wali dalam menjaga integritas proses seleksi. Ia mengimbau para orang tua agar tidak memberikan uang kepada pihak mana pun yang menjanjikan kelulusan. Segera melaporkan jika menemukan oknum yang menawarkan praktik tersebut, disertai identitas yang jelas.Irjen Dadang Hartanto berharap proses penerimaan anggota Brimob Tahun 2026 dapat melahirkan anggota Polri yang berkualitas, berkarakter, berintegritas, serta siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. PNO-12
20 Nov 2025, 07:14 WIT
Komisi Reformasi Kepolisian Menerima Pandangan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas Jimly.Ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.Komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.“Kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar Jimly.Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti:- penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan,- wacana pembentukan Kementerian Keamanan,- serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.Beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” ucap Jimly menirukan masukan dari peserta forum.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” tutupnya. PNO-12
20 Nov 2025, 06:58 WIT
Wagub maluku hadiri rakorendal pengelolaan batas negara untuk percepat pembangunan perbatasan
Papuanewsonline.com. Jakarta - Wakil
Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Acara ini berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake, Jawa Barat, dan dihadiri oleh
berbagai pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, serta pemerintah
daerah. Kegiatan ini digelar untuk
memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan
secara terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah pusat menilai bahwa pengelolaan
perbatasan tidak hanya menyangkut batas teritorial, tetapi juga menyentuh aspek
kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad
Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan batas wilayah
negara harus berorientasi pada dua dimensi utama, yaitu keamanan dan
kesejahteraan. Menurutnya, kedua aspek ini harus berjalan seiring agar masyarakat
perbatasan dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan. "Perbatasan adalah simbol
kedaulatan, dan menjaga perbatasan adalah hal krusial, mengingat Indonesia
adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara
tetangga," kata Tito Karnavian. Pernyataan ini kembali menegaskan posisi
strategis perbatasan dalam memperkuat integrasi nasional. Selain aspek keamanan, Tito juga
menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Ia
menjelaskan bahwa wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah
tertinggal, melainkan sebagai pintu gerbang negara yang perlu didorong untuk berkembang
secara ekonomi. "Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah
tertinggal, tapi harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya. Rakorendal ini turut membahas
strategi penguatan koordinasi antarlembaga guna memastikan setiap kebijakan
perbatasan dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah daerah, termasuk
Provinsi Maluku, diharapkan mampu memadukan program pembangunan daerah dengan
arah kebijakan nasional. Kehadiran Wakil Gubernur Maluku
menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan
perbatasan yang lebih terencana dan terarah. Mengingat Maluku memiliki sejumlah
wilayah perbatasan strategis, kolaborasi ini penting untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pengamanan wilayah. Melalui Rakorendal ini,
pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi dalam membangun kawasan
perbatasan agar tidak hanya menjadi benteng pertahanan negara, tetapi juga
kawasan yang maju dan produktif. Kehadiran seluruh pihak di forum tersebut menjadi
langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan perbatasan yang semakin inklusif
ke depan. Penulis: Hendrik Editor: GF
19 Nov 2025, 21:49 WIT
Pemkab boven digoel gandeng unmus merauke untuk perkuat sdm pertanian daerah
Papuanewsonline.com. Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel terus memperkuat fokus pembangunan di sektor pertanian dengan
menggandeng Universitas Musamus (Unmus) Merauke sebagai mitra strategis.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan
kualitas SDM pertanian, terutama di tingkat penyuluh dan generasi muda di
daerah.Kerja sama ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan,
pelatihan teknis, serta pendampingan bagi pelaku pertanian lokal. Pemerintah
daerah menilai bahwa peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
sangat penting, mengingat mereka adalah ujung tombak penyebaran inovasi kepada
para petani.Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, menegaskan bahwa kerja
sama dengan Unmus merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kemampuan
masyarakat dalam mengelola potensi pertanian daerah. Ia menyampaikan bahwa
peningkatan kompetensi masyarakat akan berdampak langsung pada produktivitas
dan kesejahteraan petani. “Kami ingin meningkatkan kemampuan masyarakat Boven
Digoel dalam bidang pertanian, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf
hidupnya,” kata Bupati.Selain peningkatan kualitas penyuluh, kerja sama ini juga
membuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan
atau mengikuti pelatihan khusus pertanian. Dengan adanya pendampingan dari
perguruan tinggi, pemerintah berharap lebih banyak pemuda Boven Digoel yang
memiliki keterampilan memadai untuk terjun ke dunia kerja.Wakil Bupati Boven Digoel turut menekankan bahwa peluang
kerja bagi pemuda menjadi perhatian utama. Ia menilai bahwa peningkatan
kapasitas SDM dapat mengurangi pengangguran dan mendorong terciptanya tenaga
kerja yang kompeten di bidang pertanian. “Kami ingin membuka peluang kerja bagi
pemuda-pemudi Boven Digoel, sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan yang layak
dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Wakil Bupati.Pertemuan antara Pemkab Boven Digoel dan Unmus juga membahas
kemungkinan program jangka panjang seperti riset kolaboratif, demplot
pertanian, serta program pendampingan langsung bagi petani di kampung-kampung.
Unmus sebagai institusi pendidikan di wilayah selatan Papua dianggap memiliki
kapasitas akademik dan fasilitas pendukung yang relevan.Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah berharap dapat
mengoptimalkan potensi pertanian Boven Digoel yang selama ini belum sepenuhnya
tergarap. Penguatan SDM dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam mendorong
transformasi sektor pertanian menjadi lebih modern dan produktif.Upaya bersama ini menjadi wujud komitmen Pemkab Boven Digoel
dalam memajukan sektor pertanian sebagai fondasi perekonomian masyarakat.
Dengan dukungan akademisi, generasi muda dan pelaku pertanian lokal diharapkan
dapat mengembangkan kemampuan teknis yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan
daerah.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel memastikan bahwa kerja
sama ini akan terus dikembangkan melalui program-program lanjutan yang fokus
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu
memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas SDM pertanian. Penulis: HendrikEditor: GF
19 Nov 2025, 21:47 WIT
Yoas Beon Resmi Jabat Bupati Nduga, Siap Wujudkan Visi Misi Almarhum Dinar Kenelya
Papuanewsonline.com, Nduga - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Nduga resmi menetapkan Yoas Beon sebagai Bupati Nduga
definitif, menggantikan almarhum Dinar Kenelya. Penetapan ini dilakukan dalam
sidang paripurna istimewa di Hotel Suni Sentani, Rabu (19/11/2025), sekaligus
menandai berakhirnya masa jabatan almarhum Bupati.Usai dilantik, Bupati Yoas Beon berkomitmen melanjutkan visi
misi yang telah dibangun bersama almarhum Dinar Kenelya. "Kami akan
melanjutkan misi 'dua orang bersatu untuk perubahan dan berkeadilan'. Ini misi
utama yang akan kami emban," ujar Beon. Ia juga menegaskan komitmen terhadap perdamaian di Nduga,
sesuai pesan almarhum Dinar Kenelya. Terkait kekosongan jabatan wakil bupati, Yoas Beon
menyatakan akan segera berkoordinasi dengan DPRK Nduga untuk membuka tahapan
pengisian."Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di DPRK
Nduga untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus)," jelasnya. Ia menekankan pentingnya mengisi kekosongan ini agar
pemerintahan dapat berjalan optimal. Saat ini, dua nama mencuat sebagai kandidat wakil bupati.
Satu berasal dari keluarga almarhum bupati, dan satunya lagi Paulus Warganya. "Pansus akan
memeriksa semua berkas kedua calon. Jika hanya satu calon yang memenuhi syarat,
maka akan langsung dikukuhkan," pungkasnya.
Yoas Beon berharap wakil bupati segera terpilih agar dapat
bersinergi membangun Nduga. Penulis: JidEditor: GF
19 Nov 2025, 21:41 WIT
Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi Bersama Organisasi Kelompok Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi kelompok masyarakat di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11).Sesi tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, yang kemudian memberikan keterangan kepada media melalui doorstop.Dalam keterangannya, Prof. Jimly menjelaskan bahwa audiensi ini digelar sebagai bentuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil. “Alhamdulillah, Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi Dan Alhamdulillah, semua masukan yang disampaikan mulai dari NEFA, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain sangat konstruktif,” ujarnya.Ia menekankan bahwa organisasi yang hadir merupakan para aktivis dan tokoh yang selama ini bergerak dalam isu HAM dan kemanusiaan. “Mereka adalah tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan HAM serta kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman mereka,” jelasnya.Prof. Jimly menyampaikan bahwa masukan yang diberikan telah diterima dengan baik, namun masih perlu pendalaman untuk dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan." Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," ungkapnya.Ia menambahkan bahwa Komisi memberikan ruang bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan lebih luas dari lingkungan mereka masing-masing. “Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.Melalui audiensi ini, Komisi berharap terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil sehingga proses percepatan reformasi dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif. PNO-12
18 Nov 2025, 22:04 WIT
Dittipidter Bareskrim Polri dan KLHK Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 FABA
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepatuhan industri terhadap standar pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang digelar pada 18 November 2025 di Aula Ditipidter.Kegiatan bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Menuju Industri yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dari 45 perusahaan pengguna batubara penghasil limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta unsur Polri dan instansi teknis terkait. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus wadah bertukar pengetahuan antara aparat penegak hukum dan pelaku industri.Tiga narasumber dari KLHK menyampaikan materi tentang persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan limbah, mekanisme sanksi administratif, hingga metode remediasi dan pemulihan lahan tercemar. Industri juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan penyidik Dittipidter dan pejabat teknis KLHK untuk membahas tantangan perizinan serta implementasi aturan di lapangan.Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung transformasi industri menuju standar keberlanjutan.“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Melalui sosialisasi ini, industri dapat memahami kewajiban serta standar teknis yang harus dipenuhi,” ujar Brigjen Irhamni.Ia menambahkan bahwa kepatuhan industri merupakan kunci menciptakan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.“Polri berkomitmen mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat. Harmonisasi antara regulasi, pengawasan, dan kepatuhan sektor industri sangat penting untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi teknis bagi peningkatan pengelolaan limbah B3 di tanah air. Di sisi lain, industri diharapkan semakin proaktif memenuhi persyaratan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha. PNO-12
18 Nov 2025, 21:50 WIT
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Masyarakat Sipil
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Selasa, 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan serta rekomendasi mengenai penguatan reformasi institusi kepolisian agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menekankan relevansi penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.Dari Centra Initiative, Dr. Al Araf menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. “Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan dari masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. PNO-12
18 Nov 2025, 21:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
