Sejumlah Proyek Infrastruktur Mimika Tahun 2025 Dibatalkan, Dinas PUPR Lakukan Rasionalisasi

Keterlambatan Proses Lelang Menyebabkan Waktu Pelaksanaan Terbatas, Sejumlah Paket Pekerjaan Fisik di Wilayah Pegunungan dan Pesisir Tidak Dapat Direalisasikan

Papuanewsonline.com - 31 Des 2025, 03:18 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Ilustrasi kegiatan pembangunan infrastruktur.

Papuanewsonline.com, Mimika – Sejumlah proyek infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2025 terpaksa dirasionalisasi. Kebijakan tersebut diambil akibat keterlambatan proses lelang yang berdampak langsung pada terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, menyampaikan bahwa instansinya mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp500 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan pekerjaan fisik, namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan sesuai rencana akibat hambatan administrasi.

Baca juga Pemkab Boven Digoel Arahkan Bantuan Alsintan untuk Perkuat Pertanian Orang Asli Papua

“Kita mengelola anggaran lebih dari Rp600 miliar, dengan Rp500 miliar untuk belanja pegawai dan pekerjaan fisik, tapi keterlambatan lelang membuat beberapa proyek tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Yoga menjelaskan bahwa keterlambatan proses lelang berdampak pada efektivitas waktu pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut membuat beberapa paket kegiatan harus dibatalkan atau dirasionalisasi karena tidak memungkinkan untuk dikerjakan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Sejumlah proyek yang terdampak rasionalisasi antara lain pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah pegunungan dan kawasan pesisir Mimika. Selain itu, terdapat pula pekerjaan fisik yang terpaksa dipending karena dokumen perencanaan belum tersedia secara lengkap.

Baca juga Syukuran Akhir Tahun Tanpa Kembang Api, Mimika Pilih Pelepasan Lampion dan Doa Lintas Iman

Tidak hanya proyek infrastruktur dasar, pembangunan Kantor Dinas PUPR serta Kantor Imigrasi dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar juga tidak dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun ini. Keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi faktor utama tidak optimalnya progres pembangunan tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Dinas PUPR Mimika mengakui terdapat sejumlah anggaran dari paket-paket pekerjaan yang tidak terserap. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pengelolaan anggaran infrastruktur daerah.

“Kami berharap tahun depan proses lelang bisa dipercepat agar semua proyek bisa berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya.

Baca juga Disposisi Sudah Terbit, Warga Mimika Masih Menanti Kepastian Ganti Rugi Tanah dari Pemkab

Penulis: Jid

Editor: GF

Baca juga Warga Suku Amungme Desak Kepastian Pembayaran Tanah di Mimika yang Tak Kunjung Tuntas