Fraksi Demokrat: Pendapatan Melonjak, Namun Realisasi Pembangunan dan Layanan Publik?

Papuanewsonline.com, Mimika – Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai 98,38 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui sasaran hingga 117,78 persen senilai Rp581,8 miliar.

Namun Ketua Fraksi Dessy Putrika Ross Rante dalam pandangan umumnya, Rabu (29/7/2026), menegaskan keberhasilan ini harus dibarengi perbaikan serius pada sejumlah kelemahan mendasar pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Belanja modal hanya terealisasi 64,13 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya, disertai temuan BPK terkait pekerjaan fisik yang belum maksimal dan pengawasan yang lemah. 

Sebaliknya, belanja pegawai justru meningkat 27,27 persen menjadi Rp1,439 triliun yang dikhawatirkan menyempitkan ruang anggaran untuk pembangunan. 

Serapan DAK dan Dana Desa masing-masing hanya 78,34 persen dan 79,51 persen, sementara Dana Otsus meski tersalurkan penuh namun nilainya turun 15,73 persen sehingga efektivitas manfaatnya bagi Orang Asli Papua perlu dikaji ulang. 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mencapai Rp1,1 triliun yang mengindikasikan keterlambatan proses pengadaan dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Fraksi Demokrat juga menyoroti ketiadaan indikator ukur yang jelas dalam laporan kinerja seperti angka putus sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta data stunting dan angka kematian ibu-bayi. 

Realisasi pembangunan infrastruktur sangat jauh dari sasaran: jaringan air bersih hanya terbangun 1.861 sambungan dari target 3.600, jalan baru hanya 1,16 kilometer dari rencana 26 kilometer, hingga pembangunan Unit Sekolah Baru yang mencapai nol persen. 

Selain itu, data kemiskinan belum tervalidasi sempurna dan masih ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia.

Pihaknya mendesak digitalisasi pajak dan retribusi untuk mencegah kebocoran, efisiensi perjalanan dinas serta kegiatan seremonial, penguatan tata kelola sistem informasi keuangan daerah, hingga evaluasi penyertaan modal pada BUMD. 

Pembangunan juga didorong melibatkan kerja sama kemitraan guna mempercepat terwujudnya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Penulis: Jid

Editor: OF