logo-website
Rabu, 29 Jul 2026,  WIT

Fraksi Golkar: Raih WTP Tapi Realisasi Belanja Rendah dan SiLPA Tinggi Jadi Catatan Kritis

Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II, Rabu (29/7/2026).

Papuanewsonline.com - 29 Jul 2026, 17:11 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Ketua Fraksi H. Iwan Anwar

Papuanewsonline.com, Mimika – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II, Rabu (29/7/2026). 

Ketua Fraksi H. Iwan Anwar mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai Rp6,04 triliun atau 98,23 persen, serta keberhasilan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sebagai bukti komitmen tata kelola keuangan yang lebih baik.

Meski demikian, masih ada persoalan mendasar: realisasi belanja hanya 82,14 persen dan SiLPA melonjak 68,79 persen menjadi Rp1,116 triliun. 

“Kami minta penjelasan penyebab tingginya sisa anggaran, apakah karena perencanaan lemah, keterlambatan pengadaan, atau kendala lain, serta daftar program yang belum terlaksana dan strategi pemanfaatannya agar tepat sasaran,” tegas Iwan.

Seluruh rekomendasi BPK juga diminta segera ditindaklanjuti, mulai dari kekurangan penerimaan pajak hingga kelebihan pembayaran proyek.

Sektor kesehatan yang anggarannya terserap 92,67 persen dengan capaian kinerja 109,23 persen patut diapresiasi, namun keluhan ketersediaan dokter, obat, dan pelayanan yang belum merata hingga ke pedalaman tetap harus diperbaiki. 

Sebaliknya, anggaran pendidikan hanya terserap 59,06 persen, menyisakan hampir Rp480 miliar yang dikhawatirkan menghambat perbaikan sarana, pemerataan guru, dan beasiswa bagi putra daerah.

Pemanfaatan Dana Otsus juga harus lebih fokus memberdayakan Orang Asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lapangan kerja. 

Persoalan air bersih menjadi catatan tajam; ungkapan warga “bagaimana memutar kran agar air keluar?” menggambarkan infrastruktur yang sudah diresmikan namun belum berfungsi maksimal. 

Rendahnya serapan DAK dan Dana Desa juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat hingga tingkat kampung.

Penulis: Jid

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE